Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang faktor yang mempermudah peluang terjadinya pungutan liar oleh oknum kepolisian unit judi sila satuan reserse kriminal Polres X terhadap pemilik kedai di Kabupaten Y Kecamatan Z. Penelitian dilakukan dengan mencari tahu faktor yang mempermudah peluang polisi melakukan tindakan pungutan liar tersebut. Empat orang yang dijadikan sebagai sebagai informan didalam penelitian ini yang pernah terlibat dan juga menjadi korban didalam pungutan liar dan juga mengetahui tentang aktivitas perjudian dan tindakan pungutan liar. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara kualitatif untuk menjelaskan faktor yang melingkupi tindakan pungutan liar oleh polisi dalam memberantas perjudian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempermudah peluang terjadinya pungutan liar oleh oknum polisi yaitu ddiawali dengan tindakan korupsi polisi yang kemudian berkelanjutan menjadi tindakan pertukaran sosial antara oknum polisi dengan peemilik kedai.

---

This minithesis discusses factors that facilitate illegal payments opportunities by police officer of Sila Gamble Unit Police Criminal Investigation X against shop owner in Simalungun District of Y. This study carried out by finding out the factors that facilitate police officer opportunities to perform their extortion actions. Four people who become as the informant in this study are those who have been involved and also a victim of the extortion and also know about the activities of the gambling and extortion action. The approach used in this study is a qualitative approach to explain the factors that surround the act of extortion by the police officer in sweeping away gambling. In the end, this study found that the factors that facilitate opportunities for extortion by police officers are begins with the act of police corruption then continuing into the actions of social exchange between the police with the shop owner."

"Skripsi ini membahas tentang pengaruh budaya organisasi dan kepemimpinan dan kinerja pada anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Depok. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian mendapatkan hasil bahwa budaya organisasi pada anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Depok cenderung kuat, sedangkan kepemimpinan, dan kinerja cenderung tinggi. Selain itu, penelitian ini mendapati adanya hubungan yang cukup dan positif antara variabel budaya organisasi dengan variabel kinerja, dan ada hubungan yang kuat dan positif antara variabel kepemimpinan dengan kinerja.

---

This research is explaining about the influence of organizational culture and leadership to employee performance in members of Criminal Investigation Unit in Depok local police. The research was designed as a quantitative research. The results of the research are that the organizational culture, leadership, and employee performance in the Criminal Investigation Unit in Depok Local Police are tent to be high. Besides, this research found out that there was a moderate and positive relationship between organizational culture and employee performance, and there was a strong and positive relationship between leadership and employee performance."

"Tesis ini tentang Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan. Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pelaksanaannya dijelaskan dalam Surat Telegram KAPOLRI No. Pol : STR/395/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008. Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polres Metropolitan Jakarta Selatan memiliki kewajiban dalam melaksanakan diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada pelaksanaannya, masih banyak berbagai masalah dalam proses diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum terutama pada anak sebagai pelaku tindak pidana. Adapun permasalahan utama dari penelitian ini adalah Bagaimana implementasi proses diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Satuan Reserse Kriminal Polres Metropolitan Jakarta Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan manajerial yuridis. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data, yaitu dengan melakukan pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara berpedoman, kajian pustaka, pemeriksaan dokumen dan audio. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa Kepolisian Resort Jakarta Selatan pada umumnya telah menjalankan dengan baik program diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Kapolres Metro Jakarta Selatan memiliki program-program dan kebijakan khusus bagi anggotanya dalam pelaksanaan diversi tersebut. Salah satu kebijakannya adalah menekankan kepada anggotanya untuk mengutamakan diversi terhadap pelaku tindak pidana dalam usia anak. Selain itu juga pada penanganan kasus yang melibatkan anak, Polres Metro Jakarta Selatan selalu melakukan kordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kasus tersebut seperti keluarga korban, keluarga pelaku serta organisasi yang eksis terhadap perlindungan dan pendampingan anak. Pada Unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan sebagai ujung tombak pelaksanaan diversi, dalam pengambilan keputusan pemberian diversi pada kasus yang melibatkan anak selalu berkordinasi dengan instansi terkait seperti P2TP2A dan KPAI. Selain itu juga Unit PPA Polres Jakarta Selatan aktif dalam program-program yang dilaksanakan rekan kerjanya dalam rangka peningkatan kemampuan anggotanya dalam menangani kasus anak.

---

This thesis on the Implementation of Child Diversion For Dealing With Crime Laws For Actors In Criminal Investigation Unit South Jakarta Metro Police. Diversion regulated in Law Number 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child and its implementation are described in the Letter No. Telegram Chief National Police. Pol: STR/395/VI/2008 dated June 9, 2008. PPA Unit Criminal Investigation Unit South Jakarta Metropolitan Police have a duty to carry out the diversion in accordance with the legislation. In practice, there are still many problems in the process of diversion for children in conflict with the law, especially in children as criminals. The main problem of this research is How the implementation of diversion in the settlement process criminal child Metropolitan Police Criminal Investigation Unit South Jakarta by Act No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Children. In this study, the authors used qualitative methods with juridical managerial approach. The method used for data collection, namely the observation, participant observation, guided interviews, literature review, examination of documents and audio.

From the research conducted, it was found that the South Jakarta Police Resort in general has been running fine diversion programs for children in conflict with the law as a criminal. South Jakarta Metro Police have a program-specific policies and programs for its members in the implementation of the diversion. One of the policies is stressed to its members to give priority to criminal diversion in the age of the child. In addition, the handling of cases involving children, South Jakarta Metro Police always coordinated with related parties and interest in the case such as the family of the victim, offender families and organizations that exist for the protection and assistance of children. In the PPA Unit South Jakarta Metro Police as spearheading the implementation of diversion, the decision granting diversion in cases involving children always coordinate with relevant agencies such as P2TP2A and KPAI. In addition, the South Jakarta Police Unit PPA active in programs conducted colleagues in order to improve the ability of its members in dealing with cases of child."

"Sistem Teknologi informasi yang semakin maju ditambah dengan keberadaan internet yang kini menjadi sistem komunikasi global, yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat bertemu dan berbicara tentang hampir semua hal. Sayangnya, tidak semua orang menggunakan internet untuk tujuan yang baik. Ada banyak orang yang menggunakan jejaring sosial untuk melakukan aksi kejahatan, seperti kejahatan cyber crime dalam bentuk rekayasa sosial (social engineering). social engineering memungkinkan peretas jahat untuk mendapatkan akses tidak sah ke jaringan organisasi, akun pengguna dan email, database, perangkat pintar, dan elektronik, seperti laptop, webcam pribadi, dan sensor, termasuk konektivitas jaringan yang memungkinkan semua objek ini bertukar data. Peretas ini menggunakan berbagai metode untuk melakukan serangan social engineering. kompleksitas teknis sistem informasi yang digunakan dalam mencari, memeriksa, dan menganalisis data transaksi yang relevan membutuhkan waktu dan keahlian teknis yang memadai dalam pengumpulan bukti yang kuat untuk mendukung Pengungkapan kasus social engineering, yang melibatkan analisis mendalam terhadap data transaksi bank yang terkait dengan serangan tersebut. Proses ini dapat memakan waktu, terutama jika ada banyak transaksi yang perlu ditelusuri dan dianalisis.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Jenis data dikelompokan menjadi dua kategori, primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, terhadap Persoalan yang meliputi upaya yang dilakukan oleh Polri dalam membangun kerjasama dengan sektor perbankan guna meningkatkan pengungkapan kasus social engineering di wilayah hukum Polres Cimahi.Belum adanya kerjasama antara Polri dan perbankan membuat penanganan kasus social engineering yang terjadi di Polres Cimahi menjadi sangat kompleks. sehingga penting bagi Polri melakukan kerjasama tertulis dan mengikat dengan sektor perbankan guna meningkatkan pengungkapan kasus social engineering di wilayah hukum Polres cimahi.

---

The increasingly advanced information technology system coupled with the existence of the internet has now become a global communication system, which allows everyone throughout the world to meet and talk about almost anything. Unfortunately, not everyone uses the internet for good purposes. There are many people who use social networks to commit crimes, such as cyber crimes in the form of social engineering. social engineering allows malicious hackers to gain unauthorized access to organizational networks, user and email accounts, databases, smart devices, and electronics, such as laptops, personal webcams, and sensors, including the network connectivity that allows these objects to exchange data. These hackers use various methods to carry out social engineering attacks. The technical complexity of the information systems used in searching, examining and analyzing relevant transaction data requires sufficient time and technical expertise in gathering strong evidence to support the disclosure of social engineering cases, which involves in-depth analysis of bank transaction data related to the attack. This process can take time, especially if there are many transactions that need to be tracked and analyzed.

This research was conducted using a qualitative approach with descriptive methods. Data types are grouped into two categories, primary and secondary. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews, documentation, on issues which included efforts made by the National Police to build cooperation with the banking sector to increase disclosure of social engineering cases in the jurisdiction of the Cimahi Police.

The lack of cooperation between the National Police and banks has made handling social engineering cases that occurred at the Cimahi Police very complex. So it is important for the National Police to carry out written and binding cooperation with the banking sector to increase disclosure of social engineering cases in the Cimahi Police jurisdiction."

"

 

Reserse Kriminal (Reskrim) merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas penegakan hukum meliputi penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta melakukan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lebih dikenal dengan PPNS.Kapolri menyatakan bahwa banyak keluhan dari masyarakat ihwal kinerja bidang reserse di kepolisian.Polda Bali merupakan salah satu Polda Tipe A, Polresta Denpasar merupakan salah satu polres yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi dari Polres di seluruh wilayah Bali. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan merit systemdalam penempatan jabatan di Satuan Reserse Kriminal Polresta Denpasar serta faktor-faktor yang menghambat. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan dari penempatan jabatan Penyidik Pembantu di Satuan Reserse Kriminal yang dilaksanakan oleh Polresta Denpasar menunjukkan secara umum tidak sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip merit system. Ketidaksesuaian prinsip terjadi yaitu pemilihan kandidat belum mengacu kepada kualifikasi kandidat atau masih kuatnya diskresi pimpinan, tidak adanya tahapan wawancara terhadap kandidat Penyidik Pembantu, Sidang Dewan Pertimbangan Karier yang dilaksanakan oleh Polresta Denpasar tidak melibatkan Kasatfung selaku Pembina Fungsi, dan tidak adanya tahapan Test narkoba ataupun kesehatan.Namun demikian, Polresta Denpasar secara garis besar dalam pelaksanaan penempatan jabatan Penyidik Pembantu sudah mengikuti Peraturan Kapolri. Selain itu, adapun faktor-faktor penghambat diterapkannya merit system secara menyeluruh adalah hambatan administratif, hambatan politik dan budaya, dan hambatan teknis.

 

---

 

Criminal Investigation (Reskrim) is one of the functions possessed by the Republic of Indonesia National Police which carry out law enforcement duties including investigations, investigations and coordination as well as supervising Civil Servant Investigators better known as PPNS. The National Police Chief stated that many complaints from the public regarding the performance of the detective sector in the police. Bali Police is one of the type A Regional Police. Denpasar Police is one of the police stations that has a high crime rate from the Police in all regions of Bali. The purpose of this study was to analyze the implementation of the merit system in the placement of positions in the Denpasar Police Criminal Investigation Unit and the inhibiting factors. Based on the results of the study, the implementation of the placement of the position of Assistant Investigator in the Criminal Investigation Unit conducted by the Denpasar Police Department generally shows that it is not entirely based on the principles of merit system. Principle mismatch occurs, namely the selection of candidates does not refer to the candidate`s qualifications or the leadership`s strong discretion, there is no interview stage for the Candidate Investigator candidate, the Career Advisory Council Session held by the Denpasar Police does not involve Kasatfung as the Functional Advisor, and there are no stages of drug testing or health test. However, Denpasar Police in general in the implementation of the position of Assistant Investigator has followed the Chief of Police Regulation. In addition, as for the inhibiting factors the implementation of merit systems as a whole is administrative barriers, political and cultural barriers, and technical barriers.

 

"

"Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh kompetensi, kepuasan kerja dan stres kerja terhadap kinerja penyidik dan Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Utara. Kinerja penyidik dan penyidik pembantu sangat penting untuk memberikan pelayanan masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban terutama dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan yang berkembang khususnya di wilayah Hukum Polres Jakarta Utara. Sampel penelitian ini diambil secara simple random sampling untuk sebanyak 158 orang penyidik dan penyidik pembantu berada diwilayah Polres Jakarta Utara. Pengumpulan data kepuasan kerja dan stress kerja menggunakan kuesioner dengan skala likert dan untuk kompetensi menggunakan 9 butir tes pengetahuan terkait reserse. Analisis data menggunakan SEM untuk menjawab pertanyan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa masih cukup banyak penyidik dan penyidik pembantu yang belum memiliki sertifikat penyidik (87.1%) dan belum pernah mengikuti pendidikan kejuruan reserse (42%). Analisis SEM menemukan bahwa kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap kinerja penyidik dan penyidik pembantu (r=0.682;p< 0.05). Stres kerja mempunyai korelasi negatip terhadap kinerja penyidik dan penyidik pembantu (r=-0.341;p< 0.05). Selanjutnya kompetensi mempunyai pengaruh yang tidak begitu kuat terhadap kinerja penyidik dan penyidik pembantu (r=0.106;p<005). Stres kerja tidak signifikan dalam mempengaruhi langsung kinerja dan kompetensi tidak signifikan mempengaruhi kepuasan kerja. Dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja sebagai variabel moderator mempunyai pengaruh paling kuat dalam peningkatan kinerja penyidik dan penyidik pembantu. Kepuasaan kerja anggota menjadi unsur penting terhadap peningkatan kompetensi dan mengurangi stres kerja penyidik dan penyidik Pembantu. Secara keseluruhan, kepuasan kerja memberikan pengaruh terhadap peningkatan kinerja penyidik dan penyidik pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Utara.

---

This research was undertaken to investigate the influence of competency, job satisfaction and work stress toward the performance of investigators and assistance investigators of criminal unit at north police district. The performance of investigators and assistance investigators were important to serve the communities in terms of safety and order due to the increasing number of crime at north police district areas. The sample involved 158 investigators and assistance investigators that was selected using simple purposive random sampling technique. The collection of data for job satisfaction and work stress was used questionnaire with likert five scale. While the competency data used 9 items test related to the crime investigation knowledges. Structural Equation Modelling (SEM) was employed to answer the research question and objectives of the study being formulated.

The results indicated that there were many investigators and investigators assistance did not have certificate (87.1%) as the investigators and 42% of those did not have special training for crime investigation. Using SEM analysis found that job satisfaction had the strongest correlation with the performance of investigators and investigators assistance (r=0.682;p<005). Work stress had a negative correlation to the performance (r=0.341;p<005). And competency did not have strong correlation to the investigators and investigator assistance (r=0.106;p<0.05). While, work stress was not significantly influenced the performance, and competency was not significantly the job performance.

It coud be concluded that job satisfaction as the moderator variable has the strongest effect to the improvement of investigators and investigators assistance. Job satisfaction was the important elemen so that by improving the competency dan reducing the works stress will effect the improvement of investigators and investigators assistance at north police district office."

"Pembahasan dalam tesis ini adalah bahwa informasi yang ada pada Subdit Harda Ditresrkimum Polda Metro Jaya memerlukan penyimpanan dan pemeliharaan data secara akurat, baik untuk tindak lanjut penyelesaian tugas maupun untuk menjaga kerahasiaan supaya tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukan:1) Potensi ancaman gangguan keamanan informasi pada Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya berasal dari dalam dan dari luar, dimana yang dari dalam yakni terkait penyimpanan dokumen yang dilakukan oleh para penyidik, sedangkan ancaman yang berasal dari luar adalah upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap suatu kasus yang sedang ditangani oleh Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya;2) Pelaksanaan kegiatan manajemen sekuriti informasi yang dilakukan oleh Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan manajemen sekuriti informasi yang baik;3) Dalam prakteknya pelaksanaan manajemen sekuriti informasi yang dilakukan oleh Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya mempunyai beberapa kendala meliputi aspek SDM, sarana dan prasarana serta sistem dan metode yang dilakukannya, sehingga kegiatan manajemen sekuriti informasi yang dilakukan menjadi tidak maksimal;4) Kondisi ideal pelaksanaan manajemen sekuriti informasi yang dilakukan oleh Subdit Harda Ditreksrimum Polda Metro Jaya berdasarakan komponen yang terdapat dalam ISO 27702 adalah meliputi dua belas bagian utama identifikasi sasaran hasil dari tiap kendali relatif untuk diterapkan.Implikasi dari kajian tesis ini adalah:(a) Perlu dilakukan berbagai upaya penanggulangan potensi ancaman terjadinya gangguan keamanan informasi;(b) Perlu dibuatkan suatu Peraturan dari pihak pimpinan yang mengikat untuk dilaksanakan oleh semua penyidik dan PNS yang bekerja di Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya;(c) Para penyidik perlu diikutsertakan dalam program pendidikan dan latihan maupun kejuruan dibidang teknologi informasi; dan (d) Perlu dibuatkan ruangan khusus yang dipergunakan untuk penyimpanan dokumen maupun berkas-berkas hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh para penyidik Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya;(e) Perlu dilakukan pengklasifikasian informasi, menjadi informasi sangat rahasia, informasi rahasia, informasi terbatas/konfidensial, informasi biasa, guna menghindari terjadinya kebocoran informasi.

---

This thesis discussed about the information at Subdit Harda Ditresrkimum Polda Metro Jaya that require storage and accurate maintenance, either for task completion or in order to maintain confidentiality. This research used descriptive qualitative metode. Data collection is conducted through observation, interview and documentation.

The research shows:

1) There are two potential threats for security of information at Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya, first is internal threat that came from the investigator?s document handling methode and second is external threat that came from other parties whom concern for the case being handled by Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya;

2) The implementation for security management of information that is done by Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya has not been reflecting a good security management of information yet;

3) The implementation for security management of information that is done by Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya has some constraints that is : human resources, infrastructure, systems and methods;

4) Ideal implementation for security management of information that is done by Subdit Harda Ditreksrimum Polda Metro Jaya based on twelve main target identification results in ISO 27702.

Implication of this thesis discussion are:

(a) Reduce the potential threats for information security;

(b) Regulation is need to rules all investigators and civil servants that work in Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya; (c) The investigator should be having an educational programs and vocational training about information technology; and

(d) It should be a special room that is used for storage of documents and files that have been collected while investigation prosessed;

(e) Classification of information is necessary, which is : extremely confidential information, confidential information, limited information/confidential and regular information."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor KAP FA atas akun piutang tin milik entitas unit PT HIJAU Tbk. Proses pelaksanaan audit atas akun piutang ini meliputi prosedur reviu analitis, penghitungan gkat materialitas dan pengumpulan bukti audit rasio turnover berupa konfirmasi piutang, pemilihan sampel dan pihak ketiga . Proses pelaksanaan audit oleh KAP FA ini telah sesuai dengan kerangka teori dalam pengauditan serta standar audit yang berlaku dalam ISA.

---

This internship report aims to evaluate the audit proc ess performed by the auditor of KAP FA on the account receivables of PT HIJAU Tbk.’s unit entities. The audit procedure performed includes the analytical review, calculation of mate riality and account receivable’s turnover ratio, sampling procedure, and audit evidence collection of third party’s confirmation. The audit process performed by KAP FA was carried out in accordance with relevant theoretical frameworks and audit standards a s mentioned in the ISA."

"Anak sebagai generasi muda memiliki peran strategis yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan dan disadari oleh masyarakat internasional dengan munculnya konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Bertitik tolak dari masalah kepentingan anak maka berkembang konsep keadilan restoratif dan konsep diversi yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak. Konsep diversi merupakan alternatif penanganan anak yang berhadapan dengan hukum agar anak tidak masuk kedalam proses peradilan sehingga akan menimbulkan stigma buruk terhadap anak. Berkenaan dengan penyidik kepolisian dalam menerapkan konsep diversi terhadap anak yang berhuhadapan dengan hukum dapat dikaji permasalahan mengenai bagaimana penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh jaksa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang SPPA serta faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi penyidik dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menerapkan diversi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan informan, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

---

Children as young generation has strategic role that guarantees the sustainability of the existence of the nation in the future and knows exist by the international community with the appearance of a convention which is emphasizing the position of a child as hukan beings who should get the protection of their rights. Dotted refuse from a problem child interest and developed the concept of restorative justice and diversion is an alternative concept of handling children in conflict with the law so that children does not go through the judicial process that will cause a bad stigma to the child. With regard to the role of the police investigation in applyiong the concept of diversion against children conflict with the law can be assessed on how the application of diversion concept conducted by a police investigation against children in conflict with the law in Indonesia and the application of diversion concept is carried out by a police investigation against children in conflict with the law matters by applying diversion. This research using research judicial normative supported by field research conducted by way of doing an interview with an informer, analysis of data used is data qualitative analysis by the method of primary and secondary."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana kepolisian di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba BARESKRIM POLRI menggunakan kewenangannya dalam melakukan pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi. Kewajiban untuk menerapkan rehabilitasi kepada para penyalahguna narkotika bersumber dari Pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Pada tahun 2014, 7 lembaga negara telah mengeluarkan peraturan bersama yang mengatur tentang penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Peraturan bersama tahun 2014 membawa perubahan yang cukup besar bagi penerapan rehabilitasi, termasuk peran kepolisian sebagai penyidik. Peran kepolisian dalam menerapkan rehabilitasi, bagaimana cara menerapkan rehabilitasi, serta dampak rehabilitasi yang diterapkan menjadi pembahasan utama dalam tesis ini.

---

This thesis discussess how the police in Directorate of Narcotic Crime of BARESKRIM POLRI on using its authority to punish drug abusers to implement the treatment. Obligation of treatment implementation comes from article 54 of Narcotic Act. In 2014, 7 agents of state have released the joint regulation about the implementation of treatment fo drug abusers. Those regulation bring the big change for treatment implementation, including the role of police as an investigator. The role of police on implement the treatment, the way of those implementation, and the impact of those implementation are the main discussion of these thesis."