Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 174698 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Abdilla Lahuddin
"Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip piercing the corporate veil pada konstruksi hukum holding company dan subsidiary company yang dilihat dari putusan-putusan pengadilan di Indonesia. Dalam hal-hal tertentu, holding company dapat juga ditarik ikut bertanggung jawab melebihi saham yang dimilikinya atas gugatan pihak ketiga terhadap anak perusahaan dengan prinsip piercing the corporate veil. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana pengaturan mengenai doktrin piercing the corporate veil terhadap holding company dan subsidiary company pada Undang- Undang Perseroan Terbatas?; 2. Bagaimanakah hubungan pertanggung jawaban antara holding company dan subsidiary company? Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa baik dalam gugatan maupun pertimbangan hakim dari kasus-kasus holding company di Indonesia, penerapan prinsip percing the corporate veil masih tidak konsisten.

The focus of this thesis is the implementation of piercing the corporate veil principal on holding company and subsidiary company legal framework as seen from judicial decisions in Indonesia that involve holding company and subsidiary company as the parties to the dispute. In several conditions, holding company can have the liability beyond their shares on their subsidiary from third party’s claim with piercing the corporate veil principal. Based on that problems, the writer tried to describe the main issues, which are: 1. How piercing the corporate veil doctrine of holding company and subsidiary company regulated on Indonesian Company Law? 2. How liability between holding company and subsidiary company related?. Eventually, the writer received the conclusion that either in claims or judge considerations of holding company cases in Indonesia, the implementation of piercing the corporate veil principal still inconsistent.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S58633
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bangun, Ignatius Rico Brans
"Tesis ini mengkaji mengenai hubungan hukum dalam suatu perusahaan grup, terutama antara perusahaan induk dan perusahaan anak, serta pertanggungjawaban perusahaan induk perusahaan yang menjadikan perusahaan anak sebagai corporate guarantor menurut hukum perdata khususnya hukum perseroan terbatas.Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang mandiri, sehingga setiap perusahaan yang tergabung dalam perusahaan grup, dalam melakukan suatu perbuatan hukum akan menjadi tanggung jawab perusahaan itu sendiri. Namun dengan adanya keterkaitan antara perusahaan induk dan perusahaan anak, mengakibatkan terjadinya dualisme peran perusahaan induk. Dualisme terlihat dari tindakan perusahaan induk yang menjadikan perusahaan anak sebagai corporate guarantor dan hal tersebut berpotensi merugikan pihak ketiga, yang mengakibatkan perusahaan induk dapat dimintakan pertanggungjawabannya melalui prinsip piercing the corporate veil.Peraturan mengenai perusahaan induk dan perusahaan anak dalam suatu perusahaan grup yang berlaku saat ini kurang efektif karena menggunakan pendekatan perseroan secara tunggal, sedangkan perusahaan induk dan perusahaan anak merupakan perseroan dalam bentuk jamak yang pada faktanya merupakan satu kesatuan.

This thesis examines the legal relationship in a group company, especially between the holding company and the subsidiary company, as well as the accountability of the holding company for appointing the subsidiary company as corporate guarantor according to civil law, specifically the law of limited liability company.Limited liability company is an independent legal entity, and any company incorporated in a group company, in conducting a legal act will be the responsibility of the company itself. However, with the connection between the holding company and the subsidiary company, resulting in dualism role of the holding company. Dualism is seen from the actions of the holding company that appoints the subsidiary company as corporate guarantor, such matter has the potential to harm third parties. The holding company may be held accountable through the principle of piercing the corporate veil.Regulation concerning the holding company and subsidiary company in a group company are currently ineffective as it uses a single corporate approach, while the holding company and subsidiary are companies in the plural form which in fact is a unity.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T47738
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Astari Fitri Nadya
"Perusahaan adalah dua badan hukum terpisah satu dan lainnya. Tanggung jawab Holding Company dan Anak Perusahaan ditentukan oleh masing-masing kesatuan hukumnya dan tanggung jawab terhadap pihak ketiga hanya sebatas harta yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan sebagai badan hukum. Tuntutan hukum terhadap suatu Anak Perusahaan tidak dapat diajukan kepada Holding Companynya dan demikian pula sebaliknya. Dalam hal-hal tertentu,prinsip pertanggungjawaban terbatas badan hukum yang berlaku pada Holding Company dan Anak Perusahaan dapat ditembus dengan suatu doktrin piercing the corporate veil. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permsalahan sebagai berikut,pertama, Sejauh mana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai doktrin piercing the corporate veil?; kedua, Kriteria-kriteria apa saja yang dapat menyebabkan berlakunya doktrin piercing the corporate veil bagi Holding Company?; dan ketiga, Bagaimana implementasi doktrin piercing the corporate veil dalam hubungannya dengan tanggung jawab Holding Company?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa UUPT telah mengatur berlakunya doktrin piercing the corporate veil bagi pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Adapun kriteria yang dapat menyebabkan diterapkannya doktrin tersebut yaitu tidak tercapainya status Anak Perusahaan sebagai PT dan Holding Company melakukan pengendalian yang sangat kuat pada Anak Perusahaan dan pengendalian tersebut menyebabkan Anak Perusahaan melakukan perbuatan curang atau perbuatan melawan hukum lainnya yang merugikan pihak ketiga. Adapun implementasi doktrin piercing the corporate veil dalam hubungannya dengan tanggung jawab Holding Company berbeda-beda penerapannya di tiap negara namun terdapat suatu kesamaan yaitu jika Anak Perusahaan sangat dikendalikan oleh Holding Company dan pengendalian tersebut telah menyebabkan Anak Perusahaan melanggar undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lain atau melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S24114
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vandekerckhove, Karen
The Netherlands: Kluwer Law International, 2007
346.06 VAN p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Nardo Rafael
"Untuk menjadi investor di pasar modal, maka investor dapat menjadi nasabah dengan membuka rekening efek di perusahaan efek khususnya yang menjalankan usaha sebagai perantara pedagang efek. Investor agar dana investasinya aman dan menguntungkan perlu memperhatikan perusahaan efek yang memiliki reputasi baik, volume transaksi besar dan kemudian telah memiliki izin dan registrasi yang valid oleh Bapepam-LK. Namun ada kalanya terdapat resiko yang tidak terduga dalam berinvestasi dengan menjadi nasabah di perusahaan efek. Selain resiko investasi efek di pasar modal, juga terdapat potensi resiko dari kejahatan pasar modal yakni penyalahgunaan dana investasi di rekening efek milik nasabah yang dilakukan oleh perusahaan efek baik melalui pialangnya maupun anggota direksi (direktur) perusahaan efek. Menjadi persoalan pokok dalam skripsi ini ialah siapa pihak yang paling bertanggungjawab terhadap kejahatan penyalahgunaan dana nasabah ini? mengapa perusahaan efek yang menyalahgunakan dana nasabah cenderung cukup hanya dikenakan sanksi administratif oleh Bapepam-LK dan sanksi pidana terhadap pelakunya baik pialang maupun direktur perusahaan efek yang bersalah? dapatkah sanksi demikian mengembalikan kerugian nasabah? Jika dicermati Pasal 31 Undang-Undang Pasar Modal, dijelaskan bahwa Perusahaan efek bertanggungjawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan efek yang dilakukan oleh direktur perusahaan tersebut. Dengan berlakunya ketentuan ini, seolah hanya perusahaan efek sebagai suatu entitas badan hukum saja yang harus bertanggungjawab terhadap semua masalah dan kerugian yang timbul dari pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan direktur perusahaan efek?. Perlu adanya pertanggungjawaban pribadi direktur yang menyalahgunakan dana nasabah didasari pemberlakuan doktrin piercing the corporate veil dengan mengenyampingkan sifat pertanggungjawaban terbatas perusahaan. Berdasarkan hasil analisa dalam penulisan skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa direksi perusahaan efek dapat diberlakukan doktrin piercing the corporate veil jika direktur terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (tort) seperti penggelapan atau transfer modal secara ilegal dan terbukti melanggar prinsip fiduciary duty (yang diatur secara alternatif dan tidak kumulatif).

For a person to become an investor in the capital market an action of opening a stock account in a securities company is necessary especially a company conducting business as a securities broker dealer. The investor for the assuring the security of his investments should appoint a stock exchange company with excellent reputation, conducting high volume transactions and having obtained a permit and valid registration from Bapepam-LK. But the existences of an unexpected risk in investment are still present by the appointment of a securities company. Other than the risk of investment usually encountered in the stock exchange, there is the risk of stock exchange criminal acts such as the misuse of investment funds by the securities company, the company broker or the Director of the company. The subject of this thesis is to define the counterpart mostly responsible in the cases of misuse of investment funds, the reason of the consideration of sufficiency in the inflicting of administrative sanction regarding the securities company by Bapepam-LK while attributing penal sanction regarding the convicted brokers and or company directors. Does the sanction necessarily benefit to the losses incurred by the clients?. According to Article 31 of the Law concerning the Capital Market, it is stated that a securities company could be held responsible towards all activities conducted by the company director related to stock exchanges. The wording of the article implies that the company as an entity is solely responsible of the actions conducted by the company director. A personal responsibility of the director could be applied if the piercing the corporate veil doctrine is applied derogating the limited liability character of the company. The result obtained based on the analyses of the present thesis concludes that the piercing the corporate veil doctrine could be applied if the director has been proven guilty of conducting an action categorized as a tort such as misuse or illegal transfer of capital and proven of having breached the principle of fiduciary duty (regulated in terms of alternative and not cumulative).
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S473
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sinaga, Johanes Antonius
"Skripsi ini mencoba mengkaji dan membahas mengenai pertanggungjawaban direksi dalam hal pailitnya perseroan terbatas. Dalam melakukan kegiatan usaha perseroan dapat menggunakan modal sendiri (equity), tetapi dapat juga dengan meminjam berupa utang jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang didapatkan dengan perjanjian terhadap pihak ketiga. Bilamana utang tersebut tidak dapat dilunasi maka perseroan dapat dimohonkan pailit ke pengadilan niaga yang bila diputuskan pailit, maka harta kekayaannya akan dijadikan jaminan pelunasan kepada kreditor dan bila tidak cukup, direksi dapat dipertanggungjawabkan secara tanggung renteng. PErtanggungjawaban di atas dapat dimintakan apabila direksi melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan perseroan yang menyebabkan perseroan pailit. PErtanggungjawaban Direksi ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PErseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pertanggungjawaban Direksi tersebut juga dilihat berdasarkan doktrin dalam Hukum Perseroan yakni Piercing The Corporate Veil. Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai bagaimana hukum kepailitan dan perseroan mengatur kewahjiban Direksi dalam melakukan pengurusan perseroan khususnya pertanggungjawaban direksi dalam hal pailitnya perseroan terbatas.

This thesis discusses the liability of directors in corporate bankruptcy. In conducting its activies the company, company can use their own capital or borrow debts acquired by the agreement to third parties. If the debt is not paid then the corporation may be filed to the commercial court to be declared bankruptcy. Accountability above can be requested if the board made a mistake or negligence in the management of the company that caused the company bankrupt. Accountability of Directors is reviewed as well as regulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Board is also seen under the doctrine of the Company Law of the Piercing the Corporate Veil. In this thesis, the author discusses about how to manage corporate bankruptcy law and obligations of Directors in conducting the management company, especially the accountability of directors in the case of bankruptcy of a limited liability company.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S588
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nuzulul Iman
"ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban perusahaan serta
perlindungan tenaga kerja sehubungan dengan pelaksanaan akusisi yang menggunakan
skema sebagai upaya guna menghindari ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang
Perseroan Terbatas dan Pasal 163 Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan cara
membentuk suatu Special Purpose Vehicle (SPV) dengan mendirikan suatu perusahaan
untuk dijadikan suatu Holding Company sebagai pemegang saham dari perusahaan yang
dijadikan Subsidiary Company dan pada dasarnya perusahaan – yang dijadikan
Subsidiary Company – itulah yang merupakan perusahaan target, yang mana pada
nantinya secara “di atas kertas” saham dari SPV tersebutlah yang akan diakuisisi.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai siapa yang dimaksud
dengan tenaga kerja dan pengusaha sehubungan dengan eksistensi dari Holding
Company dan Subsidiary Company di dalam suatu kelompok (grup) usaha serta
bagaimana pertanggungjawaban ketenagakerjaan dari Holding Company terhadap
tenaga kerja dari Subsidiary Company-nya, khususnya dalam hal dilaksanakannya suatu
transaksi akuisisi yang mempergunakan skema sebagaimana disebutkan di atas. Jenis
penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan menjalankan
tahapan penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan/atau didampingi dengan penelitian
lapangan. Pada kesimpulannya, penelitian ini menemukan bahwa meskipun terpisah
sebagai badan hukum yang berbeda dan terdapat pembatasan pertanggungjawaban
hukum di antara Holding Company dan Subsidiary Company, namun di dalam hal
pertanggungjawaban ketenagakerajan, terdapat pandangan akan adanya satu kesatuan
sosial dan ekonomi di antara Holding Company dan Subsidiary Company, dimana
pembentukan suatu Holding Company maupun Subsidiary Company tidak lah dapat
dilaksanakan guna mengesampingkan maupun mencurangi perlindungan hak dan
kepentingan hukum para tenaga kerja, sehingga dalam hal ini Holding Company tetap
memiliki pertanggungjawaban ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja Subsidiary
Company-nya.

ABSTRACT
This thesis discusses the company liability and labor protection in connection
with the implemenation of the acquisition that uses a scheme as an attempt to evade the
provisions of Article 126 paragraph ( 1 ) Limited Liability Company Law and Article
163 of the Labor Law by forming a Special Purpose Vehicle ( SPV ) by setting up a
company to be used as a Holding Company as a shareholder of the company that to be
used as a Subsidiary Company and basically the company - that to be used as the
Subsidiary Company - is the target company, which in later "on paper" shares of the
SPV is exactly what will be acquired. The purpose of this study is to analyze as to who
is a employee and employers in relation to the existence of the Holding Company and
Subsidiary Company in a group company as well as how the labor liability of the
Holding Company to the employee of its Subsidiary Company, particularly in terms of
the implementation of the acquisition trasaction that uses the scheme as mentioned
above. This research is a Juridical Normative that a tend of descriptive analytical, i.e.
the legal research that is carried by researching the material literature by running the
stages of research, the research literature and/or assisted with field research . In
conclusion , this study found that although as a separate legal entity and there are an
limited liability of the Holding Company and Subsidiary Company, but in terms of labor
liability, there is a perspective that there is a social and economic unity between the
Holding Company and Subsidiary Company, the formation of a Holding Company and
Subsidiary Company was not able to be implemented in order to rule out or rigging the
legal protection of the rights and interests of the employees, so in this case the Holding
Company retains the labor liability for its Subsidiary Company’s employee."
Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39216
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siagian, Fandy Mardianto
"ABSTRAK
Tesis ini membahas tanggung jawab direktur perusahaan induk dalam suatu perusahaan grup yang dikaitkan dengan kemandirian anak perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang disajikan dengan metode deskriptis analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa anak perusahaan adalah badan hukum yang berdiri sendiri sehingga campur tangan perusahaan induk harus diminimalkan dan dimaknai sebagai saran, namun keputusan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan amanat perusahaan induk adalah ditangan direksi anak perusahaan. Selanjutnya, perusahaan induk, sekalipun menjadi pengendali di anak perusahaan, harus menghormati kemandirian anak perusahaan dengan tidak turut campur dalam pengurusan anak perusahaan.

ABSTRACT
The focus of this research is to elaborate the legal liability of holding company’s director in group of company construction along with the relationship to the independency of its subsidiary. This research is a qualitative research which is presented in descriptive analytic method. The conclusion of this research advises that the subsidiary company is an independent legal entity so that any management involvement by holding company shall be minimized and shall only be considered as an advisory. However, the decision to implement or not to implement the advice from holding company is belong to subsidiary company’s director. Furthermore, holding company, although it hold the control of its subsidiary, shall respect subsidiary’s independency by not involve in subsidiary’s management."
Universitas Indonesia, 2013
T35317
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Corporate is a legal personality or legal entity created by more than a person and legalised by government ,with its property separated by that of owner, shareholder,board of directors and board of trutees...."
JHB 26 : 3 (2007)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
"Corporate is a legal personality or legal entity created by more than person and legalised by government , with its property separated by that of owner, shareholder, board of directors and board of trustees..."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>