Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMerujuk dari beberapa kasus pengadaan barang jasa penyimpangan yang sering terjadi adalah ketidakcermatan dalam penyusunan dokumen Spesifikasi Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri HPS Para pihak terkait pengadaan wajib memahami dengan baik teknik metode dan prosedur penyusunan dan penghitungan yang benar dan aman berdasarkan peraturan yang ada Selain itu faktor faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang jasa pemerintah harus dihindari agar seluruh proses dan tahapan pengadaan barang jasa yang dilaksanakan akan mendapatkan barang jasa yang berkualitas dan benar benar sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir dengan anggaran yang paling efisien serta dapat terhindar dari tuduhan merugikan keuangan negara

---

ABSTRACTThe often deviation is untidy in arranging Technical SpecificationDocument and Owner’s Estimate (OE). The related parties of the procurement have to understand well the technical, methods, arranging procedures, and right and safe calculation based on the current regulation. Besides, the supporting factors causes the deviations to happen in government’s procurement of goods/services have to be avoided in order to make the whole process and steps in goods/services procurement getting good quality of goods/services and compatible well with last users’ necessity with the most efficient budget and also avoidable from national financial loss accusations."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Objek dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 1574 K/PDT/2011 mengenai gugatan PT Helga Prima Contractor melawan Pemerintah Kota Bekasi tentang sah atau tidaknya perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah diantara para pihak. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah terjadi dalam beberapa bidang hukum seperti hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum persaingan usaha. Sebagai sebuah perjanjian maka perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah harus tunduk pada ketentuan hukum perdata.

---

The purpose of this research is to analyze the agreement of procurement by government in Indonesia. The object of this research is the Supreme Court Decision Number 1574 K PDT 2011 between PT Helga Prima Contractor against City of Bekasi rsquo s Government about the legalization of the agreement of procurement by government between the parties. This research method is normative juridical. Secondary data obtained from books, previous studies, and related legislative products.

The results of this research indicate that the procurement of government occurs in several areas of law such as state administrative law, civil law, and business competition law. As an agreement, the procurement is rulled by the Indonesian civil law system. "

"Tesis ini membahas tinjauan yuridis Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi terhadap Kontrak Pengadaan Jasa Pekerjaan Pembuatan Pool Kendaraan eks 3-3 Tempat Istirahat Sta. 41 A Jalan Tol Cabang Jakarta-Cikampek). Tinjauan yuridis meliputi implikasi yuridis ketentuan-ketentuan dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Persaingan Usaha terhadap praktek Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan BUMN, khususnya PT. Jasa Marga (Persero), Tbk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder, yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menyatakan bahwa implikasi yuridis Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan BUMN pada studi tersebut, memiliki keterkaitan dengan tiga hal, yaitu: mekanisme Pengadaaan Barang dan/atau Jasa, implementasi perjanjian peminjaman nama badan usaha dari perspektif Hukum Perikatan dan Hukum Persaingan Usaha, serta pengawasan hasil pekerjaan dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan perlindungan hukum terhadap Pengguna Barang dan/atau Jasa terhadap risiko wanprestasi dari Penyedia Barang dan/atau Jasa.

---

The focus of this thesis is juridical analysis regarding the Procurement on Goods and/or Services in the State-Owned Enterprises (Study on The Agreement Regarding the Services of Construction Work on Vehicles Pool eks 3-3 Rest Area Sta. 41 a Road Toll Branch of Jakarta-Cikampek). Such juridical analysis divided into juridical implication of the prevailing regulation provisions in the perspective of Civil Law and Antitrust Law in relation to the Procurement on Goods and/or Services in the State-Owned Enterprises, especially PT. Jasa Marga (Persero), Tbk. The method for this research is normative research method, using secondary data; emerge from primary, secondary, and tertiary law source. The conclusion of this research states that juridical implication of such Procurement on Goods and/or Services in the State-Owned Enterprises on such study, having connection with these three matters: the procedure of the Procurement on Goods and/or Services, the implementation of the agreement on legal entity name borrowing on the perspective of Civil Law and Antitrust Law, and the supervisory on the work result of the Procurement regarding Goods and/or Services along with the legal protection for the User of such Goods and/or Services in relation to the breach of contract risk resulted by the Provider of the Goods and/or Services."

"Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan yang tahapannya diawali dengan penentuan kebutuhan, pemilihan penyedia barang/jasa, pembentukan kontrak dengan penyedia barang/jasa terpilih, sampai pada pemenuhan hak dan kewajiban sebagai bentuk pelaksanaan kontrak. Dalam pembentukan kontrak, terdapat percampuran antara elemen publik dengan elemen privat sehingga untuk sahnya kontrak yang dibuat harus mengacu pada ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahan-perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan juga mengacu kepada ketentuan KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Perjanjian dengan pemerintah membuat kedudukan antara para pihak tidak seimbang sehingga penerapan asas keseimbangan sangat diperlukan untuk mengimbangi kedudukan pemerintah yang kuat. Dalam skripsi ini, pembahasan difokuskan pada masalah keabsahan pembentukan kontrak, masalah diterapkannya asas keseimbangan dalam perjanjian, serta masalah pelaksanaan kontrak. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kontrak yang dibuat oleh para pihak adalah sah karena pembentukannya telah memenuhi ketentuan dalam Keppres No. 80/2003 beserta perubahannya dan memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata; Komisi Kepolisian Nasional telah berupaya menerapkan asas keseimbangan; pelaksanaan kontrak berupa pemenuhan hak dan kewajiban dalam pengadaan jasa yang tidak lain berjenis perjanjian pemborongan, telah dilaksanakan dengan baik oleh para pihak, meskipun cara pemenuhannya tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak.

---

Procurement of goods or services is an activity to support the implementation of Government task which stages beginning with the determination of needs, the selection of goods or services provider, the engagement in a contract with provider of goods/services selected, until the fulfillment of rights and obligations as a form of the implementation of the contract. In establishing the contract, there is combination between the public elements and private elements, so that for the validity of a contract should refer to the provisions of Presidential Decree No. 80 Year 2003 and its amendment on Guidelines for Implementasion of Government Procurement of Goods or Services and also refers to the provisions of Civil Code regarding the legal conditions of the agreement. The engagement in a contract with the Government makes the position between the parties is not balanced, so that the application of the principle of fairness manner is neccesary to counterbalance the strong position of the Government.

In this thesis, the discussion focused on the issue of validity of the contract, than the problem of application the principle of fairness manner in the agreement, and the issue of implementation of the contract. This research is normative and descriptive analytic nature. The result in this paper concludes that the contract made by the parties is valid because its formulation has been compliant with the provisions of Presidential Decree No. 80 Year 2003 and its amendments and than the legal conditions of the agreement in Civil Code; Komisi Kepolisian Nasional has attempted to apply the principle of fairness manner; execution of the contract (fulfillment of rights and obligations) in procurement of services activity which is similar as contracting agreement, has been implemented properly by the parties although the way of it fulfillment is not wholly in accordance with what is specified in the contract."

"Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu sektor yang cukup rentan dan berpotensi terhadap praktek tindak pidana korupsi. Selain melibatkan pejabat pemerintah dan pengurus korporasi, korupsi pada sektor ini juga melibatkan korporasi. Adapun kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst jo. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian didapat bahwa dalam kasus ini, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang digunakan adalah pengurus dan korporasi sebagai pembuat dan keduanya yang bertanggungjawab. Dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dilakukan dengan melihat actus reus dan mensrea yang dilakukan oleh directing mind korporasi, kemudian dianggap sebagai actus reus dan mensrea dari korporasi. Sanksi pidana berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan terhadap korporasi tidak memberikan efek deterrence. Oleh karena itu perlu dimaksimalkan pengenaan sanksi pidana lainnya, yaitu berupa pencabutan ijin usaha.

---

Public procurement is one of the most vulnerable and potentially corrupt practices. In addition to involving government officials and corporate management, corruption in this sector also involves corporations. The case discussed in this research is Verdict No. 94 Pid.Sus TPK 2017 PN.Jkt.Pst jo. Verdict No. 3 Pid.Sus TPK 2018 PT.DKI. This research uses normative legal research method, with statute approach and case approach.

From The results of the research is that the corporate criminal liability system used on this case is the management and the corporation both as perpetrators of criminal acts and both also must bear criminal responsibility. The basis for the imposition of criminal liability to corporations is by looking at the actus reus and mensrea of the ldquo the directing mind rdquo of the corporation, then considered as the actus reus and mensrea of the corporation. Criminal sanctions in the form of replacement payments imposed on corporations is not provide deterrence effects. Therefore it is necessary to maximize the imposition of other criminal sanctions, such as the revocation of business permit."

"Teori oplossing diterapkan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia dimana keputusan terkait perdata dianggap melebur dalam tindakan perdata sehingga bukan merupakan kewenangan absolut peradilan tata usaha negara melainkan peradilan umum. Melalui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, didapati adanya perluasan makna keputusan yang dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sehingga perlu peninjauan terhadap pelaksanaan teori oplossing dalam menangani sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian dihasilkan simpulan bahwa terjadinya ketidakpastian hukum dalam penanganan sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dikarenakan terdapat sebagian putusan pengadilan tata usaha negara yang menerapkan teori oplossing dan sebagian putusan pengadilan tata usaha negara yang tidak menerapkan teori oplossing. Sebagai perbandingan, Peradilan Administrasi di Prancis tidak menerapkan teori oplossing melainkan teori acte detachable du contrat yang diartikan bahwa keputusan yang menghasilkan kontrak pemerintahan dapat digugat secara terpisah dari kontraknya sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam proses penerbitan keputusan dapat ditangani oleh peradilan Administrasi. Dengan mengesampingkan teori oplossing, akan jelas kompetensi absolut peradilan tata usaha negara dan dapat menyerupai praktik penanganan perkara kontrak pemerintahan di Peradilan Administrasi Prancis.

---

The oplossing theory is applied by the Indonesian State Administrative Court where decisions related to civil matters are considered to be merged into civil actions so that they are not the absolute authority of the state administrative court but the general court. Through the Government Administration Law, it is found that there is an expansion of the meaning of decisions that can be tested in the State Administrative Court, so it is necessary to review the implementation of the oplossing theory in handling disputes in the State Administrative Court in Indonesia. The research method applied is a normative juridical research method. The research concludes that the occurrence of legal uncertainty in handling disputes at the State Administrative Court in Indonesia is due to some decisions of the state administrative courts that apply oplossing theory and some decisions of state administrative courts that do not apply oplossing theory. In comparison, the Administrative Court in France does not apply the oplossing theory but the acte detachable du contrat theory which means that decisions that result in government contracts can be sued separately from the contract so that unlawful acts committed in the process of issuing decisions can be handled by the Administrative Court. By setting aside the oplossing theory, the absolute competence of the state administrative court will be clear and can resemble the practice of handling government contract cases in the French Administrative Court."

"Kredit sindikasi adalah pinjaman yang diberikan oleh lebih dari satu kreditur yang bertujuan untuk memberi kredit pada suatu perusahaan yang memerlukan kredit dalam rangka pembiayaan terhadap suatu proyek. Namun, pada akhir tahun 2019 dunia digemparkan dengan kemunculan varian virus baru yaitu Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang berdampak pada perekonomian dunia, salah satunya Indonesia yang turut terdampak secara langsung dan tidak langsung mengenai stabilitas sistem keuangan dan kinerjanya, sehingga menyebabkan dinamika kredit perbankan menjadi macet. Permasalahan kredit sindikasi adalah permasalahan yang serius, hal ini karena kredit sindikasi merupakan kredit dalam skala dana yang besar dan terdiri dari beberapa bank. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai: (i) Tindakan yang dilakukan perbankan untuk memitigasi risiko kredit yang terjadi dalam skema pemberian kredit sindikasi pada masa pandemi COVID-19; dan (ii) Upaya yang dilakukan Bank BNI untuk menyelamatkan kredit sindikasi yang bermasalah. Penelitian ini merupkan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelaah asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis. Tindakan yang dilakukan oleh Bank BNI untuk menanggulangi risiko kredit yang terjadi dalam skema pemberian kredit sindikasi pada masa pandemi COVID-19 dengan cara perbankan wajib untuk memenuhi ketentuan yang diatur oleh peraturan di Indonesia, salah satunya dengan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking principal) sebelum menyetujui atau memberikan kredit pada debiturnya. Konsep prinsip kehati-hatian sejalan dengan penerbitan POJK No. 11/POJK.03/2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi risiko kredit yang disebabkan oleh pandemik COVID-19. Kemudian, Upaya yang dilakukan Bank BNI untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah adalah dengan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang berpotensi atau mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban. Dalam restrukturisasi kredit yang dilakukan terbagi menjadi : (i) Penjadwalan Kembali (Reschduling), (ii) Persyaratan Kembali (Reconditioning); dan (iii) Penataan Kembali (Restructuring).

---

Syndicated loans are loans given by more than one creditor with the aim of providing credit to a company that requires credit in order to financing project. At the final year of 2019, the world shaken by new variant of virus known as Coronavirus Disease 2019 or COVID-19. COVID-19 has an impact on the world economy, one of them is Indonesia, which is directly and indirectly affected by the stability of the financial system and its performance, resulting in the dynamics of bank credit to become stuck. The problem of syndicated credit is a serious problem, because syndicated loans are loans on a large scale and consist of several banks and certain if there is congestion, the impact will be very large both for the banks themselves, and furthermore it will have a major impact on the community as customers. The issue in these thesis is regarding: (i) actions taken by banks to mitigate credit risk that occurs in the syndicated loan scheme during pandemic of COVID-19; and (ii) the attempt made by BNI Bank to save non-performing syndicated loans. The actions taken by BNI Bank to overcome credit risk that occurred in the syndicated loan scheme during the pandemic of COVID-19 by means of banking obligations to comply with the provisions stipulated by regulations in Indonesia, one of which is the application of the precautionary principle (Prudential Banking Principal), prior approving or giving credit to debtors. The precautionary principle concept is in line with issuance of POJK No. 11/POJK.03/2020 issued by Indonesian Government to address credit risk cause by the pandemic of COVID-19. In addition, BNI’s efforts to resolve non-performing loans are credit restructuring. Credit restructuring is an action made by bank to repair debtors who have the potential or undergo problem for fulfilling their obligation are following by lowering loan interest rates, extending time, reducing loaned interest arrears, adding credit facilities or converting loans into equity participation. The concept of credit restructuring is divided into: (i) Rescheduling; (ii) Reconditioning; (iii) Restructuring. "

"ABSTRAKDalam pemulihan ekonomi akibat krisis moneter tahun 1998, pemerintahIndonesia, menerima pinjaman luar negeri dari JBIC untuk pelaksanaan proyekpemerintah melalui perjanjian penerusan pinjaman antara Pemerintah PusatRepublik Indonesia dengan perusahaan- BUMD/BUMN. Hal ini diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea MasukTambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewahdan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah YangDibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri serta peraturanpendukungnya. Peraturan ini mengatur tentang pembebasan seluruh kewajibanbea masuk, bea masuk tambahan atas impor barang dan material serta seluruhpajak terkait dengan pelaksanaan proyek pemerintah. Namun demikian peraturanperundang-undangan yang ada terkait dengan impor barang dan material untukproyek pemerintah belum mengatur masalah yang kritikal yaitu kepemilikansurplus material. Salah satu proyek yang mengalami masalah ini adalah ContractPackage No. 4 West Java Distribution Pipeline di PT Perusahaan Gas Negara(Persero) Tbk, yang menyebabkan perselisihan antara pemilik pekerjaan dankontraktor. Kontrak tersebut menggunakan kontrak standar FIDIC Plant DesignBuild, yang menganut sistem nilai kontrak lumpsum. Kontrak standar FIDICdipergunakan terkait dengan pinjaman luar negeri untuk Proyek CP-4. Tujuan daritesis ini adalah menganalisa penerapan peraturan perundang-undangan dan pasalpasaldalam kontrak terkait permasalahan surplus material dengan menggunakanmetode studi kasus. Analisa penyelesaian surplus material tersebut menjadi topikutama dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif ini.Pendekatan tersebut dilakukan untuk menganalisis data dalam menggambarkankepemilikan surplus material pada proyek pemerintah. Dengan penulisan inidiharapkan dapat dibuat peraturan yang jelas mengenai surplus material dalamproyek pemerintah sehingga permasalahan tersebut tidak terulang kembali.

---

ABSTRACTIn order to support the economic recovery due to the monetary crisis in 1998,Indonesia Government has received foreign or offshore loans from JBIC todevelop the government projects through the subsidiary loan agreement betweenthe Government of Indonesia with the state-owned companies BUMD/BUMN.The development of government projects is ruled within Government RegulationNumber 42 Year 1995 regarding Import Duties, Value Added Tax and Sales Taxon Luxury Goods and Income Tax in The Framework of Implementation ofGovernment Projects Financed with Grant or Foreign Loan, and the othersupporting regulations. Such regulation is ruling about the exemption of all importduties of goods and materials and all taxes related to development of governmentproject. However the existing prevailing regulation related to the imported goodsand materials for government project has not yet regulate the critical issue on thesurplus material. One of government project dealt with such issue is ContractPackage No. 4 West Java Distribution Pipeline in PT Perusahaan Gas Negara(Persero) Tbk, which was caused dispute between the employer and thecontractor. Such contract is using standard contract FIDIC Plant Design Buildwhich is adhere the value system lumpsum contract. The standard contract FIDICwas utilized due to the offshore loan for CP-4 project. The main objective of thisthesis is to analyze the implementation of provision or terms and conditions in therelated regulations and the Contract regarding the surplus material by using casestudy method. The analysis of the completion of a surplus of the materials is themain topic in the research that uses the juridical normative approach. Suchapproach shall be use in data analysis to describe the ownership of surplusmaterial in the government project. Therefore within this thesis, it is beingexpected that the government may issue a clear regulations regarding surplusmaterial in the government project, therefore these problems do not occur again inthe future."