Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian sewa rahim (Surrogate Mother ) adalah perjanjian seorang wanita yang mengikatkan dirinya dengan pihak lain (suami istri) untuk menjadi hamil dan setelah melahirkan menyerahkan anak atau bayi tersebut. Di Indonesia Surrogate Mother ini belum memiliki dasar hukum yang pasti mengenai pelaksanaannya sehingga memunculkan masalah-masalah dalam melakukan perjanjiannya. Surrogate Mother bukan merupakan upaya kehamilan diluar cara alamiah yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan, serta dianggap tidak memenuhi syarat dalam melakukan perjanjian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Surrogate Mother belum dapat dilakukan di Indonesia karena bertentangan dengan konstitusi dan menimbulkan permasalahan terhadap status dan hak waris anak.

---

Surrogate Mother is an agreement between a woman who associate themselves with other parties (husband and wife) to become pregnant and after she given birth, she reinquish the baby. Surrogate Mother in Indonesia doesn't have a valid fundamantal law about the implementation that raises problems by doing the agrrement. Surrogate Mother isn't an attempt pregancy wich is regulated in the Health Constitusion and Regulations the Minister of Health, and also not eligible the reuirement of agreement. The result concluded that Surrogate Mother doesn't been able to do Indonesia because contrary to the constitusion and make problem with status and inheritance of children rights."

"ABSTRAKNama : Dewi NoviaNPM : 1406511055Program studi : Magister KenotariatanJudul : Perjanjian Sewa-Menyewa Rahim Ibu Pengganti Surrogate Mother Teknologi Surrogate Mother Ibu Pengganti merupakan sebuah teknologi baru yang berkembang di mana seorang wanita menyewakan rahim untuk memfasilitasi kehamilan di luar cara alamiah untuk mereka yang ingin mempunyai anak. Rezim hukum di Indonesia tidak mendukung para pihak yang ingin memiliki anak namun mempunyai kendala alamiah dan menggunakan teknologi ibu pengganti khususnya pasangan suami istri yang sah. Tidak terpenuhinya kebutuhan pasangan suami istri yang sah tersebut secara hukum dapat mengakibatkan kesulitan bagi mereka yang menggunakan teknologi ibu pengganti di luar negeri, khususnya di negara seperti India yang tidak memberikan kewarganegaraan India bagi anak yang dilahirkan dengan teknologi ibu penganti di wilayah India. Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1278/PAN.2/414/P/11/SK.Perdata, di mana anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti surrogate mother kewarganegaraannya mengikuti kewarganegaraan ibu yang melahirkannya maka pasangan suami istri tersebut akan rdquo;kehilangan rdquo; anak genetiknya karena perbedaan kewarganegaraan. Meskipun pasangan tersebut tetap dapat memiliki anak genetiknya secara adopsi namun akan terkait dengan permasalahan waris dan hukum keluarga lainnya yang sebenarnya mirip rezim ibu sepersusuan.

---

ABSTRACTName Dewi NoviaReg. Number 1406511055Study Program Magister of Notary Title Gestational Surrogacy Agreement ndash Surrogate Mother Surrogate Mother Technology Substitute Mother is a new developing technology in which a woman 39 s uterus rented to facilitate pregnancy beyond the natural way for those who want to have children. Legal regime in Indonesia does not support the parties, in particular married couples, who want to have children but having natural constraints and using surrogate mother technology. Unfulfilled needs of couples who are legally married can lead to difficulties for those who use technology surrogate mother abroad, especially in countries like India that does not give Indian citizenship for children born to mothers substitute technology in the territory of India . With the issuance of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1278 PAN.2 414 P 11 SK.Perdata ,where the nationality of the children born by surrogacy surrogate mother following the substitute mother citizenship, the couple will lose genetic children because of differences in nationality. Although the couple can still have the genetic child by adoption there will be the issues of inheritance and other family law regime similar to the legal regime of brotherhood in nurturing mother. "

"Kontrak sewa rahim salah satu kontrak tidak bernama (kontrak innominaat) karena pada saat diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), kontrak sewa rahim belum berkembang seperti sekarang. Kontrak sewa rahim termasuk ke dalam Teknologi Reproduksi Buatan/Assisted Reproductive Technology, yang tujuannya untuk membantu sebuah keluarga yang mengalami permasalahan kesuburan atau infertilitas. Kontrak sewa rahim dianggap bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik, salah satunya dilarang pelaksanaannya di Indonesia. Meskipun tidak terdapat pengaturan yang spesifik, kontrak sewa rahim dapat berkiblat pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) serta juga melihat keabsahan dari syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPer dengan menggunakan metode argumentum per analogiam. Selain itu, tulisan ini akan memuat kontrak sewa rahim menurut beberapa aspek perikatan seperti Pasal 1338 ayat (1) KUHPer tentang asas kebebasan berkontrak dan Pasal 1548 KUHPer tentang perjanjian sewa menyewa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan perbandingan hukum, tulisan ini akan mengamati bagaimana kontrak sewa rahim menurut perspektif hukum perdata Indonesia, serta perbandingannya dengan hukum perdata Finlandia yang berkiblat pada Act On Assisted Fertility Treatments dan India yang berkiblat pada The Surrogacy Regulation Act 2021 yang juga terdapat persamaan dan perbedaan dari ketiganya. Setelah melakukan penelitian, Penulis menarik kesimpulan bahwa kontrak sewa rahim di Indonesia tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik, hal itupun serupa dengan sistem hukum perdata Finlandia yang dengan bersamaan melarang kontrak sewa rahim. Akan tetapi, perbedaan terletak pada kontrak sewa rahim dalam sistem hukum perdata India yang memperbolehkan asalkan atas dasar kesukarelaan. Selain itu, akibat-akibat hukum yang timbul dari kontrak sewa rahim akan memengaruhi kedudukan hukum anak dan sistem kewarisan yang akan menimbulkan permasalahan dan sengketa di kemudian hari.

---

The surrogacy contract is one of the unnamed contracts (innominate contract) because at the time the Civil Code (KUHPer) was promulgated, surrogacy contract had not yet developed as it is now. Surrogacy contract are included in Assisted Reproductive Technology, the purpose of which is to help a family experiencing fertility problems or infertility. Surrogacy contract are deemed to be against the law, public order and good decency, one of which is prohibited from being implemented in Indonesia. Even though there is no specific regulation, surrogacy contract can be oriented towards the provisions of Law on Health Number 36/2009 (UU Kesehatan) and also looking at the validity of the legal terms of the agreement according to Article 1320 KUHPer using the argumentum by analogy method. Apart from that, this article will contain surrogacy contract according to several aspects of the agreement, such as Article 1338 section (1) KUHPer concerning the principle of freedom of contract and Article 1548 KUHPer concerning rental agreements. By using normative juridical research methods and comparative study, this paper will observe how surrogacy contract according to perspective of Indonesia civil law, as well as its comparison with Finland civil law which is oriented towards The Surrogacy Regulation Act 2021 which is also there is similarity and differences between the three. After conducting research, the author conclusion that surrogacy contract in Indonesia can’t be carried out because are deemed to be against the law, public order and good decency, and even then the Finland civil law system prohibits surrogacy contract at the same time. However, the difference lies in the surrogacy contract in the India civil law system which allows it as long as it on a voluntary basis. In addition, the legal consequences arising from the surrogacy contract will affect the legal position of the child and the inheritance system which will cause problems and disputes in the future."

"Salah satu cara untuk mendapatkan keturunan dengan memanfaatkan Teknologi Reproduksi Buatan ialah menggunakan teknik surrogate mother, yakni benih (embrio) pasangan suami istri ditanamkan pada rahim wanita lain. Secara khusus Surrogate mother belum diatur dalam hukum positif Indonesia. Sedangkan sebagian negara telah melegalkan surrogate mother seperti di India yang diatur dalam pedoman nasional. Dengan ketidakpastian pengaturan hukum tentang surrogate mother memunculkan permasalahan terutama terhadap kedudukan anak yang dilahirkan. Skripsi ini menjelaskan tentang kedudukan anak yang dilahirkan melalui rahim ibu pengganti berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik di Indonesia maupun di India.

---

One of the ways to acquire an offspring is by using Assisted Reproductive Technology called surrogate mother. Surrogate mother is a technique to implanted an embryo of married couple into another woman uterus. Surrogate mother in Indonesia has not been regulated in Indonesian positive law while some countries have legalized surrogate mother like India which regulates it in national guidelines. The uncertainty the legal regulation of surrogate mother bring up problems, especially on the status of the birth children. This mini thesis trying to explain the legal status of birth children from surrogate mother in Indonesia and India."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pendapat hukum Mahkamah Agung Nomor 1278/PAN.2/414/P/SK.Per yang memperluas makna anak hasil surogasi sebagai anak yang sah. Sehingga, dengan demikian pernyataan itu menggeser makna anak sah yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1971. Penelitian ini adalah penelitian normartif menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisa teori dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Praktik surrogasi ini walaupun belum diatur di Indonesia tidak menghalangi warga Indonesia untuk melakukannya. Hasil dari penelitian ini menyatakan minimnya peluang untuk mendapatkan status sebagai anak sah anak hasil surogasi itu ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu dengan mengajukan permohonan adopsi atau permohonan pengakuan anak sah oleh orangtua biologis. Dalam hukum Islam praktik surrogasi terbatas bagi sepasang suami istri yang sah yang terhalang untuk memiliki anak karena alasan medis atau hanya dapat dilakukan oleh istri kedua saja untuk menjaga nasab dari anak tersebut. Sedangkan mengenai hubungan parental anak tersebut belum dapat ditentukan apakah ia anak dari pemilik benih atau anak dari ibu pengganti.

---

This research aims to evaluate the legal statement of Supreme Court Number 1278/PAN.2/414/P/SK.Per and other prevailed regulations in Indonesia, such as Marriage Law Number 1 of 1971, Indonesia Civil Law, Indonesia Administrative Civil Law Number 24 of 2013 related to status of childen as result of surrogate mother practice. The research is considered as normative legal research by implementing a qualitative approach which use analysis legal and theory related to administrative regulation toward surrogate mother practices in Indonesia. This reseach uses secondary data, among other: primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material, also interview with gynecologist and islamic schoolar. Since there is no regulation on surrogate mother practices in Indonesia, but there is Indonesian did such practices. The result of thesis stated that there lesspossibilities of biological parent to adopt the child of surrogacy practice through application to court or apply for recognizing the childs as legal child of biologic parent. In Islamic law, such practices still limited to particular cases, among other the emergency of mother if she pregnant or the pregnancy by another wife in case of poligamy. However, there is not yet opinion about the parental status, which parental is right of biological parent or surrogacy parent. Furthermore, the research reccoment name of both parent written on biologically or surrogacy in the administrative document of childbirth."

"Penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai perikatan yang terjadi dalam proses perpindahan pemain dalam olahraga sepakbola. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan memperhatikan perjanjian yang dibuat oleh para pihak serta peraturan-peraturan yang berlaku di dalam dunia olahraga sepakbola, peraturan FIFA, PSSI, dan peraturan Liga. Disamping itu juga analisis tidak lupa dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku terkait bidang olahraga yaitu Undang-undang Nomor 3 tentang Sistem Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2007. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perikatan yang terbentuk dari proses perpindahan pemain merupakan suatu perjanjian campuran, yaitu percampuran antara perjanjian jual beli serta perjanjian persetujuan baru yang mana pengaturannya tidak terdapat dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata.

---

The study was conducted to obtain further description of the engagement that occurs in the moving process of football players. The study was conducted with normative juridical method, namely taking into account the agreement made by the parties and the regulations in world football, FIFA rules, PSSI, and League rules. This study also analyzed Indonesian laws and regulations about sports namely the Law No. 3 of 2005 about The Sports System and the Government Regulation No. 16 of 2007. The results of this study indicate that the agreement formed by the process of moving the player is a combinatie agreement, which is a combination of the purchase agreement and approval of new agreements that are not listed in the regulation of The Civil Code."

"Jual beli dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya lelang. lelang terbilang belum cukup populer dan jarang digunakan untuk transaksi penjualan barang di Indonesia, sehingga dalam penyelenggaraannya masih terdapat beberapa masalah baik dalam hal ketentuan maupun praktiknya. Hingga saat ini, hukum positif yang memuat pengaturan terkait lelang hanya ada dalam Vendue Reglement dan beberapa peraturan Menteri, sehingga diperlukan adanya reformasi regulasi untuk pengaturan lelang. Akibat dari kurangnya pengaturan yang mengakomodir pelaksanaan lelang, maka kecurangan dalam pelaksanaan lelang kerap berasal dari pihak penyelenggara lelang itu sendiri. Adapun fokus permasalahan dalam penulisan ini adalah penentuan nilai limit, batasan pengambilan keuntungan dalam kegiatan jual beli secara lelang, serta upaya penyempurnaan pengaturan lelang. Berkenaan dengan hal tersebut, penulisan ini akan secara khusus membahas lelang eksekusi benda hasil sitaan. Mengingat bahwa sistem hukum yang ada di Indonesia adalah sistem hukum campuran yang terdiri dari sistem hukum kontinental atau hukum barat, Hukum Islam, dan hukum adat, maka permasalahan terkait lelang ini akan dibahas dengan membandingkan ketentuan.

---

Purchase and sell can be done in various ways, one of which is auction. Auction is not quite popular and is rarely used for goods sales transactions in Indonesia, so that in its implementation there are still some problems both in terms of provisions and practice. Until now, the positive law that contains arrangements related to auction only exists in Vendue Regulations and several Ministerial regulations, so that regulatory reform is needed for auction arrangements. As a result of the lack of arrangements that accommodate auction, fraud in auction often originates from the auction organizers themselves. The focus of the problem in this paper is the determination of limit values, limits on profit taking in auction, as well as efforts to improve auction arrangements. With regard to this matter, this writing will specifically discuss the auction of the execution confiscated objects. Given that the legal system in Indonesia is a mixed legal system consisting of continental or western legal systems, Islamic law, and customary law, issues related to this auction will be discussed by comparing the provisions contained in the two legal systems, civil law and Islamic law."

"Skripsi ini membahas dua hal utama menggunakan konsep dasar hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan. Isu yang akan ditinjau adalah kontrak antara klub sepakbola dengan pemain sepakbola di Indonesia dan klausula peminjaman yang terdapat di dalam kontrak tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data sekunder. Hasil penelitian ini adalah: (1) Kontrak antara klub sepakbola dengan pemain sepakbola di Indonesia didasarkan pada pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata. Untuk konteks pinjam meminjam pemain sepakbola, tidak dapat digunakan konsep sewa menyewa yang ada di dalam KUH Perdata, karena manusia bukan objek sewa menyewa di dalam KUH Perdata. (2) Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, hubungan hukum antara pihak klub dengan pemain sepakbola merupakan hubungan perjanjian/pekerjaan jasa tertentu, yang unsur utamanya adalah unsur koordinatif dan unsur keahlian. Untuk konteks pinjam meminjam pemain sepakbola, terdapat konsep yang mirip dengan konteks tersebut dalam hukum ketenagakerjaan, yaitu konsep alih daya.

---

The thesis reviews two main things using basic concepts of civil law and employment law. Issues that will be reviewed are a contract between a football club and football players in Indonesia together with the loan clause mentioned in the contract. This research is a normative legal research with qualitative analysis on secondary data. The results of this research are: (1) The contract between the football club and the players is based on Article 1320 and Article 1338 Indonesian Civil Code. For the loan agreement, the application couldn't based on the Indonesian Civil Code because human can't be categorized as an object of loan. (2) In the context of employment law, the legal relationship between football club and the players is merely providing professional services towards both parties in which the main elements are coordinative and skills. In the context of football player loan agreement, there is a similar concept in the employment law that is known as the concept of outsourcing."

"Skripsi ini membahas perjanjian sewa menyewa permukaan tubuh sebagai media periklanan. Di Amerika Serikat jenis periklanan dengan permukaan tubuh ini lazim disebut dengan nama Body Advertising, dan di Indonesia perjanjian ini belum pernah dilakukan. Permukaan tubuh sebagai media periklanan tidak dikenal di Etika Pariwara Indonesia (kode etik Dewan Periklanan Indonesia), serta di penjelasan mengenai jenis-jenis reklame penggunaan permukaan tubuh tidak termasuk dalam kategori apapun dalam peraturan terkait, salah satunya Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 12 tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Selain itu, penggunaan permukaan tubuh dan penggunaan tato sebagai salah satu alat untuk memunculkan iklan pada Body Advertising menimbulkan pertanyaan mengenai syarat sah perjanjian sewa menyewa permukaan tubuh sebagai media periklanan. Sehingga faktor-faktor tersebut menjadi pertanyaan apakah perjanjian sewa menyewa permukaan tubuh sebagai media periklanan dapat dilakukan di Indonesia, dan apabila bisa bagaimanakah aspek-aspek hukum terkait dengan pelaksanaan Body Advertising di Indonesia.

---

This thesis discusses the lease agreement of the human skin surface as the advertising media. The use of human skin surface as the medium of advertising is well known as Body Advertising in The United States. In Indonesia, there is no any agreement about these ads. Human skin surface as advertising media has never arranged in Ethics of Indonesian Advertising (Etika Pariwara Indonesia) by Indonesian Advertising Council (Dewan Periklanan Indonesia) and there’s no explanation about it in any regulation, for example is Regional Regulation DKI Jakarta No.12 year 2011 about Advertisement Tax. Moreover, topic about the use of human skin surface and the use of tattoo as the advertising media does raises the question about the lease agreement of the human skin surface as the advertising media and also the law aspects related to it if, it is possible to be implemented in Indonesia."

"Analisis ini menggambarkan hubungan hukum yang terdapat dalam transplantasi donor hidup di Indonesia dari sudut pandang hukum perjanjian, dengan menggunakan contoh dari praktik transplantasi ginjal yang terjadi di RS PGI Cikini. Hubungan hukum antara dokter, resipien, dan donor dalam transplantasi ginjal merupakan hubungan hukum yang berupa perjanjian terapeutik, dan memenuhi syarat sah hukum perjanjian. Sedangkan hubungan hukum yang terjadi antara resipien dan donor bukan merupakan hubungan hukum berupa perjanjian, melainkan sebuah perikatan alam.

---

This analysis describes legal relationships within living donor transplantation in Indonesia, that is based on the point of view of agreement law, with examples of kidney transplantation examinations at PGI Cikini Hospital. Legal relationship among the doctor, recipient, and the donor in this kind of transplantation is called therapeutic agreement, that satisfies the requirements of a contract validity. On the other hand, legal relationship between recipient and donor is none of any legal relationships in agreement law, but it can be called as natural contract."