Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Layanan Pembayaran melalui online payment gateway merupakan salah satu bentuk instrumen pembayaran yang dirancang untuk memperluas jangkauan metode pembayaran yang dapat digunakan untuk mendukung transaksi komersial melalui sarana elektronik. Penulisan skripsi ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji Peraturan Perundang-undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data penelitian yang dipergunakan meliputi data sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis dan metode analisis data dengan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Bank Indonesia selaku lembaga negara yang berwenang menerbitkan regulasi sektor keuangan makro masih terlambat untuk menerbitkan regulasi yang tepat terkait pelaksanaan layanan pembayaran melalui online payment gateway. Selain regulasi, perlindungan hukum juga menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan khususnya dalam rangka perlindungan konsumen. India sebagai salah satu negara berkembang seperti Indonesia telah lebih dahulu menerbitkan regulasi mengenai layanan pembayaran online payment gateway khususnya terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan. Perbandingan regulasi dan perlindungan hukum layanan pembayaran online payment gateway di Indonesia dan India menunjukkan beberapa perbedaan dan persamaan yang akan menunjukkan tidak spesifiknya regulasi yang telah terbit di Indonesia.

---

The darting development of payment instruments is one of the consequences of the need of a more efficient and reachable payment method. Online Payment Gateway Services is the prime example which supports electronic commerce in accordance with electronic payment methods. One of the negative aftermath particularly in developing countries are the late implementation and outdated legal cornerstone regarding the real-life execution of the said payment services. Bank Indonesia as the governing body which authority is to implement macro monetary regulations is still sluggish in producing the perfect regulations in accolade to online payment gateway services. As important as the regulations, protection of law is another aspect that the governing bodies need to address as it directly affect the stakeholders most importantly consumers. India as another developing country have excelled in terms of implementing regulations of online payment gateway services. The comparison between Indonesia and India’s regulations and protection of law will distinguish the differences and similarities between both countries and in conclusion will reveal the unspecificness of Indonesia’s current regulations."

"The existence of the National Payment Gateway (NPG) program in Indonesia is a major effort for the development and progress of the payment system in Indonesia. Unfortunately, there are many obstacles and weaknesses in their implementation that have caused difficulties and losses for consumers, both based on direct and / or indirect impacts. This undergraduate thesis aims to analyze how the National Payment Gateway is implemented, executed, and refers to aspects of consumer protection in Indonesia. This document discusses the different conditions of payment systems in Indonesia before and after the National Payment Gateway was established, and links it to the provisions in the Consumer Protection Act No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and with Bank Indonesia Regulation No. 16/1 / PBI / 2014 concerning Consumer Protection in the Payment System. This is a normative juridical research approach, using secondary sources including interviews with 3 (three) informants who received a direct impact from the National Payment Gateway. Research shows that compatibility between the National Payment Gateway and the Consumer Protection Act and Consumer Protection Regulations in the Payment System needs to be adjusted and reviewed in its implementation. In conclusion, after identifying the implementation of the National Payment Gateway that affects customers, traders and banks, it was found that in implementing the National Payment Gateway, Bank Indonesia needs to pay attention to these consumer protection principles: (i) benefits; (ii) fairness; (iii) balance; (iv) security; (v) legal certainty, (vi) fairness and reliability; (vii) transparency; (viii) data protection and / or consumer information; and (ix) effective handling and resolution of complaints.

---

Keberadaan program National Payment Gateway (NPG) di Indonesia merupakan upaya utama untuk pengembangan dan kemajuan sistem pembayaran di Indonesia. Sayangnya, ada banyak kendala dan kelemahan dalam implementasinya yang telah menyebabkan kesulitan dan kerugian bagi konsumen, baik berdasarkan dampak langsung dan / atau tidak langsung. Tesis sarjana ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana National Payment Gateway diimplementasikan, dieksekusi, dan mengacu pada aspek perlindungan konsumen di Indonesia. Dokumen ini membahas berbagai kondisi sistem pembayaran di Indonesia sebelum dan setelah National Payment Gateway didirikan, dan menghubungkannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 16/1 / PBI / 2014 tentang Perlindungan Konsumen dalam Sistem Pembayaran. Ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif, menggunakan sumber sekunder termasuk wawancara dengan 3 (tiga) informan yang menerima dampak langsung dari National Payment Gateway. Penelitian menunjukkan bahwa kompatibilitas antara Gateway Pembayaran Nasional dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perlindungan Konsumen dalam Sistem Pembayaran perlu disesuaikan dan ditinjau dalam implementasinya. Kesimpulannya, setelah mengidentifikasi implementasi Gateway Pembayaran Nasional yang mempengaruhi pelanggan, pedagang dan bank, ditemukan bahwa dalam mengimplementasikan Gateway Pembayaran Nasional, Bank Indonesia perlu memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen ini: (i) manfaat; (ii) keadilan; (iii) keseimbangan; (iv) keamanan; (v) kepastian hukum, (vi) keadilan dan keandalan; (vii) transparansi; (viii) perlindungan data dan / atau informasi konsumen; dan (ix) penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif."

"Pertumbuhan transaksi melalui electronic commerce (e-commerce) mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah pengaduan konsumen. Salah satu e-commerce yang saat ini cukup menarik minat masyarakat adalah Online Travel Agent (OTA). Adapun OTA merupakan agen perjalanan berbasis digital yang berfungsi sebagai media promosi dan penjualan jasa perjalanan wisata melalui suatu aplikasi atau website. Umumnya, OTA memiliki berbagai macam jasa yang dapat ditawarkan kepada konsumen, namun dalam penelitian ini, hal yang akan menjadi fokus utama pembahasan adalah terkait jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA. Meskipun OTA memberikan kemudahan bagi konsumen dalam bertransaksi, tetapi OTA tetap membawa berbagai permasalahan. Selain itu, tidak adanya aturan yang mengatur mengenai OTA secara khusus di Indonesia juga mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum terhadap konsumen pengguna jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA. Hal ini berbeda dengan India yang telah memiliki aturan khusus terkait OTA. Melalui penelitian yuridis-normatif, tulisan ini membahas tentang permasalahan hukum yang umum dialami oleh konsumen pengguna jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA di Indonesia dan India, ketentuan bentuk pelindungan hukum, dan pertanggungjawaban pelaku usaha penyelenggara jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA di Indonesia serta membandingkannya dengan pengaturan yang ada di India. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan hukum yang umum dialami oleh konsumen pengguna jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA di Indonesia hampir serupa dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di India. Terdapat beberapa ketentuan mengenai bentuk pelindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha dalam peraturan di India yang belum diatur dalam peraturan penyelenggara jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA di Indonesia. Lebih lanjut, dikarenakan di Indonesia tidak terdapat aturan khusus mengenai penyelenggaraan OTA, maka tanggung jawab antara perusahaan OTA dan penyedia tempat penginapan hanya dapat mengacu pada syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan OTA di Indonesia.

---

The growth of transactions through electronic commerce (e-commerce) has resulted in an increase in the number of consumer complaints. One of the e-commerce that is currently quite interesting to the public is the Online Travel Agent (OTA). OTA is a digital-based travel agent that functions as a medium for promotion and sales of travel services through an application or website. Generally, OTA has a variety of services that can be offered to consumers, but in this study, the main focus of the discussion will be related to lodging booking services through OTA. Although OTA provide convenience for consumers in transacting, OTA still brings various problems. In addition, the absence of rules specifically governing OTAs in Indonesia has also resulted in legal uncertainty for consumers who use lodging booking services through OTAs. This is different from India which already has specific rules regarding OTA. Through juridical-normative research, this paper discusses common legal issues experienced by consumers who use lodging booking services through OTA in Indonesia and India, provisions for legal protection, and the liability of business actors who provide lodging booking services through OTA in Indonesia and compares them with the existing regulations in India. The results of the study show that the common legal issues experienced by consumers who use lodging booking services through OTAs in Indonesia are almost similar to the problems that occur in India. There are several provisions regarding the form of legal protection and the liability of business actors in regulations in India that have not been regulated in the regulations for lodging booking services through OTA in Indonesia. Furthermore, because in Indonesia there are no specific regulations regarding the implementation of OTA, the responsibility between the OTA company and the accommodation provider can only refer to the terms and conditions that have been set by each OTA company in Indonesia."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis  perkembangan hukum dan proses pengimplementasian Gerbang Pembayaran Nasional dengan memahami sistem pembayaran, Tentu, dengan juga mempelajari para pemangku kepentingan dan prosedur yang ada. Selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang ruang lingkup gerbang pembayaran terhadap perlindungan nasabah di sektor perbankan, pendekatan komparatif mengenai gerbang pembayaran yang dialami di Amerika Serikat, Cina, Singapura, Malaysia, dan Jepang ditelusuri. Dengan demikian, penelitian ini akan menyimpulkan bahwa perlu ada keseragaman dan standarisasi yang lebih besar dalam hal konsep gerbang pembayaran dan bahwa, dari belajar dari negara-negara yang telah dibandingkan, perlu ada dukungan kelembagaan yang lebih kuat untuk memastikan bahwa perlindungan konsumen dari segi pengawasan tetap memegang otoritas yang signifikan.

---

This thesis aims to analyse the legal developments and implementation process of the National Payment Gateway by first understanding the system of a payment gateway, its stakeholders and procedures in place. Furthermore, in order to gain a more comprehensive snapshot on the scope of payment gateways towards the protection of customers in the banking sector, a comparative approach of the payment gateways seen and experienced in the United States, China, Singapore, Malaysia and Japan.

This research will thus conclude that there needs to be a greater uniformity and standardization when it comes to the very concept of a payment gateway and that, learning from the countries compared, there needs to be stronger institutional support to make sure that consumer financial protection and oversight remains to hold significant authority."

"ABSTRAKIndikasi Geografis adalah salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan sebuah tanda yang mengidentifikasi suatu barang berasal dari suatu daerah tertentu yang mana barang tersebut memiliki kualitas, reputasi, dan/atau karakteristik yang diperoleh atau dipengaruhi dari lingkungan geografis tempat barang itu berasal. Sebagai negara yang telah menandatangani Perjanjian TRIPs maka Indonesia dan India memiliki kewajiban untuk menerapkan ketentuan mengenai perlindungan Indikasi Geografis di negaranya masing-masing. Walapun bersumber dari peraturan yang sama namun terdapat perbedaan pengaturan Indikasi Geografis di antara kedua negara tersebut karena pada dasarnya Perjanjian TRIPs memberikan kebebasan untuk itu. Adapun penulisan ini bersifat yuridis normatif dengan tujuan untuk melakukan perbandingan atas pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia dan India. Dapat dilihat dari perbandingan tersebut bahwa terdapat perbedaan antara pengaturan di kedua negara yang mempengaruhi jumlah pendaftaraan Indikasi Geografis di masing-masing negara. Selain itu dapat dilihat pula bahwa bentuk pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia pada saat ini sudah cukup memadai sebagaimana ketentuan Indikasi Geografis di India yang menerapkan sistem sui generis, hanya saja diperlukan penerbitan peraturan pelaksanaan yang baru secepatnya untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis agar tidak menimbulkan kebingungan sehubungan dengan perubahan-perubahan ketentuan Indikasi Geografis yang ada di dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

---

ABSTRACTGeographical Indication, as a part of Intellectual Property Rights, is a sign used on products that have a specific geographical origin and posses qualities, reputation, and or characteristics that are essentially due to the place of origin. Both Indonesia and India has signed the TRIPs Agreement, therefore they have the obligations to implement the provisions of TRIPs Agreement in their countries. Despite how these countries have the same sources, which is the TRIPs Agreement, there are some differences in the regulation system between each country since the TRIPs Agreement itself gives the freedom to do so. This research is conducted using juridical normative method, with the purpose of comparing the Regulation of Geographical Indication in Indonesia and India. From the comparison, we can see there are some differences in the provisions that are actually affecting the number of Geographical Indication registration in each country. We can also see that the provision of Geographical Indication in Indonesia is quite adequate just like how it is with India who applied the sui generis system, but a new implementation rules to complement the Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis is needed so that the changes of Geographical Indication in Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis won rsquo t cause any confusion to people. "

"Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) merupakan salah satu alat pembayaran non-tunai yang berupa kartu kredit, kartu Automated Teller Machine (ATM), dan atau kartu debet. APMK hadir karena ketidaknyamanan dan inefisiensi alat pembayaran yang telah ada sebelumnya. Kemudian, Bank Indonesia menggulirkan gerbang pembayaran nasional atau National Payment Gateway (NPG) untuk peningkatan efisiensi sistem pembayaran ritel dan mikro. Salah satu bentuk NPG ialah interkoneksi nasional layanan ATM perbankan. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana peraturan mengenai APMK di Indonesia serta dibahas pula mengenai resiko, baik bagi bank maupun nasabah, dari interkoneksi nasional layanan ATM perbankan dan cara penyelesaian resiko tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa peraturan mengenai APMK yang ada cukup komperhensif, yang mana mengatur mengenai aspek sistem pembayaran, kehati-hatian, dan perlindungan nasabah. Resiko bagi bank dengan interkoneksi nasional layanan ATM perbankan ialah mengenai kapasitas jaringan operasional sedangkan resiko bagi nasabah, yaitu nasabah tidak melakukan transaksi di ATM, tetapi rekening terdebet; nasabah melakukan transaksi tetapi uang tidak keluar; nasabah melakukan transaksi tetatpi hasilnya tidak sesuai; kartu tertelan di mesin ATM, fraud APMK, dan sebagainya.

---

Card-based payment instruments is one of non-cash payment instrument such as credit card, Automated Teller Machine (ATM) card, or debit card. The reason behind card based instrument existence is because of the inconvenience and the inefficiency of the prior payment instrument. Therefore, Bank Indonesia create the National Payment Gateway (NPG) to improve the efficiency of retail and micro sector payment system. One of many forms of NPG is the national interconnection of ATM service in banking system.

This study will explain about how is the regulation of APMK in Indonesia and it will also explain the national interconnection of ATM service risks in banking system along with how to overcome it. By using normative juridical method, this study gives a conclusion that the current regulation about APMK is already comprehensive because it stipulated provisions about payment system, prudential principles, and customers protection in it.

The risk of the implementation of national interconnection of ATM service in banking system for bank is related to its operational network capacity and as for the customers, the risk is there will be possibilities for error to be occured in the system such as reduction of the customers? account even when they did not do any transaction via ATM, the money does not come out from the ATM, result of transaction that does not match with the customers intention, the card stuck in the ATM, fraud in APMK, etc."

"Penelitian ini aka membahas mengenai perkembangan sistem pembayaran Indonesia, khususnya setelah diluncurkannya Program Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada tahun 2017. Menurut data statistik yang dirilis Bank Indonesia, sepanjang 2010 hingga 2020 jika dilihat dari frekuensi transaksi, sebagian besar menggunakan kartu ATM atau debit, dengan rata-rata 78,20 persen dari seluruh transaksi. Tingginya frekuensi penggunaan kartu ATM dan debit mengakibatkan sektor penyedia jasa sistem pembayaran relatif luas, terutama yang bergerak di bidang penyediaan jaringan payment gateway. Sebelum program GPN, operator payment gateway didominasi oleh prinsipal asing, yaitu Visa dan Mastercard. Operasi oleh prinsipal asing ini berarti bahwa biaya transaksi yang dibebankan melalui dua prinsipal asing dapat mencapai 2,2% dari nilai transaksi, menjadikan biaya transaksi di Indonesia salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Selain itu, pengolahan data oleh prinsipal asing juga membuat data transaksi tidak menguntungkan bagi Indonesia dan berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Namun, kinerja transaksi menggunakan kartu GPN belum menggembirakan karena berdasarkan data historis, transaksi bulanan menggunakan kartu GPN tidak pernah mencapai di atas 25%, dengan rata-rata hanya 18,16% dari seluruh transaksi menggunakan kartu ATM/Debit. Atas dasar tersebut, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kualitatif melalui analisis perkembangan data transaksi sistem pembayaran, penelitian ini akan mendeskripsikan perkembangan GPN sejak diluncurkan pada tahun 2017 hingga Desember 2020, dan membandingkan GPN dengan operator gateway pembayaran asing dan masukan untuk meningkatkan volume transaksi menggunakan GPN.

---

This paper examines Indonesia's payment system development, particularly following the launch of the National Payment Gateway Programme (GPN) in 2017. According to statistical data released by Bank Indonesia, from 2010 to 2020, considering the frequency of transactions, most of them used ATM or debit cards, with an average of 78.20 percent of all transactions. The high frequency of ATM and debit card usage has resulted in a relatively extensive sector of payment system service providers, particularly those involved in the provision of payment gateway networks. Before the NPG program, payment gateway operators were dominated by foreign principals, namely Visa and Mastercard. This operation by foreign principals means that the transaction fees charged through the two foreign principals can reach 2.2% of the transaction value, making transaction fees in Indonesia one of the highest in Southeast Asia. Besides that, data processing by foreign principals also makes transaction data not a benefit for Indonesia and the potential for reduced tax revenue. However, the performance of transactions using the GPN card has not been encouraging because, based on historical data, monthly transactions using the GPN card have never reached above 25%, with an average of only 18.16% of all transactions using ATM / Debit cards. On this basis, using a qualitative and qualitatiive approach through analysis of the development of payment system transaction data, this research will describe the development of the GPN from its launch in 2017 to December 2020, and compare the GPN with foreign payment gateway operators and input to increase the volume of transactions using the GPN."

"ABSTRAKPerkembangan sistem pembayaran nontunai di Indonesia tidak didukung dengan infrastruktur yang efisien dan memadai. Hal ini tercermin dari keterbatasan interkoneksi dan interoperabilitas antar instrumen dan kanal pembayaran serta adanya pemrosesan transaksi domestik yang dilakukan di luar negeri sehingga berpotensi meningkatkan risiko keamanan. Maka dari itu, Bank Indonesia meluncurkan kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional bertujuan untuk mengoptimalkan infrastruktur yang telah ada dan mengatur mekanisme teknis, bisnis dan kelembagaan yang menjadi landasan interkoneksi dan interoperabilitas industri sistem pembayaran ritel domestik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis yang didukung dengan hasil wawancara narasumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Gerbang Pembayaran Nasional memberikan implikasi positif bagi sistem pembayaran dan perekonomian nasional serta pihak terkait dalam sistem pembayaran ritel domestik, kecuali prinsipal internasional yang justru berpotensi mengalami kerugian.

---

ABSTRACTThe development of non cash payment system in Indonesia is not supported by efficient and adequate infrastructure. This conditions are reflected by the limitations of interconnection and interoperability between instruments and channels of payment. Furthermore, the presence of domestic transaction processing which conducted abroad potentially increases security risk. So, Bank Indonesia releases Gerbang Pembayaran Nasional National Payment Gateway to optimize existing infrastructures and regulate the techincal, business and institutional mechanisms underlying the interconnection and interoperability of the domestic retail payment industry.This research uses normative juridical method which emphasizes the use of written legal norms and it supported by the interviews with interviewees.The result of the study indicate that Gerbang Pembayaran Nasional National Payment Gateway has positive implications for the payment system and the national economic as well as the related parties in the domestic payment system, except for the global players that are potentially loss. "

"ABSTRAKFinancial Technology Fintech merupakan sebuah fenomena yang baru berkembang satu dekade terakhir, yang menggabungkan antara penyediaan jasa keuangan dan kemajuan teknologi.. Penggunaan teknologi digital pada kegiatan usaha Fintech dinilai merupakan solusi yang efisien dari permasalahan lembaga keuangan formal, namun penggunaan teknologi digital pada setiap tahap pelaksanaan jasa keuangan tidak selamanya sejalan dengan amanah peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti pada pengaturan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, berbeda hal nya dengan India yang berkat kemajuan teknologinya telah berhasil menyeimbangkan antara efisiensi dan legalitas. Prinsip Mengenal Nasabah merupakan salah satu poin rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF dalam memberantas tindak pidana pencucian uang, dimana Indonesia merupakan negara yang mengadopsi ketentuan dari rekomendasi FATF tersebut. Indonesia yang sempat dinyatakan sebagai negara yang rawan tindak pidana pencucian uang, mengalami penrubahan peraturan Prinsip Mengenal Nasabah dalam dua dekade terakhir. Untuk itu penelitian ini membahas mengenai perkembangan pengaturan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Indonesia dari masa ke masa dan perbandingan pengaturannya di masa sekarang antara Indonesia dengan India. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penemuan ini adalah identifikasi perubahan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah di Indonesia dari masa ke masa, dalam hal perbandingan pengaturan antara Indonesia dengan India, persyaratan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah antara kedua negara memiliki persamaan dan perbedaan dimana perbedaan yang paling mencolok adalah pada persebaran peraturan serta pada proses verifikasi data nasabah. Berdasarkan hasil tersebut, BI harus membentuk peraturan terintegrasi serta bekerjasama dengan pihak lembaga pemerintahan maupun swasta dalam membentuk sistem.

---

ABSTRACTFinancial Technology commonly called as Fintech is an uprising phenomenon during the last decade which combine the provision of financial services and technology advancement. The usage of digital technology in Fintech is seen as a solution for the problems faced by formal financial institution, but it doesn rsquo t always comply with the regulating law in Indonesia such as the regulation of know your customer. On the other side, India has succeed to balance between economic efficiency and the regulation. Know Your Customer Principle is one of the recommendation issued by the FATF to combat money laundering practices, where Indonesia is listed as one of the country that comply with the FATF recommendations. Indonesia which was listed as a non cooperative country on combating money laundering, have several changes of law on know your customer principle during last couple of decade. This thesis discusses about the changes of law on know your customer principle from time to time in Indonesia and the comparation of its regulating law between Indonesia and India. This thesis is a library research which delivers descriptive research typology. The result of this thesis research is an identification of the changes of law in Indonesia regarding to the application of know your customer principle, and the similarities as well as differences between Indonesia and India. The biggest distinction between the two is the regulation regarding the customer verification process. Based on that results, Bank Indonesia should issue an integrated regulation and cooperate with other institution as well as private company to make a digital identity system for application of electric digital customer due diligence."

"Pada tahun 2020 Google memberlakukan Kebijakan Pembayaran untuk layanan Google Play yang mensyaratkan pengembang aplikasi yang menawarkan pembelian produk dan layanan digital dalam aplikasi yang didistribusikan di Google Play untuk menggunakan Google Play’s Billing System (GPBS) sebagai metode pembayaran transaksi tersebut. GPBS menetapkan tarif layanan terhadap pengembang aplikasi mulai dari 15% - 30% setiap tahunnya. Kebijakan tersebut menerima respon dari komisi pengawas persaingan usaha di dunia seperti KPPU di Indonesia dan CCI di India. KPPU menduga Google melakukan penyalahgunaan posisi dominan, tying, dan praktik diskriminasi. Pada bulan September 2022 KPPU mulai melakukan penyelidikan terhadap Google. Di sisi lain, CCI pada bulan September 2022 telah mengeluarkan order terhadap Google yang menyatakan bahwa Google melanggar Section 4 Competition Act 2002 tentang penyalahgunaan posisi dominan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menganalisis bagaimana penerapan Pasal 25 UU No. 5/1999 terhadap Kebijakan Pembayaran Google Play dan bagaimana perbandingan penegakan hukum oleh KPPU dengan CCI terhadap Kebijakan Pembayaran Google Play. Sehingga KPPU dapat mengambil pengalaman dari penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh CCI. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Google berpotensi melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf (b) UU No. 5/1999 karena melakukan praktik membatasi pasar dan pengembangan teknologi terhadap pengembang aplikasi dan payment aggregator.

---

n 2020 Google enforce a Payment Policy for Google Play services which requires application developers who sell digital products and services within applications distributed on Google Play to use Google Play’s Billing System (GPBS) as a payment method for such transactions. GPBS sets a service fee starting from 15% - 30% annually. This payment policy received responses from various competition commissions in the world, some of which are KPPU from Indonesia and CCI from India. KPPU suspected that Google practices abusing dominant positions, tying and discrimination. In September 2022, KPPU has conducted an investigation into Google. On the other hand, in September 2022 CCI has issued an order to Google on violation of the Competition Law. CCI stated that Google had carried out abuse of dominant position by violating Section 4 of Competition Act 2002. By using normative juridical research methods, this paper analyze how Article 25 of Law No. 5/1999 is implemented concerning alleged violations of a dominant position against Google Play’s Payment policy and compares the law enforcement by KPPU and CCI in relation to Google Play Payment. Thus, KPPU can take experience from the law enforcement that has previously been carried out by CCI. Based on research conducted, Google has the potential to violate Article 25 paragraph (1) letter (b) of Law No. 5/1999 because it limits market and technology development against application developers and payment aggregators. "