Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""Haji merupakan rukun Islam kelima yang harus dijalankan bagi setiap umat muslim" "yang mampu. Seiring dengan meningkatnya kemampuan ekonomi Indonesia, jumlah jamaah haji Indonesia dari waktu ke waktu mengalami peningkatan dan bahkan belakangan ini jumlah pendaftarnya melampaui kuota yang telah ditetapkan. Panjangnya daftar tunggu haji mengakibatkan banyak penyelenggara haji yang menawarkan program haji non kuota. Haji non kuota dapat berangkat karena mengandalkan pada pemberian visa haji diluar jalur resmi oleh Kedutaan Besar Saudi Arabia. Hal yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah mengenai keabsahan perjanjian haji non kuota antara jamaah haji dengan penyelenggara menurut hukum Islam. Selain itu penulis juga mengangkat masalah mengenai bentuk pilihan penyelesaian sengketa yang terjadi antara jamaah dengan penyelenggara. Penelitian dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teknik analisis data melalui pendekatan kualitatif. Penulis menyimpulkan bahwa perjanjian antara PT X sebagai penyelenggara dengan jamaah tidak memenuhi rukun dan syarat akad menurut hukum perikatan Islam karena terdapat ketidakpastian terkait objek akad yaitu visa haji non kuota. Sehingga menurut hukum perikatan Islam bahwa perjanjian haji non kuota batal demi hukum. Terdapat pilihan penyelesaian sengketa yang dapat digunakan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi yaitu dengan cara perdamaian. Apabila perdamaian tidak tercapai, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, atau para pihak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase Basyarnas berdasarkan akta kompromis."

---

Hajj is the fifth pillar of Islam that must be executed for every Muslim who can afford. Along with the increasing capability of the Indonesian economy, the number of Indonesian pilgrims from time to time have increased lately and even the number of registered exceed the quota. The length of the waiting list Hajj pilgrimsresulted in many providers that offer non Hajj quota program. Hajj non quota can rely on granting leave for Hajj visas outside official channels by the Embassy of Saudi Arabia. As the subject matter in this study are about the validity of the agreement between the pilgrims and travel agent based on Islamic contract law. In addition the writer also concerns into trouble about the form of an option of dispute settlement occurring between the pilgrims and travel agent.The study is done descriptively by using data analysis in qualitative approach.The author concluded that the agreements between PT. X as the provider with pilgrims does not meet the unity and the requirements based on Islamic Contract Law because there is uncertainty related to an object that is a visa agreement hajj non quotas.So based on the Islamic law according that Hajj quota of non agreement annulled by law. There is a choice of dispute settlement can be used for the parties to settle the dispute what happens is by way of peace. If peace is not sufficient, the party being disadvantaged may submit a claim to the District Court, or the parties have agreed to settle the dispute through Basyarnas institutions based on the arbitrage compromise certificate."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis terhadap Perjanjian Asuransi Jiwa AlliSya Protection Plus pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Pembahasan skripsi ini menganalisis akad dalam perjanjian berdasarkan ketentuan akad menurut Hukum Perikatan Islam dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah 'PMK 18/2010'. Penulisan dilakukan secara normatif berdasarkan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ketentuan akad dalam Perjanjian Asuransi Jiwa AlliSya Protection Plus pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah diterapkan secara jelas dalam polis menurut ketentuan akad dalam Hukum Perikatan Islam dan PMK 18/2010. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini badan legislatif membuat suatu undang-undang tentang asuransi syariah secara spesifik untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap perkembangan ekonomi syariah saat ini, khususnya asuransi syariah.

---

This thesis focuses on judicial review on AlliSya Protection Plus Life Insurance Agreement in PT Asuransi Allianz Life Indonesia. In the analycist section of this thesis analyzes contract in agreement based on provisions stipulated in the Islamic Law and Minister of Finance regulation No. 18 PMK.010 2010 regarding Implementation of Basic Principles on Conducting Insurance and Reinsurance Business According to Sharia Principles 'PMK 18 2010'. The writing was conducted through documentation study. Qualitative analycist using secondary data comprises of primary law source, secondary law source, and tertiary law source.

Based on research, the contract in AlliSya Protection Plus Life Insurance Agreement in PT Asuransi Allianz Life Indonesia has been implemented clearly according to the contract provisions in Islamic Law and PMK 18 2010. Government in this case the legislative composes a constitution of sharia insurance to accomodate the rapid growth of the sharia economic, specifically the sharia insurance."

"Praktek dual banking system di Indonesia semakin menjamur sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi di akhir tahun 1990-an. Perkembangan ini diikuti dengan tumbuhnya layanan perbankan dengan sistem konvensional dan syariah, antara lain dalam bentuk layanan pembiayaan konsumtif dan produktif dengan sistem murabahah (jual beli dengan margin yang disepakati). Hal yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah praktek pembiayaan murabahah terkait pengelolaan risiko dan prudential banking pada Bank Syariah X yang diterapkan pada PT. Z, selain itu peneliti juga mengangkat masalah mengenai komparasi kesesuaian putusan Pengadilan Agama Nomor 729/Pdt.G/2009/PA.JP dengan peraturan terkait Perbankan Syariah dan hukum Islam. Penelitian dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teknik analisis data melalui pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menganalisa praktek pembiayaan murabahah antara Bank Syariah X dan PT. Z, serta membandingkan penyelesaian sengketa pada Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama dengan. Penulis menyimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas hukum Islam serta prinsip prudential banking yang dilakukan oleh Bank Syariah X. Di samping itu, terdapat pula penyimpangan atas hukum Islam dan asas keadilan dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 729/Pdt.G/2009/PA.JP.

---

Since economic crisis in the last 1990, dual banking system practice has grown bigger in Indonesia. This growth is shown by the amount existence of banks that provide service using both conventional system and Islamic system, like consumptive and productive funding services using murabahah system (a trading system using the negotiated margin).

As the subject matter in this study are the implementation of murabahah funding related to risk management and prudential Banking of Bank Syariah X which is applied to PT Z, besides that the writer also examine the suitability of Pengadilan Agama Verdict No.729/Pdt.G/2009/PA.JP to the Law related in shariah Banking and Islamic Law. The study is done descriptively by using data analysis in qualitative approach.

In this study, the writer analyzes the implementation of murabahah funding between Bank Syarih X and PT Z, the writer also compare the dispute settlement in National Department of Islamic Arbitration (Basyarnas) and Religious Court to positive and Islamic Law. The writer finally concludes that there are some misappropriations of the Islamic shariah and prudential banking principal done by Bank Syariah X. In addition, it is also found that there is inconsistency on Verdict of Pengadilan Agama Number 729/Pdt.G/2009/PA.JP with Islamic shariah and principle of justice."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang analisa putusan hakim yang menyatakan tergugattelah wanprestasi berdasarkan Putusan No. 267 PK/PDT/2011. Penelitian iniadalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitianmenyarankan agar hakim dalam putusannya menerapkan asas memuat dasaralasan yang jelas dan rinci; putusan yang dijatuhkan harus berdasarkanpertimbangan yang jelas dan cukup sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 25Ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 178 Ayat(1) HIR.

---

ABSTRACTThe focus of this study is the analysis of court decision that the defendant hasbeen declared in default by decision No. 267 PK/PDT/2011. The purpose of thisstudy is to understand if judges considerations of court decision No.397/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST, court decision No. 24/PDT/2008/PT.DKI, courtdecision No. 56 K/Pdt/2009, and court decision No. 267 PK/PDT/2011 is right.This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected byliterature research. The researcher suggest that suggested that the judge in hisdecision to apply the principles contain a clear rationale and detailed; decisionhanded down should be based on clear and sufficient consideration as defined inArticle 25 Paragraph (1) of Act 4 of 2004 on Judicial Power and Article 178Paragraph (1 ) HIR."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek hukum dari keputusan dan pelaksanaan arbitrase di Indonesia dengan maksud untuk mempelajari penegakan arbitrase, upaya hukum terhadap putusan arbitrase serta kendala dalam pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia. Pasal 60 UU No. 30/1999 (UU Arbitrase dan APS) menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak, artinya putusan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 70 putusan arbitrase dapat dibatalkan. Selain itu, pelaksanaan putusan arbitase masih menghadapi kendala di dalam praktek. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya akan efektif jika para pihak yang terlibat sengketa adalah para pihak yang bona fide, pihak yang menang berusaha supaya putusan arbitrase didaftarkan pada pengadilan negeri agar memiliki kekuatan hukum, dan pihak yang kalah tetap menghormati dan tidak menghalanghalangi eksekusi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh, terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisis putusan pengadilan serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis lebih lanjut untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

---

ABSTRACTThis study aimed to find out how the legal aspects of the decision and enforcement of arbitration in Indonesia with a view to study the enforcement of arbitration, the legal effort against the decision of arbitration as well as constraints in the execution of arbitration decision in Indonesia. Article 60 of Law No. 30/1999 (Arbitration and ADR Law) states that arbitral award is final and legally binding the parties, which means that the award could not be corrected by an appeal, cassation and review. However, in accordance with the Article 70 of the arbitration law the arbitral award can be annulled. Furthermore, the decision of arbitration is very hard to be implemented. It is due to the settlement of disputes through arbitration that will only be effective if the parties involved in the dispute are bona fide parties. The winning party tried to keep the decision of the Arbitration filed in state court in order to have legal force, and the losing party still respects and does not hinder the execution. This research includes the study of normative and descriptive legal. The research which is descriptive of this study are intended to illustrate and describe all the data obtained, related to the problem being investigated. In this research, data collection techniques used are literature studies, namely by analyzing court decisions and make notes of books of literature, legislation, documents and other matters relevant to the issues being investigated."

"Tesis ini meneliti tentang transaksi syariah sebagai alternatif transaksi dalam praktik pengadaan pesawat udara haji di PT X, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan jenis yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-preskriptif dan menggunakan jenis data sekunder dengan alat pengumpulan data studi dokumen dan wawancara. Latar Belakang penulisan tesis ini adalah mengingat ibadah haji merupakan rukun Islam dimana potensi dana haji berupa BPIH, dana pengembangan dan DAU sangat besar. Namun faktanya terjadi inefisiensi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji termasuk dalam sektor transportasi udara. PT X sebagai operator pesawat udara haji selama ini melakukan praktik pengadaan pesawat udara haji dengan dua jenis transaksi atau perjanjian yaitu Perjanjian Pengangkutan Udara Haji antara PT X dan Kementerian Agama dan Perjanjian Sewa Guna Usaha antara PT X dengan Pemberi Sewa Guna Usahanya. Penyebab transaksi-transaksi tersebut belum menimbulkan efisiensi biaya transportasi udara kepada jemaah haji selama ini, berdasarkan penelitian karena, mekanisme tahapan pengadaan pesawat udara yang panjang dengan jangka waktu proses pengadaan yang pendek setiap tahun menimbulkan biaya yang tinggi, terdapat posisi yang yang tidak seimbang bagi PT X baik terhadap Kementerian Agama maupun terhadap Pemberi Sewa Guna Usaha (Lessor)-nya, terdapat perbedaan metode pengaturan pengenaan tarif/harga yang dipergunakan antara kedua jenis perjanjian dan belum sesuainya dengan Hukum Perikatan Islam. Dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dimana wajib dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang berwenang untuk menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah dengan melakukan kerjasama dengan lembaga lain termasuk dalam sektor transportasi angkutan udara. Bentuk transaksi syariah yang dapat diterapkan sebagai alternatif dalam transaksi pengadaan pesawat udara haji adalah berupa transaksi Sewa Guna Usaha (Leasing) Syariah (IMBT), Istishna?, Mudharabah dan Wakaf. Transaksi IMBT sangat tepat dalam pengadaan pesawat udara haji di Indonesia, karena mekanismenya lebih sederhana dan lebih rendah resikonya bagi para pihak. Berdasarkan hal ini, maka sangatlah penting untuk melakukan pola kerjasama antara PT X dan BPKH dalam pengadaan pesawat udara haji di masa akan datang dengan mengoptimalkan dana pengembangan BPIH dan DAU dengan pembelian pesawat udara yang digunakan untuk ibadah haji dan umrah.

---

This thesis researches the Islamic transaction as an alternative transactions in the practice of hajj aircraft aquisition in the PT X, using the method of literature study with the type of juridical-normative and descriptive-prescriptive and using secondary data by means of data collection study of documents and interviews. Background of this thesis is considering that Hajj is the pillar of Islam in which have much pilgrims and potential funds in the form of BPIH, fund development and DAU. Meanwhile, there are the fact of inefficiency in Hajj program including in the air transport sector. PT X as an aircraft operator of hajj program in the transport sector performs the hajj aircraft acquisition practices with two types of transaction or agreement that are Hajj Air Transport Agreement between PT X and the Ministry of Religion and the Lease Agreement between PT X and its Lessor. The causes of these transactions have not yet produced the efficiency of air transport costs to the pilgrims during recently years, based on the research are the mechanisme of aircraft acquisition process is too long-stages but the time consumed is too short for each year. It was producing a high cost process, there is an unbalanced position for PT X both to the Ministry of Religion and to its Lessor, there is different methods of setting the tariffs/prices between the two types of agreements and also there is incompatibility with the Islamic contract law. With the enactment of Law No. 34 Year 2014 concerning the Hajj Financial Management which shall be established The Hajj Financial Management Board (BPKH) who will be authorized to place and invest the hajj financial accordance with Islamic principles through cooperation with other institutions included in the air freight transport sector. The Forms of Islamic transactions that can be applied as an alternative transactions in the practice of hajj aircraft acquistion are in the form of transaction Islamic Leasing (IMBT), Istishna', Mudharabah and Wakaf. IMBT is very precise transactions in the Hajj aircraft acquisition, because the mechanism is simple and lower risk for each parties. Based on this consideration, it is important to perform a pattern of cooperation between PT X and BPKH in the Hajj aircraft acquisition in the future by optimizing BPIH, development funds and DAU, by means of the purchase of aircraft that will be used as the hajj and umrah program."

"Perjanjian pemberian kuasa merupakan perjanjian yang diatur dalam kelompok perjanjian bernama (nominat). Dalam perjanjian pemberian kuasa, seluruh perbuatan hukum pemberi kuasa dilimpahkan kepada penerima kuasa untuk menyelenggarakan suatu urusan yang diberikan dalam bentuk surat kuasa. Surat kuasa terdiri atas kuasa khusus dan surat kuasa umum yakni penyelenggarakan segala urusan kepentingan pemberi kuasa. Pada Putusan MA No. 2129 K/Pdt/2012 Penggugat bekerja sebagai konsultan hukum dan bertindak sebagai kuasa hukum yang melakukan perikatan berbentuk perjanjian pemberian jasa hukum dengan Yayasan Pendidikan (Tergugat I) yang diwakili oleh Diana (Tergugat II) dan Adi (Tergugat III) dalam bentuk Kesepakatan Bersama dalam menangani sengketa perkara dengan Pihak ke 3. Dalam penulisan skripsi ini Penulis akan meneliti lebih lanjut bagaimana pelaksanaan perjanjian yang sah dan patut menurut hukum. Bagaimana suatu perjanjian seharusnya ditafsirkan menurut prinsip itikad baik dalam hal adanya perbedaan penafsiran antara para pihak. Dan bagaimana putusan pengadilan dalam memutuskan perkara tersebut sudah tepat menurut hukum

---

Authorization agreement is an agreement that stipulated in the agreement group named (nominaat). In agreement granting authority, the whole legal act authorizing delegated to the receiver the power to hold a given matter in the form of power of attorney. Power of attorney consists of specific powers and the general power of attorney arrangements for the benefit of all affairs of the authorizer. In Decision No. MA. 2129 K/Pdt/2012 Plaintiff works as a legal consultant and act as the attorney who shaped engagement agreement for legal services with Yayasan Pendidikan (Defendant I) is represented by Diana (Defendant II) and Adi (Defendant III) in the form of contracts for having an authorization in dealing with a dispute case with Third party. In writing this essay writer will further explore how the implementation of the agreement’s validity and in accordance by law. How an agreement shall be interpreted according to the principles of good faith in terms of multiple interpretation between the parties. And also, applications of Court’s decision for such case is in compliance to the law."

"Skripsi ini membahas tentang beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan perkawinan melalui telepon yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan studi kasus berupa Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No: 1751/P/1989). Penelitian ini berfokus pada dua pokok permasalahan, yakni keabsahan pelaksanaan perkawinan yang dilakukan melalui telepon berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan tentang pertimbangan hukum hakim tentang keabsahan pelaksanaan perkawinan yang dilakukan melalui telepon dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No: 1751/P/1989. Penelitian ini bermetodekan yuridis-normatif yang metode pengambilan data berfokus pada studi literatur dan wawancara narasumber. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa pelaksanaan perkawinan yang dilakukan melalui media telepon sah untuk dilakukan berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim pada dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No: 1751/P/1989 sudah tepat. Hasil penelitian ini menyarankan agar pelaksanaan perkawinan metode ini dilaksanakan dalam keadaan mendesak saja dan perlu dilakukannya perbaikan dalam pelaksanaannya.

---

This thesis discusses some problems related to the implementation of marriage through phone which reviewed based on The Law No. 1 Year 1974 about Marriage and The Islamic Law. This research using the case study from South Jakarta Religious Court, The Decision No: 1751/P/1989. This study focuses on two main issues, namely: the validity of marriages performed over the phone based on The Islamic Law and The Law No. 1 of 1974 and the consideration from the South Jakarta Religious Court Decision No: 1751/P/1989 judge about the validity of the marriage conducted by phone. This study focus on juridical normative study. The data retrieval methods focus on the study of literature and informant interviews. The results concluded that the implementation of marriage throught phone is legitimate to be done based on The Islamic Law and The Law No. 1 of 1974. Moreover that the legal reasoning of the consideration from judge at the South Jakarta Religious Court Decision No: 1751/P/1989 are correct. The results of this study suggest that the implementation of marriage with this method must beimplemented in a pinch and needed to do repairs in the implementation."

"Tesis ini membahas tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012 dengan melakukan studi pada perkara antara Bank Syariah X dengan Nasabahnya. Terhadap perkara antara Bank Syariah X dengan nasabahnya ini sendiri telah diputus melalui Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/PDT.G 2013/PN.JKT.PST tanggal 28 Agustus 2013 ('Putusan Sela'). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian evaluatif untuk melakukan analisis terhadap Putusan Sela, sehingga melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi dan menjadi rujukan bagi hakim yang tengah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara terkait pnyelesaian sengketa perbankan syariah, khususnya hakim di Pengadilan Tinggi Jakarta yang saat ini tengah memeriksa perkara di tingkat banding yang diajukan oleh Nasabah Bank Syariah X.

---

This thesis discusses the Islamic Banking’s dispute resolution after the issuance of the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 93/PUU-X/2012 by conducting a case study on the dispute between Islamic Bank 'X' with its Customers. This dispute between the Islamic Bank 'X' with its Customers has already enacted by the Decision of Central Jakarta District Court No. 42/PDT.G/2013/PN.JKT.PST dated August 28, 2013. The method used is the method of normative legal research with the type of evaluative research to analyze the Decision, so that through this study is expected to provide recommendations and a reference for the Judge who is examining, decide and resolve the dispute resolution proceedings in respect of Islamic banking, in particular judge who is currently examining the case on appeal filed by the Islamic Bank Customer."

"Industri Perbankan merupakan lembaga yang berperan besar dalam penyaluran kredit di Indonesia. Dalam proses penyaluran kredit oleh Bank, tidak semua kredit yang disalurkan berjalan dengan lancar dalam pengembaliannya sehingga menimbulkan kredit macet, meskipun dalam pemberian kredit tersebut Bank telah melakukan berdasarkan dengan prinsip-prinsip wajib seperti Batas Maksimum Pemberian Kredit, 5C dan 5P. Timbulnya kredit bermasalah ini dapat diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian lelang eksekusi hak tanggungan seperti yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 204/PDT.G/2015/PN.JKT.PST juncto putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 296/PDT/2018/PT.DKI. Kemudian yang menjadi permasalahannya dalam hal ini yaitu bagaimana pengaturan mengenai penyelesaian kredit macet di Indonesia dan bagaimana kesesuaian antara ketentuan mengenai kredit macet yang ada sehubungan dengan penyelesaian kredit macet dalam Putusan No. 204/PDT.G/2015/PN.JKT.PST juncto Putusan No. 296/PDT/2018/PT.DKI. Metode penelitian yang digunakan disini yaitu berupa penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian kredit macet khususnya melalui mekanisme lelanh eksekusi hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berada Diatasnya dan Pertauran Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Oleh karena itu, diharapkan dapat memastikan bahwa jaminan yang dijaminkan dalam pemberian kredit tidak terasangkut oleh permasalahan hukum apapun selama proses pembayaran kredit oleh debitur.

---

.The banking industry is an institution that plays a major role in lending in Indonesia. In the process of lending by the Bank, not all loans extended went smoothly in return, causing bad loans, even though in the provision of credit the Bank has done based on mandatory principles such as the Maximum Lending Limit, 5C and 5P. The emergence of these non-performing loans can be resolved by a mechanism for completing the auction of execution of mortgage rights as conducted in the decision of the Central Jakarta District Court Number 204 / PDT.G / 2015 / PN.JKT.PST juncto the decision of the DKI Jakarta High Court Number 296 / PDT / 2018 / PT .DKI. Then the problem in this case is how the arrangements regarding the settlement of bad loans in Indonesia and how the suitability of the provisions regarding existing bad loans relating to the settlement of bad loans in Decision No. 204 / PDT.G / 2015 / PN.JKT.PST juncto Decision No. 296 / PDT / 2018 / PT.DKI. The research method used here is normative juridical research conducted with literature studies. Furthermore, it can be concluded that the laws and regulations governing the settlement of bad debts, especially through the overdraft mechanism of execution of mortgage rights, are regulated in Law No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights and Objects Above and Regulation of the Minister of Finance No.27 / PMK.06 / 2016 concerning Bidding Implementation Guidelines. Therefore, it is expected to be able to ensure that guarantees guaranteed in granting loans are not covered by any legal issues during the credit payment process by the debtor."