Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembukuan merupakan bagian dari administrasi perpajakan yang berfungsi sebagai basis untuk penghitungan pajak, pelaporan SPT, dan pemeriksaan pajak. Skripsi ini meneliti tentang perbedaan ketentuan pembukuan untuk tujuan perpajakan dan permasalahan yang dihadapi Indonesia dan Singapura dalam menerapkan ketentuan pembukuan. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan ketentuan pembukuan antara Indonesia dan Singapura terkait pembukuan elektronik, masa penyimpanan, penyimpanan pembukuan softcopy, dan pemeriksaan pajak elektronik. Ketentuan pembukuan Indonesia menghadapi permasalahan terkait masa penyimpanan, pembukuan elektronik, dan pemeriksaan pajak yang merugikan secara ease of administration dan cost of taxation.

---

Bookkeeping is a part of the tax administration functions as for the base of tax calculation, tax return, and tax audits. This thesis examines the differences in bookkeeping provisions for tax purposes and the problems faced by Indonesia and Singapore in implementing the provisions of bookkeeping. This study is a qualitative descriptive study of the literature and in-depth interviews. The results showed that bookkeeping provisions between Indonesia and Singapore are different to regulate electronic bookkeeping, record keeping time, record keeping in softcopy, and electronic audit. Indonesia bookkeeping provision face obstacle to regulate record keeping time, electronic bookkeeping, and tax audit that inflict loss to ease of administration and compliance cost."

"Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang dilakukan untuk mengetahui mengukur kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan yag telah ditetapkan. Skripsi ini meneliti tentang pengawasan pajak atas transaksi e-commerce online retail di Indonesia dan Filipina dan hambatan yang ditemui oleh otoritas perpajakan Indonesia dalam melakukan pengawasan pajak atas transaksi e-commerce online retail di Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pajak atas transaksi e-commerce online retail di Indonesia dan Filipina dilakukan dengan membuat kebijakan terkait perpajakan atas transaksi e-commerce. Pengawasan juga dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain. Pengawasan pajak atas transaksi e-commerce online retail di Indonesia menemui hambatan terkait metode pengawasan yang baku, aturan kerahasiaan dan penandaan khusus bagi transaksi e-commerce online retail.

---

Monitoring is one of management functions performed to determine the measure of conformity between the plan and execution to reach the destinations have been set. This thesis examines the monitoring of a tax on e-commerce transactions online retail in Indonesia and the Philippines and the obstacles encountered by the Indonesian tax authorities in monitoring the tax on e-commerce transactions online retail in Indonesia. This is a qualitative descriptive study through literature studies and in-depth interviews. The results showed that the monitoring tax on e-commerce transactions online retail in Indonesia and the Philippines performed by making policies related to taxation of e-commerce transactions. Monitoring is also performed in collaboration with other parties. Monitoring of tax on e-commerce transactions online retail in Indonesia related obstacles raw supervision method, the rules of confidentiality and special marking for e-commerce transactions online retail."

"Tesis ini membahas Tax Management Information System di DJP Indonesia dan NTS Korea Selatan. Peneitian ini merupakan penelitian Kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tax MIS di NTS Korea Selatan memberi jasa transaksi yang seimbang untuk menurunkan biaya kepatuhan pajak dan biaya administratif perpajakan sedangkan Tax MIS di DJP Indonesia berfokus pada jasa trasaksi. DJP Indonesia menutunkan cost of taxation e-SPT dengan cara membuat formulir SPT dan lampirannya menjadi sederhana. Semetara itu NTS Korea Selatan menurunkan cost of taxatio e-SPT dengan cara memberi jasa pengisian pre-filled.

---

This thesis discusses the Tax Management Information System in DJP Indonesia and NTS South Korea. This research is a descriptive qualitative research. The results showed that the NTS Tax MIS in South Korea provides the balanced transaction services to reduce the tax compliance costs and the tax administrative costs whereas DJP Tax MIS in Indonesia focuse on trasaksi services. DJP Indonesia menutunkan cost of taxation of e SPT by making a tax return form and the attachment becomes simple. Whereas NTS South Korea reduce the cost of taxation of e SPT by giving a pre filled charging services."

"Tax reform initiated by Directorate General of Taxation carried out some its administration reform priority. The application of modern taxation administration system carried at Large Taxpayer Service Office One and Two will be carried also at Regional Office of Directorate General of Taxation Special Jakarta. The changes on Tax Service Office and Regional Office which based on function, not based on types of tax, the application of employee ethical code at Regional Office and Tax Service Office implementing Large Taxpayer Office system and administration. carrying out means and facilities quality improvement, including computer addition. and utilization of Directorate General of Tax Information System (SIDJP) to change Tax Information System (SIP) pursuant to new organizational structure and using case management system and workflow system. The objective of tax administration reform is to improve taxpayer compliance and tax increase.

Based on the above description. there is adjustment toward the inspection scope related to modern tax administration system that will be applied at Regional Office of Directorate General of Tax Special Jakarta. The success of tax administration reform has been applied at Large Taxpayer Office I and II will be applied also at Inspection Office the Regional of Directorate General of Tax special Jakarta. It will become main concerns in the research carried out by the writer.

The purpose of this research is to describe tax inspection scope application. Analyzing and explaining the tax inspection application related to modem tax administration system application. Research method applied in thesis writing is descriptive analytical method, by data collection technique in form of literature study and field study. Conducted analysis is analytical qualitative and quantitative.

From the analysis known that by the application of modern tax administration system, the most precise inspection scopes are Office and field inspection, in line with he place to conduct the inspection. With the new organizational structure, inspection application unit is Tax Service Office.

The conclusion of this research results is by modern tax administration system at Regional Office of Directorate General of Tax Special Jakarta. In the new structure there is division or functional office unit as the inspector. With the new structure then the most proper inspection scopes are office and field inspection.

Suggestion in research is by adjustment toward Inspection Scope at Regional Office of Directorate General of Tax Special Jakarta the tax inspection application is necessary to be improved more optimum without ignoring legal enforcement in fulfilling laws and regulation and need to be accompanied with inspector resources improvement both quantity and quality aspects."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan karakteristik pekerjaan dan motivasi berprestasi dengan kinerja aparatur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading. Karakteristik pekerjaan merupakan dimensi inti pekerjaan yang berisi sifat-sifat tugas yang bersifat khusus yang ada di dalam suatu pekerjaan yang meliputi aspek: variasi keterampilan, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik. Motivasi berprestasi adalah dorongan, keinginan dan tingkat kesediaan seseorang untuk mengeluarkan upaya dalam rangka mencapai prestasi terbaik ditinjau dari rasa tanggung jawabnya, pertimbangan terhadap resiko, umpan balik, inovatif, waktu penyelesaian tugas dan keinginan menjadi yang terbaik. Sementara kinerja adalah penilaian diri terhadap prestasi kerja yang diperlihatkan oleh seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan untuk mencapai tujuan, ditinjau dari aspek-aspek: kecepatan, kualitas, layanan, nilai, keterampilan interpersonal, mental untuk sukses, terbuka untuk berubah, kreativitas, keterampilan berkomunikasi, inisiatif, perencanaan dan organisasi.Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian survei. Jumlah sampel penelitian sebanyak 90 orang yang pengambilannya dilakukan dengan teknik sensus. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan korelasi Spearman Rank dan t-test yang dihitung dengan program SPSS versi 13.0.Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pekerjaan perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kinerja aparatur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading. Hasil ini bermakna bahwa semakin baik atau sesuai karakteristik pekerjaan perpajakan maka semakin tinggi kinerja aparatur; sebaliknya semakin buruk atau tidak sesuai karakteristik pekerjaan perpajakan maka semakin rendah kinerja aparatur. Motivasi berprestasi juga memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kinerja aparatur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading. Hasil ini memberikan arti bahwa semakin tinggi motivasi berprestasi maka semakin tinggi kinerja aparatur; sebaliknya semakin rendah motivasi berprestasi, maka semakin rendah kinerja aparatur.Dengan merujuk pada hasil penelitian tersebut, maka karakteristik pekerjaan perlu dipelihara atau bahkan ditingkatkan dengan cara memberikan otoritas penuh kepada aparatur untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan sepanjang tidak merugikan aparatur bersangkutan, organisasi dan pihak lain. Pemberian otoritas dapat memberikan stimulus kepada aparatur untuk mengembangkan kreativitasnya, dan aparatur juga harus lebih bersikap fleksibel dan pandai mengatur emosi dalam menyikapi kondisi kerja. Motivasi berprestasi aparatur perlu ditingkatkan dengan cara menyediakan lingkungan dan kondisi kerja serta budaya organisasi yang memungkinkan aparatur dapat mengartikulasikan rasa tanggung jawab, pertimbangan terhadap resiko, umpan balik, inovatif, waktu penyelesaian tugas dan keinginannya menjadi yang terbaik.

---

This research is aimed at identifying the correlation between the characteristics of the work and achievement motivation of the staff at the Kelapa Gading Tax Office. The characteristics of the work is a core dimension of the work comprising of specific duties covering such aspects as skill variation, duty identity, duty significance, autonomy and feedback. Achievement motivation means a courage, eagerness and willingness of an individual to exert his best efforts in order to get the best achievement based on his sense of accountability; risk assessment, feedback, innovation, duty completion timeframe and enthusiasm to be the best. Meanwhile, the performance means assessment on the working achievement as achieved by an individual in performing his duties or work in order to achieve the objective, viewed from such aspects as speed, quality, service, value, interpersonal skills, mentality for success, openness to the change, creativity, communication skills, initiatives, planning and organization.

This research applies the quantitative approach and survey model. The number of the samples are 90 persons selected by a census technique. The data are collected by using questionnaires whose validity and reliability have been tested. The collected data are further analyzed by using the Spearman Rank correlation and t-test calculated by using SPSS version 13.0 program.

The results of the research indicate that the characteristics of the tax work has a positive and significant correlation to the performance of the staff at the Kelapa Gading Tax Office. It means that the better or more relevant the characteristics of the tax work is, the better performance of the staff will be achieved; on the contrary, the more worse or irrelevant the characteristics of the tax work is, the more worse the performance of the staff. The achievement motivation has also a positive and significant correlation to the performance of the staff at the Kelapa Gading Tax Office. This means that the higher the achievement motivation is, the better performance of the staff will be achieved; on the contrary, the lower the achievement motivation is, the more worse the performance of the staff will be.

With reference to the above stated results of the research, the characteristics of the work shall be well maintained or improved by way of granting a full authority to the staff in performing their duties or works to the extent that such authority shall not harm the concerned staff, his organization and other parties. The granting of such authority can stimulate the staff to develop his creativity and act more flexibly as well as to be able to manage their emotion in responding to the working conditions. The achievement motivation of the staff shall be improved by way of providing working climate and conditions as well as organizational culture which enable them to articulate their sense of accountability, risk assessment, feedback, innovation, duty completion timeframe and enthusiasm to be the best."

"Berdasarkan hasil studi pengembangan energi baru dan terbarukan di luar migas di Indonesia, diketahui bahwa panas bumi (geothermal) berpotensi untuk dijadikan sumber energi alternatif dan memiliki kontribusi terbesar dalam pemenuhan kebutuhan tenaga listrik nasional. Untuk mendukung kebijakan diversifikasi sumber energi melalui pemanfaatan panas bumi ini, diperlukan kebijakan ekonomi yang kondusif. Di bidang perpajakan, pemerintah menerapkan bagian pemerintah sebesar 34% dari penerimaan (hasil) bersih usaha yang menggantikan seluruh pajak dan pungutan lain serta berbagai kelonggaran/fasilitas perpajakan lain. Tesis ini bertujuan untuk membahas tax incentive tersebut berdasarkan analisis instrumen fiskal serta kajian revenue-adequacy & azas keadilan perpajakan. Tesis ini juga dimaksudkan untuk mengetahui aspek kepastian dalam peraturan pelaksanaan perpajakan di bidang pengusahaan sumber daya panas bumi. Penulisan tesis bersifat deskriptif analistis dan dilakukan berdasarkan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, observasi data sekunder, dan wawancara mendalam terhadap pihak-pihak terkait dan berkompeten. Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pembedaan ketentuan perpajakan bidang panas bumi dari industri pada umumnya, didasarkan atas kekhususan karakteristik industri tersebut, meski terhadap beberapa kewajiban perpajakan tetap diberlakukan ketentuan umum. Namun demikian, beberapa ketentuan perpajakan atas industri ini masih menunjukkan ketidakkonsistenan, diskriminasi perlakuan, dan ketidakpastian hukum yang berpotensi menciptakan ketidakadilan dan perselisihan perpajakan antara pengusaha dan aparat fiskus. Penerapan single fiscal instrument pada industri ini juga dirasakan kurang memperhatikan prinsip revenue-adequacy perpajakan. Untuk menjamin terpeliharanya iklim investasi yang kondusif tanpa mengurangi penerimaan dari sektor perpajakan, direkomendasikan agar pemerintah mengaktifkan pajak-pajak dan pungutan lain yang diberlakukan pada industri pada umumnya yang status pengenaannya digantikan oleh instrumen fiskal bagian pemerintah, atau mengambil langkah-langkah reformatif terhadap upaya memperluas instrumen fiskal dengan memperkenalkan geothermal royalty atau resources rent tax sebagaimana ditempuh rejim fiskal negara lain. Dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan keadilan di bidang perpajakan, sebaiknya pemerintah melakukan revisi ketentuan perpajakan menyangkut tarif PPh dan perlakuan pemungutan PPh Pasal 22 atas local purchases. Di samping itu perlu diberikan klarifikasi lebih lanjut atas beberapa ketentuan perpajakan seperti : penyeragaman istilah fiskal dalam kontrak, perhitungan penyusutan, batasan daerah terpencil, kewajiban withholding taxes atas biaya alokasi kantor pusat dan jasa teknik yang dilakukan kantor pusat/afiliasi, dan ketentuan baku persyaratan restitusi PPN."

"Tax has a significant role on the state existence, especially for country development, the tax becomes dominant source of income for the state expenditures including the development expences. The government has effort to optimizing retribution from tax income sector in order to support various expenses of development. In case of state general revenue and expenditure budget of Indonesia, the tax has a top ranking on state revenue. Until year 2000 tax has contributed arround 60%, but after 2009 tax contribution has increased up 70% of total state revenue. Withholding tax has been used by state to finance all development programs caried out at central and local government. Tax benefit may be return to public in form of public facilities and social facilities. The question: How come if the government does not allocated fund from withholding tax as what the community needs? Bad government in management of control has caused a leaking budget on various sector which generating a bad image of tax usage as has been corrupted by irresponsible hands."

"Pengenaan pajak yang adil dan wajar idealnya berdasarkan kemampuan ekonomis Wajib Pajak, untuk itu diibutuhkan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan. Agar dapat menyajikan informasi tersebut, Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan. Namun, disadari bahwa belum semua Wajib Pajak melaksanakannya. Untuk itu Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dan atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha tertentu, tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak bersangkutan diberikan kemudahan dalam menghitung besamya penghasilan neto dengan cara membuat catatan peredaran bruto, dan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.Norma Penghftungan Penghasilan Neto adalah angka persentase yang dipakai oleh Wajib Pajak untuk menghitung penghasilan bersih, dengan cara mengalikannya dengan peredaran bruto selama satu tahun. Sejak Tahun Pajak 2001 telah diubah beberapa angka persentase dimaksud, khusus untuk Sektor Usaha Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi, angka persentasenya naik. Disamping itu terdapat pula angka persentase yang menjadi lebih kecil untuk 31 sektor usaha tertentu, selain 118 sektor usaha yang tetap angka persentasenya. Dan hasil kajian terhadap norma penghitungan tersebut dan data SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2000 dan Tahun Pajak 2001 yang disampaikan kembali oleh 17.910 Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di dalam wilayah Kantor Wilayah Xvi1 Direktorat Jenderal Pajak, ternyata penerapan norma penghitungan tersebut berdampak cukup efektif dan positif terhadap pemenuhan kewajiban menyelenggarakan pembukuan, yaitu dengan cukup besarnya penambahan jumlah Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan pada Tahun Pajak 2001 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Walaupun sebenamya ketentuan norma yang cukup sederhana dan memudahkan Wajib Pajak tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, khususnya apabila dikaitkan dengan kemampuan membayar pajak oleh Wajib Pajak (ability to pay).Berdasarkan hasil penelitian tersebut, agar lebih efektif, seyogyanya Direktorat Jenderal Pajak lebih meningkatkan pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi masalah kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan penggunaan norma kepada masyarakat terutama masyarakat Wajib Pajak, bekerjasama dengan pihak terkait dalam melaksanakan pendidikan akuntansi/pembukuan, dan juga pelaksanaan law enforcement terhadap Wajib Pajak yang seharusnya telah menyelenggarakan pembukuan tapi saat ini belum melaksanakan kewajibannya."

"ABSTRAKModernisasi administrasi perpajakan dimulai pada tahun 2002 dengan KPP Wajib Pajak Besar sebagai pilot project. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Wajib Pajak Besar Dua dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepuasan wajib pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan mix methods. Dalam metode kuantitatif, peneliti menggunakan kuesioner yang diolah melalui uji statistik deskriptif, uji regresi dan uji koefisien determinasi. Dalam metode kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara untuk melakukan cek silang dan membantu menginterpretasikan hasil kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan di KPP Wajib Pajak Besar Dua telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan rasa puas kepada wajib pajak. Saran penelitian ini adalah KPP Wajib Pajak Besar Dua perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang ada dengan cara menanamkan pola pelayanan prima kepada petugas pajak yaitu dapat selalu sigap merespons wajib pajak dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang muncul dari keluhan wajib pajak.

---

ABSTRACTModernization of tax administration was conducted in 2002 with Large Taxpayers Office as the pilot project. This research was conducted in order to analyze the application of tax administration modernization on KPP Wajib Pajak Besar Dua and the effect on taxpayers satisfaction. This research used a mix methods approach. In quantitative, researcher used questionnaires and processed using descriptive statistic, regression and coefficient of determination test. In qualitative, researcher used interview method and processed them to cross check and interpret the quantitative result. The results indicates that the tax administration modernization in KPP Wajib Pajak Besar Dua has been running well and able to satisfy the taxpayers. The recommendation of this research for KPP Wajib Pajak Besar Dua are maintaining and upgrading the service quality by embedding an excellent service of tax officers in delivering service to taxpayers so that tax officers can give a faster response and evaluate any lacks or insuffiency services."

"Penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Pentingnya pendapatan dari pajak ini dapat dilihat dalam trend persentase sumbangan perolehan pajak bagi APBN. Pemeriksaan pajak sebagai salah satu bagian dari administrasi pajak , dalam tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, merupakan hal yang selalu dikritisi karena hubungannya yang sangat erat dengan masyarakat, dalam hal ini sebagai wajib pajak yang diperiksa. Masyarakat menilai cara kerja dan kualitas aparat Ditjen Pajak tidak profesional dan cenderung mengandalkan kekuasaan. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk membandingkan kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dengan negara Amerika Serikat dan Jepang, menganalisa permasalahan yang timbul sehubungan dengan implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia, menguraikan prinsip- prinsip kesetaraan antara wajib pajak dan fiskus dalam pemeriksaan dan menguraikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam mengurangi ketidaksetaraan antara wajib pajak dan pegawai pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analistis. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui participant observation dan wawancara dengan pihak pihak terkait. Dari hasil pembahasan diperoleh hal terdapat kesamaan kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dibandingkan dengan negara Amerika Serikat dan Jepang walaupun ada juga kelebihan dari kebijakan pajak di negara lain tersebut. Prinsip- prinsip yang dijadikan dasar dalam kesetaraan antara wajib pajak dan fiskus dalam pemeriksaan antara lain prinsip kepercayaan publik (public trust), keadilan (fair play), penegakan etika, perlindungan terhadap hak dan kewajiban wajib pajak, penerapan good governance, pengawasan (controlling), dan kebijakan whistle blowing. Kritikan terhadap implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia timbul karena tidak diterapkannya kebijakan pajak secara utuh oleh pemeriksa pajak dan lemahnya pemberian sanksi kepada petugas pajak apabila melanggar peraturan . Ketidaksetaraan juga timbul kareana adanya kebijakan pemeriksaan yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang- undangan. Upaya - upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Pajak telah banyak dilakukan seperti pemberlakuan administrasi perpajakan modern dan ketentuan pemeriksaan pajak yang baru seperti pembentukan Tim Pembahas dan Kuesioner Pemeriksaan Pajak. Upaya- upaya tersebut akan mengalami kelemahan kalau kurang didukung sosialisasi ketentuan- ketentuan pajak baru kepada wajib pajak. Pengawasan kepada petugas pajak juga bisa ditingkatkan dengan mempercepat pembentukan komite pengawasan di bidang perpajakan.

---

Tax revenue is improving from year to year. This improvement can be seen in percentage trend of tax acceptance donation for APBN. Tax Examining is one of tax administration part, related to increase tax payer obedience, thing that always be criticized because of the closest relation with society, in this case, as an examined taxpayer. Society evaluates the work and quality of officers at Tax General Directorate as non-professional and tends to count on power.

The objective of this thesis writing is to compare examining tax in Indonesia with United States of America and Japan, analyzing problems relating to tax examining policy implementation in Indonesia, describing equality principles between tax payer and fescues in examining and describing the efforts which have been done by Tax General Directorate in handling inequality between tax payer and tax officer. Research approach is qualitative approach through analysis descriptive research. Data collecting technique through bibliography study and filed study by participants? observation and interview with related parties.

From study, result obtains equality policy of tax examinig in Indonesia compared with USA and Japan, although there is also some advantageous of tax policy in those nations. Basis principles in equality between tax payer and fescues in the examinig such as public trust, fair play, etiquette, right, and duty protection of tax payer, good governance, supervising and policy of whistle blowing. Critics of tax examinig policy implementation in Indonesia appear because of tax policy is not implemented wholly by tax observer and weaknesses of sanction-given to tax officers who broke the rule. Inequality also appears because the existence of examining policy is not ruled specifically in the rule and regulation. Tax General Directorate has done many efforts such as implementation of modern tax administration and the newest tax examinig rules such as forming Observers Team and Tax Examinig Questioners. The efforts will face some weaknesses if it is not supported by socialization of the newest tax regulation to tax payer. Supervising to Tax officer can be improved by speedingup the form of supervising committee in taxation."