Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tiga hal utama: lingkup tanggung jawab perusahaan angkutan umum, pemilik kendaraan bermotor, dan pengemudi dalam perbuatan melawan hukum berupa kecelakaan lalu lintas, implikasi perjanjian pengalihan risiko yang membatasi tanggung jawab perusahaan angkutan umum terhadap pekerjanya dalam kecelakaan lalu lintas, dan analisis mengenai kesesuaian pertimbagan hakim dengan peraturan yang berlaku (studi kasus Putusan No: 04/Pdt.G/2013/PN.Psr). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data sekunder. Hasil penelitian ini adalah: (1) perusahaan angkutan umum, pemilik kendaraan, dan pengemudi bertanggung jawab secara tanggung gugat dalam kecelakaan lalu lintas menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (2) suatu perjanjian pengalihan risiko tidak dapat menghilangkan tanggung jawab perusahaan angkutan umum atas kerugian pihak ketiga yang diakibatkan oleh pekerjanya menurut hukum Indonesia serta sistem hukum Common Law, (3) Pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku, meskipun belum mempertimbangkan seluruh permasalahan.

---

This thesis reviews about three main things: liability of public transport company, owner of the vehicle, and driver for traffic accidents in tort law, the implication of exemption clause aim to restrict the employer liability for the torts of his employee regarding traffic accidents, and analysis on the judge decision and its compliance with the prevailing regulation (study in decision No: 04/Pdt.G/2013/PN.Psr). This research is normative legal research with qualitative analysis on secondary data. The results of this research are: (1) public transport company, owner of the vehicle, and driver are vicarious liable for damages in traffic accidents under the Indonesian Civil Code and Law Number 22 Year 2009 regarding Road Traffic, (2) an agreement aim to limit the risk can not release the employer liability in respect for the injury to a third party caused by the torts of his employee under the Indonesian Law and Common Law system, (3) Judge decision has shown the compliance with the prevailing regulation, even though has not yet consider all the issues."

"Traumatic Brain Injury merupakan penyebab kematian utama dan morbiditas pada pasien dengan trauma kepala. Dikarenakan Traumatic Brain Injury mempunyai angka prevalensi yang sangat tinggi dan mortalitas yang tinggi, maka perlu suatu alat bantu berupa cedera bagian luar (cedera scalp) untuk ketahui kemungkinan adanya traumatic brain injury yang di sebabkan oleh sebab mati pada mayat tersebut. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional analitik. Sampel dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diambil dari laporan pemeriksaan mayat pada Departemen Forensik RS Cipto Mangunkusumo yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi bejumlah 100 sampel. Data yang diambil berupa umur, jenis kelamin, cedera scalp, fraktur tulang tengkorak, perdarahan epidural, perdarahan subdural, perdarahan serebral didata dari hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Dari penelitian ini didapatkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara cedera scalp dengan traumatic brain injury dengan nilai p sebesar 0,09. Hal ini menguatkan teorinya bahwa hanya gold standard yang bisa mendiagnosis adanya traumatic brain injury, yaitu pemeriksaan dalam pada otopsi.

---

Traumatic Brain Injury is the leading cause of death and morbidity in the world. Due to a very high prevelance rate of traumatic brain injury, a diagnostic tool that is able to quickly identify the presence of traumatic brain injury is needed. Injuries to the scalp can be used as a diagnostic tool to determine the presence of Traumatic Brain Injury.

This study uses an analytical cross sectional study design. The sample in this research wassecondary data taken from autopsy reports to the Department of Forensic Cipto Mangunkusumo that meet the inclusion and exclusion criteria, which was 100 samples. Data taken the form of age, gender, scalp injury, brain bone fracture, epidural hemorrhage, subdural hemorrhage, cerebral hemorrhage recorded from external examination results and examination.

From this study it was found that there was no significant correlation between scalp injury with traumatic brain injury with p value of 0.09. It supported the theory that only internal autopsy can diagnose the presence of traumatic brain injury."

"Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap pemindahan hak atas saham yang di dalamnya terdapat unsur perbuatan melawan hukum dengan fokus pada studi kasus Perkara Nomor 2845 K/Pdt/2023. Jika merujuk pada ketentuan yang ada dalam undang-undang sejatinya pemindahan hak atas saham memiliki sejumlah prosedur hukum yang harus dipatuhi guna memberikan jaminan keadilan bagi para pihak. Permasalahan utama yang akan dibahas dalam penulisan ini berkaitan dengan keabsahan secara hukum terkait pemindahan hak atas saham yang berimplikasi pada perubahan susunan pemegang saham beserta susunan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas. Penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Oleh karena itu, penulisan dilakukan dengan mengkaji berbagai mekanisme hukum yang ada. Selanjutnya analisis dilakukan untuk menentukan apakah para pihak yang terlibat dalam upaya pemindahan hak atas saham telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata dan layak untuk dimintakan pertanggungjawaban. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Perseroan Terbatas tatkala hendak melakukan pemindahan hak atas saham agar dapat lebih memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan. Tak hanya itu, hasil analisis penulisan ini akan menunjukkan pentingnya memiliki pemahaman hukum guna memastikan keabsahan pemindahan hak atas saham dan perlindungan hak-hak yang terkait.

---

This paper aims to analyze the transfer of rights to shares involving elements of unlawful acts, with a focus on the case study of Case Number 2845 K/Pdt/2023. When referring to the provisions in the law, the transfer of rights to shares involves several legal procedures that must be followed to guarantee justice for the parties. The main issue to be discussed in this paper relates to the legal validity of the transfer of rights to shares, which has implications for changes in the composition of shareholders as well as the composition of the board of directors and board of commissioners in a limited liability company. This thesis employs a doctrinal research method. Therefore, the paper will examine various existing legal mechanisms. Furthermore, the analysis will determine whether the parties involved in the transfer of rights to shares have fulfilled the elements of unlawful acts as described in Article 1365 of the Civil Code and whether they should be held liable. The findings of this paper are expected to contribute to limited liability companies seeking to transfer rights to shares, urging them to pay closer attention to the conditions stipulated. Additionally, the analysis will highlight the importance of legal understanding in ensuring the validity of the transfer of rights to shares and the protection of related rights. "

"Perbuatan penahanan barang impor ke kawasan perdagangan bebas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah suatu perbuatan melawan hukum yang melanggar kepentingan individu dan menimbulkan kerugian kepada importir maupun pihak lainnya. Secara perdata, terhadap kerugian yang timbul dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara langsung terhadap Direktorat Jenderal Bea Cukai maupun melalui gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan. Skripsi ini kemudian membahas 3 (tiga) pokok permasalahan yakni, bagaimana konsep perbuatan melawan hukum secara umum, bagaimana tugas dan wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara umum, dan bagaimana mekanisme, bentuk pertanggungjawaban perdata, serta tindak penahanan barang impor dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan didukung dengan analisis putusan pengadilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan penahanan barang impor dalam perkara perdata dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban, dengan ganti rugi baik ganti rugi materiil maupun immateriil. Adapun mekanisme dan bentuk pertanggungjawabannya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat dimintakan pertanggungjawaban atas penahanan barang impor.

---

The act of detaining imported goods into a free trade zone by the Directorate General of Customs and Excise is an unlawful act that violates individual interests and causes losses to importers and other parties. Civilly, the losses incurred can be held liable either directly against the Directorate General of Customs or through a civil lawsuit filed with the court. This thesis then discusses 3 (three) main problems, including how the concept of unlawful acts in general, how the duties and authorities of the Directorate General of Customs and Excise in general, and how the mechanism, form of civil liability, and acts of detention of imported goods can be said to be unlawful. The writing method used is juridical-normative, with research focused on examining the application of rules or norms in positive law and supported by analysis of court decisions. Thus it can be concluded that the act of detaining imported goods in a civil case is seen as an unlawful act in Article 1365 of the Civil Code so that it can be held liable, with compensation both material and immaterial damages. As for the mechanism and form of liability, the Directorate General of Customs and Excise can be held liable for the detention of imported goods."

"Terdapat banyak faktor yang dapat menjadi penyebab dari terjadinya kecelakaan lalu lintas, beberapa diantaranya adalah faktor yang disebabkan dari karakteristik jalan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara parameter geometrik jalan, terutama parameter kelengkungan dan parameter perbukitan yang ada pada suatu jalan dengan banyaknya jumlah kecelakaan yang terjadi pada jalan tersebut. Jalan yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah Jalan Nasional Rute 1 yang terletak pada Provinsi Jawa Barat. Pemodelan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model binomial negatif, yang kemudian diuji dengan uji likelihood ratio. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa parameter kelengkungan berpotensi untuk meningkatkan jumlah kecelakaan lalu lintas, sementara parameter perbukitan berpotensi untuk menghasilkan jumlah kecelakaan yang lebih sedikit.

---

There are many factors that can cause traffic accidents, some of which are factors caused by the characteristics of the road itself. The purpose of this study is to determine the relationship between geometric parameters of the road, especially the bendiness and hilliness that exist on a road with the number of accidents that occur on the road. The road that is used as the object of research is Route 1 National Road which is located in West Java Province. The modeling that will be used in this study is a negative binomial model, which is then tested by the likelihood ratio test. The results of this study indicate that the increase of bendiness has the potential to increase the number of traffic accidents, while the increase of hilliness has the potential to produce fewer accidents."

"Skripsi ini berangkat dari banyaknya jumlah kasus kecelakaan lalu lintas jalan dalam setahun di Indonesia. Dari banyaknya kasus tersebut, hanya sedikit yang mengajukan gugatan tuntutan ganti kerugian secara perdata. Hal ini menyebabkan kurang berkembangnya hukum mengenai cedera pribadi di Indonesia. Jenis kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi di Indonesia pun tidak pernah dituliskan secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu kita perlu melakukan pembelajaran mengenai pengaturan tuntutan ganti kerugian dalam gugatan cedera pribadi (personal injury) pada kecelakaan lalu lintas di Inggris sebagai induk dari negara dengan sistem hukum common law. Dalam gugatan personal injury di Inggris dapat ditemukan pemikiran yang matang mengenai prinsip penggantian kerugian tersebut serta jenis-jenis kerugian yang dapat dimintakan dalam penggantian kerugian tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Indonesia perlu membuat pengaturan yang lebih rinci mengenai penggantian kerugian dalam perkara cedera pribadi dalam kecelakaan lalu lintas.

---

This thesis departs from the large number of road traffic accidents in a year in Indonesia. Of the many cases, only a few have filed claims for civil compensation. This has led to a lack of legal development regarding personal injury in Indonesia. The type of loss that can be requested for compensation in Indonesia has never been written clearly in the laws and regulations in Indonesia. Therefore we need to learn about regulating compensation claims in personal injury in traffic accidents in the United Kingdom as the origin of a country with a common law legal system. In personal injury claims in the UK, careful thought can be found regarding the principle of compensation and the types of losses that can be requested in the compensation. The result of this study is that Indonesia needs to make more detailed arrangements regarding compensation for personal injury cases in traffic accidents."

"Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh komponen-komponen manusia, kendaraan, dan jalan. Sepeda motor merupakan penyumbang terbesar (64 %) kecelakaan di Indonesia pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan jarak tempuh pengemudi sepeda motor dan faktor lainnya terhadap kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hasil penelitian menunjukkan kecelakaan terjadi setelah pengendara menempuh perjalanan 11,5 kilometer. Berdasarkan analisis regresi linear berganda diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang lemah antara variabel posisi kecelakaan, jenis moda, manusia, jalan, cuaca, kecepatan, lain-lain terhadap jarak tempuh pengemudi yang mengalami kecelakaan.

---

Traffic accidents are caused by human components, vehicle, and road. Motorcycle is the largest contributor (64%) accidents in Indonesia in 2012. This study aimed to analyze the relationship between mileage motorcyclist and other factors to traffic accidents in Metro Jaya Regional Police Jurisdictions. The results showed the accident occurred after the motorist to travel 11.5 kilometers. Based on the multiple linear regression analysis result that there is a weak influence of the variable position of the accident, type of mode, man, road, weather, speed, etc. on mileage driver who had an accident."

"Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana suatu tindakan penghinaan sebagai salah satu bentuk perbuatan melawan hukum ditinjau menurut Hukum Perdata di Indonesia. Pengertian mengenai penghinaan tidak diatur secara spesifik di dalam KUHPerdata Indonesia. Di dalam KUHPerdata hanya diatur mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh dalam mengajukan gugatan perdata atas tindakan penghinaan yang tercantum pada Pasal 1372-1380 KUHPerdata. Korban dari tindakan penghinaan mempunyai hak untuk mengajukan gugatan untuk meminta ganti kerugian ke pengadilan atas kerugian yang diderita akibat dari tindakan penghinaan. Dalam hal pertanggungjawaban perdata, korban dari tindakan penghinaan dapat mengajukan ganti kerugian baik secara materiil maupun immateriil, serta meminta pemulihan nama baik sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam hal pertimbangan hakim di Indonesia dalam memutus gugatan perdata mengenai tindakan penghinaan masih terdapat perbedaan pendapat. Ada sebagian hakim yang mensyaratkan harus adanya putusan pidana terlebih dahulu agar dapat dibuktikan bahwa memang terjadi tindakan penghinaan. Namun, ada sebagian hakim yang berpendapat bahwa tidak harus menunggu adanya putusan pidana untuk dapat mengabulkan gugatan. Dalam hal ini dianalisis lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 511/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr atas gugatan perbuatan melawan hukum tindakan penghinaan.

---

This article analyzes how an act of defamation as a form of unlawful act is reviewed according to Civil Law in Indonesia. The definition of defamation is not specifically regulated in the Indonesian Civil Code. The Civil Code only regulates the legal remedies that can be taken in filing a civil lawsuit for an act of defamation as stated in Articles 1372 - 1380 of the Civil Code. The victim of an act of defamation has the right to file a lawsuit to seek compensation to the court for the losses suffered as a result of the act of defamation. In terms of civil liability, the victim of an act of defamation can file for compensation both materially and immaterially, and request restoration of good name according to the provisions stipulated in Article 1365 of the Civil Code. In terms of the considerations of judges in Indonesia in deciding civil lawsuits regarding acts of defamation, there are still differences of opinion. There are some judges who require that there must be a criminal decision first so that it can be proven that an act of defamation has indeed occurred. However, there are some judges who are of the opinion that it is not necessary to wait for a criminal decision to be able to grant a lawsuit. In this case, further analysis is carried out regarding the judge's considerations in deciding Case Number 511/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr regarding the lawsuit for unlawful acts of defamation. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan Perbuatan Melawan Hukum danperkembangan teori ganti kerugian di Indonesia. Lebih khususnya membahasmengenai pertanggungjawaban ganti kerugian terhadap Perbuatan MelawanHukum atas tindakan kepolisian dalam melaksanakan jabatannya. Adapunpenelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif dengan metode penelitiankepustakaan. Hasil penelitian menemukan bahwa Perbuatan Melawan Hukumdalam pasal 1365 KUHPerdata merupakan rumusan yang sangat terbuka untukdikembangkan serta adanya prinsip siapapun yang menimbulkan kerugian padaorang lain mewajibkan orang tersebut untuk mengganti kerugian. Juga denganadanya pasal 1367 KUHPerdata memungkinkan untuk seseorang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menjadi tanggungannya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the regulation of Torts and the development ofcompensation theories in Indonesia, especially in regards to the accountability ofcompensation upon Torts through Police?s action in executing their occupation.The research conducted was juridical normative with literature research method.And the result of this research is that the Torts concerned in Article 1365 ofIndonesian Civil Code is on open conception to be developed and that there is aprinciple any act whatever of man which causes damage to an other obliges himby whose fault it occured to make reparation. And Article 1367 of IndonesianCivil Code also enable someone responsible for an action conducted by otherswhose support is assigned to him."

"Taksi merupakan angkutan umum yang telah dikenal luas oleh masyarakat karena kenyamanan dan keamanannya. Namun, tidak semua proses pengangkutan Taksi berjalan dengan lancar. Pengemudi Taksi terkadang tidak dapat memenuhi kenyamanan, keamanan dan keselamatan Penumpang sebagai hak dari Penumpang berdasarkan Hukum Pengangkutan sehingga menimbulkan kerugian.Untuk menuntut ganti rugi, dapat diajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perusahaan Taksi sebagai pengangkut yang mempekerjakan Pengemudi dapat juga dimintakan pertanggungjawaban dengan beberapa syarat yang harus terpenuhi, salah satunya adanya PMH. Kasus yang digunakan dalam skripsi ini memperlihatkan pertanggungjawaban PT. Blue Bird walaupun terdapat kesulitan dalam pembuktian PMH Pengemudi PT. Blue Bird sebagai pengangkut dan untuk membuktikannya, perlu dikaitkan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam Hukum Pengangkutan.

---

Taxi is one of the public transportations which has been widely known by people because of its security and comfort. However, not every use of taxi could fulfill people’s expectation of such security and comfort. Sometimes, the taxi driver fails to give the best service to the passenger, so it can be resulted as a breach of passenger’s rights regarding their security, comfort and safety based on Transportation Law. In that condition, the passenger could ask for compensation resulted from such damage under Article 1365 of Indonesian Civil Code about illegal act or which also known as tort.

The taxi company who employs the driver can also be held liable for the driver’s mistakes, if all the elements required including the existence of tort are fulfilled. The case law which is used in this thesis, shows of how PT. Blue Bird could be held liable even though it was hard to prove so in the first place. Hence, in order to prove its liability, both parties’ obligations and rights based on Transportation Law have to be considered."