Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang kartel yang timbul karena terjadinya penyalahgunaan hubungan afiliasi perusahaan perasuransian. Melalui penyalahgunaan hubungan afiliasi yang dimiliki baik diantara perusahaan perasuransian ataupun diantara perusahaan perasuransian dengan bank telah memberikan peluang bagi para pelaku usaha tersebut untuk melakukan praktek anti persaingan yang salah satu bentuknya adalah kartel ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deduktif. Hasil penelitian ini menyarankan agar terdapat pengaturan mengenai hubungan afiliasi yang disebabkan oleh hubungan keluarga serta pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan KPPU mengenai kosentrasi pasar perlu lebih diperhatikan, sehingga tidak hanya melihat dari kuantitas pelaku usaha dan juga perlu diperhatikan lebih mendalam mengenai kerugian yang telah dialami oleh pelaku usaha dan konsumen.

---

The focus of this study is about cartel that arising from the abuse of the insurance company affiliation. Through misuse of this affiliation, provide opportunities for businesses to conduct anti-competitive pratices which one of these form is the cartel. This research is qualitative deductive interpretive. The researcher suggests that government create a regulation about affiliation that caused by family ties and also about market concentration KPPU must not just considerate about businesses quantity. Then KPPU’s need to give more consideration about consumen and other businesses losses. "

"Skripsi ini membahas tentang dugaan praktik kartel kedelai impor yang dilakukan oleh beberapa perusahaan importir di Indonesia. Dugaan ini timbul setelah adanya tata niaga impor kedelai oleh Kementerian Perdagangan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 45/M-DAG/PER/8/2013. Berdasarkan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang diterbitkan, terlihat adanya pembagian kuota impor yang tidak proposional dimana terdapat tiga importir yang memiliki jatah impor melebihi 66 persen dari total kuota impor yang memberikan peluang sangat besar untuk dapat dilakukannya kartel yang melanggar ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Terlebih lagi dugaan ini diperkuat dengan adanya kelangkaan komoditas kedelai di pasar yang mengakibatkan melambungnya harga kedelai di Indonesia sekaligus tercatat sebagai harga kedelai termahal yang pernah ada. Namun pembuktian terjadinya praktik kartel bukanlah perkara yang mudah. Dituntut peran KPPU yang optimal dalam menjalankan fungsinya untuk membuktikan apakah benar terjadi kartel atau tidak.

---

This thesis analyzes the alleged of cartel practices of imported soybeans by some importer companies in Indonesia. These allegations arose after the Trade Ministry made a new trade system of imported soybeans by promulgating the regulation of the Minister of Trade No. 45/M-DAG/PER/8/2013. Based on a letter of approval to import, the division of the import quota to each importers is not propotional, where there were three importers who have more than 66 percent quota of the total import quota. That gives enormous opportunities to be able to do the cartels that violate the provisions of article 11 of Regulation Number 5 Year 1999. Moreover, these allegations were reinforced by the scarcity of soybeans commodity in the market that led to soaring price of soybean in Indonesia and also listed as the most expensive ever. But proving the cartel practices is not an easy matter. Optimal KPPU's role demands in carrying out its functions to prove whether or not the cartel does occur."

"Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terutama terhadap perilaku pelaku usaha dalam perjanjian penetapan harga dan kartel yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Adanya suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk menetapkan suatu harga terutama dalam industri ban kendaraan bermotor roda empat dan perkara penetapan harga kendaraan bermotor jenis skuter matik 110-125 CC. Penulisan tesis ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku. Dalam hukum persaingan usaha, para pelaku usaha dilarang membuat suatu perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan suatu harga untuk mempengaruhi pasar. Para pelaku usaha tersebut tidak membuat perjanjian secara tertulis sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU harus membuktikan adanya perjanjian yang dilarang yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang tergabung dalam sebuah Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia APBI serta adanya pertemuan antara pelaku usaha Yamaha-Honda dan bukti komunikasi melalui e-mail.

---

This thesis aims to know and analyze the prohibited agreement in competition law according to Law Concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition Number 5 in 1999, especially to, business actor behavior in price fixing agreement and cartels in resulting unfair business competition. The agreement made by business actors to set a price, especially in the four wheeled motorcycle tire industry and price fixing agreement in motorcycle type scooter matic 110 125 cc.

The writing of this thesis is a legal research that is normative juridical law using secondary data, such as legislation and books. In competition law, business actors are prohibited from making an agreement with their competitors to set a price to influence the market. The business actor do not enter into a written agreement so that the Business Competition Supervisory commission KPPU had to prove the prohibited agreement made by business actors who incorporated in APBI and meeting between business actors Yamaha Honda and proof of communication by e mail."

"Penelitian ini mencoba melakukan analisis terhadap pengambilalihan yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri Tbk. terhadap PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk membahas mengenai peraturan-peraturan terkait yang ada dalam proses pengambilalihan yang dilakukan oleh sebuah bank terhadap lembaga keuangan non-bank, khususnya perusahaan asuransi. Mengingat bahwa industri lembaga keuangan diatur secara ketat di Indonesia, tentunya terdapat berbagai macam pengaturan terkait proses pengambilalihan ini. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-yuridis menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian ini menunjukkan pengaturan-pengaturan yang berlaku terkait dengan pengambilalihan oleh bank terhadap lembaga keuangan non bank (perusahaan asuransi) dan menunjukkan bahwa PT Bank Mandiri Tbk. telah melakukan pengambilalihan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

This research tries to analyze PT Bank Mandiri Tbk.?s Acquisition of PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia. Issue in this thesis is to explain regulations regarding acquisition process which a bank does to a non-bank institution, especially insurance company. Considering financial industry is a highly regulated industry in Indonesia, there are various regulations regarding this acquisition process. This research is a normative-juridical research, using primary and secondary data. This research shows related regulations regarding non-bank institution acquisition by bank and shows that PT bank Mandiri Tbk. had acquired PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia in accordance with existing regulations."

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan pelanggaran praktek diskriminasi yangdilakukan oleh PT. Garuda Indonesia, Tbk (Garuda Indonesia) sebagaimana yangdiatur pada Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. GarudaIndonesia, sebagai maskapai yang dipilih oleh banyak konsumen, didugamelakukan praktek diskriminasi dalam melakukan penjualan tiket rute Middle EastAsia. Perkara ini kemudian menggunakan perubahan perilaku sebagai prosespenanganan perkara untuk pertama kalinya sejak diatur pada Peraturan KomisiPengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019. Dalam penelitian ini, penulismenganalisis mengenai pembuktian dari dugaan pelanggaran tersebut sertapenerapan dari perubahan perilakunya. Metode penelitian yang digunakan adalahyuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan,penulis memperoleh kesimpulan bahwa dugaan pelanggaran praktek diskriminasitidak dapat dibuktikan dan dalam penerapan perubahan perilaku ditemukanbeberapa permasalahan. Dengan demikian, menurut penulis diperlukan adanyapedoman yang mengatur lebih lanjut mengenai perubahan perilaku.

---

This thesis discusses the alleged infringement of discriminatory practices conducted

by PT. Garuda Indonesia, Tbk (Garuda Indonesia) as stipulated in Article 19 letter

d of Law Number 5 Year 1999. Garuda Indonesia, as the chosen airline by many

customers, is suspected of engaging in discriminatory practices in selling tickets for

Middle East Asia routes. This case then uses a change of behavior as a case handling

process for the first time since it is regulated in the Regulation of The Commission

for the Supervision of Business Competition Number 1 Year 2019. In this research,

the author analyzes whether the alleged infringement could be proven and how the

change of behavior is implemented. The research method used is normative

juridical with a qualitative approach. From the research conducted, the author

concluded that the alleged infringement of discriminatory practices could not be

proven and several problems were found in using the change of behavior. Thus,

according to the author, there is a need for guidelines that further regulate the

change of behavior."

"Skripsi ini membahas mengenai adanya dugaan praktek kartel yang dilakukanoleh importir bawang putih. Adanya dugaan praktek kartel ini menurut perkiraanawal KPPU yang melihat terdapat kejanggalan dalam hal distribusi dengandilakukannya penahanan bawang putih ke pasaran di pelabuhan oleh importirbawang putih, padahal ketika itu pasokan dipasaran sedang langka danmengakibatkan harga bawang putih naik hingga 5 (lima) kali lipat dari harganormal. Sejauh ini KPPU belum dapat membuktikan kebenaran praktek kartelyang dilakukan oleh para importir bawang putih dan instantsi pemerintahan. Teoripembuktian melalui direct evidence dan indirect evidence yang diamanatkan olehPeraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04 Tahun 2010 belum bisamembuktikan kebenaran praktek kartel ini dan KPPU belum bisa membuktikanadanya perjanjian yang dilakukan oleh para importir bawang putih.

---

This thesis discusses about the alleged cartel practices carried out by the importer

garlic. The existence of the alleged cartel practices, according to the

Commission's preliminary estimates irregularities seen in terms of the distribution

of the detention does garlic into the market by the importer at the port of garlic,

But when it was rare in the market supply and caused prices of garlic rose to 5

(five) times the of the normal price. So far the Commission has not been able to

prove the truth of cartel practices carried out by the importer garlic and

government. Theory of evidence through direct evidence and indirect evidence

mandated by the KPPU No. 04 of 2010 has not been able to prove the truth of this

cartel practice and the Commission has not been able to prove the existence of an

agreement made by the importer garlic"

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan tentang praktik kartel dalam perdagangan garam industri aneka pangan di Indonesia. Dugaan tersebut diperkuat dengan terjadinya hambatan pasokan yang menyebabkan kelangkaan garam industri pada awal tahun 2015, dengan adanya fakta bahwa persediaan garam pada akhir tahun 2014 masih cukup untuk memenuhi kelangkaan. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU, pelaku usaha dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 dikarenakan tidak terpenuhinya unsur mempengaruhi harga dan unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagai bagian dari unsur pasal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU tidak tepat dalam membuktikan unsur mempengaruhi harga, dengan hanya memperhatikan signifikansi kenaikan harga di mana berdasarkan hasil penelitian, para pelaku usaha terbukti melanggar Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif, dengan tujuan menganalisis Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-I/2018 berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2010. Hasil penelitian menyarankan bahwa dibutuhkannya peran pemerintah dan otoritas persaingan usaha untuk membenahi regulasi, disertai adanya peran pelaku usaha untuk selalu memperhatikan rambu-rambu hukum agar dapat mengatasi permasalahan kegiatan usaha importasi garam di Indonesia.

---

This thesis analyzes the alleged cartel practices in the food grade salt trade in Indonesia. This allegation is reinforced by supply barrier which led to the scarcity of food grade salt in early 2015, despite the fact that the salt stock  at the end of 2014 was still sufficient for early 2015 demands. Based on KPPU’s examination, Salt Industry Participants was declared not proven to violate Article 11 of UU No. 5 of 1999 due to the fulfillment of  the elements of “affecting prices” and “can lead to monopolistic practices and / or unfair business competition”of Article 11 were not proven.  This thesis shows that the KPPU was not right in proving the element of  “affecting prices,” by only paying attention to the significance of price increases where based on the results of this research, Salt Industry Participants should have been proven to break Article 11 of Law No. 5 of 1999. This research is a library research conducted using normative juridical research typology, with the aim of analyzing the Verdict of KPPU Number 09/KPPU-1/2018 based on Law No. 5 of 1999 and Commission Regulation No. 4 of 2010. The results of the research suggest that the role of government and KPPU is needed to improve regulations, complemented  by  the role of  Salt Industry Participants to always comply with regulatory requirements in order to overcome the problems of salt import business activities in Indonesia."

"Skripsi ini membahas tentang praktek kartel dan penetapan harga yang diduga dilakukan oleh delapan perusahaan semen di Indonesia. Dugaan tersebut diperkuat dengan terjadinya hambatan pasokan yang menyebabkan kelangkaan dan tingginya harga jual akan produk semen semen di Indonesia. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU, dugaan kartel tersebut tidak terbukti. KPPU tidak dapat membuktikan bahwa pelaku usaha telah melanggar Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. Selain itu, tidak terdapat adanya petunjuk perjanjian pengaturan harga, perjanjian pengaturan pemasaran dan perjanjian kartel dalam kasus ini. Alhasil, dugaan terjadinya praktek kartel dan penetapan harga tidak terbukti. Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tujuan menganalisis putusan KPPU No. 01/KPPU-I/2010 berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi No. 4 Tahun 2010.

---

This thesis analyzes the presumption of cartel practices and price fixing by the eight cement company in Indonesia. This presumption is being strengthened by supply barrier which caused scarcity and raise the sell price of the cement product. KPPU couldn't prove that cement industry participants were breaking the article 5 and article 11 Regulation Number 5 Year 1999. Beside that, there is no evidences and indication about price fixing agreement, market sharing agreement and cartel agreement. As a result, this cartel and price fixing practices presumption hasn't proven. In process of writing this thesis, writer is using legal research methode to analyzing KPPU decision Number 01/KPPU-I/2010 based on the Law Number 5 Year 1999 and Comission Regulation Number 4 year 2010. "

"Skripsi ini menganalisis mengenai tindakan anti persaingan yang menyebabkan tingginya tarif angkutan peti kemas Batam-Singapura dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pada awalnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menduga bahwa tingginya tarif angkutan peti kemas Batam-Singapura yang ditetapkan oleh sejumlah perusahaan Singapura merupakan kartel yang dilarang oleh Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Akan tetapi, tindakan anti persaingan yang secara substansial lebih tepat dalam kasus tarif angkutan peti kemas Batam-Singapura adalah penetapan harga yang dilarang oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena dalam kasus ini tidak terdapat pengaturan produksi atau pemasaran. Selanjutnya, perusahaan Singapura yang terlibat dalam kasus penetapan harga tersebut bukanlah merupakan pelaku usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia, sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat berlaku secara optimal dan efektif terhadap kasus tersebut. Skripsi ini juga membahas mengenai keberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk diterapkan secara ekstrateritorial terhadap tindakan anti persaingan yang bersifat lintas negara dengan mempertimbangkan doktrin-doktrin hukum persaingan usaha yang ada di berbagai negara. Dalam menindaklanjuti kasus ini, sangat diperlukan adanya amandemen terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999, sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat berlaku secara optimal pada tindakan anti persaingan yang membutuhkan penerapan hukum persaingan usaha ekstrateritorial.

---

This thesis analyzes problems related to alleged cross border anti competitive conduct on container liner shipping price between Batam Singapore that had been fixed by the Singapore entities using juridical normative methodology. In this case, Competition Comission of Indonesia Komisi Pengawas Persaingan Usaha or KPPU alleged that expensive rate of the container liner shipping price is considered as cartel prohibited by the Article 11 of the Law Number 5 of 1999. However, it rsquo s more proper to consider the expensive rate of the container liner shipping price is substantially caused by price fixing that is prohibited by Article 5 of the Law Number 5 of 1999 because there is no evidence that the Singapore entities had determined the production and marketing of the product. Moreover, the Singapore entities involved in this case are not undertakings that established, located, or conducting action in the teritorial jurisdiction of Indonesia, and therefore the Law Number 5 of 1999 can not be applied toward them effectively and optimally. This thesis also examines the enforceability of the Law Number 5 of 1999 to be applied extraterritorially against cross border anti competitive conduct by considering competition law doctrines used in various countries. In this case, the amendement of Law Number 5 of 1999 will truly support the Indonesia rsquo s competition law to be applied extraterritorially in the most effective and optimal way."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan corporate governance PTBank Pundi Indonesia Tbk baik selama proses dan pasca akuisisi. Evaluasitersebut mencakup perlindungan stakeholders saat proses akuisisi, perbandingangovernance structure selama proses dan pasca akuisisi, serta implementasiprinsip-prinsip corporate governance pada pasca akuisisi. Hasil analisismenunjukkan bahwa PT Bank Pundi Indonesia Tbk telah melindungi kepentinganstakeholders pada proses akuisisi, memiliki governance structure yang membaikserta telah menerapkan prinsip-prinsip terkaitgood corporate governance padapasca akuisisi. Disimpulkan pula bahwa akuisisi berperan sebagai salah satugovernancemechanism yang akhirnya berhasil membuat bank tidak lagi diawasiintensif oleh Bank Indonesia, karena PT Bank Eksekutif Internasional Tbk(identitas bank sebelum akuisisi) mengalami masalah permodalan dan kreditmacet sebelumnya.

---

ABSTRACTThis study analyzes the corporate governance implementation in both process andpost-acquisition of PT Bank Pundi Indonesia Tbk. It includes the analysis on theprotection of stakeholders? right during acquisition, comparing the governancestructure during the process and post-acquisition, and the implementation ofcorporate governance principles post acquisition. The result indicates that PTBank Pundi Indonesia Tbk has given the necessary treatment to protect thestakeholders? right, has improved the governance structure and also hasimplemented the corporate governance principles. The study also concludes thatacquisition has the role as a governance mechanism that leads the bank out of theintensive supervision by Bank Indonesia, since PT Bank Eksekutif InternasionalTbk (bank?s identity before acquisition) had a capital adequacy and bad debtsproblem earlier."