Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen di klinik kesehatan yang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. Klinik adalah salah satu fasilitas kesehatan di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Pasien adalah konsumen klinik sehingga pasien tidak hanya dilindungi oleh Undang-Undang Kesehatan tetapi juga oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Klinik sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan bertanggung jawab terhadap tindakan tenaga kesehatan terhadap pasiennya karena hubungan pasien dan klinik yaitu bahwa klinik menjamin setiap tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya di klinik akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan terhadap klinik-klinik di Indonesia, pasien menyadari bahwa ada peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-haknya, serta klinik dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berdasarkan pada undang-undang supaya tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.

---

ABSTRACT

, This thesis examines legal protection concerning patients as the recipients of clinical health services by means of Consumers’ Protection Law No. 18 Tahun 1999 and Indonesian Health Law No. 36 Tahun 2009. Clinic is one of health care facility in Indonesia with a great number allowing society easily access the facility. Patients are consumers of the clinic. Therefore, the patient are not only protected by Indonesian Health Law No. 36 Tahun 2009 but also by the Consumers’ Protection Law No. 18 Tahun 1999. As the health service provider, clinic is responsible for any range of action by the health workers due to relationship between the patients and the clinic which guarantee every range of actions by health workers will endeavor to heal the patient. The results suggest that government should undertake monitoring

and community development periodically and in a sustained manner against the clinic in Indonesia. Moreover, the patients have legal protection as stated in Government Regulation in Lieu of Law so they have the discretion to choose the clinical health services. Lastly, the results strongly recommend the clinicsoperate its business activities according to the Law thruthfully and responsibly.]"

"Pasien di Intensive Care Unit (ICU) merupakan pihak yang membutuhkan pertolongan dengan segera dan berkelanjutan dari pihak tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit. Namun demikian pasien dan/atau keluarga pasien seringkali belum mengetahui hak dan kewajibannya serta hal-hal khusus yang secara yuridis akan membawa akibat hukum yang merugikan.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang perlindungan hukum pasien di ICU rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa pelayanan dan perawatan pasien di ruang ICU diperuntukkan bagi pasien yang secara fisiologis tidak stabil dan memerlukan dokter, perawat, profesi lain yang terkait secara terkoordinasi dan berkelanjutan, serta memerlukan perhatian yang teliti, agar dapat dilakukan pengawasan yang ketat dan terus menerus serta terapi titrasi. Perlindungan hukum terhadap pasien di Intensive Care Unit (ICU) di Rumah Sakit sangat berkaitan dengan persetujuan tindakan medik di Intensive Care Unit (ICU). Di samping itu perlindungan hukum terhadap pasien dapat terwujud dari dilaksanakannya tanggung jawab hukum rumah sakit pada saat pasien dapat membuktikan kerugian akibat kesalahan tenaga kesehatan di rumah sakit. Perlindungan hukum terhadap pasien sangat ditentukan oleh pelaksanaan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit berdasarkan Undang Undang Kesehatan, Undang Undang Rumah Sakit, Undang Undang Perlindungan Konsumen serta peraturan yang khusus mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) di Rumah Sakit yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1778/Menkes/SK/XII/2010."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen jasa pembuatan dan pemasangan gigi tiruan cekat pada tukang gigi. Dengan meninjau mengenai tanggung jawab tukang gigi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Kesehatan terkait pekerjaan tukang gigi, serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan akibat pembuatan dan pemasangan gigi tiruan cekat pada tukang gigi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan desain penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan dilakukan pembinaan oleh dinas kesehatan dan pentingnya dilakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak pada dilema perawatan yang tidak sesuai standar.

---

This thesis discusses about legal protection for consumers services making and installation of permanent denture by dental worker. With the review of the responsibilities of salesman in the Consumer Protection Act No. 8 of 1999, the Health Act Number 36 of 2009, and the regulation of the Minister of health related dental worker. Research conducted is normative legal research in descriptive research. The results of this research suggest that the education to society about dental health is important and also dental worker need to controlled by the Department of health."

"Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa hal mengenai hak konsumen terhadap informasi produk yang dikonsumsinya. Konsumen Indonesia, yang secara khusus adalah konsumen kesehatan, memiliki hak atas informasi terhadap obat-obatan yang akan dikonsumsinya terutama mengenai komposisi dan khasiat obat. Skripsi ini membahas bagaimana analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak konsumen atas informasi terhadap fakta yang terjadi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pemenuhan hak konsumen atas informasi obat yang berada pada label obat, serta pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen kesehatan yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat yang memiliki kesalahan yaitu ketidaksesuaian antara label informasi obat dengan isi kandungan obat yang terdapat dalam ampul obat tersebut. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam memproduksi obat-obatan harus diterapkan prinsip kehati-hatian; mengadakan kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Kepolisian dalam pengawasan serta pemberian sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar; mengadakan sosialisasi mengenai hak konsumen terutama penyuluhan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

---

The Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection rules some consumer rights about product information which is consumed. Indonesian consumers, especially health consumer, have the rights for information about medicines they buy and consume, especially about compositions and properties of the drug.

This thesis discusses how the analysis of legislation regulating for the rights of consumers to information on the facts that occurred in relation to offenses committed by business actors in the fulfillment of the right of consumers to information on the drug?s label, also regulations about protection to health consumers that suffered losses as the result of taking the medicine that has a fault, that is a mismatch between the drug?s information label to the content of the drug contained in the drug ampule.

The results suggested, when producing drugs business actors should apply the principle of prudence; held the cooperation between the National Agency of Drug and Food with the police to supervise and the provision of criminal sanctions to business actors that break the rules; also held socialization and education about consumer rights, especially counseling about the Consumer Protection Act."

"ABSTRAKPelaku usaha, menggunakan iklan yang dirancang dan disajikan sedemikian rupa untuk menyentuh sisi psikologis konsumen, bukan rasio konsumen yang besangkutan, untuk melakukan transaksi dan meningkatkan transaksi penjualan. Salah satu bentuk iklan yang berusaha untuk menyentuh sisi psikologis konsumen adalah iklan yang menggunakan tenaga kesehatan. Bagi masyarakat luas, profesi tenaga kesehatan adalah profesi yang dapat dipercaya, sehingga apapun yang dikatakan oleh tenaga kesehatan bisa memberikan cukup pengaruh kepada masyarakat untuk mengikuti perkataan tenaga kesehatan tersebut. Penggunaan tenaga kesehatan dalam mengiklankan suatu produk merupakan pelanggaran dalam beberapa regulasi pemerintah dan kode etik profesional. Namun demikian masih terdapat iklan yang menggunakan tenaga kesehatan dalam mengiklankan suatu produk.

---

ABSTRACTBusiness, using ads that are designed and presented in such a way as to touch the psychological side of the consumer, not the ratio of consumers, to conduct transactions and increase the sales transaction. One form of advertising that seeks to touch the psychological side of the consumer is an ad that uses health professionals. For the public, health professionals profession is a profession that can be trusted, so that whatever is said by the health professionals could provide enough leverage for the public to follow the words of the health professionals. Use of health professionals in the advertising of a product is in violation of some government regulations and codes of professional conduct. However, there are ads that use of health professionals in the advertising of a product."

"Skripsi ini membahas perlindungan konsumen melalui pengaturan tentang kewajiban pelabelan pada rokok berlabel ditinjau dari tiga peraturan-perundang-undangan, yaitu UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan PP No. 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PP No. 19 tahun 2003 yang menggantikan PP No. 81 tahun 1999 dan PP No. 38 tahun 2000, mengatur kewajiban orang dan badan hukum mencantumkan Label rokok berisi "peringatan kesehatan" dan "informasi kadar tar dan nikotin" pada produk rokok berlabel. Namun, PP No. 19 tahun 2003 tidak mengatur standar maksimum tar dan nikotin produk rokok berlabel. Padahal, PP No. 81 tahun 1999 dan PP No. 38 tahun 2000 mengatur standar maksimum tar adalah 20 mg dan nikotin adalah 1,5 mgr pada produk rokok berlabel. Hal ini mengakibatkan konsumen mengkonsumsi produk rokok berlabel yang lebih berbahaya bagi kesehatan, sehingga bertentangan dengan ketentuan UU No. 8 tahun 1999.

---

The focus study is consumer protection through obligation labelling regulation on cigarette label product according to law number 8 of 1999 on consumer protection, law number 36 of 2009 on health, and law number 19 of 2003 on cigarette secure for health. The research method used in this study is a normative research, using secondary data.

This study concludes that Law Number 19 of 2003 that substitute law number 81 of 1999 and law number 38 of 2000 rule man and corporation to put cigarette label contain "health warning" and "tar and nicotine content information" on label cigarette product. However, law number 19 of 2003 doesn't rule the tar and nicotine maximum standard on label cigarette product whereas law number 81 of 1999 and law number 38 of 2000 rule tar and nicotine maximum standard on label cigarette which is 1,5 mgr for nicotine and 20 mg tar. It makes consumer consume label cigarette product that is more dangerous for health and is suspected of violating the provisions of law number 8 of 1999."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen penerimalayanan jasa ortodonti oleh tukang gigi. Dengan meninjau permasalahan mengenaipengaturan mengenai tukang gigi dan pelayanan ortodonti di Indonesia, tanggungjawab tukang gigi ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen danUndang-Undang Praktik Kedokteran serta Peraturan Menteri Kesehatan, danupaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan oleh tukanggigi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan desainpenelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan dilakukan pengawasansecara berkala dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah pusatberkoordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah terhadap tempat-tempatpraktik tukang gigi, dilakukan pembinaan kepada tukang gigi yang ada dengancara memfasilitasi pendidikan bagi para tukang gigi yang yaitu dengan pendidikanDIII perawat gigi.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis examines the Law Protection for consumers receiving

orthodontic services by dental worker. The purpose of this research could be

attained by reviewing the issues regarding the administration of dental worker in

Indonesia and orthodontic care, dental worker responsibility in terms of the

Consumer Protection Act and the Medical Practice Act, Regulation of the

Minister of Health, and the law effort who could be enforced by the consumer

who suffered a loss by the action of the dental worker. This research is a

normative legal research with a descriptive research design. The results of this

research suggest be done periodically and ongoing supervision by the central

government in coordination with local governments to the practice places of

dental worker, government to make guidance to the existing by facilitating the

education of dental worker to dental nurse DIII education."

"Pada saat ini rokok sudah beredar sangat luas di dalam masyarakat. Mengingat efek samping yang ditimbulkan oleh rokok terhadap kesehatan sangatlah berbahaya, Pemerintah sudah seharusnya mengatur tentang peringatan kesehatan dalam iklan rokok. Pengaturan mengenai peringatan kesehatan tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Peringatan kesehatan di dalam iklan yang wajib dicantumkan oleh pelaku usaha juga harus memperhatikan peraturan mengenai iklan rokok. Di dalam iklan rokok tidak diperbolehkan adanya gambar orang merokok, rokok, asap rokok, sedangkan didalam peringatan kesehatan yang dibuat oleh Pemerintah menggambarkan orang merokok. Penelitian ini menyimpulkan terjadinya kontradiktif antara peraturan Pemerintah, sehingga melanggar beberapa peraturan, dan juga melanggar hak konsumen dalam ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

Remembering that the effects of smoking are very harmful, the Government must regulate about health warnings on the cigarette packaging and advertising. Regulation about health warnings is listed on Regulation Of The Government Of Indonesia Number 109 Of 2012 concerning Control Of Materials That Contain Addictive Substances In Tobacco Products In The Interests Of Health. This research uses normative legal research which is the research about the written laws by literatures and interview. The health warnings on the cigarette advertising must obey the rules about it. In cigarette advertising is not allowed to show a picture of smoking people, cigarette, smoke, meanwhile in this health warning that created by Government, shows us a picture of a smoking people. This research concludes that there is contradictory in some regulations. So that there are some regulation and consumer rights in Law Of The Republic Of Indonesia Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection is violated by the advertise"

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan peredaran vaksin di Indonesia dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen, peranan dan tanggung jawab rumah sakit untuk melindungi konsumen terhadap peredaran vaksin palsu, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk mendapatkan hak-haknya dalam kasus peredaran vaksin palsu.Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi bersifat deskriptif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah perlindungan konsumen dalam kasus peredaran vaksin palsu jika ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan.Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan menimbulkan kewajiban bagi rumah sakit dan pemerintah untuk bertanggungjawab. Konsumen juga dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan hak-haknya kembali. Penulis menggunakan Gugatan Perdata Nomor 302/PDT.G/2016/PN.JKT.TIM terkait kasus peredaran vaksin palsu di rumah sakit.

---

This thesis discusses about regulations on vaccines and its circulation under consumer protection laws in Indonesia. The discussion will also encompass the roles and responsibilities of hospital in protecting consumers from the circulation of fake vaccines, followed with the legal actions that consumers can take in order to gain their rights.This thesis is compiled using juridical normative research methods and descriptive typology. The main concern of this thesis revolves around the protection of consumers in cases of fake vaccine circulation among the population, viewed from Consumer Protection Law and Medical Law and Regulation rsquo s perspectives.The proposed solution to the problem is included in Tort Law, which imposes liability for the hospital and the government to be responsible, for consumers are allowed to take legal actions to gain their rights. The author makes use of civil lawsuit number 302 PDT.G 2016 PN.JKT.TIM for the proposed case."

"Perkembangan dunia kesehatan yang semakin cepat membuat sebagian dari pelaku usaha mengabaikan kepentingan-kepentingan dari konsumen. Apoteker selaku pelaku usaha tidak jarang mengabaikan kode etik yang mengakibatkan kerugian pada konsumen. Usaha pemerintah dalam menegakkan perlindungan konsumen dirasakan belum maksimal sehingga membuat konsumen bingung ketika kepentingannya dilanggar mereka harus melakukan apa. Malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, masih sangat sulit untuk dibuktikan. Hal tersebut dikarenakan, pasien selaku konsumen, masih berada pada pihak yang lemah. Adanya Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Perlindungan Konsumen dirasakan masih belum dapat melindungi pasien selaku konsumen. Upaya ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban dari tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik juga masih sangat jarang dirasakan oleh pasien yang dirugikan.

---

The development of world health that was faster to make some of the actors ignore the business interests of consumers. Pharmacist as the business was not uncommon to ignore the code of conduct that resulted in losses to consumers. Government efforts in enforcing consumer protection have not felt so create maximum consumer interests are confused what they have to do. Malpractice conducted by health personnel, are very difficult to prove. It is cause, as the patient consumer, are still on the weak side. There is an act of the health and consumer protection still has not felt able to protect patients as consumers. Efforts as a form of compensation from the responsibility of health workers who perform malpractice are still very rarely felt by the injured patient."