Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas wasiat wajibah sebagai pengganti hak kewarisan bagi istri beda agama (non-muslim) menurut hukum Islam. Pokok permasalahannya adalah apakah pemberian wasiat wajibah kepada istri beda agama dibolehkan menurut hukum Islam, dan apakah Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 16 K/AG/2010 telah sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridisnormatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Dapat disimpulkan bahwa istri beda agama tidak boleh menerima wasiat wajibah karena tidak termasuk orang yang wajib diberikan wasiat dengan berdasarkan Q.S. Al-Baqarah [2]: 180 dan 240, dan lebih banyak mudaratnya. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010, ada yang belum sesuai dengan hukum Islam, yaitu memberikan wasiat wajibah kepada istri beda agama, bagian wasiat wajibah tidak dikeluarkan terlebih dahulu dibandingkan bagian warisan, dan menyatakan adanya harta bersama padahal perkawinan beda agama keduanya tidak sah.

---

This thesis discusses the obligatory bequest (wasiat wajibah) as substitute of inheritance rights for wife of different religions (non-Muslims) according to Islamic law. The problems are whether giving of obligatory bequest (wasiat wajibah) to wife of different religions is allowed under Islamic law, and whether the Supreme Court Decision No.: 16 K/AG/2010 in accordance with Islamic law. This research is a juridicial-normative by using descriptive-analytical method. It can be concluded that the wife of different religions can not accept obligatory bequest (wasiat wajibah) because she is not included in the group of people that must be given a testament according to Q.S. Al-Baqarah [2]: 180 and 240, and more harm. The Supreme Court of R.I. Decision No. 16 K/AG/2010, there are matter that is not in accordance with Islamic law, that is gives the obligatory bequest (wasiat wajibah) to wife of different religions, obligatory bequest (wasiat wajibah) has not been given first, and declare the joint property of parties whereas the interfaith marriage are invalid."

"Dalam hukum waris Islam orang tua dan anak adalah ahli waris yang utama karena hubungan dekat berdasarkan pertalian darah. Istri termasuk kedalam ahli waris yang diutamakan pula berdasarkan hubungan perkawinan. Perbedaan agama antara suami dan istri mengakibatkan putusnya hubungan kewarisan diantara keduanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan salah satunya adalah ahli waris harus beragama Islam. Perlindungan hak istri yang berbeda agama terhadap harta peninggalan suami dapat diberikan melalui wasiat wajibah. Sedangkan wasiat wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimanakah hak istri terhadap harta peninggalan suami yang berbeda agama, serta bagaimanakah istri dapat memperoleh wasiat dari almarhum suami dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/AG/2010. Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan dan analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan janda atau duda adalah termasuk kedalam ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan. Akan tetapi dalam perkawinan beda agama, janda atau duda tidak berkedudukan sebagai ahli waris. Wasiat wajibah yang diberikan hakim merupakan jalan keluar bagi keluarga yang tidak mendapatkan warisan karena terhalang baik karena perbedaan agama, terhijab atau karena tidak berkedudukan sebagai ahli waris.

---

In Islamic law, the parents and children are the main heirs; based on the close relationship tied by blood line. Meanwhile, Wife also belongs to the preferred heir based on marital relationships. Religious differences between husband and wife resulted in the breakup of inheritance between them as provided in Article 171 c of Compilation of Islamic Law, which requires one of the heirs must be Moslem. Protecting the right of the wife who has different religions over her husband's legacy can be provided through Redeemable Testament.

Whilst in Article 209 of the Compilation of Islamic law, Redeemable Testament would be granted to adopted children and adoptive parents. Therefore, the author wanted to know how the claim works for the wife over the husband's inheritance if she has religions difference, as well as how a wife can obtain a testament of the deceased husband in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 16 K/AG/2010.

The form applied in this research is normative legal with the research typology of descriptive analytical. The data used is secondary data; data collection technique applied is literature study and data analysis with a qualitative approach.

The research found a widow or widower is included into the heir line by the marriage relationship. However, in interfaith marriage, the widow or widower cannot be in the position of an heir. Redeemable Testament is given by the judge as a solution for families who do not get a settled legacy because as it was blocked by differences in religion, impeded, or because it is initially does not be in position as an heir."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia, dan bagaimana wasiat wajibah, sebagai produk ijtihadiah pare ahli hukum kewarisan Islam, menjadi aspek pembaharu dalam hukum kewarisan Islam Indonesia. Penulisan hukum ini bersifat deskriptif dengan berusaha memberikan gambaran mengenai arti pembaharuan, yang dalarn term Islam, setidaknya dikenal dengan tiga istilah, yakni tajdid (pemumian), taghyir (perubahan) dan ishlah (perbaikan). Pembaharuan dalam pengertian tajdid misalnya diungkapkan sebagai pemumian dengan kembali kepada ajaran asli Islam seperti termaktub dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Pembaharuan dalam arti taghyir digambarkan sebagai usaha pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum kehidupan dan hukum Allah dalam diri pribadi, masyarakat dan negara. Sedangkan perubahan dalam arti ishlah merupakan usaha perbaikan yang dilakukan terhadap sektor-sektor yang sudah rusak dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara, khususnya dalam bidang hukum. Dalam menakar sejauh mana perubahan yang terjadi di sekitar hukum kewarisan Islam Indonesia, digunakan ciri-ciri pembaharuan hukum Islam yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman dan corak pembaharuan yang diintroduksi oleh Noul J. Coulson. Matra lain yang menjadi fokus pembahasan dan penulisan ini adalah wasiat wajibah. Sebagai aspek pembaharuan yang fenomenal, wasiat wajibah memperkaya khazanah pemikiran di bidang hukum kewarisan. Konsep ini muncul sebagai kelanjutan diskursus dan perdebatan pars ahli hukum kewarisan Islam sekitar ayat menyangkut wasiat dan ayat mengenai mirats. Dalam hukum kewarisan Islam Indonesia, wasiat wajibah yang diputuskan oleh Mahkamah Agung merupakan 'tanda' dari pembaharuan hukum kewarisan Islam yang memasuki tahap ketiga setelah plaatsvervulling (ahli warts pengganti) yang diintroduksi oleh Hazairin, guru besar hukum Adat yang ahli di bidang hukum Islam dari Universitas Indonesia. Kemudian wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat sebagaimana diakomodasi oleh Kompilasi Hukum Islam. Putusan Mahkakah Agung Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, yang memberikan hak wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim yang diangkat dalam penulisan ini, menempatkan Mahkamah Agung tidak saja sebagai judge made law, melainkan juga memposisikan Hakim Agung yang memutuskan kedua perkara tersebut sebagai 'pembaharu' terhadap hukum kewarisan Islam Indonesia. Selain para. praktisi hukum kewarisan Islam di Peradilan Agama berpandangan bahwa hal demikian tidak lazim, di negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim pun seperti Mesir, Tunisia, Maroko, Pakistan wasiat wajibah tidak diterapkan pada kasus ahli waris non muslim. Dalam penulisan ini dianalisis pula putusan Pengadilan Agama Jakarta dan putusan Pengadilan Yogyakarta yang memutuskan tidak memberi hak wasiat wajibah bagi ahli waris non mlislim. Jika putusan Pengadilan Agama Jakarta mendasarkan pertimbangan hukumnya pads Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, putusan Pengadilan Agama Yogyakarta thefidasarkan pertimbangannya selain pada Pasal 171 huruf c juga pada Hadits Nabi SAW yang tertulis dalam kitab Kifayat al Akhyar Juz II halaman 18."

"Tesis ini menganalisis Putusan Hakim yang memberikan wasiat wajibah kepada keturunan Pewaris yang berbeda agama, yaitu Putusan Mahkmah Agung RI Nomor 218K/Ag/2016. Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya fenomena kewarisan berbeda agama di masyarakat dan munculnya lembaga wasiat wajibah sebagai sarana yang menjawab permasalahan tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat adalah : (1) pembagian waris pada putusan tersebut, khususnya mengenai putusan Hakim yang memberikan wasiat wajibah kepada keturunan Pewaris yang berbeda agama; (2) akibat dengan dikeluarkannya putusan tersebut terhadap harta peninggalan Pewaris; serta (3) peranan Notaris selaku PPAT dalam kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Metode analisa data yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembagian waris pada putusan tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum kewarisan Islam yang berlaku, yakni Al-Quran, Al-Hadis dan Kompilasi Hukum Islam, termasuk putusan Hakim yang memberikan wasiat wajibah kepada keturunan Pewaris yang berbeda agama. Dengan dikeluarkannya Putusan MA tersebut, maka harta peninggalan Pewaris harus dibagi sesuai isi Putusan tersebut dan sekaligus memerintahkan Badan Pertanahan Nasional untuk membatalkan Surat Hak Milik yang telah diterbitkan dengan alasan yang melawan hukum.

---

This thesis analyzes the Judges Decision that gives a wasiat wajibah to descendants Indonesia Number 218K/AG/2016). The background of this research is many phenomena of different religious inheritance in society and the emergence of wasiat wajibah as a means to answer these problems. The issues raised are to analyze: (1) the distribution of inheritance in the Supreme Court Decision mentioned, especially regarding the Judges decision that gives wasiat wajibah to descendants of heirs of different religions; (2) due to the issuance of Supreme Court Decision mentioned; and (3) the role of the Notary Public as a PPAT in the case. The research method used is normative juridical, with descriptive analytical research type. Data analysis method used is qualitative. Based on the research, it can be concluded that the distribution of inheritance in the Supreme Court Decision mentioned, is in accordance with the applicable Islamic inheritance law, namely the Al-Quran, Al-Hadith and Compilation of Islamic Law, including the decision of the Judge giving wasiat wajibah to descendants of heirs of different religions. With the issuance of the Supreme Court Decree, the inheritance must be divided according to the contents of the Decision and at the same time instruct the National Land Agency to cancel the Ownership Certificate that has been issued with grounds against the law."

"Surat wasiat merupakan harapan terakhir atau kehendak khusus yang dibuat oleh orang yang akan meninggal dunia. Dalam pembuatannya, surat wasiat harus tetap memperhatikan sesuai dengan ketentuan mengenai aturan-aturan yang telah ada. Jangan sampai hak-hak yang seharusnya didapatkan ahli waris dapat dikesampingkan begitu saja. Karena pada kenyataannya, di masa sekarang sering ditemukan surat wasiat yang dianggap merugikan ahli waris dan dirasa tidak cukup adil untuk kesejahteraan bersama. Penelitian ini membahas mengenai keabsahan surat wasiat dalam kasus posisi dan analisis terhadap putusan hukum hakim. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder, yang dalam hal ini dalam bentuk Putusan Pengadilan dan Peraturan Undang- Undang yang terkait. Hasil penelitian setelah melihat pada sebab-sebab pertimbangan mengapa anak laki-laki mendapatkan bagian lebih besar daripada anak perempuan, hal ini merupakan ketentuan yang besifat adil. Anak laki-laki bukan hanya sekedar mendapatkan bagian yang lebih besar daripada anak perempuan saja, namun juga tanggung jawab yang dimiliki oleh anak laki-laki juga lebih besar daripada anak perempuan. Hukum Islam menjelaskan mengenai pembagian waris sedemikian rupa agar dapat mensejahterakan seluruh umat Islam.

---

A will is a last wish or a special will made by a person who will die. In making the will, the will must continue to pay attention in accordance with the provisions regarding the existing rules. Do not let the rights that should be obtained by the heirs can be put aside. Because in reality, nowadays it is often found that wills are considered detrimental to the heirs and are deemed not fair enough for the common welfare. This study discusses the validity of the will in the case of position and analysis of the judge's legal decision. The method used in this research is normative juridical which is carried out by examining library materials or secondary materials, which in this case are in the form of Court Decisions and related Laws and Regulations. The results of the study after looking at the reasons why boys get a bigger share than girls, this is a fair provision. Boys not only get a bigger share than girls, but also the responsibilities that boys have are also bigger than girls. Islamic law explains the division of inheritance in such a way as to prosper all Muslims."

"Penyelesaian sengketa waris atas harta yang telah dihibahkan oleh orang tua kepada anak seharusnya menggunakan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan. Hal ini disebabkan karena dalam kenyataannya orang tua tidak menyamaratakan bagian hibah kepada anak-anaknya sehingga hibah tersebut melanggar bagian yang menjadi hak ahli waris. Akibatnya menimbulkan ketidakadilan bagi anak yang tidak menerima hibah atau menerima bagian hibah yang tidak semestinya. Kasus semacam itu ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0619/Pdt.G/2019/PA.Ngj yang kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 PK/Ag/2022. Penelitian hukum ini dimaksudkan untuk menganalisis pembagian harta warisan dengan adanya hibah menurut Hukum Kewarisan Islam dan akibat hukum pemberian hibah dari ayah kepada anak kandung yang melanggar hak bagian ahli waris. Bentuk penelitian hukum ini adalah doktrinal yang mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum melalui studi dokumen. Selain itu dilakukan pula wawancara terhadap narasumber yang memiliki kompetensi terkait hibah orang tua kepada anak. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data yang dikumpulkan. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa pembagian harta warisan dengan adanya hibah menurut Hukum Kewarisan Islam dalam kasus ini melanggar bagian yang menjadi hak ahli waris sebagaimana diatur dalam Q.S. an-Nisa (4): 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam tentang bagian 2 (dua) orang anak perempuan. Hibah dalam kasus ini juga melanggar batasan hibah sebesar 1/3 (sepertiga) bagian sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selain juga diberikan dengan bagian yang tidak sama kepada kedua anak perempuan. Adapun terkait akibat hukum pemberian hibah dari ayah kepada anak kandung yang melanggar hak bagian ahli waris adalah hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sedangkan akibat hukum terhadap peralihan hak atas tanah yang telah didaftarkan adalah bahwa sertipikat tersebut seharusnya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga selanjutnya dapat dimintakan permohonan pembatalan sertipikat kepada kantor pertanahan.

---

The settlement of inheritance disputes over property that has been granted by parents to children should use Article 211 of the Compilation of Islamic Law as a basis for consideration. This is because in reality parents do not equalize the share of grants to their children so that the grant violates the part that is the right of the heir. The result is injustice for children who do not receive grants or receive an improper share of grants. Such a case was found in the Nganjuk Religious Court Decision Number 0619/Pdt.G/2019/PA.Ngj which was later overturned by the Supreme Court Decision Number 103 PK/Ag/2022. This legal research is intended to analyze the distribution of inheritance with the existence of grants according to Islamic Inheritance Law and the legal consequences of granting grants from father to biological children who violate the rights of heirs. This form of legal research is doctrinal which collects secondary data in the form of legal materials through document studies. In addition, interviews are also conducted with resource person who have competence related to parental grants to children. Furthermore, a qualitative analysis of the data collected is carried out. From the results of the analysis, it can be explained that the distribution of inheritance with the existence of grants according to Islamic Inheritance Law in this case violates the part that is the right of the heirs as stipulated in Q.S. an-Nisa (4): 11 and Article 176 of the Compilation of Islamic Law regarding the share of 2 (two) daughters. The grant in this case also violates the grant limitation of 1/3 (one-third) of the share as stipulated in Article 210 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law, as well as being given with unequal shares to the two daughters. As for the legal consequences of granting grants from father to biological children who violate the rights of the heirs, the grant can be calculated as inheritance. Meanwhile, the legal effect on the transfer of registered land rights is that the certificate should be declared to have no legal force so that a request for cancellation of the certificate can then be made to the land office."

"Penelitian ini membahas mengenai adanya kekeliruan penerapan hukum hibah wasiat dalam putusan pengadilan. Hal ini mengakibatkan perbedaan pandangan diantara majelis hakim di berbagai tingkat pengadilan mengenai keabsahan akta wasiat. Pewaris dalam kasus ini menghibahwasiatkan harta kekayaannya dalam akta wasiat dengan memberikan sertipikat hak milik objek wasiat kepada penerima hibah wasiat. Sebelum meninggal dunia pewaris menjual objek wasiat kepada pihak lain yang dituangkan dalam akta jual beli menggunakan sertipikat pengganti yang telah diterbitkan. Penerima hibah wasiat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian jual beli atas dasar pewaris tidak cakap melakukan perbuatan hukum serta pewaris tidak berhak lagi atas objek wasiat sejak ditandatanganinya akta wasiat. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah mengenai perbandingan penerapan hukum hibah wasiat oleh institusi pengadilan dan akibat hukum jual beli terhadap akta wasiat. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil analisis penelitian ini adalah majelis hakim Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali membatalkan putusan judex facti yang mengesahkan akta wasiat. Peralihan hak melalui jual beli atas objek hibah wasiat merupakan bentuk pencabutan wasiat secara diam-diam yang mengakibatkan akta wasiat menjadi tidak berlaku lagi bagi penerima hibah wasiat sebagaimana diatur Pasal 996 KUHPerdata. Pencabutan akta wasiat melalui jual beli yang dilakukan pewaris dalam keadaan sakit tidak dapat disimpulkan sebagai perjanjian yang cacat hukum. Dengan dibatalkannya akta wasiat, maka akta jual beli berlaku mengikat secara hukum. Saran dari penelitian ini perlunya perbaikan dalam institusi pengadilan dalam memutus perkara tidak hanya secara gramatikal, tetapi memahami maksud dari undang-undang dan pendapat para ahli.

---

This research discusses the application of the law of wills in court decisions. This resulted in different views among the panel of judges at various levels of the court regarding the validity of the testament. The testator in this case bequest his assets in the testament by giving a certificate of ownership of inheritance object of the will to the legatee of the testament. Prior to death, the testator sells the bequest grant object to another party as stated in the deed of sale and purchase using a substitute certificate that has been issued. The legatee of the testament files a lawsuit for the cancellation of the sale and purchase agreement on the basis that the testator is not capable of carrying out legal actions and the testator is no longer entitled to the object of the will since the signing of the testament. The problems raised in this research are the comparison of the legal application of law of wills by court institutions and the legal consequences of the sale and purchase agreement against the testament. To answer these problems, a normative juridical research method is used, with an explanatory research typology. The results of the analysis of this reseacrh are that the panel of judges of the Supreme Court canceled the judex facti decision that ratified the testament. The transfer of rights through the sale and purchase of the object of a testament is a form of revocation of a testament that results in a testament is no longer valid for the legatee as stipulated in Article 996 of the Civil Code. The revocation of a testament through a sale and purchase carried out by the testator in a sick condition cannot be concluded as a legally flawed agreement. With the cancellation of the testament, the sale and purchase deed is legally binding. The suggestions from this research is that the need for improvements in court institutions in deciding cases not only grammatically, but also understanding the intent of the law and the opinions of experts to provide legal certainty."

"Dalam Hukum Islam wasiat dibawah tangan harus memenuhi syarat dan rukun wasiat, sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wasiat dibawah tangan selain wasiat kodisil harus dilakukan penyimpanan kepada Notaris, namun terdapat perbedaan pada praktiknya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt/2018 yang memberi keabsahan atas wasiat dibawah tangan tanpa disaksikan oleh dua orang saksi dan tidak dilakukan penyimpanan kepada Notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan wasiat dibawah tangan sebagai dasar pembagian harta kepada anak angkat dan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris yang didasarkan atas wasiat dibawah tangan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt/2018 yang masing-masing dianalisis menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yang mencakup penelitian perbandingan hukum dengan tipologi eksplanatoris dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah menurut hukum Islam, wasiat dibawah tangan sebagai dasar pembagian harta kepada anak angkat sebagaimana dalam Putusan tersebut diatas adalah sah, namun harus disesuaikan dengan batas maksimum yang dapat diterima yaitu sepertiga bagian dari harta peninggalan. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tidak sah karena perkara dalam Putusan tersebut diatas tidak dilakukan penyimpanan kepada Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 932 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian menurut Hukum Islam anak angkat tidak dapat tampil sebagai ahli waris namun berhak mendapatkan wasiat wajibah. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dilengkapi Staatsblad nomor 129 tahun 1917 bahwa anak angkat dapat menjadi ahli waris.

---

Unwritten will is a testament made in front of a notary. According to Islamic law, an Indonesian unwritten will must be carried out by fulfilling the requirements of a will, while according to the civil code, an unwritten will must be saved by a notary. However, there are differences in practice as in the Decision of the Supreme Court Number 1318 K/Pdt/2018 which give the validity of an unwritten will without being witnessed by two person and not saved by a notary. The purpose of this research is to analyze the validity of the unwritten will as a basis for distribution of assets to the adopted child and the position of adopted child as a heir based on the unwritten will, both of them is analyzed according to Islamic law and Indonesian civil code in the decision of the supreme court number 1318 K/Pdt/2018. This research use a normative juridical research which includes comparative law research with an explanatory typology and use secondary data. The results of this research are according to Islamic law, the unwritten will as the basis for distribution of assets to adopted child is valid but must be adjusted to the maximum acceptable limit, which is one third of the inheritance. Meanwhile, according to the Civil Code, it is invalid because the case in the Decision above is not saved by notary as regulated in Article 932 of the Civil Code. Then according to Islamic law, adopted child cannot appear as a heir but entitled to a mandatory will. Meanwhile according to the civil code which is equipped with staatsblad number 129 of 1917 that adopted child can appear as a heir."

"Penelitian ini membahas mengenai perbandingan dua putusan yaitu Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1377/Pdt.G/2019/Pa.Pwr dan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1884/Pdt.G/2018/Pa.Klt terkait pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim atas harta yang ditinggalkan pewaris. Majelis hakim Pengadilan Agama Klaten memberikan pertimbangan dalam putusannya bahwa ahli waris non- muslim dapat diberikan wasit wajibah. hal tersebut berbeda dengan majelis hakim Pengadilan Agama Purworejo yang dalam pertimbangannya tidak memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim. Permasalahan di dalam penelitian ini adalah mengenai dasar dari pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim dan mengenai pertimbangan hukum dari kedua majelis hakim di masing-masing putusan terkait pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis empiris untuk mengidentifikasi dasar pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim di Indonesia yang belum diatur dengan jelas secara hukum tertulis melalui pendekatan studi perbandingan. Hasil analisis penelitian ini adalah bahwa wasiat wajibah dapat diberikan kepada siapa saja dan tidak terkait dengan agama. Terdapat perbedaan pertimbangan, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten memandang bahwa memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim merupakan bentuk pemenuhan unsur keadilan, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purworejo memandang bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak berhak mewarisi harta dari pewaris sehingga tidak patut mendapat wasiat wajibah. Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim harus mempertimbangkan apakah memberikan manfaat atau kemudharatan.

---

This research discusses about the comparison of giving obligatory bequest to the heirs of a non-moeslem over the testators treasures based on the verdict of the religious court of Purworejo number 1377/Rev. G/2019/Pa.Pwr and the verdict of the religious court of Klaten number 1884/Pdt.G/2018/Pa.Klt. The panel of judges in the religious court of Klaten give consideration in its decision that the heirs of a non-moeslem can be given the obligatory bequest. It is different with the panel of judges decision of the Religious Court of Purworejo which does not give obligatory bequest to the heirs of the non-moeslems. The problems in this research is on the basis of giving obligatory bequest to the heirs of a non-moeslem and about legal consideration of both judges in each verdict related to the provision of giving obligatory bequest to the heirs of a non moeslem. To answer these problems, empirical legal research methods used to identify the basis of giving obligatory bequest to the heirs of a non-moeslem in Indonesia that have not been clearly regulated by law, through a comparative study. The results of the analysis of this study are that mandatory testaments can be given to anyone and not related to religion. There are different considerations, the panel of judges in the Religious Court of Klaten considers that giving an obligatory testament to non-Muslim heirs is a form of justice, while the panel of judges in the Religious Court of Purworejo considers that the heirs which religious differences with an heir do not have the right to inherit the property from the heirs so that it is inappropriate get the obligatory bequest. Giving an obligatory bequest to the heirs of a non-moeslem should be consider whether it provides benefits or harm."

"Dalam proses pembuatan akta wasiat umum di hadapan notaris berlaku ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 (UUJN) dan juga ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPer). Dalam kedua peraturan tersebut bisa saja terdapat ketentuan yang berbeda, salah satunya ketentuan syarat saksi dalam sebuah proses pembuatan akta. Dalam KUHPer karyawan notaris dilarang untuk menjadi saksi dalam proses pembuatan akta wasiat, sedangkan dalam UUJN tidak ada larangan tersebut. Pelanggaran terhadap kedua ketentuan tersebut mempunyai akibat yang berbeda. Jadi, harus dipahami ketentuan manakah yang berlaku dalam pembuatan akta wasiat di hadapan notaris. Salah satu kasus yang berkaitan adalah dalam kasus Putusan Mahkamah Agung No. 400K/Pdt/2018 dimana akta wasiat dalam kaus tersebut telah dibatalkan dengan alasan melanggar ketentuan KUHPer. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan saksi dalam proses pembuatan akta wasiat yang dilakukan di hadapan notaris dan bagaimana akibat terhadap pelaksana wasiat atas akta wasiat yang dibatalkan oleh Pengadilan dalam kasus Putusan No. 400K/Pdt/2018. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian berbentuk yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis.Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa saksi akta dalam pembuatan akta wasiat dalam Kasus di atas tidaklah sah karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam KUHPer dan hanya memenuhi syarat dalam UUJN. Padahal KUHPer merupakan lex specialis dari ketentuan dalam UUJN sehingga pelanggaran ketentuan tersebut menyebabkan akta wasiat tersebut menjadi batal. Akibat hukum dari pembatalan tersebut adalah pengangkatan pelaksana wasiat di dalamnya juga menjadi batal sehingga pelaksana wasiat tersebut tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mengurus harta pewaris. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah notaris harus selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya selain UUJN dikarenakan bisa saja terdapat peraturan lain yang berlaku sebagai lex specialis dari ketentuan dalam UUJN.

---

In the process of making a general testament deed in front of a notary public, the provisions in Law No. 2 of 2014 jo. Law No. 30 of 2004 (UUJN) and also provisions in the Civil Code (KUHPer). There might be different provisions in both regulations, one of which is the provision of witness conditions in a process of making a deed. In the Criminal Code, notary employees are prohibited from being witnesses in the process of making a testament, while in the UUJN there is no such prohibition. Breach on both, of the two provisions have different consequences. So, it must be acknowledged which provision apply in making a testament in front of a notary. One of the related cases is in the case of the Supreme Court Decision No. 400K/Pdt/2018 where the testament of the case has been canceled for the reason that it violates the provisions of the KUHPer. Therefore, the questions raised in this study are how the witness's validity in the process of testament making is carried out in front of a notary and how the consequences of the testament executor of the court-canceled testament (refer to the case of Decision No. 400K / Pdt / 2018)This research is conducted using a normative juridical research method with analytical descriptive research type.The conclusion of this study is that the deed's witness in making the deed in the case above is not valid because it does not meet the conditions set out in the Criminal Code and only meets the requirements in the UUJN. Even though the KUHPer is a lex specialis of the provisions in the UUJN so that the violation of these provisions cause the testament to be canceled. The legal effect of the cancellation is that the appointment of the executor in it also becomes null and void so that the executor of the testament does not have the authority to take care of the property of the heir. Suggestions that can be given from this research are notaries must always pay attention to other laws and regulations besides UUJN because there may be other regulations that apply as lex specialis from the provisions in UUJN."