Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka mempercepat swasembada sapi di Indonesia, Pemerintah telah berupaya menciptakan tatanan iklim usaha yang mendorong pelaku usaha untuk bergerak dibidang pembibitan sapi. Salah satu upaya tersebut adalah melalui penyediaan skema Kredit Usaha Pembibitan Sapi dengan suku bunga bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) tanggal 18 Agustus 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi tanggal 8 September 2009. Berdasarkan penelitian di lapangan Bank BRI Cabang Tuban dalam menjalankan program KUPS Bank BRI Cabang Tuban mensyaratkan jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokoknya adalah objek yang dibiyai oleh bank yaitu hewan ternak sapi debitur, dan agunan tambahannya berupa fixed asset debitur. Tibulnya permasalahan jaminan kredit dengan agunan hewan ternak diakibatkan aturan hukum yang berlaku sekarang masih belum cukup untuk memberi perlindungan hukum kepada kreditur dalam perjanjian kredit dengan agunan hewan ternak. Adapun permasalahan timbul karena agunan terhadap hewan ternak tidak sama dengan agunan benda lainnya sehingga untuk proses penjaminannya hingga proses eksekusinya juga sering menimbulkan kesulitan bagi kreditur.

---

In order to speed up the self-sufficiency of cattle in Indonesia, the Government has sought to create order of business climate that encourages businesses to move in the field of cattle breeding. One such effort is through the provision of Cattle Breeding Loan scheme with subsidized interest rate stipulated in the Regulation of the Minister of Finance No. 131 / PMK.05 / 2009 on Credit Cattle Breeding (KUPS) dated August 18, 2009 and the Regulation of the Minister of Agriculture No. 40 on Guidelines Cattle Breeding Loan implementation on September 8, 2009. Based on research in the field of Bank BRI Tuban in running the program KUPS BRI Tuban requires additional core guarantees and warranties. Assurance is principally object dibiyai by banks that animals cattle debtor, and additional collateral in the form of fixed assets of the debtor. Tibulnya problems with collateral loan guarantee livestock caused by the applicable law is still not enough to give legal protection to the lender in a mortgage loan agreement with livestock collateral. The problem arises because the collateral against farm animals is not the same as other objects that collateral for the bail until his execution process also often pose difficulties for creditors."

"Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskripstif, analitis dan kualitatif. Dalam skripsi ini dibahas mengenai kedudukan merek dalam hukum kebendaan perdata yaitu sebagai suatu kebendaan tidak berwujud, terdaftar, dan bergerak. Pada dasarnya Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan UU Merek sebagai sumber hukum utama dalam menentukan kedudukan merek dalam hukum kebendaan belum memberikan pengaturan yang jelas mengenai bentuk dan sifat kebendaan merek. Pengklasifikasian merek sebagai benda tidak berwujud, terdaftar, dan bergerak dilakukan dengan melihat pada sifat dari merek itu sendiri dan dengan melihat pada ketentuan hukum merek dan hukum kebendaan negara lain. Merek sebagai suatu kebendaan yang memiliki nilai, dapat dijadikan objek jaminan pada lembaga fidusia, sebagaimana dalam praktik yang telah dilakukan oleh Bank X. Pembebanan jaminan fidusia atas merek ternyata telah memberikan perlindungan hukum yang cukup kepada kreditur selaku penerima fidusia dengan didaftarkannya akta jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran fidusia.

---

This mini thesis is a legal research with normative, juridical approach that is descriptive, analytical, and qualitative. It discusses about the position of marks in Indonesian property law as intangible property, registered property, and movable property. Basically, the civil code and the law on marks in Indonesia, as main sources to determine the position of brands in property law have not provided a clear arrangement about the shape and classification of marks. The classification of marks as an intangible property, registered property, and movable property has been done by looking at the traits of marks itself and by doing comparison with the property law and the law on marks of other countries. As a property that is economically valuable, marks can be used as an object of the fiduciary security as has been conducted by Bank X. The fiduciary security over marks has apparently provided legal protection to a creditor, who is also recipient of a fiduciary security, after has been registered."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai jaminan fidusia atas piutang usah PT. A kepada lembaga keuangan non perbankan LPEI. LPEI sebagai suatu lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk membantu mengembangkan ekspor Indonesia ke mancanegara memiliki kewenangan untuk memberikan pembiayaan, pinjaman dan asuransi kepada pihak-pihak yang memiliki niat untuk mengembangkan ekspor Indonesia. Piutang usaha yang dijaminkan adalah pembayaran sewa kapal dengan menggunakan fidusia hukum jaminan kebendaan. Penelitian ini adalah penelitian dengan desain Deskriptif. Hasil penelitian menyarankan perlu diadakannya suatu seminar atau simposium guna membahas masalah jaminan fidusia piutang usaha tersebut; Perlu dilakukannya suatu koordinasi antara kementerian yang terkait guna membicarakan permasalahan jaminan fidusia dengan piutang usaha ini agar dikemudian hari tidak ada pihak yang dirugikan; Perlu dibentuk suatu badan independen yang berfungsi mengawasi lembaga keuangan non perbankan yang ada di Indonesia mengingat pertumbuhannya sudah sangat pesat.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the fiduciary on receivables need PT . A non-banking financial institutions LPEI . LPEI as an institution that has the duty and authority to help develop Indonesia's exports to foreign countries has the authority to provide financing , loans and insurance to those who have the intention to develop Indonesia's exports . Basically trade receivables are secured by using fiduciary represents the law guarantees legal material. This study is a descriptive research design. The results of the study suggest a need holding of a seminar or symposium to discuss issues such fiduciary accounts ; Need to do some coordination between relevant ministries to discuss issues with the fiduciary 's accounts receivable so

that in the future there is no injured party ; There needs to be an independent body to monitor the non-banking financial institution in Indonesia given its growth has been very rapid."

"Perekonomian di Indonesia yang semakin sulit membuat pemerintah memperkenalkan suatu lembaga keuangan baru di samping lembaga keuangan bank untuk memenuhi kebutuhan modal atau dana dari para pengusaha yaitu l embaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan menawarkan berbagai macam bentuk penyediaan dana untuk barang-barang modal bagi pengusaha, diantaranya adalah jaminan fidusia. Ketentuan jaminan fidusia ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan untuk prosedur pendaftarannya dan biaya pembuatan aktanya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana praktek utang-piutang di PT. Bank BCA. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang tidak dibenarkan apabila benda yang telah dijadikan objek jaminan kemudian digunakan untuk keperluan debitur itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum terhadap debitur yang telah menggunakan benda yang dijadikan objek jaminan kepada kreditur yaitu PT. Bank BCA. Penelitian ini menggunakan metode bersifat normatif yaitu penelitian kepustakaan (library research), dengan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa debitur yang menggunakan objek jaminan untuk kepentingan perusahaannya sendiri mendapat sanksi hukum berupa Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dikenai jaminan umum dimana seluruh asset perusahaan yang tidak dijaminkan dapat di eksekusi oleh kreditur umtuk melunasi hutang-hutang debitur, dan dikenakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena dianggap telah menghilangkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia PT. Bank BCA Cabang Utama Margonda Depok.

---

Indonesia's economy is increasingly difficult to make the government introduced a new financial institution in addition to bank financial institutions to meet the needs of capital or funds of employers of financial institutions. Financial institutions offer various forms of provision of funds for capital goods for entrepreneurs, including the fiduciary. Terms of fiduciary are governed by Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Warranty and registration procedures and fees of making the deed regulated by Government Regulation Number 86 Year 2000 on Procedures for Registration and Warranty Fiduciary Warranty Deed Preparation Fee. Issues to be discussed is how the practice of debts in the PT. Bank BCA. Under the Fiduciary Warranty Act, which is not justified if the objects that have been used as collateral object is then used for the purposes of the debtor itself. The purpose of this study was to determine how the legal sanctions against debtors who have used objects that were subjected to collateral to the lender, PT. Bank BCA.

This research using normative methods of library research, with its data collection tool is the study of documents. Based on these results, it can be concluded that the debtor who uses the object guarantees for the benefit of his own company received legal sanction in the form of Article 1131 Book of the Law of Civil Law, which is subject to general insurance where the entire assets of a company that is not guaranteed to be executed by the lender to pay off debts for the debtors, and subject to the provisions of Article 35 of Law Fiduciary Warranty is any person who knowingly falsify, alter, remove or in any way give a misleading statement, which if it is known by one party does not bear fiduciary assurance agreement, shall be punished with imprisonment of 1 (one) year and a maximum of 5 (five) years and a fine of Rp 10.000.000, - (ten million rupiahs) and a maximum of Rp 100,000,000, - (one hundred million rupiahs), because they have eliminated the security object fiduciary without the consent of the receiving fiduciary PT. BCA Bank Main Branch Depok."

"ABSTRAKUU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) memberikanpengaturan mengenai pengalihan objek Jaminan Fidusia dalam hal JaminanFidusia telah didaftarkan, namun dalam prakteknya dapat saja terjadi kasusdimana benda jaminan yang telah diperjanjikan untuk dibebankan denganJaminan Fidusia dialihkan oleh debitur sebelum dilakukan pendaftaran JaminanFidusia. Penelitian ini membahas apakah debitur dapat mengalihkan bendajaminan sebelum dilakukan pendaftaran Jaminan Fidusia dan bagaimana pendapatMahkamah Agung atas perbuatan debitur yang mengalihkan benda jaminansebelum dilakukan pendaftaran Jaminan Fidusia. Putusan Mahkamah AgungNomor 213 K/Pid.Sus/2010 yang menjadi studi kasus dalam penelitian inimenyatakan debitur bersalah melakukan tindak pidana melanggar UU Fidusia,meskipun Jaminan Fidusia belum didaftarkan. Penelitian ini merupakan penelitianhukum normatif yang didasarkan pada data sekunder dan bersifat yuridisnormatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pendaftaran Jaminan Fidusia harusdilakukan dengan segera untuk menghindari hal-hal yang merugikan krediturdengan tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia, serta Mahkamah Agung seharusnyamemberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dalam memutuskan permasalahan yang dibahas dalampenelitian ini.

---

ABSTRACTLaw Number 42 of 1999 regarding Fiduciary Security (Fiduciary Security Law)governs the transfer of an object of Fiduciary Security for registered FiduciarySecurity. However, in practice, it may happen that guaranteed goods which havebeen agreed to be secured by a Fiduciary Security is transferred by a debtor beforea registration of Fiduciary Security is conducted. This research discusses whetheror not a debtor could transfer the guaranteed goods before the registration ofFiduciary Security is conducted or and how is the opinion of the Supreme Courtregarding the conduct of the debtor who transfers the guaranteed goods before theregistration of Fiduciary Security is conducted. The Supreme Court DecisionNo.213 K/Pid.Sus/2010 which serves as the case study of this research stated thatthe debtor is guilty for his criminal conduct on violating the Fiduciary SecurityLaw, although the Fiduciary Security has not been registered. This research is anormative legal research based on secondary data and has juridical normativecharacteristic. The result of research suggests that the registration of FiduciarySecurity must be conducted promptly to avoid matters that causes loss to acreditor whose not registering its Fiduciary Security and that the Supreme Courtshould have given proper legal considerations which are consistent with theprevailing laws and regulations in deciding the case which is discussed in thisresearch."

"Tesis ini membahas bagaimana ketentuan hukum mengenai jaminan fidusia diterapkan. Dalam praktik pemberian kredit pada umumnya, bank tidak melakukan pengikatan jaminan fidusia sebagaimana mestinya. Pada tesis ini akan dibahas tiga hal. Pertama, tinjauan umum mengenai pengikatan jaminan dalam pemberian kredit. Kedua, analisis terhadap kedudukan Bank sebagai penerima fidusia. Ketiga, analisis pada eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Aspek yang diteliti adalah apakah undang-undang jaminan fidusia cukup tegas dalam menindak pihak-pihak yang melanggar ketentuan untuk mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian ini sebagian besar diperoleh dari studi kepustakaan. Pada hasil penelitian ini dinyatakan bahwa kreditur yang tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia tidak dapat menikmati keuntungan-keuntungan dari ketentuan dalam undang-undang jaminan fidusia seperti misalnya hak preferen.

---

This thesis discusses how the legal provisions on fiduciary security are applied. In the practice of lending in general, banks do not bind fiduciary guarantee properly. There are three things that will be discussed here. First, an overview of the binding guarantees in lending. Second, an analysis of the Bank 39 s position as a fiduciary receiver. Third, the analysis on the execution of fiduciary security is not registered. The aspect under investigation is whether the fiduciary security law is sufficiently assertive in cracking down on those who violate the requirement to register fiduciary security to the Fiduciary Registry Office. This research uses juridical normative method, where the data of this research is mostly obtained from literature study. In the results of this study it is stated that creditors who do not register fiduciary security objects in the Fiduciary Registry Office can not enjoy the benefits of the provisions of the fiduciary security law such as preference rights."

"Tesis ini membahas mengenai program pemberlakuan pendaftaran Fidusia dengan sistem baru yakni dengan sistem online. Dalam tesis ini, penulis membahas mengenai perbedaan sistem pendaftaran Fidusia yang lama dengan sistem pendaftaran Fidusia online, yaitu dengan mengkaji dasar hukum, kekurangan dan kelebihan masing-masing sistem, serta membahas Notaris dan akta Notaris sebagai profesi yang berkaitan dengan kebijakan ini.Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa program pendaftaran Fidusia online perlu disertai dengan beberapa perubahan mulai dari perubahan dasar hukum maupun perubahan dari segi teknis,untuk mewujudkan tujuan yang sesungguhnya yaitu untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.

---

This thesis discusses the implementation of Fiduciary registration system with the new system which called, Fiduciary online registration system. In this thesis, the author discusses the differences between old system of Fiduciary registration and the new system, online registration system, by examining the legal basis, advantages and disadvantages of each system, and also Notary as a profession which related in it.Based on this research, the authors concluded that the fiduciary online registration program should be accompanied by some changes ranging from fundamental changes in the law and changes in technical terms, to achieve the real goal which is to achieve effectiveness and efficiency of public services."

"Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian accesoir dari perjanjian kredit, yang berfungsi sebagai jaminan atas pembayaran utang debitur kepada kreditur. Dalam akta jaminan fidusia terdapat pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia didefinisikan sebagai pemilik dari objek jaminan fidusia, akan tetapi terdapat debitur yang berkedudukan sebagai pemberi fidusia yang membebankan benda yang bukan miliknya menjadi objek jaminan fidusia. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah akibat hukum terhadap akta jaminan fidusia yang memiliki identitas kepemilikan objek yang dikaburkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 390/PDT.G/2018/PN.Mnd; dan hubungan hukum yang mendasari pembuatan akta jaminan fidusia yang memiliki pemberi fidusia dan pemilik objek jaminan fidusia yang berbeda. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan tipe penelitian problem identification. Hasil analisis menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap akta jaminan fidusia tersebut adalah batal demi hukum, dikarenakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan bukan disebabkan oleh batalnya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Akta jaminan fidusia yang memiliki pemberi fidusia dan pemilik objek jaminan fidusia yang berbeda dapat terjadi dikarenakan adanya hubungan hukum pada jual beli kendaraan bermotor yang belum melakukan balik nama BPKB, atau terdapat harta bersama yang hendak dijaminkan. Saran yang dapat diberikan adalah pemilik objek jaminan yang berkeberatan atas pembebanan benda miliknya dapat melakukan perubahan terhadap objek jaminan fidusia ataupun pembatalan akta kepada notaris. Pada saat pembuatan akta jaminan fidusia harus memposisikan pemilik objek jaminan fidusia sebagai pihak ketiga pemberi fidusia agar tidak terjadi gugatan maupun perlawanan pada saat eksekusi objek jaminan.

---

Fiduciary security contract is an accessory contract to the credit agreement, which serves as the guarantee for the payment made by the debtor to the creditor. The parties included in fiduciary security deed are fiduciary giver and fiduciary recipient. Fiduciary giver is defined as the owner of collateral object, however, there was a debtor acting as the fiduciary giver who put the fiduciary security upon the object that is not their property. The issues raised in this study are the legal consequence of fiduciary security deed which has obscured ownership of object based on Case Study of Manado District Court Number 390/PDT.G/2018/PN.Mnd; and the legal relation that serves as the basis in making fiduciary security deed which has different fiduciary giver and fiduciary object’s owner. The method used for this research is a normative juridical, by means of problem identification as the analytical types. The result of analysis concluded that the legal consequence of the fiduciary security deed is null and void, on the account of violating Article 1 number 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia and isn’t due to the cancellation of credit agreement as the principal contract. Fiduciary security deed could have a different fiduciary giver and fiduciary object’s owner in addition to the legal relation on sale and purchase of vehicle that did not go through the transfer of vehicle ownership, or there is a marital property that would be used as a collateral. The recommendations suggested are the fiduciary object’s owner who object using their asset as a collateral could ask the notary to make an amendment for the collateral of fiduciary or nullify the deed. In the making of fiduciary security deed, the fiduciary object’s owner have to be put as the fiduciary giver third party in order that there would not be a lawsuit or opposition in the fiduciary collateral execution. "

"Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan diluar pengadilan, lebih khusus setelah diputusnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1978 K/PDT/2020 dimana Perusahaan Pembiayaan melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia diluar pengadilan melalui titel eksekutorial namun pihak lain tidak menghendaki hal tersebut. Permasalahan pada penelitian ini tentang pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam putusan tersebut yang dilaksanakan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 disahkan, namun diputus setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut disahkan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan serta kasus dengan menggunakan data sekunder disertai tipologi penelitian eksplanatoris. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia boleh dilakukan tanpa melalui pengadilan, namun harus tetap berdasar pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019 sehingga Perusahaan Pembiayaan harus memperbaharui pedoman dalam rangka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.

---

This thesis discusses about the implementation of the execution of fiduciary guarantee objects that are carried out outside the court, more specifically after the decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019. As stated in the Supreme Court Decision Number 1978 K/PDT/2020 where the Financing Company executes the fiduciary guarantee object outside the court through an executorial title but other parties do not want this. The problem in this study is the implementation of the execution of the fiduciary guarantee object in the decision which was carried out before the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 was ratified, but was decided after the Constitutional Court decision was ratified. To answer these problems, normative juridical law research methods are used using statutory and case approaches using secondary data accompanied by an explanatory research typology. In this study it was found that the execution of fiduciary guarantee objects may be carried out without going through a court, but must still be based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and Constitutional Court Decision 18/PUU-XVII/2019 so that Financing Companies must update the guidelines in the context of implementing the execution of fiduciary guarantee objects."

"Tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia menjadi salah satu perkara penting yang banyak ditangani oleh penyidik di Satuan Reserse Kriminal khususnya di wilayah hukum Polres Pandeglang. Banyak lembaga jasa pembayaran yang mengeluhkan bahwa debitur yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya kemudian melakukan take over di bawah tangan atau sepengetahuan leasing. Banyak masyarakat awam yang mengira bahwa mengalihkan objek jaminan fidusia hanyalah ranah perdata yang apabila dikemudian hari terjadi ganti rugi maka permasalahn selesai. Namun yang diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya di pasal 36 menyebutkan bahwa debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia jelas melakukan tindak pidana. Ditambah lagi pihak-pihak ketiga, keempat, dan seterusnya menganggap bahwa permasalahan tersebut hanyalah sebatas antara kreditur dan debitur atau yang bertanda tangan dalam kontrak. Dalam hal ini penyidik Polres Pandeglang, mempunyai peran penting dalam penegakan hukum. Apalagi dalam azaz hukum dikenal adanya azaz keadilan, yang mana dalam perkara pengalihan objek jaminan fidusia, harus dituntaskan sampai ke tangan terakhir. Dijelaskan juga bahwa perbuatan melawan hukum berkaitan dengan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga pihak tersebut dapat memberikan gugatan, sehingga dapat dimaknai bahwa penerima objek jaminan fidusia di luar dari kontrak pun melakukan tindak pidana. Namun dalam hal ini, terdapat beberapa kendala yang dialami penyidik seperti sulitnya mencari alat bukti yang mengarah tentang take over di bawah tangan, kemudian barang bukti yang sulit ditemukan, serta terlapor maupun saksi yang sulit untuk dimintai keterangan. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui sejauh mana peran penyidik Sat Reskrim Polres Pandeglang dalam menangani perkara pengalihan objek jaminan fidusia dengan menggunakan teori peran, konsep perbuatan melawan hukum, konsep penyidikan, serta konsep fidusia itu sendiri. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus agar lebih tajam dalam menganalisa peran penyidik.

---

The crime of transferring the object of fiduciary security is one of the important cases that is handled by many investigators in the Criminal Investigation Unit, especially in the jurisdiction of the Pandeglang Police. Many payment service institutions complain that debtors who are unable to carry out their obligations then take over under the hand or with the knowledge of the leasing. Many ordinary people think that transferring the object of fiduciary guarantees is only a civil matter, if compensation occurs in the future, the problem will be solved. However, what is regulated in Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, especially in article 36 states that the debtor who transfers the object of the fiduciary guarantee is clearly committing a crime. In addition, third, fourth and so on parties consider that the problem is only between the creditor and the debtor or those who sign the contract. In this case the Pandeglang Police investigator has an important role in law enforcement. Moreover, in the principle of law, there is a principle of justice, which in cases of transfer of objects of fiduciary guarantees, must be completed to the last hand. It was also explained that acts against the law are related to actions that can cause harm to other parties so that the party can file a lawsuit, so it can be interpreted that the recipient of the fiduciary object outside of the contract also commits a crime. However, in this case, there were several obstacles experienced by investigators, such as the difficulty in finding evidence that led to underhanded take-over, then evidence that was difficult to find, and the reported and witnesses who were difficult to question. So that the purpose of this study is to find out the extent of the role of investigators from the Criminal Investigation Unit of the Pandeglang Police in handling cases of transferring fiduciary guarantee objects by using role theory, the concept of unlawful acts, the investigative concept, and the fiduciary concept itself. In this study a qualitative method was used with the type of case study research in order to be sharper in analyzing the role of the investigator.

"