Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 137177 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Alpiadi Prawiraningrat
"Skripsi ini membahas tentang peran Singapore Tourism Board (STB) dalam mengimplementasikan kebijakan BOOST (Building On Opportunities To Strengthen Tourism) untuk mengatasi dampak Krisis Finansial Global terhadap Pariwisata tahun 2008-2011. Untuk menjelaskan hal tersebut, digunakan teori implementasi kebijakan publik yang diungkapkan Merille S. Grindle.
Metode penelitian adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa keberhasilan STB mengimplementasikan kebijakan BOOST, dipengaruhi oleh dukungan dalam konteks implementasi seperti kekuasaan atau kewenangan pemerintah dan strategi yang digunakan, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, serta kepatuhan dan daya tanggap stakeholder kebijakan.

This thesis discussed the role of the Singapore Tourism Board (STB) in implementing policy BOOST (Building On Opportunities To Strengthen Tourism) to overcome the impact Global Financial Crisis in 2008-2011. To explain this, using theory public policy implementation by Merille S. Grindle.
The research methodology is qualitative through literature study. The research persented that the success of STB in the policy implemention BOOST, influenced by the support of context implementation, such as power or authority the government and strategy used, the characteristics of the institution and regime, and also compliance and responsiveness of policy stakeholders."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S57935
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nani Kurniasari
"Krisis di pariwisata Indonesia tidak bisa dihindari, sehingga perlu penanggulangan krisis yang tepat. Penanggulangan krisis di sektor pariwisata tidak hanya berhenti ketika krisis terjadi. Namun, diperlukan juga komunikasi pascakrisis untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan reputasi yang terjadi.
Penelitian ini mengamati strategi komunikasi pascakrisis yang terjadi di sektor pariwisata Indonesia dengan penerapan teori komunikasi krisis situasional atau Situational Crisis Communication Theory (SCCT) menggunakan pendekatan kualitatif.
Melalui penelitian ini, diketahui bahwa Indonesia menangani krisis pariwisata dengan cara resposif melalui lima langkah penanggulangan krisis, yaitu rehabilitasi, rekonstruksi, menyatakan berakhirnya krisis kepada publik, pemulihan citra dan menindaklanjuti informasi sebagai antisipasi krisis di masa depan.

Crisis in Indonesian tourism is inevitable, so need to be conquered in a suitable way. Conquering the crisis in tourism sector don?t just stop when it occurs. But you also need communication post-crisis to prevent and repair the damaged reputation.
This study observes post-crisis communication strategy that is happening in Indonesian tourism sector by applying the Situational Crisis Communication Theory (SCCT) with qualitative approach.
Through this research, it is known that Indonesia handles the tourism crisis by responsive ways with five steps, which are rehabilitation, reconstruction, stating that crisis is over, image recovery, and following up the information in order to anticipate any crisis in the future.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T41814
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hary Lasmana
"Besarnya potensi pariwisata dalam meningkatkan perekonomian telah mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor penggerak perekonomian daerah. Hal tersebut tertuang dalam visi Kabupaten Pulau Morotai yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu basis pembangunan daerah. Pertumbuhan sektor usaha pariwisata diharapkan memberi dampak positif terutama dikarenakan pariwisata sebagai suatu sektor usaha memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lain dan memiliki dampak pengganda dalam perekonomian.
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa peran sektor pariwisata dalam perekonomian Pulau Morotai, baik terhadap output, nilai tambah, pendapatan masyarakat, maupun tenaga kerja; dan menganalisa dampak akibat adanya perubahan permintaan akhir sektor pariwisata terhadap pembentukan output, nilai tambah bruto, pendapatan masyarakat, dan tenaga kerja di Pulau Morotai pada tahun 2015-2019. Untuk menganalisa dampak pengembangan pariwisata digunakan 3 skenario yaitu Belanja Pemerintah Pusat, Belanja Pemerintah Daerah, dan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah secara simultan ke dalam model input output (IO). Analisa IO menggunakan tabel IO Pulau Morotai tahun 2014 yang merupakan updating dari tabel IO Maluku Utara tahun 2012 yang diperoleh setelah melakukan penyesuaian dengan menggunakan metode RAS melalui prosedur iterasi matrik R dan S. Tabel IO berhasil disusun setelah melakukan iterasi sebanyak 50 kali.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pulau Morotai merupakan kabupaten yang memiliki ciri masyarakat agraris jika dilihat dari mata pencaharian utama penduduk yang didominasi perkebunan dan perikanan. Sektor usaha pariwisata berkontribusi dalam perekonomian rata-rata 19,67 persen pertahun dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 6,73 persen pertahun. Berdasarkan analisa dampak anggaran belanja Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2015-2019 didapatkan hasil analisa dampak terbesar adalah pada skenario Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah secara simultan dengan dampak rata-rata peningkatan terhadap total output sebesar 8,90 persen, nilai tambah bruto sebesar 8,15 persen, pendapatan sebesar 8,90 persen, dan tenaga kerja sebesar 4,73 persen.

Tourism as a potential sector to develop economic growth has made local government in Morotai Island Regencies interested to use it as a leading sector. Stated in the Morotai Island Government’s vision, tourism avowed as one of basis sector for Morotai Island development. As one of important sector in economic, tourism sector linkage to economic sectors positively in regional economic development. It means tourism had multiplier impact and support another sector to growth by its linkage.
The research purposes to analyze tourism sector impact in Morotai Island, especially to define output generated, value added, total income, and employement by tourism multiplier impact. Using input output (I-O) model, impact analysis of tourism sector measures multiplier impact by using budget planning of Central and Local Government Spending on tourism development in 2015-2019. Economic growth shows that tourism sector has contribut in average by 19,67 percent a years and growth by 6,73 percent a years for Pulau Morotai Growth Domestic Product. Tourism multiplier analysis conclusion shown that by using budget planning of Central and Local Government Spending simultanously create higher impact than two other skenarios. By Central and Local Government Spending simultaneously creates an output average 8,90 percent, value added multiplier 8,15 percent, total income 8,90, and employment 4,73 percent in 2015-2019.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T45022
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Husnul Khatimah
"Pada sektor pariwisata di Toraja diberikan hak bebas visa kunjungan kepada wisatawan asing dari negara tertentu. Wisatawan asing yang memiliki bebas visa kunjungan datang ke Indonesia untuk mengunjungi tempat wisata di Toraja. Sektor pariwisata di Toraja sangat rawan dengan perencanaan tindak kejahatan sebagai perantara dari berbagai ancaman yang akan muncul. Dalam hal ini, maka sektor pariwisata di Toraja menjadi sangat populer sampai sekarang. Dengan potensi masalah tersebut pemberian bebas visa kunjungan dari negara orang asing dapat memunculkan penggunaan izin masuk yang diluar ketentuan kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo, seperti bekerja dan menjual barang. Dimana yang seharusnya aktivitas yang dapat dilakukan dengan menggunakan visa jenis ini ialah, kunjungan wisata, pembicaraan bisnis, transit, rapat, membeli barang, serta tugas pemerintahan. Penelitian ini bertujuanuntuk memastikan sejauh mana proses pelaksanaan pengawasan wisatawan asing yang menjadi sasaran pemantauan di bawah program bebas visa kunjungan dan mengetahui dampak yang akan terjadi pada proses pengawasan orang asing di pariwisata Toraja serta kendala dan hambatan pada proses pelaksanaan pengawasan terhadap wisatawan asing dalam memberikan izin bebas visa kunjungan di Toraja. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif di mana suatu cara atau terapan yang menggambarkan dan mengetahui peristiwa, sosial, sikap, persepsi, gagasan individu dan kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dapat membantu melindungi budaya dan lingkungan di pariwisata Toraja. Dengan membatasi akses orang asing yang tidak memiliki izin atau tidak mematuhi aturan, dapat mencegah kerusakan atau penyalahgunaan terhadap warisan budaya dan lingkungan alam serta  pengelolaan kunjungan wisatawan asing di pariwisata Toraja dapat menjadi lebih teratur. Hal ini dapat membantu menghindari kerumunan yang berlebihan, kerusakan pada situs budaya, atau dampak negatif lainnya yang dapat timbul akibat kunjungan yang tidak terkendali. Mengenai pemberian izin bebas visa kunjungan mendapat kendala dan hambatan yang cukup serius, terkadang wisatawan melakukan overstay atau waktu izin tinggal sudah melewati waktu batas. Tetapi proses tindakan yang dilakukan secara langsung sudah sangat tepat dengan menindaklanjuti masalah izin bebas visa kunjungan dan mengkoordinasikan masalah kepada penegakan hukum. Diharapkan kepada pihak pengawasan terutama dalam kebijakan bebas visa kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo sebagai pihak yang bertugas memberikan pengawasan yang lebih efektif lagi, untuk itu harus berusaha memberikan pengawasan secara komprehensif dan berkelanjutan serta memelihara dan meningkatkan kualitas pengawasannya agar bisa lebih meningkatkan kepuasan terhadap wisatawan orang asing.

In the tourism sector in Toraja, visa-free visits are granted to foreign tourists from certain countries. Foreign tourists who have a free visit visa come to Indonesia to visit tourist attractions in Toraja. The tourism sector in Toraja is very vulnerable to crime planning as an intermediary for various threats that will arise. In this case, the tourism sector in Toraja has become very popular until now. With this potential problem, the granting of a visa-free visit from a foreigner's country can lead to the use of entry permits that are outside the provisions of the Non TPI Palopo Class III Immigration Office, such as working and selling goods. Where should the activities that can be carried out using this type of visa be, tourist visits, business talks, transit, meetings, buying goods, and government duties. This study aims to ascertain the extent to which the process of implementing supervision of foreign tourists who are the target of monitoring under the visit visa-free program and determine the impact that will occur on the process of monitoring foreigners in Toraja tourism as well as the constraints and obstacles in the process of implementing supervision of foreign tourists in granting free permits. visit visa in Toraja. The research method used is qualitative in which a method or application is used to describe and know events, social, attitudes, perceptions, ideas of individuals and groups. The results of the study show that supervision can help protect culture and the environment in Toraja tourism. By limiting the access of foreigners who do not have permits or do not comply with the rules, it can prevent damage or misuse of cultural heritage and the natural environment and the management of foreign tourist visits in Toraja tourism can become more regular. This can help avoid overcrowding, damage to cultural sites, or other negative impacts that can result from uncontrolled visits. Regarding the granting of visa-free permits for visits, there are quite serious obstacles and obstacles, sometimes tourists overstay or the time for a stay permit has passed the deadline. However, the process of action taken directly is very appropriate by following up on the issue of visa-free visit permits and coordinating the problem with law enforcement. It is hoped that the supervisory party, especially in the visa-free visit policy at the Immigration Office Class III Non TPI Palopo, as a party tasked with providing even more effective supervision, for this reason, must try to provide comprehensive and continuous supervision as well as maintain and improve the quality of supervision so that it can further increase satisfaction. towards foreign tourists."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Elliot, James
London: Routledge, 1997
338.4791 Ell t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
New York: Longman, 1999
338.4 Tou
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Boniface, Priscilla
London ; New York: Routledge, 1993
338.479 1 BON h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Taipei: Prentice-Hall, 1999
338.479 1 CAS
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Siregar, Adelita Asthasari
"Sejak tahun 2011, Indonesia melangsungkan master plan 15 tahun pembangunan ekonomi. Master plan ini adalah langkah awal Indonesia untuk memperluas dan mempercepat pembanguna ekonomi dalam rangka mendukung perubahan Indonesia menuju negara maju. Terdapat lima sektor utama yang dilibatkan di master plan ini: pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata, dan komunikasi dan transportasi. Pariwisata adalah salah satu sektor yang sedang tumbuh, dilengkapi dengan sumber daya dan tujuan yang melimpah. Penelitian ini menganalisis dampak pariwisata terhadap pertumbuhan Produk Somestik Bruto (PDB) dan hasilnya akan digunakan untuk mengetahui alasan dibalik dilibatkannya pariwisata di dalam master plan.
Penelitian ini berasumsi bahwa dampak positif hadir antara penciptaan perkerjaan dan pertumbuhan PDB. Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan model analisis regresi dengan Hukum Okun (Okun?s Law) sebagai dasarnya. Alih-alih mengamati dampak pengangguran, penelitian ini fokus pada dampak penyerapan tenaga kerja terhadap PDB, khususnya pertumbuhan PDB.Analisis ini menggunakan regresi Ordinary Least Squares (OLS) melibatkan 30 tahun data bulanan tahun 1984 sampai 2013 dengan pertumbuhan PDB sebagai variable dependen dan sepuluh variabel: pertumbuhan PDB tahun sebelumnya, suku bunga, inflasi, total penyerapan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja dari lima sektor yang dilibatkan dalam master plan, dan serapan tenaga kerja diluar lima sektor master plan sebagai variable independen. Analisis ini juga melibatkan variabel dummy: d_98 untuk periode krisis 1998, d_IntRate untuk interaksi antara dummy krisis 1998 dan suku bunga, dan d_InfRate dengan inflasi.
Penilitan ini menemukan bahwa koefisien penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata adalah 0.719, yang berarti bahwa setiap 1% kenaikan penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata menyebabkan kenaikan pertumbuhan PDB sebesar 0.007%. Namun demikian, hasil statistik ini tidak signifikan. Dengan kata lain, secara statistik, penciptaan pekerjaan di sektor pariwisatatidak berdampak pada pertumbuhan PDB.
Pertumbuhan PDB juga menciptakan implikasi sosial, ekonomi, dan pada lingkungan. Peraturan dan regulasi disarankan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari efek negatif pembangunan. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja harus juga diikuti oleh peningkatan produktifitas. Pembangunan lebih lanjut pada infrastruktur, kapasitas bangunan, dan perbaikan sistem transportasi juga diharapkan untuk memperkuat produktifitas sebagai dampak dari penciptaan pekerjaan.

Since 2011, Indonesia has been working on a 15-year master plan of the economic development. The master plan is a preliminary step for Indonesia to expand and accelerate economic development in order to support its transformation to a developed country. There are five main sectors included in the master plan: agriculture, mining, industry, tourism, and communication and transportation. Tourism is one of the recently growing sectors, with abundant resources and destinations. This study analyzed tourism impacts on the growth of Gross Domestic Product (GDP) and the result will be used to investigate the reasoning behind the inclusion of tourism in the master plan.
This study assumes that there is a positive impact of employment creation in tourism on the growth of GDP. In order to test the hypothesis, the study used a regression model analysis based on rearranged Okun?s law. Instead of seeing the effect of unemployment on GDP, the study focused on the impact of employment on GDP, especially the growth of GDP. The analysis used Ordinary Least Squares (OLS) regression involving 30-year monthly data ranged from 1984 to 2013 with the growth of GDP as the dependent variable and ten variables, i.e.: the growth of GDP from the previous year, interest rate, inflation rate, total employment, employment from five sectors in the master plan, and the rest of the employment as the independent. The analysis also included three dummy variables: d_98 for the 1998 crisis, d_IntRate for interaction between the dummy and the interest rate, and d_InflRate with the inflation rate.
The analysis found that the coefficient of employment in the tourism sector was 0.719. This finding shows that for every 1% in the tourism employment, the GDP growth increases by 0.007%. However, the statistic output for the tourismemployment is not significant. In other words, statistically, employment creation in the tourism sector does not affect the growth of GDP.
Generating growth in GDP also creates social, economic, and environmental implications. Regulation and policy establishment are suggested to protect the society and the environment from the negative effect of the development. Increasing employment should also be followed by an increase in productivity. Further development in the infrastructure, the capacity building, and improvement in the transportation system is also expected to strengthen the productivity as an implication of employment creation.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S55655
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raihan Rizki Amalsyah
"Visi 2030 Arab Saudi merupakan kebijakan yang diinisiasikan oleh Mohammed Bin Salman (MBS) untuk mendiversifikasi ekonomi negara tersebut. Salah satu sektor yang menjadi fokus pengembangan adalah pariwisata. Kebijakan publik sektor pariwisata Arab Saudi berfungsi sebagai landasan peraturan untuk mencapai visi 2030. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan MBS di bidang pariwisata, jenis wisata baru yang diperkenalkan, pelonggaran hukum syariah yang dilakukan, dan dampak perubahan sosial terhadap masyarakat Arab Saudi. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Nasucha dan Pasolong, serta metode kualitatif deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Arab Saudi telah mengimplementasikan kebijakan MBS dengan mengembangkan destinasi wisata unik di seluruh negara tersebut. Wisata baru yang diperkenalkan mencakup proyek-proyek inovatif yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Pelonggaran hukum syariah dilakukan untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip keagamaan. Dampaknya mencakup perubahan signifikan dalam pola pikir dan gaya hidup masyarakat, dengan peningkatan toleransi dan pemahaman lintas budaya.

Saudi Arabia's Vision 2030 is a policy that Mohammed Bin Salman (MBS) initiated to diversify the country's economy. One of the sectors that is the focus of development is tourism. The public policy of Saudi Arabia's tourism sector serves as a regulatory cornerstone to achieve Vision 2030. This study examines the implementation of SBM policies in tourism, new types of tourism introduced, the easing of sharia law carried out, and the impact of social change on Saudi society. This research uses the public policy theory proposed by Nasucha and Pasolong and descriptive qualitative methods. Research findings show that the Saudi Arabian government has implemented SBM policies by developing unique tourist destinations nationwide. The new tours introduced include innovative projects that are a major tourist attraction. The easing of sharia law is carried out to support the development of the tourism sector without compromising religious principles. The impact includes significant changes in people's mindsets and lifestyles, with increased tolerance and cross-cultural understanding."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>