Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan bagi masyarakat yang dirugikan dalam kasus penyuntikan isi tabung LPG yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kedudukan masyarakat ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pembahasan ini merupakan hal penting karena LPG merupakan kebutuhan bagi masyarakat. Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengguna gas LPG dapat menuntut perlindungan hukum apabila terjadi kecelakaan akibat penyuntikan LPG dan diberikan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana kepada pelaku usaha. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum deskriptif yaitu penelitian terhadap aturan-aturan dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini bahwa masyarakatberhak atas ganti rugi dalam hal adanya penyuntikan tabung gas LPG oleh pelaku usaha.

---

ABSTRACT

, This thesis discusses the legal protection given to people who are disadvantaged in the fraud case of LPG’s injection committed by business actor in terms of Law on Consumer Protection. This topic is important because nowadays LPG become important in society. With the Law on Consumer Protection, LPG users can demand legal protection in case of an accident and was given administrative penalties or criminal sanctions to businesses. The research in this paper uses the method of descriptive legal research is a study of the rules by using a literature study and interviews. The results of this study is that the community needs to get compensation in the presence of LPG’s injection.

]"

"Skripsi ini membahas tentang aspek perlindungan konsumen pengguna jasa internet Smartfren, akibat adanya gangguan layanan akses data internet yang terjadi beberapa waktu lalu. Penyebab terjadinya gangguan tersebut diantaranya kabel jaringan yang terputus karena jangkar kapal dan bencana alam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan permasalahan hukum lainnya yang dilakukan oleh PT. Smartfren telecom, tbk. Dengan demikian, terdapat pelanggaran hukum baik menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan telekomunikasi. Selain itu, adanya sanksi yang dapat diterapkan untuk PT. Smartfren Telecom, tbk sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha. Adapun sanksi yang dapat dikenakan yaitu sanksi ganti rugi, sanksi administrasi dan sanksi pidana.

---

This thesis discusses about the aspects of consumer protection on internet services user of Smartfren, due to distruption of data access services internet some time ago. The cause of the distruption such as disconnected network cable because of ship anchor and natural disaster. This research uses normative analytical descriptive. This research found other legal issues conducted by PT. Smartfren Telecom, Tbk. Thus, there are law violations in Consumer Protection Act and the regulations related to telecommunications. In addition, there are sanctions that can be applied to the PT. Smartfren Telecom, Tbk as a form of enterpreneur’s responsibility. The sanctions that can be applied are compensation, administrative sanction and criminal sanction."

"Klausula baku merupakan hal yang lazim digunakan dalam dunia usaha, biasanya klausula baku dibuat secara sepihak dan telah ditentukan terlebih dahulu oleh pelaku usaha sehingga konsumen yang ingin memanfaatkan barang atau jasa tersebut hanya memiliki pilihan menyetujui atau tidak menyetujui hal yang termuat dalam klausula tersebut atau dalam istilah disebut take it or leave it, penggunaan klasula baku dibutuhkan dalam dunia bisnis karena bentuk transaksi seperti ini dinilai mempermudah dalam praktik perdagangan, sewa menyewa, asuransi, jasa sektor keuangan dan berbagai bentuk hubungan hukum lainnya. Namun kemudahan transaksi menggunakan klausula baku sering merugikan konsumen, seperti klausula tambahan yang menyatakan bahwa konsumen harus setuju atau tunduk pada perubahan yang akan ada dikemudian hari, perubahan tersebut tidak diketahui perihalnya bahkan dalam beberapa kasus seringnya perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada konsumen, oleh karenanya konsumen merasa dirugikan. Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan aturan tambahan dalam klausula baku tersebut merupakan klausula yang dilarang dalam pasal 18 ayat 1 huruf (g), pelaku usaha yang memuat ketentuan mengenai klausula tambahan dalam perjanjian baku tersebut dinyatakan batal demi hukum seperti yang termuat dalam pasal 18 ayat (3) artinya perjanjian tersebut tidak mengikat. Selain itu klausula tambahan tersebut merupakan pelanggaran penerapan asas itikad dan merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam penelitian ini diuraikan mengenai kasus dan putusan yang memuat klausula tambahan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan analisis pendekatan undang-undang atau statute approach. Hasil penelitian ini yakni klausula tambahan tersebut merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang perlindungan konsumen dan dinyatakan batal demi hukum seperti yang termuat dalam pasal 18. Konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen namun hal ini masih kurang melindungi konsumen karena putusan yang dikeluarkan oleh BPSK tersebut tidak dapat dilaksanakan dan beberapa putusan dibatalkan oleh pengadilan, alternatif lainnya konsumen dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan gugatan perbuatan melawan hukum.

---

Standard contract is a common practice in business, it is a practice where the contract is made unilaterally by the business actors so that the consumers would not have a choice but to agree with the contract, or it is commonly known with term "take it or leave it". The use of standard clause is important in the business since it is considered to make trade and transaction easier, as well as leasing, insurance, and financial sector services. However, standard clause often harms consumers, such as an additional clauses where the consumers must agree and submit to changes that will occur in the future. In some cases, such changes are not notified to consumers, therefore it inflicts a financial loss to consumers. According to the Consumer Protection Act of Indonesia, the additional rules in the standard clause are prohibited in article 18 (1) (g), business actors that contain provisions regarding additional clauses in the standard clause are declared null and void as contained in Article 18 (3) which means that the agreement is not binding. In addition, the additional clause is also a violation of the application of the Good Faith principle and it is a tort.

In this research described the cases and decisions that contain these additional clauses. This research was conducted by literature study with statute approach analysis. By this research, author draws a conclusion that additional clause is something that is prohibited by Consumer Protection Art of Indonesia and declared null and void as regulated in Article 18, and consumers who feel aggrieved can file a lawsuit to the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). However, in practice the decision issued by the BPSK can not be implemented and several decisions are canceled by the District Court. The alternative customers can take is to submit a lawsuit to the District Court with a lawsuit against the law or tort."

"ABSTRAKCorporate Social Responsibility (CSR) atau yang dikenal sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berkaitan erat dengan kegiatan sosial yang memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Pada prakteknya, kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia memang dilakukan dengan kegiatan filantropi berupa sumbangan, inilah mengapa dapat ditemukannya kegiatan CSR yang dilakukan oleh pelaku usaha bertajuk ldquo;donasi CSR rdquo; dengan melibatkan konsumen. Pada prakteknya tindakan ini menyebabkan penyimpangan karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas di mana pelaksanaan CSR harus menggunakan biaya perusahaan dengan tidak dibantu oleh pihak lain. Selain itu jika dilihat dari sudut pandang pelindungan konsumen, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam praktek pembebanan donasi CSR terhadap konsumen tersebut. Pelanggaran praktek pembebanan donasi CSR ini kemudian juga memberikan kerugian bagi konsumen, kerugian tersebut berupa dilanggarnya hak-hak konsumen sebagiamana yang diatur pada Undang-Undang tentang perlindungan Konsumen. Kerugian tersebut berupa dilanggarnya hak konsumen atas nilai tukar, hak atas pelayanan yang benar dan jelas, serta kesukarelaan dalam memberikan donasi.

---

ABSTRACTCorporate Social Responsibility CSR as governed under Law No. 20 of 2007 is closely related to social acitivities that make a sustainable contribution into the community. In practice, CSR activities conducted by companies in Indonesia are in the forms of philantropic activities such as charity. Therefore, a CSR activity named ldquo CSR donation rdquo that is carried out by business players by engaging the consumers can be found. In pratice, this action is considered as an infringement as it violates the provisions of Limited Liability Companies Law specifying that CSR must be conducted using the company rsquo s own cost and not supported by any other party. Moreover, in the perspective of consumer protection, there are other violations identified in the practice of charging of CSR donation to consumers. This charging of CSR donation subsequently also causes disadvantage the consumers by violating the rights of consumers as specified under Consumer Protection Law. The disadvantage is in the forms of the violation of consumers rsquo right to exchange value, consumers rsquo right to proper and clear services and sincerity in the provision of donation."

"Makanan ringan kemas ulang kiloan yang beredar di lokapasar saat ini menjadi salah satu produk populer yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena harganya yang terjangkau dan tersedia dalam berbagai ukuran. Penjualan makanan ringan kemas ulang kiloan yang tinggi, khususnya di lokapasar, tentunya menjadikan risiko konsumen akan peredaran makanan ringan kemas ulang kiloan yang ilegal dan tidak terjamin keamanannya semakin terbuka. Konsumen seringkali mengabaikan pentingnya legalitas seperti izin edar produk, informasi dan keterangan produk, serta keamanan pangan pada makanan ringan kemas ulang kiloan yang beredar di lokapasar. Padahal keamanan dan legalitas produk pangan merupakan satu hal komponen yang penting dalam hal memenuhi hak-hak konsumen atas pangan yang aman dan terjamin mutunya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, skripsi ini akan meninjau ketentuan hukum produksi dan peredaran makanan ringan kemas ulang kiloan, pertanggungjawaban hukum oleh pelaku usaha, dan pengawasannya ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya. Tidak dipenuhinya persyaratan keamanan pangan dan legalitas produk oleh pelaku usaha dalam hal memproduksi dan mengedarkan produk makanan ringan kemas ulang tentu akan menjadi pintu bagi pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya. Produk yang tidak memenuhi standar keamanan pangan seharusnya tidak boleh beredar di masyarakat termasuk melalui lokapasar. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa belum tersedianya peraturan mengenai pengemasan kembali makanan ringan yang terintegrasi, terbaru, dan sistematis, pertanggungjawaban pelaku usaha dan pihak lokapasar kepada konsumen ditinjau dari peraturan perundang-undangan, dan peningkatan pengawasan oleh BPOM, Dinas Kesehatan baik secara langsung maupun di lokapasar Oleh karena itu, butuh upaya tegas dari BPOM dan Dinas Kesehatan setempat selaku unsur pemerintah dan kepatuhan pelaku usaha seperti pihak penyedia platform lokapasar dalam bersama-sama melakukan pengawasan, penindaklanjutan secara tegas kepada pelaku usaha, edukasi kepada konsumen dan pelaku usaha dalam rangka upaya untuk menghasilkan produk yang terjamin keamanannya dan berkualitas demi melindungi kepentingan konsumen.

---

Repackaged snacks that circulate in marketplaces are currently popular products consumed by the public because they are affordable and available in various sizes. The high sales of repackaged snacks, especially in marketplaces, certainly exposed consumers to the greater risk of repackaged snacks that are illegal and whose safety is not guaranteed. Consumers often ignore the importance of legalities such as product distribution permits, product information, and descriptions, as well as food safety in repackaged snacks circulating in marketplaces. Even the safety and legality of food products is an important component in fulfilling consumer rights to food that is safe, guaranteed safety, and quality. With the juridical-normative research method, this thesis will review the legal provisions for the production and distribution of packaged repackaged snacks, legal accountability by business actors, and their supervision in terms of statutory regulations and other provisions. The non-fulfillment of food safety and product legality requirements by business actors in terms of producing and distributing repackaged snack products will certainly be a door for other violations of law. Products that do not meet food safety standards should not be circulated and distributed in the community, including through marketplaces. The results of this research are the absence of regulations regarding integrated, up-to-date, and systematic about repackaged snacks, the accountability of business actors and market vendors to consumers in terms of laws and regulations, and increasing supervision by BPOM and Dinas Kesehatan directly and through marketplaces. Therefore, there is a need for assertive efforts from BPOM and Dinas Kesehatan as the government and compliance of business actors such as marketplaces platform providers in jointly carrying out supervision, following up strictly on business actors, educating consumers and business actors to produce guaranteed safety and quality products to protect the consumers' interests."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen LPG tabung 3 kg terkait tabung LPG 3 kg yang diproduksi oleh PT. Tabung Mas Murni pada tahun 2009. Tabung-tabung LPG 3 kg tersebut diduga tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT. Tabung Mas Murni diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam UUPK, dan dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila konsumen LPG tabung 3 kg dirugikan oleh produsen LPG, maka konsumen dapat menggugat produsen tabung LPG 3 kg melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

---

The focus of this study is the consumer law protection of 3-kg LPG cylinder due to 3-kg LPG cylinders, which have been manufactured by PT. Tabung Mas Murni in 2009. These 3-kg LPG cylinders allegedly don?t accord with the required standard. The research method used in this study is a normative juridical research, using secondary data.

This study concludes that PT. Tabung Mas Murni is suspected of violating the provisions of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and may be subject to criminal penalty. If the consumer of 3-kg LPG cylinder has suffered damages caused by LPG manufacturing company, consumer may file charges the LPG manufacturing company through a court or outside the court."

"Skripsi ini membahas perlindungan konsumen melalui pengaturan tentang penerapan SNI Wajib pada mainan anak impor ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Skripsi ini juga membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam peredaran produk mainan anak impor serta pengaturan mengenai perlindungn hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mainan yang tidak aman. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam membeli produk mainan anak impor tersebut sebaiknya konsumen menerapkan prinsip kehati-hatian, diadakan kerja sama antara Badan Standardisasi Nasional dengan Pemerintah dalam hal ini Direktorat Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementrian Perdagangan dalam pengawasan peredaran mainan anak impor tanpa SNI wajib; diadakan sosialisasi, edukasi terhadap konsumen terhadap mainan anak impor yang aman.

---

The focus of this study is the consumer protection aspect on the distribution of imported toys product with SNI mandatory reviewed from the law number 8 of year 1999 on Consumer Protection. This thesis also discussed the violiations made by the seller in distribution of imported toys product as well as setting the legal protection of consumer who suffered losses impacted by un-safety toys.

The results suggested while buying imported toys, the consumer should apply the precautionary principle; held the cooperation between the National Standardisation Agency and Government which is Ministry of Trade of Standarisation and Consumer Protection; socialization, education about safety toys."

"Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa hal mengenai hak konsumen terhadap informasi produk yang dikonsumsinya. Konsumen Indonesia, secara khusus juga merupakan konsumen obat-obatan yang mempunyai hak atas informasi terhadap obat-obatan yang mereka beli dan konsumsi. Skripsi ini membahas bagaimana analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak konsumen atas informasi terhadap fakta yang terjadi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pemenuhan hak konsumen atas informasi obat. Skripsi ini juga membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam peredaran produk obat kuat impor, serta pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat tersebut. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam membeli produk obat kuat impor tersebut, sebaiknya konsumen menerapkan prinsip kehati-hatian; diadakan kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan pihak Kepolisian dalam pengawasan peredaran produk obat kuat impor; diadakan sosialisasi, edukasi mengenai obat yang memenuhi standar yang baik kepada masyarakat, khususnya dalam pemenuhan hak konsumen obat secara umum; dan penyuluhan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

---

The Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection rules some consumer rights about product information which is consumed. Indonesian consumers, especially health consumers also have information right about medicines they buy and consume. The focus of this study is the consumer protection aspect on the distribution of medicine products, is thesis discusses how the analysis of legislation regulating for the rights of consumers to information on facts that occurred related to the violations committed by the medicine entrepreneur in the fulfillment of consumer rights for medicine information.

This thesis also discusses the violations made by the seller in distribution of imported wonder pills product, as well as setting the legal protection of consumers who suffered losses due taking the pills. The results suggested while buying imported wonder pills product, the consumer should apply the precautionary principle; held the cooperation between the National Agency of Drug and Food with the police in monitoring the circulation of imported wonder pills product; held socialization, education about medicines that meet the standards of good to community, particularly in the fulfillment of medicine consumer rights in general, and counseling on the Law of Consumer Protection."

"Di dalam transaksi bisnis, produsen biasanya adalah pihak yang lebih kuat dimana konsumen adalah pihak yang lebih lemah. Hal ini dikarenakan kenyataan bahwa produsen memiliki pengetahuan dan kekuasaan lebih banyak atas produk yang diproduksinya dibandingkan konsumen. Atas dasar fakta tersebut, konsumen memerlukan perlindungan yang memadai. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa produsen harus bertanggungjawab atas segala kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat dari mengkonsumsi produk yang telah dibelinya dari produsen. Tanggung jawab itu dinamakan tanggung jawab produk (product liability). Thesis ini menyoroti perihal klausula baku yang biasanya digunakan oleh produsen yang merupakan badan hukum, khususnya perseroan terbatas dalam menjual produk-produknya. Secara spesifik, analisis terhadap permasalahan ini berhubungan dengan tanggung jawab produk dari perusahaan produsen tersebut, dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham dan direksi, dan penggunaan klausula baku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Bahanbahan untuk penelitian ini dikumpulkan melalui sumber kepustakaan, menggunakan metodologi penelitian hukum dengan tujuan menemukan hukum objektif pada awalnya, untuk kemudian diikuti dengan menemukan hukum subjektif dalam prosesnya. Hukum subjektif ini akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Sebagai tambahan, penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif karena tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menguji kualitas dari substansi hukum normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab produk dari produsen?perseroan terbatas memiliki sifat terbatas sehingga konsumen harus cerdik dalam menjamin ganti kerugian yang bisa diperolehnya dari semua kerugian yang dideritanya sebagai akibat mengkonsumsi produk yang telah dibelinya dari produsen. Juga dapat disimpulkan bahwa peraturan-peraturan tentang klausula baku di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 masih perlu diperiksa dan ditinjau ulang, khususnya, yang berkaitan dengan prinsip misbruik van omstandigheden, dan korelasi antara pencantuman klausula baku tersebut dengan syaratsyarat sahnya perjanjian. Juga diperlukan pengamatan lebih jelas akan beberapa kondisi dalam pertanggungjawaban direksi perseroan terbatas, dalam artian kajian ulang akan seberapa kuat perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap hartanya mempengaruhi tanggung jawabnya terhadap pihak ketiga dan tanggung jawabnya sebagai direksi terhadap status perlindungan harta pemegang saham yang terbatas.

---

In a business transaction, the producer is normally the stronger party while the consumer is the weaker one. This is due to the fact that the producer has more knowledge and power over his products compared to the consumer. For this reason, the consumer needs protection. Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection provides that a producer shall be liable to any damages suffered by a consumer as the result of consuming the product he has bought from the producer. That liability is called product liability. And the focus of this thesis is on the product liability of standard clauses by legal entity producer, particularly limited liability company in regards to its board of directors as a representative party.

This thesis focuses on the standard clauses which are normally used by a limited liability company producer in selling its products. Specifically, the analysis relates to the product liability of such company producer, the extent of such liability vis-à-vis the limited liability of its shareholders and board of directors, and the use of standard clauses as provided in Law Number 8 Year 1999.

Materials for this study are collected by means of literature technique, using normative law research methodology for purposes of finding the objective law first, and then, from the relevant legal issues found in that process, finding the subjective law. This subjective law is subsequently analyzed by using legal science approaches, namely statute approach and principle approach. In addition, a qualitative analysis is also made because the target of this study is to test the quality of the legal norm substance.

The study reveals that the product liability is absorbed by the liability of the company which is limited in nature to the effect that the consumer needs to be smart enough to ensure that he would get the indemnity for any damages he has suffered from the product. It can also be concluded that the provisions on standard clauses in Law Number 8 Year 1999 need to be reviewed and revised, particularly, regarding misbruik van omstandigheden and the effect of the use of such standard clauses on the conditions for validity of a contract. As to the liability of the board of directors, it also needs to be reviewed in order to know how effective the legal protection granted to it by Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company affects its liability to third parties and the limited liability of the shareholders of the company."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terkait perdagangan rokok elektrik tanpa izin edar dan label berbahasa Indonesia, baik mengenai pelanggaran-pelanggaran pelaku usaha pengedar rokok elektrik terhadap hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, perdagangan rokok elektrik dibandingkan dengan regulasi rokok konvensional dari mulai pencantuman peringatan kesehatan, informasi kesehatan dan izin edar, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi rokok elektrik. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitan yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data primer berupa wawancara dengan narasumber dan penggunaan data-data sekunder, antara lain peraturan perundangundangan dan buku-buku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlu segera dilakukan kajian mengenai kandungan dan efek samping dari rokok elektrik sehingga dapat dibuat regulasi mengenai perdagangan rokok elektrik. Hal ini agar konsumen mendapatkan pemenuhan hak-haknya dalam mengkonsumsi rokok elektrik.

---

The purpose of this mini-thesis is to determine the consumer protection related to electronic cigarettes trade without distribution license and Indonesian- language labels, both regarding violations commited by the electric cigarette entrepreneurs to consumer rights and obligations of entrepreneurs, electric cigarette trade compared to conventional tobacco regulation ranging from the inclusion of health warnings, health information and distributin license, as well as legal remedies that can be done by consumers who suffered losses as a result of consuming electric cigarette.

Research method has been used for this mini-thesis is normative juridicial by using primary data which is informant interview and secondary data, such as legislations and books. Based on the research, could be concluded that research needs to be done regarding the content and the side effects of using electric cigarette. The research will used to made regulations concerning electric cigarette trade. This is to ensure consumer to get the fulfillment of their rights in consuming electric cigarette."