Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Utang pajak memiliki keistimewaan dibandingkan dengan hutang lainnya di dalam suatu kepailitan. Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini yang berwenang melakukan penagihan utang pajak di dalam suatu kepailitan. Sengketa pembagian harta pailit kerap terjadi antara Kurator dengan kreditur di dalam suatu proses kepailitan.Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengungkapkan bahwa penerapan hak mendahulu utang pajak juga harus mengikuti prosedur di dalam Undang-Undang Kepailitan selayaknya kreditur lainnya. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai kedudukan hukum Direktorat Jenderal Pajak dalam suatu perkara kepailitan dan upaya hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menagih utang pajak pada perusahaan yang dinyatakan pailit.

---

Tax debt has a distinctive compared to other debts in a bankruptcy. In this case Directorate General of Taxes has the authorities to collect tax debts in a bankruptcy.

Distribution of the bankruptcy estate disputes often occur between the Curator and creditors in a bankruptcy process. Based on this research, the authors reveal that the application of the tax debt with its privilege also have to follow the procedures in the Insolvency Act like other creditors. The main problem discussed in this paper is about the legal position of the Directorate General of Taxes in a bankruptcy case and legal action made by the tax authorities to collect the tax debt on the company declared bankrupt."

"UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang UUK-PKPU merupakan penyempurnaan dari Peraturan Kepailitan yang lama yaitu Faillissementsverordening dan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan UUK. Penyempurnaan tersebut dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah yang timbul berkaitan dengan kepailitan. Namun walaupun telah terjadi perubahan dan penyempurnaan terhadap peraturan tersebut masih dijumpai masalah-masalah yang timbul terutama menganai percepatan waktu penagihan utang akselerasi. Dalam UKK dan Faillissementsverordening percepatan waktu penagihan utang akselerasi tidak diatur secara normatif. Sehingga hakim mempunyai diskresi untuk melakukan penemuan hukum secara berbeda-beda dalam setiap kasus. Dalam UUK-PKPU ditemukan ketentuan mengenai percepatan waktu penagihan utang akselerasi yatu pada penjelasan Pasal 2 ayat 1 UUK-PKPU namun ketentuan tersebut dirasakan masih kurang memadai. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim dalam putusan-putusan pada masa berlakunya UUK-PKPU yang melakukan interpretasi secara berbeda-beda dalam hal mengakui adanya percepatan waktu penagihan utang akselerasi. Sehingga tidak tercipta kepastian hukum bagi para kreditor maupun para debitor.

---

Law Number 37 of 2004 UUK PKPU is a refinement of the old bankruptcy regulation of Faillissementsverordening Fv and Law Number 4 of 1998 UUK . Completion is done in order to meet the needs and solve problems that arise in connection with bankruptcy. However, despite the changes and improvements to the regulation, there are still problems that arise, especially in accelerating the timing of debt collection acceleration . In the UKK and Fv acceleration is not regulated normatively. So the judge has the discretion to make the discovery of the law differently in each case. In UUK PKPU acceleration found in the explanation of Article 2 paragraph 1 of UUK PKPU, but the provision is felt still inadequate. This can be seen from the judges consideration during the validity period of UUK PKPU which interpret differently about acceleration. Therefore that does not create legal certainty for the creditors and the debtors."

"Putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitor dimasukkan dalam harta pailit sejak putusan tersebut dikeluarkan. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan (Pasal 21 UU Nomor 37 Tahun 2004). Pengurusan harta pailit dilakukan oleh kurator yang ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut. Pelaksanaan pengurusan harta pailit oleh kurator bersifat seketika, berlaku saat itu juga terhitung sejak putusan pailit diucapkan. Salah satu tugas kurator dalam melakukan pengurusan harta pailit adalah penjualan harta tersebut. UUKPKPU dalam Pasal 185 mengintrodusir dua cara penjualan harta pailit (asset-aset debitor), menjual didepan umum dan dibawah tangan dengan izin hakim pengawas. Penjualan dibawah tangan harta pailit merupakan penjualan tanpa terlibatnya pejabat kantor lelang. Sedangkan pada dasarnya penjualan harta pailit harus dilakukan secara penjualan lelang. Salah satu dasar hukumnya lelang adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sedangkan penjualan dibawah tangan tidak diatur jelas dalam UUKPKPU maupun di Undang-Undang lain dalam hal tata cara penjualan dibawah tangan itu sendiri. Kekosongan Hukum ini yang beresiko menimbulkan sengketa dikemudian hari atas kurator yang beritikad buruk. Tesis ini membahas mengenai kekosongan hukum yang terjadi pada UUKPKPU dalam hal penjualan dibawah tangan harta pailit dan upaya hukum yang ideal dalam menyelesaikan sengketa pengurusan harta pailit.

---

Bankruptcy assets since the decision was issued. Bankruptcy covers the entire wealth of the debtor at the time of the declaration of bankruptcy pronounced the decision of as well as everything that is obtained during the bankruptcy (Article 21 of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment). Handling bankruptcy assets made by curators set out in the decision of the bankruptcy declaration. Implementation of the maintenance of bankruptcy assets by the curator is instantaneous, with immediate effect as from the bankruptcy decision is pronounced. One task of the curator in performing the maintenance of bankruptcy assets is the sale of such property. Law on Bankruptcy and Suspension of Payment Article 185 introduces two ways of selling bankruptcy assets (the debtor's assets), sold in public and under the arms with the permission of the supervisory judge. Sales under the hands of bankruptcy assets without the involvement of a sales office official auction. While basically the sale of bankruptcy assets must be made in auction sales. One of the legal basis auctions Minister of Finance Regulation No. 27 / PMK.06 / 2016 on Guidelines for the Implementation of the Auction. While sales are not regulated under the hands clearly in bankruptcy law and suspension of debt payments and in other Laws on the manner of sales under the hand itself. Emptiness This law is likely to cause a dispute later on curators who act in bad faith. This thesis discusses the legal vacuum that occurred on bankruptcy law and the postponement of debt payment obligations in terms of sales under the hands of bankruptcy assets and remedies are ideal in resolving disputes and the maintenance of bankruptcy assets."

"Perselisihan pajak yang terjadi antara PT XYZ dan Direktur Jenderal Pajak berasal dari penerbitan surat ketetapan kurang bayar oleh Kantor Pajak Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa PT XYZ tidak melaksanakan kewajibannya untuk memungut PPN untuk transaksi pengiriman layanan kena pajak yang dilakukan oleh mitra PT XYZ ke PT XYZ. PT XYZ keberatan dengan ketentuan tersebut dengan alasan bahwa mitra adalah penghasilan tidak kena pajak sehingga PT XYZ tidak dapat memungut PPN sebagaimana diamanatkan dalam PMK 73 / PMK.03 / 2010 yang menyatakan bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas bumi kegiatan bisnis wajib mengumpulkan harus memungut PPN kepada mitra yang dikenakan pajak seperti yang ditunjukkan dengan penerbitan faktur pajak oleh mitra sebagai bukti pengumpulan PPN. Namun, Pajak Migas Office menemukan data bahwa mitra PT XYZ telah memenuhi kriteria sebagai pengusaha kena pajak sehingga PPN pungutan bisa dilaksanakan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanismenya penarikan PPN dalam kegiatan bisnis hulu migas; dan juga apakah penerbitan Surat ketetapan kurang bayar pajak untuk PT XYZ sesuai dengan ketentuan PT hukum pajak. Untuk menjawab masalah ini, metode penelitian hukum yuridis-normatif digunakan dan data analisis bersifat deskriptif-analitis. Berdasarkan Pasal 2 PMK No. 73/PMK.03/2010, Wajib Retribusi wajib memungut PPN terutang dari mitra yang merupakan pengusaha kena pajak, ditandai dengan penerbitan faktur pajak oleh mitra, maka Pungutan Wajib menyetor dan melaporkan hasilnya dari retribusi ke negara. Mitra yang dapat menerbitkan faktur pajak adalah mereka yang telah dikonfirmasi sebagai pengusaha kena pajak, baik secara sukarela maupun di kantor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak Surat ketetapan kurang bayar yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Migas melanggar Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-undang Ketentuan Umum dan Prosedur Pajak karena mitra adalah pengusaha yang belum dikonfirmasi sebagai pengusaha kena pajak sehingga kewajiban pajak tidak dapat dikenakan dinyatakan oleh Kantor Pajak Minyak dan Gas dalam argumen mereka untuk mengeluarkan penilaian pajak kurang bayar surat.Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh PT XYZ dan Direktur Jenderal Pajak Pengembalian Pajak dari ketetapan kurang dibayar oleh Kantor Pajak Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa PT XYZ tidak perlu membayarnya untuk memungut PPN untuk pengantaran dan pengiriman pajak XYZ. PT XYZ setuju dengan ketentuan tersebut dengan alasan bahwa mitra tidak mengizinkan pajak PT XYZ tidak dapat memungut PMK.03/2010 yang menyatakan bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas bumi kegiatan wajib wajib memungut PPN bagi mitra yang membayar pajak sesuai yang diminta dengan mengajukan faktur pajak oleh mitra sebagai pengganti PPN. Namun, Kantor Pajak Migas menemukan data yang menjadi mitra PT XYZ telah memenuhi kriteria sebagai pengusaha kena pajak agar PPN bisa dilaksanakan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanismeismenya melibatkan PPN dalam kegiatan bisnis hulu migas; dan juga apakah persetujuan Surat ketetapan kurang bayar pajak untuk PT XYZ sesuai dengan ketentuan PT hukum pajak. Untuk menjawab masalah ini, metode penelitian hukum yuridis-normatif digunakan dan analisis data deskriptif analitis. Berdasarkan Pasal 2 PMK No. 73/PMK.03/2010, Wajib Retribusi wajib memungut PPN terutang dari mitra yang merupakan pengusaha kena pajak, ditandai dengan mengenakan faktur pajak oleh mitra, maka Pungutan Wajib menyetor dan dilaporkan menimbulkan dari retribusi ke negara. Mitra yang dapat menerbitkan faktur pajak adalah yang telah diundang sebagai pengusaha kena pajak, baik secara sukarela maupun di kantor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak Surat ketetapan kurang dibayar yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Migas Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-undang Ketentuan Umum dan Prosedur Pajak karena mitra adalah pengusaha yang tidak memerlukan sebagai pengusaha kena pajak oleh Kantor Pajak Minyak dan Gas dalam perdebatan mereka untuk mengeluarkan pajak kurang membayar surat.

---

The tax dispute that occurred between PT XYZ and the Director General of Taxes originated from the issuance of tax underpayment assesment letter by Oil and Gas Tax Office stating that PT XYZ did not carry out its obligations to collect VAT for the taxable service delivery transaction carried out by PT XYZ partners to PT XYZ. PT XYZ objected to the provision on the grounds that the partner was a non-taxable incomeso PT XYZ could not collect VATas mandated in PMK 73/PMK.03/2010 which states that the Cooperation Contract Contractor (KKKS) of oil and gas business activities is obligatory to collect must levy VAT to partners who are taxable as indicated by the issuance of tax invoices by partners as proof of VAT collection. However, Oil and Gas Tax Officefound data that PT XYZ partners have met the criteria as taxable entrepreneurs so that VAT levies can be implemented. The problems raised in this research are how is the mechanism for withdrawal of VAT in upstream oil and gas business activities; and also whether the issuance of tax underpayment assessment letterin the case of PT XYZ is in accordance with the provisions of tax law.To answer these problems, juridical-normative legal research methods are used and data analysis is descriptive-analytical. Under Article 2 PMK No. 73/PMK.03/2010, Obligatory Leviesis obliged to collect the payable VAT from partners who are taxable entrepreneurs, marked by the issuance of tax invoices by partners, then Obligatory Leviesdeposits and reports the results of the levies to the state. Partnerswho can issue tax invoices are those who have been confirmed as taxable entrepreneur, both voluntarily and in office. The results showed that the tax underpayment assessment letterissued by Oil and Gas Tax Officeviolated Article 13 paragraph (1) letter e General Tax Provisions and Procedures Lawbecause partners are entrepreneurs who have not been confirmed as taxable entrepreneurso that tax obligations cannot be imposed as stated by Oil and Gas Tax Officein their arguments for issuing tax underpayment assessment letter."

"Skripsi ini membahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Kurator dalam mengambilalih harta dari pihak ketiga yang berada di atas tanah boedel pailit serta kewenangannya dalam mengakhiri perjanjian sewa-menyewa dan hak pengelolaan tanah secara sepihak. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pada akhirnya, Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa putusan tidak sesuai dengan UUK-PKPU dan harta pihak ketiga tetap termasuk ke dalam boedel pailit sehingga kepengurusannya dapat diambilalih oleh Kurator.

---

This thesis discussed about Curator's authorities in taking over assets of third party which were built above the bankruptcy land owned by a bankrupt debtor and also the authority to make unilateral termination of rent agreement with land management rights in it. Furthermore, this thesis uses normative legal research because it focuses on the research literature that examines the core principles of law, the law systematically, and the synchronization of the law by analyzing them. The data obtained were analyzed using qualitative descriptive methods. Researcher came to conclusions that the decision of Supreme Court is not in accordance with Bankruptcy Act and the assets of third party are included in bankrupt assets, therefore they can be taken over by Curators."

"Penggunaan media sosial telah banyak diterapkan oleh pemerintah dalam menyebarluaskan informasi serta melakukan interaksi dengan publik sebagai upaya untuk memperoleh kepercayaan publik. Kepercayaan publik kepada pemerintah merupakan hal yang penting bagi tercapainya keberhasilan atas setiap program kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat posisi DJP berada pada posisi rentan mengalami penurunan kepercayaan dari publik. Tesis ini secara umum dilakukan untuk melihat asosiasi antara dua faktor utama dalam komunikasi dialogis yang terdiri dari orientasi mutualitas dan iklim keterbukaan terhadap kepercayaan publik pada DJP dalam situasi krisis, yang diukur melalui skala pengukuran dalam konsep organization public dialogic communication (OPDC), pada akun media sosial resmi DJP di Twitter, Instagram, Facebook, dan Tiktok. Selain itu, tesis ini juga menguji pengukuran OPDC untuk melihat asosiasi antara orientasi mutualitas dan iklim keterbukaan terhadap reputasi DJP yang dipersepsikan publik. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan melalui survei daring terhadap 260 pengikut (followers) akun resmi media sosial DJP. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat asosiasi positif signifikan antara orientasi mutualitas dan iklim keterbukaan dengan reputasi dan kepercayaan publik pada DJP. Penelitian juga menemukan bahwa reputasi DJP yang dipersepsikan publik memiliki asosiasi positif signifikan terhadap kepercayaan publik pada DJP. Selain itu, Orientasi mutualitas dan iklim keterbukaan juga memiliki asosiasi positif signifikan terhadap kepercayaan publik pada DJP melalui mediasi reputasi DJP yang dipersepsikan publik.

---

The government has widely used social media to disseminate information and interact with the public in an effort to gain public trust. Public trust in the government is important for achieving success in every work program carried out by the government. Several corruption cases involving employees within the Directorate General of Taxes (DJP) have put the DJP's position in a vulnerable position, causing a decline in public trust. This study is generally carried out to look at the relationship between two main factors in dialogical communication, which consist of the orientation of mutuality and the climate of openness towards public trust in DJP in crises, which is measured through a measurement scale in the concept of organizational public dialogic communication (OPDC), in DJP's official social media acccounts from Twitter, Instagram, Facebook and Tiktok. This study also tests the OPDC measurement to see the relationship between the orientation of mutuality and the climate of openness on DJP's reputation. This study is quantitative research conducted through an online survey of 260 followers of DJP's official social media accounts. The study found that there is a significant positive relationship between the orientation of mutuality and the climate of openness on reputation and public trust in DJP. This study also found that DJP's reputation has a significant positive relationship to public trust in DJP. In addition, the orientation of mutuality and the climate of openness have a significant positive relationship with public trust in DJP through the mediation of DJP's reputation."

"Skripsi ini membahas mengenai peran yuridis kurator Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan dalam harta pailit. Sampai saat skripsi ini ditulis, Balai Harta Peninggalan di Indonesia masih menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Staatsblad 1872 No. 166 tentang Instruksi untuk Balai-Balai Harta Peninggalan, yang notabene merupakan aturan peninggalan Belanda. Ditambah lagi di negara Belanda sendiri Balai Harta Peninggalan weeskamer sudah ditiadakan sejak tahun 1810. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah dengan studi dokumen dan wawancara dengan pihak Hakim pada Pengadilan Niaga, Anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan dan Ahli hukum kepailitan. Pada akhirnya, Penulis mendapatkan hasil dari penelitian bahwa kurator Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugasnya hanya mendasarkan pada UUK-PKPU, dimana belum terdapat pengaturan khusus mengenai pedoman bagi Balai Harta Peninggalan untuk menjalankan tugas sebagai kurator.

---

This thesis discusses about the juridical role of Balai Harta Peninggalan Trustee in performing the task of managing and liquidating in the bankruptcy estate. Until this thesis is written, Balai Harta Peninggalan in Indonesia is still carrying out its main duty and function by referring to Staatsblad 1872 No. 166 on Instructions for Balai Harta Peninggalan, which is a legacy of the Dutch legacy. Plus in the Netherlands own country Balai Harta Peninggalan weeskamer has been abolished since 1810. The research method used in this thesis is the normative juridical. Research conducted by the author is by document studies and interviews with the Judge on Commercial Court, Legal Technical Member of Balai Harta Peninggalan and Bankruptcy legal expert. In the end, the author got the result from the research that the trustee of Balai Harta Peninggalan in performing its duties only based on UUK PKPU, where there is no specific arrangement regarding guidance for Balai Harta Peninggalan to perform duty as a bankruptcy trustee."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam hukum kepailitan. Dengan adanya penerapan prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam sengketa pailit maka akan berkaitan dengan pembuktian sederhana terhadap eksistensi utang yang merupakan salah satu syarat pernyataan pailit yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 8 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Salah satu sengketa kepailitan di Indonesia yang dalam kasusnya terdapat penerapan prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus ini adalah perkara kepailitan PT Sri Melamin Rejeki, terdiri dari 3 tiga tingkatan putusan, yakni putusan tingkat Pertama dengan nomor : 64/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst; putusan tingkat Kasasi dengan nomor : 45K/Pdt.Sus/2013; dan putusan tingkat Peninjauan Kembali dengan nomor : 111PK/Pdt.Sus/2013.Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Penerapan prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus ini mengindikasikan adanya permasalahan terkait dengan pembuktian sederhana terhadap eksistensi utang tersebut. Permasalahan ini menimbulkan kesulitan dalam menilai apakah syarat pembuktian sederhana terhadap eksistensi utang tersebut terpenuhi ataukah tidak. Pasalnya, salah satu bukti adanya kesulitan dalam menilai ini dapat dilihat pada sengketa pailit PT Sri Melamin Rejeki yang mana pada tingkat Pertama dinyatakan ditolak permohonan pailitnya, sedangkan pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali permohonan pailit tersebut diterima. Dengan demikian, dalam perkara yang terdapat penerapan prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus, Majelis Hakim yang memeriksa seharusnya berhati-hati dalam memutus permohonan pailit yang diajukan karena dikhawatirkan pembuktian sederhana atas eksistensi utang tidak dapat terpenuhi.

---

This thesis is a study about the implementation of the Exceptio Non Adimpleti Contractus principle in bankcruptcy law. With the implementation of this principle in a Bankcruptcy Case, will be related with the simple substantiation of the existence of debt which is one of the requirements of bankruptcy declaration contained in Article 2 Paragraph 1 Jo. Article 8 Paragraph 4 of Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debt. There is application of this principle in bankruptcy dispute of PT Sri Melamin Rejeki ldquo SMR rdquo which consists of three levels of judicial decision, the first level decision, number 64 Bankrupt 2012 Pn.Niaga.Jkt.Pst the decision of Cassation, number 45K Pdt.Sus 2013 and the verdict of the Review Level, number 111PK Pdt.Sus 2013.The writing of this thesis uses normative juridical research method. Implementation of Exceptio Non Adimpleti Contractus principle indicates problems related to the simple substantiation of debt existence. This problem poses a difficulty in assessing whether the simple subtantiation conditions for the existence of such debt are met or not. The evidence of difficulties in assessing this can be seen in the dispute PT ldquo SMR rdquo which at the First level has been denied petition for bankruptcy, while at the level of Cassation and Review, the request for bankruptcy is accepted. Thus, in the case of applying the Exceptio Non Adimpleti Contractus principle, the Panel of Judges examining should be cautious in terminating the petition for bankruptcy because it is feared that the simple subtantiation of debt existence can not be fulfilled."

"Kepailitan merupakan jalan keluar yang diberikan oleh pemerintah bagi kreditur untuk menuntut haknya dari debitur, namun tidak jarang ditemui kepailitan yang tak kunjung terselesaikan dan memakan waktu yang sangat lama yang berakibat tidak adanya kepastian hukum, berdasarkan hal tersebut tentunya kurator sebagai pihak yang berwenang akan di tuntut penjelasan, namun pada kenyataannya kepailitan yang berlarut tidak melulu akibat kinerja kurator, terdapat hambatan – hambatan lain yang timbul seiring berjalannya proses kepailitan untuk itu penelitian ini akan meneliti mengenai kewenangan kurator dalam melakukan pemberesan boedel pailit serta upaya hukum yang dapat kurator ambil dalam melakukan pemberesan boedel pailit studi kasus Petroselat Ltd. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dengan sumber data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber serta bahan hukum yang sudah ada. Dalam menjalankan tugasnya sebagai mana yang telah ditetapkan oleh undang-undang kurator memiliki tiga kewenangan yakni kewenangan administratif, representatif, dan autoritatif teknis praktis. Upaya hukum yang dapat kurator ambil dalam melakukan pemberesan boedel pailit yakni meningkatkan nilai boedel pailit, berunding dengan hakim pengawas mengenai langkah hukum yang tepat, evaluasi dan verifikasi menyangkut keberadaan aset kepada debitur; mencari alternatif pemberesan yang memungkinkan; serta upaya terakhir kepailitan dapat dimintakan untuk di angkat dirasa bahwa boedel pailit tidak lagi memungkinkan untuk membayar biaya kepailitan.

---

Bankruptcy is a way out provided by the government for creditors to claim their rights from debtors, but it is not uncommon to find bankruptcy that is never resolved and takes a very long time which results in the absence of legal certainty, based on this, of course, the curator as the authorized party will be asked for an explanation, However, in reality, the protracted bankruptcy is not only due to the performance of the curator, there are other obstacles that arise as the bankruptcy process progresses. Therefore, this research will examine the authority of the curator in conducting the bankruptcy estate and the legal remedies that the curator can take in conducting the bankruptcy estate in the case study of Petroselat Ltd. This research is prepared using normative juridical research method, with a statutory approach with primary and secondary data sources, which are collected through interviews with sources and existing legal materials. In carrying out its duties as stipulated by law, the curator has three authorities, namely administrative, representative, and practical technical authoritative authority. Legal efforts that can be taken by the curator in managing the bankruptcy estate are increasing the value of the bankruptcy estate, negotiating with the supervisory judge regarding the appropriate legal steps, evaluation and verification regarding the existence of assets to the debtor; looking for possible alternative arrangements; and the last resort bankruptcy can be requested to be lifted if it is felt that the bankruptcy estate is no longer possible to pay bankruptcy costs."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang permasalahan imbalan jasa kurator dari suatu kasus kepailitan yang dihadapkan pada dua peraturan, di mana dua peraturan tersebut memiliki beberapa perbedaan substansi yang saling bertolak belakang. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipologi penelitian Preskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dua peraturan yang memiliki beberapa perbedaan substansi tersebut sama-sama menerapkan sistem hourly sehingga seharusnya penetapan imbalan jasa kurator harus dihitung berdasarkan jam kerja kurator. Sedangkan pihak yang wajib membayar imbalan jasa kurator adalah pemohon pailit dan debitor dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penetapan tersebut adalah kasasi.

---

ABSTRACTThis thesis deals with the curator’s service fee of a bankruptcy which has two different rules and substantial. It uses a normative method and prescriptive. The result of this research conclude that those two different rules use the same method which apply hourly systems so that a curators service fee should be calculated based on how many hours he has worked. The one who has the obligation to pay a curators service fee is the one who filing the petition and debtor. The legal remedy of the judgment is cassation."