Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas bagaimana ketentuan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur di Indonesia. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai aturan kerjasama pemerintah swasta di Indonesia. Kedua, membahas alasan tentang pengaturan Perjanjian Kerjasama Penyedian Infrastruktur di Indonesia secara spesifik di dalam Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2005. Padahal, sebuah perjanjian didasarkan pada asas konsensualisme yang pembentukannya didasarkan pada kesepakatan para pihak, tapi mengapa dibuat peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik khususnya Peraturan Presiden. Ketiga, melakukan analisis terhadap Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur antara Pertamina dengan PT A (Konsorsium) apakah sebagai Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur dalam rangka kerjasama Pemerintah Swasta sebagaimana diatur didalam Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh.

---

This thesis is discussing about how the regulation that regulate cooperation Agreement of oil infrastructure provision in Indonesia. This thesis will be focused on three issues. First, the explanation of the regulation that regulate Cooperation Agreement of oil infrastructure provision in Indonesia. Second, the explanation about the reason why cooperation agreement of oil infrastructure provision in Indoneisa must be regulated specifically in Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 67 of 2005. Whereas the agreement based on consensualism of the parties, but why the Presiden must be regulated it specifically. Third, make an analysis of cooperation agreement of oil infrastructure provision between Pertamina and PT A Consortium whether its as cooperation agreement of infrastructure provision on Public Private Partnership or not. This research is a normative juridical research, which some of the data are based on the related literatures."

"Tulisan ini membahas mengenai penyebab terbengkalainya pembangunan proyek transportasi massal monorel di DKI Jakarta dari segi Hukum Perdata. Proyek tersebut dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan skema Build, Operate, and Transfer (BOT) antara pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT. Jakarta Monorail. Terdapat beberapa pendapat mengenai hal terbengkalainya pembangunan monorel, yaitu: tidak terpenuhinya pembiayaan proyek yang dijanjikan investor, perjanjian kerjasama tersebut telah batal (baik batal demi hukum ataupun karena adanya pembatalan), atau perjanjian tersebut sedang direnegosiasikan oleh para pihak yang bersangkutan. Melihat fakta-fakta dilapangan, perjanjian kerjasama monorel tersebut saat ini tengah direnegosiasikan oleh para pihak, sehingga pelaksanaan pembangunan monorel pun terhenti.

---

This paper discusses the causes of the abandonment of construction of the monorail mass transit project in Jakarta in terms of civil law. The project is implemented based on a cooperation agreement with the scheme of Build, Operate, and Transfer (BOT) between Provincial Government of DKI Jakarta and PT. Jakarta Monorail. There are some arguments on the matter of it, namely nonfulfillment of its project financing, the cooperation agreement has been canceled (either void or because of cancellation), or the agreement is being renegotiated by the concerned parties. Given by the facts in field, the monorail cooperation agreement is currently being renegotiated by the parties, so that the implementation of monorail construction was halted."

"Skripsi ini membahas mengenai perjanjian penjaminan dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha yang terdapat pada proyek pembangunan infrastruktur jalan tol. Perjanjian penjaminan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.260/PMK.011/2010 dan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015. Perjanjian Penjaminan ini memberikan jaminan pemerintah dalam proyek infrastruktur jaminan infrastruktur sebagai dukungan pemerintah dalam memperbanyak ketertarikan dan partisipasi badan usaha, serta melancarkan proses pelaksanaan. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis akan membahas terlebih dahulu skema kerjasama pemerintah badan usaha yang ada. Kemudian struktur dari perjanjian penjaminan didalam skema tersebut. Akhirnya penulis akan membangun konstruksi hukum dari perjanjian penjaminan yang ada pada jalan tol, dan melihat informasinya berdasarkan jalan tol Batang Semarang. Hasilnya penulis simpulkan bahwa perjanjian ini merupakan perkembangan dari perjanjian penjaminan penanggungan borgtocht seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1820 KUHPer. Perjanjian ini lebih dekat pada perjanjian penjaminan dalam penjaminan perusahaan. Perjanjian merupakan tambahan accecoire dari perjanjian pengusahaan jalan tol perjanjian pokok. Pihak dalam perjanjian penjaminan adalah penanggung/penjamin PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, penerima tanggungan/penerima jaminan badan usaha, dan tertanggung/terjamin penanggung jawab perjanjian kerjasama. Perjanjian penjaminan tidak selalu ada dalam proyek infrastruktur jalan tol. Perjanjian ini diberikan pada proyek yang dinilai layak.

---

This thesis discusses the guarantee agreement inside public private partnership project that developed toll road infrastructure. The guarantee agreement is based on the Indonesian, Regulation of the Minister of Finance No.260 PMK.011 2010 and Presidential Regulation No.38 of 2015. This guarantee agreement provides government guarantees on infrastructure projects infrastructure guarantees to help expand the interest and participation of corporation, and help process fluency. This type of research uses qualitative research methods.

The author will discuss in advance the scheme of public private partnership in general. After that, the author explain the structure of the guarantee agreement within the scheme. Finally, the authors will build the legal construction of the existing guarantee agreement on toll roads, along with its practices based on Batang Semarang toll road.

The author conclude that this agreement is an adaptation from borgtocht concept as stipulated in Article 1820 of the Indonesian Civil Code. This agreement is much similar to the corporate guarantee agreement. The guarantee agreement exist as an addition accecoire to the toll road concession agreement the public private partnership agreement. Parties inside the guarantee agreement are the guarantoor Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, the dependent recipient of the guarantee corporation, and the guaranteed responsible party partnership agreement government party. The guarantee agreement does not always exist in all toll road infrastructure projects. This guarantees agreement only exist on projects that are considered feasible."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kedudukan hukum perjanjian kerjasama rekanandalam pembuatan akta notaris A dan pengaruh perjanjian kerjasama antara NotarisA dengan PT. Bank X terhadap jabatan notaris. Metode penelitian yang digunakanadalah yuridis normatif yang menitikberatkan pada studi dokumen denganmenggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kedudukanhukum perjanjian kerjasama rekanan mempengaruhi dalam pembuatan aktaNotaris. Pengaruh perjanjian kerjasama rekanan Notaris dengan Bank terhadapjabatan Notaris dalam pembuatan akta dapat melahirkan adanya intervensi daribank. Dalam pembuatan akta oleh Notaris, Notaris menjadi tidak mandiri danberpihak. Perjanjian kerjasama rekanan tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Sebaiknya perjanjian kerjasamarekanan antara Notaris dengan Bank yang dibuat tidak mempengaruhi pembuatanakta oleh Notaris. Notaris harus menjunjung tinggi kemandirian danketidakberpihakan dalam pembuatan akta dan dalam pemberian pelayanannya,dan seharusnya pemerintah membuat peraturan mengenai perjanjian kerjasamarekanan antara Notaris dan Bank untuk menutup kemungkinan adanya monopolidalam pembuatan akta untuk kepentingan Bank oleh Notaris tertentu.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the legal position of cooperation agreement of partnerin making notary deed A and the effect of cooperation agreement between NotaryA and PT. Bank X against the position of notary. The research method used isnormative juridical which focuses on document study by using secondary data.The result of this research is that the legal status of the partnership agreementaffect the making of Notary Deed. The influence of the cooperation agreementbetween a Notary Partner and a Bank to the position of Notary in making the deedmay result in an intervention from the bank. In making a deed by a Notary, Notarybecomes non-independent and aligned. The partnership agreement violates theprovisions of the Notary Law and Notary Code. It is advisable that thecooperation agreement between a Notary and a Bank made does not affect themaking of a Notary by the Notary. A Notary must uphold the independence andimpartiality of the deed and in its provision of services, and the governmentshould have made a regulation concerning the cooperation agreement between theNotary and the Bank to cover the possibility of a monopoly in the making of adeed for the benefit of the Bank by a Notary."

"Pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero dengan nama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), sebagai pelaksana Satu Pintu untuk evaluasi, penstrukturan penjaminan, dan penyedia penjaminan untuk Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam proyek infrastruktur melalui Perjanjian Penjaminan. Perjanjian Pinjaman merupakan kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Penjamin (dalam hal ini PT PII) dan Penerima Jaminan (dalam hal ini Badan Usaha Swasta yang menjadi pihak dalam Perjanjian Kerja Sama) dalam rangka Penjaminan Infrastruktur. Penentuan pihak yang dapat bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yang mewakili kepentingan Pemerintah dalam Perjanjian Kerja Sama infrastruktur juga akan berbeda dalam tiap sektor infrastruktur. Ketentuan tentang mekanisme dan akibat hukum dari pemberian jaminan infrastruktur oleh PT PII dimaksud telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Perpres No. 78 Tahun 2010) dan lebih teknis lagi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (PMK No. 260 Tahun 2010). Berdasarkan bentuknya, tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan memberikan data selengkap mungkin tentang obyek yang sedang diteliti, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme dan akibat hukum dari Penjaminan Infrastruktur dalam perspektif hukum perdata serta pengaturannya dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

---

The Government of Indonesia has established a State-Owned Enterprise namely PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), as the Single-Window operator for guarantee evaluation, structuring, and provider for Public-Private Partnership (PPP) in infrastructure project through Guarantee Agreement. Guarantee Agreement is a written consent which contain rights and obligations by and between the Guarantor (in this case IIGF) and Guarantee Holder (in this case the Private Company which become the party in the Cooperation Agreement) in the context of Infrastructure Guarantee. The determination of party who can act as the Contracting Agency which represents the Government’s interest in a infrastructure Cooperation Agreement will be different in each sector of infrastructure. The provision on the mechanism and legal consequene of the provision of infrastructure guarantee has been regulated under Presidential Regulation Number 78 Year 2010 on Infrastructure Guarantee in a Public-Private Partnership Project which Conducted by a Infrastructure Guarantee Company (Presidential Regulation Number 78 Year 2010) and more details under Minister of Finance Regulation Number 260/PMK.011.2010 Year 2010 on the Implementation Guidance of Infrastructure Guarantee in a Public-Private Partnership Project (MoF Regulation Number 260 Year 2010). Pursuant to its form, the typology used in this research is descriptive. This descriptive method is intended to acquire clear description on the mechanism and legal consequence of Infrastructure Guarantee in the perspective of civil law and its regulation in Presidential Regulation Number 78 Year 2010 on Infrastructure Guarantee in a Public-Private Partnership Project which Conducted by a Infrastructure Guarantee Company."

"Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum dari suatu akta perjanjian dalam hal kerjasama perlindungan Sumber Daya Alam antar negara, serta bagaimana seorang Notaris dapat ikut berperan serta di dalamnya. Penelitian ini di analisis melalui metode penelitian secara doktrinal dengan menggunakan data sekunder. Penelitian dilaksanakan terhadap Akta Persetujuan Kerjasama antara Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) dan Universitas York Kanada tentang Kerjasama Konservasi Orangutan Kalimantan di Taman Nasional Kutai. Dalam akta tersebut, terlihat jelas bahwa segala bentuk kegiatan, lokasi, dan penyediaan sarana prasarana dalam rangka pelaksanaan konservasi dilaksanakan dan lebih menitikberatkan kepada pihak Indonesia. Adanya pengaturan pelayanan publik, keterbukaan informasi publik, dan bahwa salah satu pihak dalam akta tersebut berperan sebagai penguasa, membuat akta tersebut dikuasai oleh hukum Publik, namun dalam akta tersebut juga terdapat hal hal yang bersifat keperdataan seperti pendanaan, bantuan pihak ketiga, alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di Indonesia, serta adanya choice of law, yang identik dengan Hukum Perdata Internasional, sehingga membuat akta tersebut berada dalam lingkup hukum publik dan perdata, yang bekerja secara hybrid. Dalam hal inilah, seorang Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik di Indonesia dapat ikut berperan serta dalam memberikan sumbangsih ilmu bersifat keperdataan yaitu dalam hal pembuatan akta dan keautentikan akta. Notaris sebagai satu satunya pejabat pembuat akta otentik dapat melaksanakan beberapa hal seperti waarmerking untuk menandakan bahwa akta perjanjian tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan Indonesia, dan membuat akta otentik maupun addendum dalam akta terkait bantuan dan partisipasi dari pihak ketiga. Dengan adanya partisipasi dari Notaris tersebut, pelaksanaan Konservasi Orangutan Kalimantan akan memiliki kedudukan hukum yang kuat, sehingga dapat mencegah adanya wanprestasi, melindungi hak dan kewajiban pihak Indonesia dalam perjanjian ini, serta menjadi pembuktian yang sempurna apabila terjadi sengketa.

---

This research is aimed at finding out the legal position of a deed of agreement in terms of cooperation in protecting Natural Resources between countries, as well as how a Notary can participate in it. This research was analyzed through doctrinal research methods using secondary data. The research was carried out on the Deed of Cooperation Agreement between the Directorate General of Conservation of Natural Resources and Ecosystems (Ditjen KSDAE) and York University, Canada regarding Cooperation in Conservation of Bornean Orangutans in Kutai National Park. In this deed, it is clear that all forms of activities, locations and provision of infrastructure in the context of implementing conservation are carried out with greater emphasis on the Indonesian side. The existence of public service regulations, openness of public information, and the fact that one of the parties in the deed acts as a ruler, makes the deed controlled by public law, but in the deed there are also matters of a civil nature such as funding, third party assistance, alternative dispute resolution. implemented in Indonesia, as well as the existence of a choice of law, which is identical to International Private Law, thus making the deed within the scope of public and civil law, which works in a hybrid manner. In this case, a Notary as an official who makes authentic deeds in Indonesia can take part in providing civil knowledge contributions, namely in terms of making deeds and authenticating deeds. The notary as the only official who makes authentic deeds can carry out several things such as waarmerking to indicate that the deed of agreement complies with Indonesian laws and regulations, and make authentic deeds or addendums to deeds regarding assistance and participation from third parties. With the participation of the Notary, the implementation of the Kalimantan Orangutan Conservation will have a strong legal standing, so that it can prevent defaults, protect the rights and obligations of the Indonesian party in this agreement, and provide perfect proof in the event of a dispute."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana sebuah friksi dapat terjadi di dalam setiap pertemuan dua maupun lebih pihak yang bekerjasama dalam suatu rangkaian kerjasama. Sebuah friksi terjadi karena adanya implikasi dari suatu kesepakatan dalam sebuah kerjasama yang mana friksi tersebut bersifat mengekang di dalam kerjasama tersebut. China, India, dan Pakistan pada kebijakan luar negerinya sama-sama melakukan kerjasama di dalam sebuah proyek infrastruktur ekonomi global bernama Belt and Road Initiative (BRI). BRI merupakan sebuah kerjasama yang diusung pertama kali oleh China pada tahun 2013 di bawah pemerintahan Xi Jinping. Pada pelaksanaannya, proyek BRI banyak menemukan friksi-friksi yang terjadi di dalamnya, terutama pada ranah kerjasama antara China dengan India dan China dengan Pakistan di dalam koridor ekonomi BRI masing-masing. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan sebagai penunjang data-data di dalam skripsi ini. Penulis menemukan bahwa terjadinya friksi di dalam sebuah kerjasama antarnegara merupakan sebuah hal yang sering terjadi, terutama pada negara yang sedang mengalami konflik. Pada penemuannya, penulis juga menemukan bahwa terjalin sebuah solusi atas friksi yang terjadi di dalam kerjasama BRI antara China dan Pakistan sehingga melanggengkan kerekatan kerjasama kedua negara tersebut, sedangkan friksi yang terjadi pada kerjasama BRI antara China dan India justru tidak menemukan solusinya sehingga membuat kerekatan kerjasama kedua negara tersebut menjadi semakin renggang.

---

This thesis explains how a friction can occur in every meeting of two or more parties who work together in a series of cooperation. A friction occurs because of the implications of an agreement in a cooperation where the friction is restrictive in the cooperation. China, India, and Pakistan in their foreign policies are both cooperating in a global economic infrastructure project called the Belt and Road Initiative (BRI). BRI is a collaboration that was first promoted by China in 2013 under Xi Jinping era. In its implementation, the BRI project found many frictions that occurred in it, especially in the realm of cooperation between China-India and China-Pakistan within the respective BRI economic corridors. In this study, the author uses the library method as supporting the data in the completion of this thesis. The author finds that the occurrence of friction in a cooperation between countries is something that often happens, especially in countries that are experiencing conflict. In his findings, the author also found that there is a solution to the friction that occurred in the BRI cooperation between China and Pakistan so as to perpetuate the closeness of the cooperation between the two countries, while the friction that occurred in the BRI cooperation between China and India did not find a solution, thus creating a closer cooperation between the two countries. the country is becoming more and more tenuous."

"Permintaan cabai tiap tahunnya semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk serta industri yang membutuhkan bahan baku cabai. Para investor melihat akan peluang suksesnya dalam menanamkan modal atau investasi kepada perusahaan budidaya cabai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas mengenai bagaimana bentuk perjanjian investasi yang dilakukan antara perusahaan dengan investor perorangan, serta bagaimana faktor-faktor risiko dan perlindungan hukum yang ada. Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang memfokuskan Peneliti pada doktrin yang merupakan gabungan dari sumber-sumber aturan, asas, norma, atau panduan penafsiran, dan nilai-nilai. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang dipakai. Bahan hukum primer didapatkan melalui metode wawancara yang dilakukan terhadap perusahaan budidaya cabai yaitu direktur utama dari PT. X beserta dengan investor. Bahan hukum sekunder yang dilaksanakan dengan cara riset kepustakaan atau library research dan riset secara daring dengan mengakses artikel-artikel hukum yang berada di media online. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktek atas perjanjian kerjasama masih belum sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah masih kurang dan kurang lengkap mengenai perlindungan hukum investor yang bersifat perorangan.

---

The need for chilies continues to increase every year in line with the growth and development of the population and industries that require chili raw materials. With the large demand for chili food, it will give birth to businesses engaged in chili cultivation. Investors see the opportunity for success in investing capital or investing in chili cultivation companies. This research aims to discuss the form of investment agreements made between companies and individual investors, as well as what risk factors and legal protection exist. This research uses a doctrinal research method which focuses researchers on doctrine which is a synthesis of rules, principles, norms, or interpretive guides, and values. The procedure for collecting legal materials used in this writing is the technique of collecting primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal material was obtained through interviews conducted with chili cultivation companies, namely the main director of PT. X along with investors. Secondary legal materials are carried out by means of library research and online research by accessing legal articles in online media. The research results show that the regulations made by the government are still lacking and incomplete regarding the legal protection of individual investors. Thus, it is important for this investment agreement to be made in as much detail and complete as possible, accompanied by caution from both parties."

"

Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban subyek hukum atas perbuatan melawan hukum di bidang lingkungan hidup yang dilakukan subyek hukum yang berada dalam pengawasannya. Perbuatan melawan hukum dalam hukum lingkungan di Indonesia dapat dikenakan pertanggungjawaban ketat (strict liability) dalam kondisi tertentu. Selain itu, pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum juga dapat dibebankan kepada subyek hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan subyek hukum yang berada dalam pengawasannya berdasarkan konsep tanggung gugat (vicarious liability). Fokus permasalahan dalam skripsi ini adalah kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan subyek hukum bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan subyek hukum yang berada dalam pengawasannya dan penerapan strict liability dalam hukum lingkungan di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif yang menghasilkan peknelitian yang bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kondisi-ondisi dimana tanggung gugat dapat dibebankan kepada subyek hukum yang melakukan pengawasan dan terdapat kondisi-kondisi dimana tanggung gugat tidak dapat dibebankan kepada subyek hukum yang melakukan pengawasan.

---

This thesis discusses the liability for unlawful act of legal subject under supervision in enviromental law. According to enviromental law in Indonesia, unlawful act may be subject to strict liability concept under certain conditions. Moreover, the liability for unlawful act may be charged to legal subject for unlawful act of legal subject under their supervision based on vicarious liability concept. The problem focus of this thesis is the certain conditions that can cause legal subject being responsible for unlawful act of legal subject under supervision and the application of strict liability concept in enviromental law in Indonesia.

This research is normative, use the data collection tool document study. In the data processing used qualitative methods which produce descriptive analytical study. The research results indicate that vicarious liability concept may be subject to legal subject for unlawful act of legal subject under their supervision in a certain conditions.

"

"MoU atau Kesepakatan Bersama merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal dalam bentuk tertulis. Banyak anggapan bahwa MoU hanya pengikatan para pihak, belum merupakan suatu perjanjian, yang dapat digunakan sebagai pegangan lebih lanjut dalam negosiasi atau sebagai dasar untuk melakukan studi kelayakan dalam pembuatan kontrak. Terbukanya kesempatan yang begitu luas untuk membuat kontrak berlandaskan pada prinsip kebebasan berkontrak (pasal 1338 KUHPerdata).Terdapat 2(dua) macam pendapat mengenai kekuatan yuridis dari MoU. Pendapat pertama menganggap MoU sebagai Gentlement Agreement yang menganggap MoU hanya mengikat secara moral saja. Pendapat kedua adalah Agreement is Agreement, yang menganggap MoU mengikat secara yuridis dan mempunyai kekuatan mengikat sama seperti perjanjian yang lain. Pada umumnya, para pihak membuat MoU secara di bawah tangan. Hal ini mengakibatkan MoU baru mempunyai kekuatan pembuktian formil dan materiil apabila tanda tangan pada MoU tersebut tidak dipungkiri oleh para pihak. Dalam pembuatan MoU, notaris sebagai pejabat umum tidak memiliki peranan, tetapi notaris wajib memberikan penyuluhan hukum mengenai pentingnya akta otentik dalam suatu perjanjian kerjasama karena akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna.Suatu akta adalah otentik bukan karena penetapan Undang-Undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Sebagian dari masyarakat kurang menyadari pentingnya suatu dokumen sebagai alat bukti, sehingga kesepakatan di antara para pihak cukup dilakukan dengan saling percaya dan dibuat secara lisan. Akan tetapi ada sebagian masyarakat yang lebih memahami pentingnya membuat suatu dokumen sebagai alat bukti, sehingga kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang nantinya akan dijadikan sebagai bukti.Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan tipe penelitian eksploratoris dari segi sifatnya. Penelitian ini mempergunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam kasus ini, MoU yang dibuat para pihak dimaksudkan sudah mengikat meskipun perjanjian yang rinci belum ada. Hal ini dikarenakan sudah terdapat prestasi yang dilaksanakan.

---

MoU or mutual agreement is a note or documentation of preliminary negotiation result in written form. There are a lot of opinions that MoU could only become first ties between the parties, not yet a binding agreement, which could be use as further reference in negotiation or as a based to do proper test study in making an agreement. The very wide open opportunity to make an agreement based on freedom of contract (article 1338 Indonesian Civil Law Code).There are 2(two) kinds of opinion on the juridical power of MoU. The first opinion consider MoU as a gentlemen agreement that consider MoU is only binding morally. The second opinion consider agreement is agreement, which said that MoU is juridically binding and have the same binding power as other kind of agreement. Generally, the parties makes MoU unauthentic. This cause MoU could only have formil and material evidential power if the signature in the MoU is not denied by the parties. In the making of a MoU, Notary as public official does not have a role, but notary is obliged to give legal council on the importance of authentic deeds in a cooperation agreement because authentic deeds is a perfect and binding evidence.A deed is authentic not because it is stated so by the regulations, but because it is made by or made in front of a public official. Most of the people does not realize the importance of a document as an evidence, so that an agreement between the parties is made on mutual trust and made orally. But there are some people that understand more about the importance of making a document as an evidence, so that the agreement is mad on written form which will be made as an evidence.In this research the method use is library research method that is juridical normative with explanatory research type from it?s character. This research used a secondary data which consist the primary law material and secondary law material. In this case, the MoU that is made by the parties is ment to be binding eventhough the detailed agreement is unavailable just yet. This cause there are some conditions that are already executed."