Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam suatu Negara, terutama Negara yang sedang meraih puncak ekonomi, pemanfaatan sumber daya adalah sangat penting. Sumber daya tersebut dapat meliputi pembangunan, ideologi, pendidikan, namum yang paling krusial adalah sumber daya manusia itu sendiri. Untuk bersaing secara global, sumber daya manusia tersebut dituntut untuk berpendidikan tinggi dan memiliki informasi tanpa batas. Dalam prakteknya, segala aspek harus dimanfaatkan sebaik mungkin, tidak terkecuali adalah akses internet / online, yang memungkinkan manusia untuk menembus batas jangkauannya yang terbatas dalam berbagai elemen kehidupan. Namun secara berkebalikan, pemanfaatan sumber daya internet dapat membuat manusia itu sendiri melupakan aspek kehidupan sosial, dikarenakan internet memiliki kemampuan non-fisik untuk memindahkan hampir semua kebutuhan sosial manusia dalam berkomunikasi, mengakses informasi dan perubahan cara berinteraksi dengan hal-hal yang sebelumnya lumrah dilakukan secara manual. Penulis memprediksikan internet suatu saat dapat mematikan sense yang akan berujung kepada perilaku manusia yang mengabaikan aspek sosial. Oleh sebab itu, penulis mencoba merespon masalah tersebut dengan bahasa arsiktektural yang produk finalnya akan berbentuk bangunan. Secara metodologi, penulis diharapkan mengerti dan meninjau permasalahan dari berbagai sudut pandang, dari mulai sudut pandang sendiri, orang awam dan tentu saja para ahli yang memiliki pendapat teoritis yang kredibel. Setelah masalah tersebut dipahami, barulah penulis dapat menuju design process yang terdiri dari menentukan tujuan bangunan, spatial programming, trial and error, retrofitting dengan keadaan nyata hingga proses mewujudkan design melalui gambar kerja dan 3D agar dapat dipahami secara visual.

---

A nation which in the process of reaching the peak of economy, the utilization of potential resources is crucial and important. To mention a few, the potential resources are development, ideology, education, but most of all, the most valuable resource is the human itself. To compete globally, the human resources are required to have a high education and unlimited knowledge. Practically, all of the aspects should be maximized as much as possible, one of the is the internet technology, which enables people to extend beyond the limitation of solely human in every elements of life. On the contrary, the rapid utilization of the internet could cause a potential to neglect the social aspect of life, because the internet has a non-physical power to relocate most social aspects in communication, accessing information and somehow could reconfigure on how people interact with the basic things in daily life which usually done manually. The internet is predicted to decrease the sense which in the long term could make society disobey the social aspect. Therefore, the writer responds the problems with the architectural language, which the final outcome will be a physical building. In methodology, the writer should research and understand the main problem from different standpoint, including the self perspective, the general audience and lastly the experts whose already studied the situation and have produced credible theory. After the process of researching, the method is moving into the design stage which consists of determining the purpose of the design, spatial programming, trial and error, retrofitting with the context and producing working and 3D drawings to clearly visualize the design."

"Dalam suatu Negara, terutama Negara yang sedang meraih puncak ekonomi, pemanfaatan sumber daya adalah sangat penting. Sumber daya tersebut dapat meliputi pembangunan, ideologi, pendidikan, namum yang paling krusial adalah sumber daya manusia itu sendiri. Untuk bersaing secara global, sumber daya manusia tersebut dituntut untuk berpendidikan tinggi dan memiliki informasi tanpa batas. Dalam prakteknya, segala aspek harus dimanfaatkan sebaik mungkin, tidak terkecuali adalah akses internet / online, yang memungkinkan manusia untuk menembus batas jangkauannya yang terbatas dalam berbagai elemen kehidupan. Namun secara berkebalikan, pemanfaatan sumber daya internet dapat membuat manusia itu sendiri melupakan aspek kehidupan sosial, dikarenakan internet memiliki kemampuan non-fisik untuk memindahkan hampir semua kebutuhan sosial manusia dalam berkomunikasi, mengakses informasi dan perubahan cara berinteraksi dengan hal-hal yang sebelumnya lumrah dilakukan secara manual. Penulis memprediksikan internet suatu saat dapat mematikan sense yang akan berujung kepada perilaku manusia yang mengabaikan aspek sosial. Oleh sebab itu, penulis mencoba merespon masalah tersebut dengan bahasa arsiktektural yang produk finalnya akan berbentuk bangunan. Secara metodologi, penulis diharapkan mengerti dan meninjau permasalahan dari berbagai sudut pandang, dari mulai sudut pandang sendiri, orang awam dan tentu saja para ahli yang memiliki pendapat teoritis yang kredibel. Setelah masalah tersebut dipahami, barulah penulis dapat menuju design process yang terdiri dari menentukan tujuan bangunan, spatial programming, trial and error, retrofitting dengan keadaan nyata hingga proses mewujudkan design melalui gambar kerja dan 3D agar dapat dipahami secara visual.

---

A nation which in the process of reaching the peak of economy, the utilization of potential resources is crucial and important. To mention a few, the potential resources are development, ideology, education, but most of all, the most valuable resource is the human itself. To compete globally, the human resources are required to have a high education and unlimited knowledge. Practically, all of the aspects should be maximized as much as possible, one of the is the internet technology, which enables people to extend beyond the limitation of solely human in every elements of life. On the contrary, the rapid utilization of the internet could cause a potential to neglect the social aspect of life, because the internet has a non-physical power to relocate most social aspects in communication, accessing information and somehow could reconfigure on how people interact with the basic things in daily life which usually done manually. The internet is predicted to decrease the sense which in the long term could make society disobey the social aspect. Therefore, the writer responds the problems with the architectural language, which the final outcome will be a physical building. In methodology, the writer should research and understand the main problem from different standpoint, including the self perspective, the general audience and lastly the experts whose already studied the situation and have produced credible theory. After the process of researching, the method is moving into the design stage which consists of determining the purpose of the design, spatial programming, trial and error, retrofitting with the context and producing working and 3D drawings to clearly visualize the design."

"Berkurangnya kepercayaan dari warga Australia kepada pemerintah menunjukkan negara ini kurang memiliki symbol demokrasi yang kuat, sehingga mampu mendorong kemunduran dalam kondisi sosial-politik. Simbol baru demokrasi sebagai entitas arsitektural dapat mempengaruhi tindakan politik dan juga bertindak sebagai katalisator dalam perkembangan sosial-politik. Simbol tersebut dapat membantu menentukan kemajuan sosial-politik, di mana dapat mengarah ke masa depan yang lebih baik bagi masyarakat melalui desain arsitektur secara menyeluruh. Terletak di Brisbane CBD (Central Business District), penelitian proyek desain ini bertujuan untuk memberikan pemahaman baru tentang simbol demokrasi dan definisi demokrasi itu sendiri melalui desain arsitektur. Hal tersebut dapat dipergunakan dalam memberikan solusi desain untuk bagi Brisbane dan area sekitarnya, yaitu, Queensland, yang berkaitan dengan masalah sosial-politik untuk pengembangan desain baru.

---

The downfall of trust from Australian citizens to their government shows this country lacks a powerful symbol of democracy that can prompt deterioration in socio-political conditions. The new symbol of democracy as an architectural entity can predispose political actions and also act as a catalyst in socio political developments. It is planned to help set a clear socio political progression on where it can lead to an improved future for the society through a thorough architectural design. Situated in Brisbane CBD (Central Business District), this design project research aims to give a new understanding of the previous confusion of democratic symbols and democracy itself through architectural design. It also can provide design solutions to the design problems of Brisbane and in the larger area, Queensland, relating to its socio political issues for new design improvements."

"Anak jalanan adalah salah satu masalah sosial yang rumit di banyak negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut kesehatan, pendidikan, dan hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan Program Kesejahteraan Sosial Anak untuk anak jalanan, memberikan mereka akses ke rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial. Kota Depok menjadi salah satu kota yang aktif menjalankan kebijakan ini sebagai program unggulan oleh Dinas Sosial. Keberhasilan ini tercermin dari penurunan jumlah anak jalanan yang signifikan dibandingkan dengan kota-kota lain di wilayah Jabodetabek, serta penghargaan sebagai Kota Layak Anak yang diterima. Penelitian ini mengadopsi konsep implementasi kebijakan co-production, yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1980-an.  Teori ini diperkuat oleh Ostrom (2001) di mana ia mengusulkan co-production sebagai strategi untuk meningkatkan penyediaan layanan publik melalui kerjasama aktif antara pemerintah dan masyarakat. Co-production mengkonseptualisasikan pemberian layanan sebagai suatu proses di mana pemerintah dan masyarakat berbagi tanggung jawab dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan fokus pada observasi dan pengujian teori yang ada, serta menerapkan konsep governance dalam konteks co-production sebagai landasan konseptual. Data dikumpulkan melalui observasi non-partisipan, wawancara semi-terstruktur dengan berbagai pihak terkait, dan studi dokumen dari arsip internal Dinas Sosial Kota Depok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program pemberdayaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Depok telah menerapkan konsep co-production dengan empat tahapan utama: perencanaan bersama, implementasi, keterlibatan masyarakat, dan penilaian bersama. Partisipasi aktif dari anak jalanan, keluarga mereka, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan program ini. Program berhasil menurunkan jumlah anak jalanan di Kota Depok meskipun beberapa titik masih ditemukan anak jalanan. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan stigma sosial, kerjasama yang baik antara semua pihak terlibat telah membantu mengatasi hambatan tersebut. Evaluasi bersama menunjukkan bahwa program ini efektif dan relevan, meskipun perlu perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan dampak jangka panjangnya.

---

Street children are a complex social issue in many countries, including Indonesia. This phenomenon encompasses not only economic aspects but also health, education, and human rights concerns. The Indonesian government has implemented the Child Social Welfare Program for street children, providing them access to social rehabilitation, social security, and empowerment. Depok City is actively implementing this policy as a flagship program through its Social Welfare Office. Success is evident in the significant reduction in the number of street children compared to other cities in the Jabodetabek region, along with recognition as a Child-Friendly City. This research adopts the concept of co-production in policy implementation, first developed in the 1980s. The theory, reinforced by Ostrom (2001), proposes co-production as a strategy to enhance public service provision through active collaboration between government and the community. Co-production conceptualizes service delivery as a process where government and the public share responsibility in designing, implementing, and evaluating programs or policies. The study employs a post-positivist approach focusing on observation, theory testing, and applies governance concepts within the context of co-production as a conceptual foundation. Data collection utilized non-participant observation, semi-structured interviews with various stakeholders, and document studies from Depok City Social Welfare Office's internal archives. Findings indicate that the implementation of the street children empowerment program by Depok City's Social Welfare Office follows four main stages of co-production: joint planning, implementation, community engagement, and joint evaluation. Active participation from street children, their families, and the community is crucial to the program's success. Despite challenges such as resource limitations and social stigma, effective collaboration among stakeholders has helped overcome these barriers. Joint evaluations show the program's effectiveness and relevance, though continuous improvement is necessary to enhance its long-term impact."

"Pergerakan abad ke-20 telah mempengaruhi kota-kota di seluruh dunia dalam banyak aspek peradaban. Brisbane adalah salah satu kota yang menyadari dampak modernisme terhadap prospek politik, ekonomi, masyarakat dan budaya mereka. Isu yang paling provokatif yang dihadapi kota ini akhir-akhir ini adalah keyakinan yang beralih pada demokrasi di dalam hubungan masyarakat dan parlemen yang sayangnya telah kehilangan esensi dasar transparansi. Setidaknya ada tiga subjek peran yang mempengaruhi dalam politik Australia menurut Tim Dunlop - partai, sistem pemungutan suara dan media. Sebuah ide dasar untuk mulai mengembangkan industri penyiaran independen dipastikan dapat mengilhami kebangkitan demokrasi di Brisbane. Seiring dengan proses penafsiran transparansi melalui serangkaian studi tentang teknologi kaca dan paten Luxfer Prism, gagasan konseptual ini digunakan untuk mengembangkan proposal arsitektur gedung Hall of Democracy. Tanpa mengabaikan penggunaan undang-undang bangunan lokal dan visi klien, Grievous Keppler, cicit Frederick Keppler, Hall of Democracy akan mengartikulasikan demokrasi arsitektural Brisbane melalui perspektif warganya sehingga memiliki sebuah platform untuk memonitor wakil-wakil pemerintahan mereka yang terpilih, mengarahkan serta mengawasi kegiatan pemerintah, dan melibatkan, merumuskan, berdebat juga berdiskusi untuk menjadikan kota Brisbane kota yang lebih baik.

---

The 20th century movements have affected cities all around the world in many aspects of civilization. Brisbane is one of the cities that realizes the modernism impact regarding their political, economy, society and cultural prospect. The most provocative issue this town encounters lately is a shifted belief on democracy within community and parliament relationship that unfortunately has lost its fundamental essence of transparency. There are at least three drivers in Australian politics according to Tim Dunlop - the parties, the voting system and the media. A suggestion to initiate media to become independent broadcasting industry can inspire a reinvigorated democracy to Brisbane. Along with the process of defining true transparency through series of study on glass technology and Luxfer Prism patent, this conceptual idea is being used to develop an architecture proposal of Hall of Democracy. Without neglecting the use of local building legislation and the vision of the client, Grievous Keppler, great grandson of Frederick Keppler, Hall of Democracy will articulate a Brisbane architectural democracy through perspective of citizen to have a platform to seek out and instruct their elected representatives, direct and have oversight on government activities, and engage in, and formulate, debate and discussion for a better city."

"Sebuah kota akan selalu membutuhkan kelonggaran dan kontrol agar dapat berfungsi dengan baik. Tesis ini akan mengidentifikasi fenomena kelonggaran sebagai salah satu elemen yang tidak dapat dihindari dalam ranah perkotaan, mencari alasan pembentukannya, dan kendali pemerintah akan terbentuknya sebuah kelonggaran dalam lingkungan yang tertata dengan baik. Tesis ini juga akan mengidentifikasi pentingnya kelonggaran bagi ruang publik sebagai salah satu upaya pemenuhan hak atas kota. Karena kelonggaran di ranah perkotaan dapat diwujudkan dalam berbagai cara, pendudukan pedagang kaki lima dapat dikatakan sebagai indikator signifikan terhadap fenomena terjadinya kelonggaran. Tesis ini bertujuan untuk memahami dinamika hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pedagang kaki lima dalam kesehariannya melalui upaya negosiasi dan toleransi untuk menyelesaikan konflik kepentingan mereka. Tesis ini akan lebih menyoroti dampak pandemi terhadap kelonggaran di ranah perkotaan dengan melihat upaya tangguh dari pedagang kaki lima dalam menghadapi privatisasi ruang publik pasca adanya regulasi pemerintah akan pandemi di Taman Bungkul Surabaya.

---

A city will always need its looseness and control in order to function properly. This thesis will identify the phenomenon of looseness as an inevitable element in the urban realm, find the reasons for its creation, as well as the governmental control towards the occurrence of looseness within a well-ordered environment. This thesis will also identify the importance of loose space for the public as a matter of fulfilment towards the right to the city. Since looseness in the urban realm can be manifested in various ways, the occupancy of street vendors can be regarded as a significant indicator towards the emergence of looseness. This thesis aims to understand the dynamic relationship between the government, public, and street vendors on a daily basis through their attempt of negotiations and tolerance to solve their conflict of interests. This thesis will further highlight the impact of pandemic towards the looseness in the urban realm by looking at the resilient attempt of the street vendors in facing the privatization of public spaces following the governmental pandemic regulation in Taman Bungkul Surabaya"

"Jalan dapat disebut sebagai ruang publik apabila disekitarnya manusia dapat melakukan berbagai macam kegiatan, seperti berjalan, menggunakan kendaraan bermotor, bersosialisasi maupun berkegiatan komersil. Pedagang kaki lima makanan adalah salah satu contoh dari masyarakat kota yang melakukan kegiatan komersil di jalan. Kehadiran mereka di jalan dan trotoar telah menjadi fasilitas pemenuh kebutuhan makan dan minum untuk para pengguna jalan. Pedagang kaki lima makanan juga berperan dalam menghidupkan suasana kawasan disekitar jalan. Namun pada kenyataannya, kehadiran pedagang kaki lima makanan justru menganggu fungsi utama jalan dan trotoar. Hal tersebut menyebabkan terhampasnya hak pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, penempatannya tidak semuanya berada di jalan dan trotoar tetapi juga ditempatkan di lokasi khusus, seperti lokasi penampungan pedagang kaki lima makanan. Dimana jika mereka diletakkan di trotoar, maka trotoar tersebut harus memiliki lebar minimal 4 meter atau 5 meter dan peletakkannya diletakkan di sudut- sudut trotoar tidak diseluruh bagian trotoar. Sehingga, keberadaan mereka tidak menganggu fungsi ruang publik.

---

Streets can be referred to as public space when people can perform various activities on its surrounding, such as walking, riding vehicles, interacting with others and doing commercial activities. Street food hawker is one example of people that perform commercial activities on the street. Street food hawker rsquo s existence on streets and sidewalks has become a facility of the streets as they provide amenities for streets users which are foods and drinks. They also play a role in making the streets and its surrounding more lively. However, in fact, the existence of street food hawkers actually disturb the main functions of streets and sidewalks. This causes the deprivation of other street users 39 rights. Therefore, street food hawkers should not be placed all on the streets or sidewalks, but also placed in specific place, such as food centers or markets. Street food hawkers only allowed to use the sidewalks with approximately 4 metre or 5 metre width and placed at the corner of sidewalks. Thus, their existence does not disturb the function of public space."