Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2013 Pemerintah menerbitkan Peraturan BKPM menerbitkan Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013. Peraturan ini mensyaratkan konversi anak perusahaan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) menjadi PT PMA. Hal ini membawa reaksi yang cukup keras dari PT PMA di Indonesia oleh karena peraturan tersebut tidak membuat tolak ukur kepemilikan tertentu untuk menentukan status PMA untuk sebuah perusahaan di Indonesia. BKPM akhirnya merubah peraturan tersebut dengan Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2013. Peraturan tersebut menghapus kewajiban konversi dalam waktu tertentu untuk anak perusahaan PT PMA. Akan tetapi, peraturan tersebut tetap tidak megatur khusus mengenai penentuan status PT PMA untuk anak perusahaan PT PMA.Tulisan ini akan membahas mengenai status PT PMA untuk anak perusahaan di Indonesia setelah berlakunya Perka BKPM No.12 Tahun 2013. Selanjutnya pengaturan ini akan dibandingkan dengan pengaturan di negara India dan Australia, untuk kemudian dianalisis mengenai konsekuensi dari masingmasing aturan. Dalam tulisan ini juga akan dilihat implikasi dari status PMA untuk anak perusahaan di Indonesia dibandingkan dengan India dan Australia. Pokok permasalahan tersebut akan dijawab menggunakan metode penelitian yuridis normatif beserta perbandingan dengan negara lain. Analisa perbandingan tersebut nantinya akan menghasilkan usulan pengaturan dari negara lain yang mungkin dapat diberlakukan di Indonesia.

---

In 2003 Indonesian Government Issued Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013. This regulation requires the conversion for subsidiary of the company limited foreign capital investment (PT PMA) into foreign capital company (PT PMA). It brought a reaction that loud enough from foreign investment company in Indonesia, because this regulation does not make certain benchmark of ownership to determine the status of foreign investment company in Indonesia. Indonesia finally change the regulation with Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013. This Regulation remove the obligation of the conversion in a particular time to a subsidiary of foreign investment company (PT PMA). But the regulation is still not spesifically about the determination for subsidiary of foreign investment company (PT PMA).This paper will talk about the status of foreign investment company for the companies in Indonesia after the enactment of Perka BKPM No. 12 Tahun 2013. Then this arrangement will be compared with the arrangement in the state of India and Australia, to then analyze about the consequences from each of the rules. In this paper will also be seen the implications of the status of foreign investment company (PT PMA) for the subsidiary of companies in Indonesia compared with India and Australia. The main issues is to be answered uses the method of juridical normative research and comparison to other countries. Analysis on the comparison will produce a regulation from another country which could perhaps adopt in Indonesia."

"ABSTRAKPerubahan Anggaran Dasar Induk Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri Menjadi Penanaman Modal Asing menimbulkan implikasi yuridis karena status induk perusahaan berubah dari perseroan terbatas penanaman modal dalam negeri menjadi perseroan terbatas penanaman modal asing, hal ini berpengaruh terhadap anak perusahaan dan terdapat implikasi perubahan status induk perusahaan terhadap anak perusahaan apabila kegiatan usaha anak perusahaan merupakan sektor yang tertutup untuk asing atau melebihi batas persentase yang diperbolehkan untuk asing. Penulisan tesis ini dikaji berdasarkan metode yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait tentang penanaman modal dan perusahaan serta peraturan perundang-undangan lain yang mendasarinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh atas berubahnya status induk perusahaan dari Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing yaitu perubahan status anak perusahaan menjadi penanaman modal asing berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal karena terdapat unsur modal asing yang masuk ke dalam perseroan tetapi induk perusahaan tersebut tidak termasuk dalam penanam modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6. Implikasi perubahan status induk perusahaan terhadap anak perusahaan apabila kegiatan usaha anak perusahaan merupakan sektor yang tertutup untuk asing atau melebihi batas persentase yang diperbolehkan untuk asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyatatan Di Bidang Penanaman Modal yaitu timbul kewajiban untuk melakukan pengalihan saham kepada orang perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang kepemilikan sahamnya tidak ada unsur modal asing sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan Pasal 1 angka 8 UUPM. Hal lain yang dapat dilakukan adalah penyesuaian mengenai bidang usaha, dimana anak perusahaan dapat melakukan perubahan bidang usaha yang sesuai.

---

ABSTRACTAmendment of Article of Association Domestic Capital Investment Holding Company Becomes Foreign Capital Investment raised legal implication because of holding company status changed from Article of Association Domestic Capital Investment Holding Company Becomes Foreign Capital Investment, it affects to subsidiary and there is implication because of holding company status has changed to the subsidiary if subsidiary business sector are closed of foreign investor or maximum percentage allowed for foreign investment. Writing method uses is a normative legal research method and data used is primary data. The result show the impact because of holding company status changed from Domestic Capital Investment Holding Company Becomes Foreign Capital Investment is subsidiary company should be change become foreign investment based on Article 1 Point 8 Law Of The Republic Of Indonesia Number 25 Of 2007 Concerning Investments because there is foreign capital as mentioned in Article 1 Point 6. Implication of holding company status has changed to the subsidiary if subsidiary business sector are closed of foreign investor or maximum percentage allowed from foreign investment pursuant to Presidential Regulation No. 44 of 2016 regarding the List of Business Fields That Are Closed and Business Fields That Are Conditionally Open for Investment is should assign their share to Indonesian citizen s or Indonesian legal entity ies which is there is no foreign capital as mentioned in Article 1 Point 8. Another way, the subsidiary should change their business field."

"ABSTRAKPenulisan skripsi ini membahas peranan perusahaan pemeringkat efek dalampasar modal serta perbandingan pengaturan dan pengawasan perusahaanpemeringkat efek di Indonesia, Australia, India, dan Jepang, yang kemudiandibandingkan pula dengan standar internasional dari IOSCO. Denganmenggunakan metode yuridis normatif, ketentuan hukum yang ada di keempatnegara tersebut dianalisis dan dibandingkan satu dengan lainnya, khususnyaketentuan mengenai pengaturan umum, persyaratan, pengawasan, sertapertanggungjawaban dari perusahaan pemeringkat efek. Hasil dari penelitian inimenjelaskan adanya persamaan dan perbedaan aturan mengenai perusahaanpemeringkat efek di keempat negara tersebut yang bertujuan untuk melindungikepentingan investor.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of credit rating agency in capital market as well ascomparison of the regulation and supervision of credit rating agency in Indonesia,Australia, India, and Japan which are compared to the international standard byIOSCO, too. By using the normative juridical method, the provisions of existinglaws in these four countries are analyzed and compared with one another,especially the provisions on general regulation, requirements, supervision, andliability of credit rating agency. The result of this study describes similarities anddifferences in the rules regarding credit rating agency in the four countries, thataim to protect the interests of investors."

"Penulisan tesis ini dilatarbelakangi dengan adanya ketentuan perubahan status anak perusahaan PMDN tertutup akibat perubahan kepemilikan saham. Perubahan tersebut salah satunya disebabkan karena pengambilalihan saham sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal. Namun, ketentuan tersebut akhirnya dicabut yang berdampak kepada ketidakpastian hukum dan pelanggaran terhadap ketentuan bidang usaha yang terutup bagi modal asing. Pembahasan dilakukan dengan menjelaskan pengambilalihan saham terhadap perusahaan PMDN tertutup dan perubahan status perusahaan yang disebabkannya. Penulisan ini menggunakan tipologi penelitian normatif dengan metode penelitian kepustakaan dan wawancara. Akhir penulisan ini menyimpulkan bahwa ketentuan perubahan status terhadap anak perusahaan PMDN harus ditetapkan kembali.

---

This thesis is written based on the provision regarding the amendment of status of subsidiaries domestic investment company due to the amendment of shares composition. One of The amendments is caused by the acquisition of shares as stipulated under The Regulation of Head of Investment Coordinating Board No.5/2013 regarding Guidance and Procedure of License and Non License of Investment. However, at the end, the stipulation was revoked which impacted to the legal uncertainty and violated the provisions of the business field which prohibited to foreign capital.

The study is conducted by explaining the shares acquisition toward the private domestic investment company and the alteration of the company status caused by it. This thesis uses normative research typology with bibliographical and interview research method. At the end of thesis is concludes that the regulation of alteration of status of subsidiaries the private domestic investment company must be re stipulated."

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini membahas mengenai hubungan holding company dengan subsidiary company pada perusahaan multinasional dalam hal pemberlakukan peraturan asing di negara dimana holding company berada pada subsidiary company di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan melihat praktik yang dilakukan pada perusahaan multinasional dari Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis untuk melihat apakah terdapat perbedaan dalam pemberlakuan peraturan-peraturan asing. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis keberlakuan peraturan asing pada subsidiary, khususnya terhadap peraturan-peraturan yang ketentuannya saling berbenturan. Skripsi ini menyimpulkan bahwa subsidiary company wajib untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada negara di mana holding company berada berdasarkan pengendalian holding company atas subsidiary yang pemberlakuannya dilakukan secara menyeluruh tanpa dibatasi oleh kepemilikan saham holding company pada subsidiary.

---

This research uses juridical-normative analysis method with literatures studies. This research studies about the relationship between a holding company and its subsidiaries at multinational compaies in terms of applicablity of foreign regulations for subsidiary companies in Indonesia. This research examines the practice done at American, English, and French multinational companies to find whether there is a difference in terms of the application of the foreign regulations. This research tries to analyze the applicability of foreign regulations particularly towards conflicting regulations. This research concludes that subsidiaries in Indonesia are obliged to obey the foreign regulations of the holding company based on holding?s control over subsidiaries without being limited by shares owned by holding company in subsidiaries."

"Skripsi ini ingin mengkaji tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia dan efeknya terhadap anak perusahaan dan hubungan antara anak perusahaan terhadap Induk perusahaan yang diakuisisi apabila PMA mengakuisisi PMDN beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Penanaman Modal Asing diartikan kegiatan menanam untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang Penanaman Modal Asing adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana diubah oleh Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 yang isinya tentang ketentuan-ketentuan pihak asing yang ingin melakukan Penanaman Modal di Indonesia baik itu dilakukan oleh warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintahan asing. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT PMA) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang

---

This thesis intends to describe Foreign Investment in Indonesia and its effect on subsidiaries and its relationship with the parent company when foreign investors acquire a local company, along with the conditions that must be met. Foreign Investment is defined as investing activities in conducting business in the territory of the Republic of Indonesia, which foreign investors carry out, either using entirely foreign capital or joint ventures with domestic investors. The law that regulates foreign Investment is Law Number 25 of 2007, as amended by Law number 11 of 2020, which contains provisions for foreign parties wishing to make an Investment in Indonesia, whether a foreign citizen does it. , foreign business entity, and/or foreign government. Mandatory foreign Investment in the form of a Limited Liability Company (Foreign) based on Indonesian law and domiciled in the territory of the Republic of Indonesia unless otherwise stipulated by law"

"Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional dibidang ekonomi yang mana didalamnya memuat pengaturan penanaman modal (investment chapter) yang digunakan oleh berbagai negara di dunia dalam mengatur penanaman modal asing, termasuk Indonesia. Adapun masalah yang akan dibahas antara lain bagaimana pengaturan penanaman modal dalam investment chapter CEPA Indonesia-Australia dan CEPA Indonesia-EU dengan menggunakan FTA EU-Singapura dan Model BIT India sebagai pembanding, dan kemudian berdasarkan perbandingan tersebut manakah pengaturan yang sebaiknya dimuat dalam CEPA Indonesia-EU. Untuk menjawab masalah tersebut digunakan pendekatan komparatif dan konseptual. Pendekatan komparatif digunakan untuk melihat bagaimana pengaturan penanaman modal yang ada dalam investment chapter CEPA Indonesia-Australia, FTA EU-Singapura, dan Model BIT India untuk memberikan gambaran mengenai pengaturan yang sebaiknya diatur dalam CEPA Indonesia-EU. Pendekatan konseptual digunakan untuk melihat substantial obligations yang terdapat dalam perjanjian investasi internasional tersebut sebagai faktor pembanding yang meliputi standard of treatment (yang terdiri dari national treatment, most favoured nation treatment, fair and equitable treatment, serta full protection and security, performance requirements, expropriation, dan penyelesaian sengketa. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah terdapat persamaan dan perbedaan dari masing-masing perjanjian investasi internasional yang ada, dan berdasarkan persamaan dan perbedaan yang ada Model BIT India merupakan perjanjian yang paling ideal untuk diadopsi Indonesia dalam CEPA Indonesia-EU.

---

Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) is a form of international agreement in the field of economics which contained investment chapter used by various countries in the world in regulating foreign investment, including Indonesia. The problems that will be discussed within this paper include how foreign investments are regulated in the investment chapter on CEPA Indonesia-Australia and the CEPA Indonesia-EU using the FTA EU-Singapore and Model BIT India as a comparison, and then based on these comparisons which provision should be included in the CEPA Indonesian-EU. To answer this problem, a comparative and conceptual approach is used. A comparative approach is used to see how the investment provision exist in the investment chapter of the CEPA Indonesia-Australia, the EU-Singapore FTA, and the Indian BIT Model to provide an overview of the provisions that should be regulated in the Indonesia-EU CEPA. The conceptual approach is used to view the substantial obligations contained in the international investment agreement as a comparison factor in which includes the standard of treatment (which consists of national treatment, most favorite nation treatment, fair and equitable treatment, and full protection and security), performance requirements, expropriation, and dispute resolution. The conclusion of the research conducted is that there are similarities and differences from each of the existing international investment agreements, and based on the similarities and differences that exist, the Model BIT India is the most ideal agreement to be adopted by Indonesia in the CEPA Indonesia-EU."

"Tesis ini membahas kekosongan hukum dalam pengaturan status penanaman modal PT Terbuka. Masalah-masalah yang dibahas dalam tesis ini, yaitu perbandingan pengaturan status penanaman modal PT Terbuka berdasarkan UU 1/1967 juncto UU 6/1968 dengan UU 25/2007 serta peraturan pelaksananya, akibat kekosongan hukum pengaturan status penanaman modal PT Terbuka, dan perbandingan pengaturan status penanaman modal PT Terbuka di Indonesia dengan negara Australia dan India. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian diagnostik dan preskriptif serta data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Hasil penelitian ini yang pertama adalah ditemukan bahwa sesudah terbitnya UU 25/2007 PT Terbuka mengalami kekosongan hukum dalam pengaturan status penanaman modalnya karena penanaman modalnya tidak langsung atau dilakukan melalui portofolio, dikecualikan dari pengaturan dalam UU 25/2007 dan peraturan pelaksananya. Kedua, kekosongan hukum dalam pengaturan status penanaman modal PT Terbuka di Indonesia berakibat kepada perizinan penanaman modal PT Terbuka serta anak perusahaan PT Terbuka. Ketiga, pengaturan status penanaman modal PT Terbuka di Indonesia, India, dan Australia, berbeda karena di India dan Australia pengaturan atas status penanaman modal PT Terbuka tidak terjadi kekosongan hukum karena peraturan penanaman modal kedua negara tersebut mengatur bahwa penanaman modal langsung maupun penanaman modal tidak langsung tidak diperlakukan berbeda dalam hal penentuan status penanaman modal di Australia dan India. Oleh karena itu, India dan Australia dapat dijadikan referensi untuk membentuk peraturan terkait penentuan status penanaman modal PT Terbuka yang mengikutsertakan penanaman modal tidak langsung dalam penentuan status penanaman modal PT Terbuka.

---

This thesis discusses the legal vacuum in regulating the investment status of Public Company. The problems discussed in this thesis are the comparison of the regulation on the investment status of Public Company based on Law 1/1967 in conjunction with Law 6/1968 with Law 25/2007 as well as its implementing regulations, due to the legal vacuum in regulating the investment status of Public Company, and the comparison of status arrangements. Public Company investment in Indonesia with Australia and India. The research method used in this thesis is normative juridical with a diagnostic and prescriptive typology of research and the data collected is secondary data. The first result of this research is it was found that after the issuance of Law 25/2007 Public Company experienced a legal vacuum in regulating its investment status because the investment was not direct or carried out through a portfolio, was excluded from the regulation in Law 25/2007 and its implementing regulations. Second, the legal vacuum in regulating the investment status of Public Company in Indonesia has resulted in the investment licensing of Public Company and its subsidiaries of Public Company. Third, the regulation on the investment status of Public Company in Indonesia, India and Australia is different because in India and Australia the regulation on the investment status of Public Company does not occur in a legal vacuum because the investment regulations of the two countries stipulate that direct investment and indirect investment are not treated differently in the determination of investment status in Australia and India. Therefore, the regulations related to investment in India and Australia can be used as a reference to form regulations related to determining the investment status of Public Company which includes indirect investment in determining the investment status of Public Company."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbandingan kedudukan hukum Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP di Indonesia yang mana SIUP merupakan hal yang sangat penting untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan dan merupakan sarana bagi pemerintah untuk melakukan pengwasan hukum terhadap perusahaan perdagangan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan jenis data sekunder. Pembahasan dalam skripsi ini mencakup mengenai kedudukan hukum dan perbandingan pengawasan terhadap SIUP di Indonesia dibandingkan dengan Negara Uni Emirat Arab dan Australia, yang mana pengawasan di Indonesia tergolong kurang baik bila dibandingkan dengan kedua negara tersebut, padahal kedudukan SIUP merupakan dokumen yang sangat penting dan wajib untuk dimiliki oleh setiap perusahaan perdagangan yang ada di Indonesia. Kemudian dikeluarkannya Peraturan perundangan baru yaitu PERMENDAG No. 07/M-DAG/2/2017 menyebabkan permasalahan hkum lain mengenai pengawasan terhadap legalitas perusahaan perdagangan di Indonesia ini. Hal ini akan menimbulkan banyak akibat hukum apalagi bila dikatikan dengan pengawasan pemerintah terhadap perusahaan perdagangan di Indonesia yang harus lebih ditingkatkan sistem pengawasannya bila kewajiban daftar ulang SIUP setiap 5 tahun dihapuskan. Dengan demikian, diharapkan dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan pemerintah tetap memikirkan mengenai akibat hukum yang dapat terjadi. Sehingga pemerintah melakukan perbaikan terhadap sistem pengawasan yang sudah ada menjadi lebih baik untuk menghindari adanya akibat-akibat hukum yang dapat terjadi. Kata Kunci: SIUP, Permendag, Perdagangan, izin usaha perdagangan, Uni Emirat Arab, Australia"

---

""ABSTRACT"This thesis discusses about the comparison of legal status of Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP in Indonesia which SIUP is a very important document to run a trading activites and SIUP is very important for government to supervise the trading companies in Indonesia. This is a normative juridical research with secondary data type. The discussions in this thesis include the legal status and comparison of supervision of SIUP in Indonesia compared to the United Arab Emirates and Australia, where the supervision in Indonesia is considered worst when compared with the two countries, whereas the position of SIUP is a very important document and must owned by every trading company in Indonesia. Then the issuance of new Regulation No. PERMENDAG no. 07 M DAG 2 2017 causes other legal problems concerning the oversight of the legality of trading companies in Indonesia. This will result in many legal consequences especially when it is characterized by government oversight of trading companies in Indonesia which should be further enhanced by its oversight system if the obligation to re register SIUP every 5 years is abolished. Thus, it is expected that in issuing legislation the government should be thinking about the possible legal consequences. So that the government should makes improvements to the existing supervision system to avoid any legal consequences that can occur. "

"Skripsi ini membahas mengenai Pengaturan tentang Corporate Social Responsibility di Negara Indonesia, Australia, dan Inggris. Mencoba menelaah Corporate Social Responsibility di setiap negara Indonesia, Australia dan Inggris dari segi Regulasi yang mengatur, aparat yang melaksanakan, efektifitas dari peraturan tersebut, panduan pelaksana atas peraturan yang telah dibuat, peran masyarakat dalam pelaksanaan peraturan tersebut, serta yang terakhir sanksi yang diberikan bila para pelaku usaha tidak melaksanakan Corporate Social Responsibility. Atas hasil penelitian ini terdapat kesimpulan yang dapat diambil yaitu setelah menjabarkan dari masing-masing Negara, apakah peraturan yang telah di terapkan di Negara Australia dan Inggris dapat di terapkan di Indonesia. Ini bertujuan agar Indonesia dapat lebih baik lagi dalam menerapkan Corporate Social Responsibility di Indonesia, karena ini sangat penting bagi Negara Indonesia. Dan apakah penerapan nya efektif bagi Negara Indonesia, dengan melihat peraturan yang terdapat di Australia dan Inggris, Negara Indonesia dapat mencontoh hal-hal yang sudah berjalan dengan efektif di ke dua Negara tersebut, dengan mencocokan sistem yang di anut di Negara di Indonesia.

---

This thesis discusses about regulations on Corporate Social Responsibility in Indonesia, Australia and United Kingdom. The discusses focused on some problems, such as the regulations, the officials who have duty to carrying out, the effectiveness of the regulations, the implementation guide, the role of the community and the sanction if Corporate Social Responsibility the businesses do not implemented. This study focused on comparative study method. The data retrieval methods focus on the study of literature.

The results concluded that Australia and United Kingdom have better Corporate Social Responsibility system, either the regulations and the implementations. Indonesia can use the Australia and United Kingdom Corporate Social Responsibility system as the pattern for a better Corporate Social Responsibility system."