Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Dalam skripsi ini dibahas tentang kredit sindikasi, sebagai salah satu metode kredit yangdiberikan oleh kreditur kepada debitur. Sebagai sistem kredit yang luas, dalampemberian kredit sindikasi terdapat banyak risiko. Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk mengidentifikasikan risiko-risiko apa sajakah yang terdapat dalam kreditsindikasi dan bagaimana proses manajemen risiko pada risiko-risiko tersebut. Metodepenelitian yang digunakkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, denganbentuk hasil penelitian adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitia yang memberikangambaran dan penjelasan berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa risiko-risiko yang terdapat dalam kredit sindikasiadalah risiko-risiko yang lazim terdapat dalam kegiatan perbankan, sebagaimana telahdisebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Proses mitigasi dari risiko-risiko tersebutsama dengan proses yang dilakukan terhadap risiko-risiko dalam kegiatan perbankanpada umumnya dengan cara-cara yang sebagian besar telah ditetapkan dalam peraturanperundang-undangan.

---

ABSTRACT This research discussed about syndicated loan, as one method of loans granted by thecreditor to the debtor. As a broad credit system, there are many risk on the provision ofsyndicated loans. The purpose of this research are to identify whar are the riskscontained in the syndicated loan and how the risk management process on these risks.Research method which is used in this study is a qualitative method, and the shape ofthe research is descriptive-analytical, which is empirically gives an overview andexplanation based on the analysis conducted in this research. Results from this researchare that the risks are contained in the syndicated loan are the risks prevalent in bankingactivities, as already mentioned in the Regulation of Bank Indonesia. Mitigation ofthese risks together with the process undertaken to risks in general banking activities inways that have largely been defined in the legislation."

"Kredit sindikasi adalah pinjaman yang diberikan oleh lebih dari satu kreditur yang bertujuan untuk memberi kredit pada suatu perusahaan yang memerlukan kredit dalam rangka pembiayaan terhadap suatu proyek. Namun, pada akhir tahun 2019 dunia digemparkan dengan kemunculan varian virus baru yaitu Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang berdampak pada perekonomian dunia, salah satunya Indonesia yang turut terdampak secara langsung dan tidak langsung mengenai stabilitas sistem keuangan dan kinerjanya, sehingga menyebabkan dinamika kredit perbankan menjadi macet. Permasalahan kredit sindikasi adalah permasalahan yang serius, hal ini karena kredit sindikasi merupakan kredit dalam skala dana yang besar dan terdiri dari beberapa bank. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai: (i) Tindakan yang dilakukan perbankan untuk memitigasi risiko kredit yang terjadi dalam skema pemberian kredit sindikasi pada masa pandemi COVID-19; dan (ii) Upaya yang dilakukan Bank BNI untuk menyelamatkan kredit sindikasi yang bermasalah. Penelitian ini merupkan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelaah asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis. Tindakan yang dilakukan oleh Bank BNI untuk menanggulangi risiko kredit yang terjadi dalam skema pemberian kredit sindikasi pada masa pandemi COVID-19 dengan cara perbankan wajib untuk memenuhi ketentuan yang diatur oleh peraturan di Indonesia, salah satunya dengan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking principal) sebelum menyetujui atau memberikan kredit pada debiturnya. Konsep prinsip kehati-hatian sejalan dengan penerbitan POJK No. 11/POJK.03/2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi risiko kredit yang disebabkan oleh pandemik COVID-19. Kemudian, Upaya yang dilakukan Bank BNI untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah adalah dengan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang berpotensi atau mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban. Dalam restrukturisasi kredit yang dilakukan terbagi menjadi : (i) Penjadwalan Kembali (Reschduling), (ii) Persyaratan Kembali (Reconditioning); dan (iii) Penataan Kembali (Restructuring).

---

Syndicated loans are loans given by more than one creditor with the aim of providing credit to a company that requires credit in order to financing project. At the final year of 2019, the world shaken by new variant of virus known as Coronavirus Disease 2019 or COVID-19. COVID-19 has an impact on the world economy, one of them is Indonesia, which is directly and indirectly affected by the stability of the financial system and its performance, resulting in the dynamics of bank credit to become stuck. The problem of syndicated credit is a serious problem, because syndicated loans are loans on a large scale and consist of several banks and certain if there is congestion, the impact will be very large both for the banks themselves, and furthermore it will have a major impact on the community as customers. The issue in these thesis is regarding: (i) actions taken by banks to mitigate credit risk that occurs in the syndicated loan scheme during pandemic of COVID-19; and (ii) the attempt made by BNI Bank to save non-performing syndicated loans. The actions taken by BNI Bank to overcome credit risk that occurred in the syndicated loan scheme during the pandemic of COVID-19 by means of banking obligations to comply with the provisions stipulated by regulations in Indonesia, one of which is the application of the precautionary principle (Prudential Banking Principal), prior approving or giving credit to debtors. The precautionary principle concept is in line with issuance of POJK No. 11/POJK.03/2020 issued by Indonesian Government to address credit risk cause by the pandemic of COVID-19. In addition, BNI’s efforts to resolve non-performing loans are credit restructuring. Credit restructuring is an action made by bank to repair debtors who have the potential or undergo problem for fulfilling their obligation are following by lowering loan interest rates, extending time, reducing loaned interest arrears, adding credit facilities or converting loans into equity participation. The concept of credit restructuring is divided into: (i) Rescheduling; (ii) Reconditioning; (iii) Restructuring. "

"Skripsi ini membahas tentang kredit sindikasi, sebagai salah satu metode kredit yang diberikan oleh Bank X sebagai kreditur kepada PT Y sebagai debitur. Sebagai proyek pembuatan jalan tol yang membutuhkan sistem kredit yang memberikan kredit besar, dalam pemberian kredit sindikasi terdapat banyak sekali risiko yang dapat terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ketentuan kredit sindikasi sudah sesuai dengan undang-udang perbankan dan bagimana implementasi manajemen risiko terhadap sindikasi kredit yang diberikan oleh Bank X terhadap PT Y. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan bentuk hasil penelitian adalah deskriptif-analisis, yaitu peneliatan yang memberikan gambaran dan penjelasan berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian adalah bahwa proses sindikasi kredit yang terdapat dalam dalam perjanjian diantara Bank X dan PT Y adalah sama dengan proses pemberian kredit secara umum terdapat dalam kegiatan perbankan, sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan UU Perbankan. Proses manajemen risiko yang diberikan oleh Bank X terhadap PT Y juga sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Serta untuk meningkatkan performa manajemen risiko, Bank X dapat melakukan studi komparatif dengan bank lain, dan terhadap perjanjian yang diberikan oleh Bank X terhadap PT Y ini dapat dijadikan contoh untuk proyek sindikasi kredit yang akan datang.

---

This thesis discusses the syndicated credit, as one of credit given by Bank X as the creditor to PT Y as the debtor. The process of making toll roads that require large credit, in the syndicated credit awards there are many risks that can happen. The purpose of this study is to determine whether the syndicated credit provisions are in accordance with the banking law and how implementation of risk management to credit syndication provided by Bank X to PT Y. The research method used in this study is qualitative method, with the form of research results is a descriptive-analysis, namely the analysis that provides an overview and assessment based on the analysis conducted in this study. The result of this research is the syndicated credit process in agreement between Bank X and PT Y same as voting process in operational regulation. The risk management process provided by Bank X to PT Y is also in accordance with Bank Indonesia regulations. As well as to improve the performance of risk management, Bank X may conduct comparative study with other banks, and to the agreement given by Bank X to PT Y this can be an example for the next syndicated credit project."

"Tulisan ini membahas mengenai proses pergantian kreditor dalam kredit sindikasi dengan melakukan studi kasus pergantian kreditor dalam kredit sindikasi pembangunan Hotel Paradiso. Adapun pokok permasalahan dalam tulisan ini antara lain adalah mengenai pergantian kreditor dalam pemberian fasilitas kredit melalui perjanjian kredit sindikasi, serta dampak hukum pergantian kreditor dengan peralihan partisipasi kredit dalam kredit sindikasi pembangunan Hotel Paradiso tersebut. Tujuan dari tulisan ini adalah secara umum untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab peralihan partisipasi kredit, bagaimana prosedur dilakukannya, serta dampak hukum apa yang kemudian ditimbulkan dari peralihan partisipasi kredit tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang ditujukan untuk mengumpulkan dan melengkapi bahan untuk memperkaya sumber penelitian. Berdasarkan pembahasan terdapat 5 lima alasan peralihan partisipasi kredit yakni peningkatan CAR dan rasio profitabilitas Bank, adanya BMPK, Restrukturisasi Loan Portfolio dari Bank serta Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia. Kemudian terdapat 5 lima prosedur peralihan partisipasi kredit yakni cessie, subrogasi, novasi, sub-participation dan assignment. Bahwa prosedur peralihan partisipasi kredit yang terdapat dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Pembangunan Hotel Paradiso dapat dilakukan melalui cessie. Dimana dengan sahnya peralihan partisipasi kredit berdampak pada kewajiban debitor untuk melakukan pembayaran kepada kreditor baru dengan melalui agent bank.

---

This thesis will discuss the process of the change of creditors that have been occured in the Construction of Hotel Paradiso Syndicated Loan. The main problems that will be discussed are the change of creditors during the credit facility in the syndicated loan agreement, and the legal impact of the change of creditors in the Construction of Hotel Paradiso Syndicated Loan. The purpose of this thesis is to acknowledge the causes of the change of creditors, the process, and the legal impact that has been caused by the change of creditors itself. This writing uses literature study method to add the source to the research. Based on the discussion, there are 5 five causes of the change of creditors which are CAR and profitability ratio progress, the maximum credit given and loan portfolio restructurisation, also Banking crisis settlement. There are also 5 five process of the change of creditors which can be done by cessie, subrogation, novation, subparticipation and assignment. The process of the change of creditors in the Construction of Hotel Paradiso Syndicated Loan Agreement can be done by cessie. With validity of the change of creditors made a legal impact with the obligations of the debtor to pay its debt to the creditors through the agent bank."

"Skripsi ini membahas penerapan manajemen risiko dalam pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pemberian KPR menurut peraturan yang berlaku, secara khusus dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/40/DKMP; dan bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pemberian KPR pada praktiknya di Bank X berkaitan dengan kebijakan pembatasan Loan to Value (LTV).Kesimpulan: pertama, penerapan manajemen risiko sebagaimana tercantum dalam SEBI 15/40/DKMP yang mencabut SEBI 14/10/DPNP telah cukup memadai dan tersosialisasi dengan baik. Kedua, ketentuan dalam SEBI 15/40/DKMP telah dijalankan sebagaimana mestinya oleh Bank X dalam pemberian fasilitas KPR, namun batasan LTV di Bank X juga turut didasarkan pada zona lokasi.

---

This paper discusses the implementation of risk management in the provision of House Ownership Credit (KPR). The main issue in this paper focuses on the implementation of risk management in the provision of House Ownership Credit according to prevailing regulation in Indonesia, specifically regulated in BI Circular Letter No. 15/40/DKMP; also about the implementation in practice at X Bank related to the policy of Loan to Value (LTV).

The first conclusion shows that the implementation on risk management as regulated in BI Circular Letter No. 15/40/DKMP which officially deactivates the Circular Letter No. 14/10/DPNP is adequate and the socialization has been conducted properly by BI. The second conclusion shows that the clause of the BI Circular Letter No. 15/40/DKMP has been duly executed by X bank in the provision of House Ownership Credit facilities. But the LTV limits also based on the location of the zone."

"ABSTRAKRisiko hukum adalah salah satu risiko yang harus dikelola oleh Bank. Merupakan hal yang penting untuk mengelola risiko hukum di dalam aktivitas kredit karena pengelolaan risiko hukum dapat mencegah terjadinya risiko kredit, risiko reputasi dan risiko kepatuhan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Bank menerapkan pengelolaan risiko hukum dalam aktivitas kredit juga untuk mendapatkan hubungan antara risiko hukum dengan risiko kredit, risiko reputasi dan risiko kepatuhan dalam aktivitas kredit. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptis interpretatif. Data dihimpun berdasarkan wawancara mendalam juga dengan mempelajari literatur dan perundang-undangan terkait. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan risiko hukum telah diterapkan oleh Bank yang diteliti dan terdapat beberapa hubungan antara risiko hukum dengan risiko kredit, risiko reputasi dan risiko kepatuhan dalam aktivitas kredit. Bank yang diteliti menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan risiko sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Bank Indonesia yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pengawasan dan pengendalian dan juga sistem informasi manajemen risiko. Bank yang diteliti juga memenuhi persyaratan mengenai rasio kewajiban penyediaan modal minimum dan penilaian tingkat kesehatan Bank. Persyaratan-persyaratan tersebut menunjukkan bahwa risiko hukum terkait dengan risiko kredit. Sehubungan dengan pengelolaan risiko dari produk kredit, risiko reputasi terkait dengan risiko hukum, sedangkan risiko kepatuhan terkait dengan risiko hukum karena ketidapatuhan adalah salah satu faktor penyebab risiko hukum.

---

ABSTRACTLegal risk is one of the risks that should be managed by the Bank. It is important to manage legal risk in credit activity since legal risk management is able to prevent the occurrence of credit risk, reputation risk and compliance risk. The purpose of this research is to understand how the Bank implement the legal risk management in credit activity as well as to figure out the connection between legal risk and credit risk, reputation risk and compliance risk in the credit activity. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview as well as by studying the literature and related regulations. The result of this research concludes that legal risk management has been implemented by the researched Bank and there are some connections between legal risk and credit risk, reputation risk and compliance risk in credit activity. The researched Bank implements the principles of risk management as required by Bank Indonesia Regulation i.e. the active supervision of Board of Commissioner and Board of Directors, the sufficiency of policy, procedure and limit discretionary, the process of identification, measurement, monitoring and controlling and also risk management information system. The researched Bank also complies with the Bank Indonesia requirement on the mandatory of capital adequacy ratio and the valuation of soundness of the Bank. Those requirements show that legal risk is related to the credit risk. In regards to the risk management of credit product, reputation risk is related to legal risk, while compliance risk is related to legal risk since non-compliance is one of the cause factors of legal risk."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai beberapa alternative penyelesaian dalamhal terjadi kredit sindikasi yang macet. Dengan berkembangnya kegiatan ekonomi yang pesat, bersamaan dengan munculnya industry-industri bermodal besar, bank tidak selalu mampu memberikan kredit secara bilateral, karena selain tunduk pada ketentuan BMPK, bank pun harus memenuhi prinsip kehati-hatian bank, salah satunya dengan penyebaran risiko. Dalam hal ini diperlukan kredit sindikasi, mengingat bahwa semakin besar pembiayaan yang dilakukan bank, semakin besar pula resiko yang harus dipikul. Kredit sindikasi menyediakan jalan keluar bagi bank-bank yang ingin membiayai proyek-proyek modal besar, namun terbentur dengan BMPK dan tingkat risiko yang mengikuti. Melalui kredit sindikasi, bank dapat mengambil langkah untuk memitigasi resiko, baik resiko hukum maupun resiko ekonomi. Namun, selayaknya dalam bisnis, resiko merupakan hal yang tidak mungkin dihindari. Dalam hal ini, terdapat resiko gagal bayar bahwa debitur akan mengalami kolektibilitas 5, atau macet. Apabila hal ini terjadi, maka sindikasi kredit sebagai kreditur memiliki beberapa alternative yang dapat digunakan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari debitur, di antaranya adalah melalui litigasi kepailitan, likuidasi agunan, atau restrukturisasi hutang.

---

ABSTRACTThis mini-thesis discussed several alternatives that Banks, as creditor, can use when dealing with a default syndicated credit. With the rapid expansion and growth of economic activity, along with the birth of high-capital industries, the ability and capacity the bank has as credit lender are now restricted by the existence of current legal lending limit regulation, and not to mention the precautionary principle that the bank has to obey, such as risk-allocation principle, that banks are not allowed to put all their capitals in one basket. Syndicated credit provides a way that allows bank to participate in such high-capital industries as a lender, by which the bank can take steps or preventive acts to mitigate the risk that may follow during the credit period. Before participating as a lender, the bank must take precaution acts to ensure the repayment of the borrower’s debt, that is by taking sufficient collateral and doing feasibility study of the borrower ability. However, in business, risk is inevitable. Payment default, when the borrower fails to fulfill their debt, happens. In this case, banks as credit syndication, have several choices on how to deal with this default syndicated credit, such as bankruptcy, collateral liquidation, or debt restructuring."

"Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pemberian pinjaman modal kerja di BUMN berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 dan bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan bagi pihak BUMN jika terjadi wanprestasi. Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah normatif empiris, dengan metode yang digunakan yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam pengaturannya pada Permen BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil tidak diatur mengenai adanya jaminan, namun pada praktiknya pihak BUMN meminta jaminan sebagai salah satu syarat pada perjanjian pinjaman modal kerja. Dengan tidak diaturnya jaminan dalam Permen BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007 maka jika terjadi wanprestasi maka jaminan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak dapat dilaksanakan eksekusi terhadap jaminan. Pengalihan resiko jika terjadi wanprestasi sangatlah lemah pada perjanjian pinjaman modal kerja, selain itu perlindungan hukum bagi pihak BUMN dilakukan melalui pengamanan represif. Adapun kesimpulan dari penelitian adalah dalam hal pengaturan, tidak diatur mengenai jaminan yang menyertai perjanjian, namun pihak BUMN tetap mengambil jaminan sebagai tindakan preventif guna mengamankan pinjaman modal kerja yang diberikan bagi mitra binaan meskipun jaminan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dieksekusi. Adapun rekomendasi yang diberikan adalah jaminan perlu diatur secara tegas dalam Permen BUMN Nomor: PER-05/BUMN/2007.

---

The purpose of the study is to determine how the regulate and the conduct of lending working capital in state-owned enterprises based on ministerial stateowned enterprises regulation number: PER-05/MBU/2007 and how the legal protection to state-owned enterprises if there is any event of default. The type of legal research that used is empirical normative, with method that used is reviewing legislation related to the issue and to the fact that occur in the field. In regulate on ministerial state-owned enterprises regulation number: PER-05/MBU/2007 about Partnership Program between state-owned enterprises with small enterprises not set about the guarantee, but in practice, guarantee is need as a condition for the capital loan agreement. With no guarantee arrange in ministerial state-owned enterprises regulation number: PER-05/MBU/2007, if there is any event of default happen then the guarantee do not have the force of law that can not be carry out executions of guarantees. The risk transfer in the event of default is very low in the capital loan agreement, the legal protection to state-owned enterprises with represif secure. For the conclusion of the study is in terms of setting, no set of guarantee agreement, but the state-owned enterprises still take guarantee as preventif act to secure the capital loan which given to small enterprises, despite of the guarantee have no legal force and can not be executed. For the recommendations, the guarantee needs to be regulate on ministerial stateowned enterprises regulation number: PER-05/MBU/2007 clearly and decisively."