Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Penelitian ini membahas mengenai potensi ekstensifikasi bea meterai atasdokumen elektronik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatankualitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknikpengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Data tersebutdianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitianmenunjukan bahwa terdapat potensi ekstensifikasi objek bea meterai yang dapatdikembangkan dengan melakukan amandemenUndang-Undang Nomor 13 Tahun1985 tentang Bea Meterai. Bea meterai dapat dikenakan atas dokumen elektronik,tetapi perlu melihat batasannya, yaitu kemampuan objek tersebut dapat diawasipemerintah.;This research discusses the potential of stamp duty extensification over electronicdocuments. The research was conducted by a qualitative approach and crosssectionalresearch with data collection techniques as literature study andinterview. The data is analyzed by qualitative data analysis techniques. Researchoutput shows that there is potention which can be developed by doing amendmentat Law Number 13 Year 1985 on Stamp Duty. Stamp duty can be collected forelectronic document, but is limited for the object itself which can be controlled bythe government.;This research discusses the potential of stamp duty extensification over electronicdocuments. The research was conducted by a qualitative approach and crosssectionalresearch with data collection techniques as literature study andinterview. The data is analyzed by qualitative data analysis techniques. Researchoutput shows that there is potention which can be developed by doing amendmentat Law Number 13 Year 1985 on Stamp Duty. Stamp duty can be collected forelectronic document, but is limited for the object itself which can be controlled bythe government., This research discusses the potential of stamp duty extensification over electronicdocuments. The research was conducted by a qualitative approach and crosssectionalresearch with data collection techniques as literature study andinterview. The data is analyzed by qualitative data analysis techniques. Researchoutput shows that there is potention which can be developed by doing amendmentat Law Number 13 Year 1985 on Stamp Duty. Stamp duty can be collected forelectronic document, but is limited for the object itself which can be controlled bythe government.]"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas bagaimana kaedh hukum terkait dengan penerapan bea meterai dokumen elektronik. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, bertujuan membandingkan bagaimana penerapan bea meterai menurut Undang-undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai terkait dengan Undang-undng No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peraturan bea meterai di Indonesia belum mengatur tentang pungutan meterai terhadap dokumen elektronik, namun hanya mengatur tentang pembubuhan tanda meterai lunas dengan menggunakan teknologi/sistem elektronik, sehingga disarankan bahwa diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang pemungutan bea metrai terhadap dokumen elektronik agar mendapatk kepastian hukum mengenai apakah bea meterai akan diterapkan terhadap dokumen elektronik ataukah dokumen elektronik akan dibebaskan dari pengenaan bea meterai."

"Kebijakan Bea Meterai atas dokumen elektronik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sampai dengan saat ini belum juga dilaksanakan secara masif oleh pemerintah. Disebabkan karena pemerintah masih mempersiapkan segala pengaturan untuk pelaksanakan pengenaan bea meterai atas dokumen elektronik. Dalam penelitian ini membahas mengenai analisis kebijakan bea meterai atas dokumen elektronik di Indonesia dan alternatif kebijakan bea meterai atas dokumen elektronik dengan studi komparasi negara Inggris, Singapura, dan India. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma penelitian post positivist dengan teknik analisis data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemungutan bea meterai di Indonesia dilatar-belakangi oleh adanya digitalisasi dan potensi penerimaan, dengan tujuan memberikan kesetaraan terhadap dokumen cetak dan dokumen elektronik, meningkatkan penerimaan negara, dan memberikan kemudahan administrasi. Konflik yang terdapat dalam kebijakan Bea Meterai atas dokumen elektronik yaitu konflik terhadap penetapan tarif Bea Meterai, objek Bea Meterai, dan pengawasan. Dengan studi komparasi pada negara Inggris, Singapura, dan India terkait dengan alternatif kebijakan bea meterai atas dokumen elektronik, diperlukan kepastian atas dokumen elektronik yang menjadi objek bea meterai, fasilitas pengembalian dana, pengawasan yang lebih terhadap penjualan meterai elektronik dan pemungutan bea meterai, serta penambahan pilihan pembatalan dokumen pada portal e-meterai.co.id bagi Wajib Pajak yang salah dalam mengunggah dokumen.

---

The Stamp Duty policy on electronic documents contained in Stamp Duty Act Number 10 of 2020 has not yet been massively implemented by the government. This is because the government is still preparing all the arrangements for the imposition of stamp duty on electronic documents.. This study discusses the analysis of the stamp duty policy on electronic documents in Indonesia and the alternative to the stamp duty policy on electronic documents with a comparative study of the UK, Singapore, and India. The research was conducted using a post positivist research paradigm with qualitative data analysis techniques. Data collection was carried out by literature study and interviews. The results showed that stamp duty in Indonesia was motivated by the existence of digitalization and the potential for revenue, with the aim of providing offers for printed and electronic documents, increasing state revenues, and providing administrative convenience. Conflicts contained in the Stamp Duty policy on electronic documents are conflicts over the setting of Stamp Duty rates, Stamp Duty objects, and supervision. With comparative studies in the UK, Singapore, and India related to alternative stamp duty policies on electronic documents, it is necessary to ensure certainty over electronic documents that are the object of the stamp duty, funding facilities, more supervision on electronic seals and collection of stamp sales, as well as the addition of test document options on e-meterai.co.id portal for Taxpayers who are wrong in uploading documents."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah sistemkonvensional menjadi sistem berbasiskan teknologi. Perkembangan tersebut berimbas kepada banyak profesi, salah satunya adalah Notaris. Kebutuhan masyarakat akan salinan akta dalam bentuk elektronik seperti untuk penggunaannya pada lelang e-tender atau untuk memudahkan pemberian informasi kepada pihak ketiga tidak dapat dihindari. Sampai hari ini belum ada regulasi mengenai salinan akta dalam bentuk elektronik, namun dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan telah diaturpengalihan dokumen ke dalam bentuk mikrofilm atau media lain serta mengenai legalisasi dan autentikasinya. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat menjadi acuan alih media dan sebuah solusi untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan kenotariatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada data kepustakaan khususnya pada peraturan-peraturan terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menjawab pokok permasalahan

---

ABSTRACTThe development of information and communication technology has changed the conventional system into a system based on technology. The said development is impacted on many professions, one of which is a Notary. The public need of a copy of deed in electronic form to be used in e-tender auction or to facilitate the provision of information to third parties can not be avoided. There is no regulation regarding copy of deed in electronic form to this day, but in the Law No. 8 of 1997 concerning Company Documents and the Law No. 43 of 2009 concerning Archives have arranged the transfer of documents into the form of microfilm or other media as well as the legalization and its authentication. Those regulations can be a reference for changing the media and a solution to improved efficiency and effectiveness in theactivities of notaries. This research was conducted with normative juridical approach that focuses on literature data, especially on the related regulations. The data obtained then were analyzed and used to answer the main issues"

"Keterampilan berpikir kritis perlu dikembangkan oleh perawat dalam melakukan asuhan keperawatan. Studi akan menyampaikan hubungan fungsi manajemen kepala ruangan, kompetensi informatika perawat, implementasi dokumentasi keperawatan berbasis elektronik dengan keterampilan berpikir kritis perawat. Studi cross-sectional dilakukan terhadap 136 perawat dengan menggunakan kuesioner yang sudah dimodifikasi. Keterampilan berpikir kritis perawat memiliki rerata 96,34 (82,34%). Fungsi manajemen kepala ruangan memiliki rerata 106,89 (81,17%), kompetensi informatika perawat memiliki rerata 125,40 (70,41%), dan implementasi dokumentasi keperawatan berbasis elektronik memiliki rerata 63,25 (81,09%). Hasil penelitian didapatkan adanya hubungan fungsi manajemen kepala ruangan, kompetensi informatika perawat, implementasi dokumentasi keperawatan berbasis elektronik dengan keterampilan berpikir kritis perawat (p< 0,001; α: 0,05). Faktor lain yang berhubungan ialah masa kerja dan status kepegawaian. Faktor yang paling berhubungan dengan keterampilan berpikir kritis ialah implementasi dokumentasi keperawatan berbasis elektronik. Kepala ruangan disarankan meningkatkan fungsi pengarahan sehingga kompetensi informatika perawat dan implementasi dokumentasi keperawatan berbasis elektronik dapat berkesinambungan meningkatkan keterampilan berpikir kritis perawat. Bidang keperawatan disarankan untuk memberikan motivasi, melakukan monitoring dan evaluasi kepada kepala ruangan dalam upaya peningkatan kompetensi informatika dan keterampilan berpikir kritis perawat dengan mengoptimalkan dokumentasi keperawatan berbasis elektronik.

---

Critical thinking skills need to be developed by nurses in carrying out nursing care. This study showed the relationship between the management function of head nurse, informatics competence of nurses, the implementation of electronic-based nursing documentation and the critical thinking skills of nurses. A cross-sectional study was conducted on 136 nurses using a modified questionnaire. Critical thinking skills have average of 96.34 (82.34%). The head nurse function has an average of 106.89 (81.17%), nurse informatics competence has an average of 125.40 (70.41%), and the implementation of electronic-based nursing documentation has an average of 63.25 (81.09%). The results showed relationship between the management function of head nurse, nurse informatics competence, implementation of electronic-based nursing documentation with critical thinking skills of nurses (p < 0.001; α: 0, 05). Other related faktors are working time and employment status. The most related faktor is the implementation of electronic-based nursing documentation. The head nurse advised to improve the directing function so that the informatics competence of nurses and the implementation of electronic-based nursing documentation can continue improving the critical thinking skills of nurses."

"Penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menerapkan e-Government. Namun pada pelaksanaan dalam memberikan pelayanan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat beberapa permasalahan, diantaranya yaitu ketidaksesuaian dengan SOP yang tertera pada Pergub No. 92 Tahun 2019, yaitu diantaranya surat yang masuk kepada Gubernur dan Wakil Gubernur tidak seluruhnya terdisposisi, berikutnya, kecepatan tanggapan surat juga masih belum sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik pada pelayanan terhadap Gubernur dan Wakil gubernur dan masyarakat di Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, serta menganalisis faktorfaktor yang mempengaruhi penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik pada Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta.Dengan menggunakan pendekatan postpositivisme, Teori Implementasi Kebijakan (Brinkerhoff dan Crosby) dan Teori FaktorFaktor yang Mempengaruhi E-Government (Al Shehri dan Drew), dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu Aplikasi Naskah Dinas Elektronik masih belum optimal diimplementasikan dalam pelayanan kepada Kepala Daerah, karena masih kurang optimalnya peran dari operator dan sekretaris yang disebabkan kurangnya pelatihan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum optimal yang berimplikasi pada lambatnya proses pendisposisian surat.

---

The implementation of the Aplikasi Naskah Dinas Elektronik is one of the DKI Jakarta Provincial Government’s efforts in implementing e-Government. However, in the implementation of providing services to the Governor and Deputy Governor there are several problems, including incompatibility with the SOPs listed in the Governor's Regulation No. 92 of 2019, including the incoming letters to the Governor and the Vice Governor were not entirely disposed, furthermore, the speed of response to letters was still not appropriate. This study aims to analyze the implementation of the Electronic Service Manuscript Application in services to the Governor and Deputy governor and the public at the Regional Head Bureau of the DKI Jakarta Regional Secretariat, as well as analyze the factors that influence the application of the Electronic Service Manuscript Application at the DKI Jakarta Regional Secretariat Head Bureau. By using a postpositivism approach, Policy Implementation Theory (Brinkerhoff and Crosby) and Theory of Factors Influencing E-Government (Al Shehri and Drew), with data collection techniques in the form of interviews and literature study. The results of this study are that the Electronic Service Manuscript Application is still not optimally implemented in services to Regional Heads, because the roles of operators and secretaries are still less than optimal due to lack of training, monitoring and evaluation are not optimal, which has implications for the slow process of distributing letters."

"Dokumen yang dikelola oleh masing-masing instansi atau perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting terutama dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar operasional prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsi dari pekerjaan tersebut. Dengan adanya SOP semua kegiatan di suatu perusahaan dapat terancang dengan baik. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dipetakan dalam pengamatan ini, bertujuan menjadi panduan tim Document Control untuk melakukan kegiatan distribusi dokumen SOP ke masing-masing departemen. Pengamatan dilakukan dengan mencocokkan dokumen yang ada di lapangan dengan master list SOP. Dokumen yang dicek meliputi nomor dokumen, nama dokumen, dan nomor revisi. Dilakukan pengamatan dicek masa berlaku dokumen dengan melihat nomor revisi yang ada di lapangan dengan nomor revisi yang terdapat di acuan master list SOP, apabila ada dokumen yang masih mempunyai nomor revisi lama, dilakukan penarikan dokumen SOP tersebut lalu dibuat dokumen dengan nomor revisi terbaru. Berdasarkan hasil observasi, dokumen yang tersedia di lapangan pada seluruh departemen PT. Kalbio Global Medika sudah mempunyai dokumen dengan revisi terbaru atau sudah sesuai dengan master list.

---

Documents managed by each agency or company have a significant role, especially the Standard Operating Procedure (SOP) document. Standard operating procedures (SOP) are guidelines or references for carrying out tasks and jobs according to the function of the job. With the existence of SOP, all activities in a company can be well designed. The Standard Operating Procedure (SOP) in this observation aims to guide the Document Control team in distributing SOP documents to each department. Observations were made by matching the existing documents in the field with the SOP master list. Documents checked include document number, document name, and revision number. Observations were made to check the document's validity period by looking at the revision number in the field with the revision number contained in the SOP master list reference. If a document still has the old revision number, the SOP document is withdrawn, and a document with the latest revision number is created. Based on the results of observations, the documents are available in the field in all departments of PT. Kalbio Global Medika already has documents with the latest revisions or in accordance with the master list."

"Bea meterai merupakan pajak atas dokumen pada dasarnya adalah pengoptimalan penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia. Pembubuhan meterai elektronik dan tanda tangan digital sebetulnya tidak berkaitan karena memiliki fungsi yang berbeda sehingga pembubuhan keduanya dapat dilakukan mana saja yang lebih dulu terlebih sekarang pembubuhan melalui elektronik. Permasalahan dalam tesis ini adalah Urgensi Dari Penggunaan Bea Meterai Elektronik Sebagai Segel Pada Pembuktian Keautentikan Dokumen Elektronik dan peran Pemerintah dalam pengaturan Bea meterai elektronik dan penyelenggaraan penelusuran kembali pembuktian keautentikan dokumen elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian Urgensi dari penggunaan Bea Meterai elektronik pada dokumen elektronik yang autentik adalah di fungsikan sebagai penanda bahwa bea meterai telah terbayar lunas, yang tujuannya untuk mendapatkan tambahan Anggaran pendapatan negara.  Dalam fungsi autentikasi untuk pembuktian yang dimana terjadi autentikasi-ganda yang seharusnya Tanda Tangan Elektronik saja sudah cukup namun dengan adanya e-meterai menjadikan fungsi autentikasi tersebut menjadi ganda selain dari fungsinya sebagai pajak atas dokumen. Pemerintah dalam pengaturan Bea Meterai elektronik berfungsi sebagai pengawas dan pembuat kebijakan terhadap penyebaran dan pendistribusian meterai elektronik yang dilakukan dengan pembangunan sistem meterai elektronik, maintenance terhadap sistem tersebut serta mempersiapkan integrasi ke sistem yang berkaitan dengan sistem ini. kemudian dari sistem penelusuran kembali Proses pendaataan dilakukan di Peruri dengan melakukan rekapitulasi terhadap serial number meterai elektronik. Peruri memiliki central database yang mencatat status-status atas meterai elektronik yang telah dipakai.

---

Stamp duty is a tax on documents, basically optimizing state revenue to finance national development independently towards the Indonesian people. The affixing of electronic stamps and digital signatures is actually not related because they have different functions so that the affixing of the two can be done whichever comes first, especially now that the affixing is through electronics. The problem in this thesis is the Urgency of the Use of Electronic Stamp Duty as a Seal on Proving the Authenticity of Electronic Documents and the role of the Government in regulating electronic stamp duties and organizing tracing back proof of the authenticity of electronic documents. The research method used is normative juridical. The results of the study The urgency of using electronic stamp duty on authentic electronic documents is that it functions as a marker that the stamp duty has been paid in full, the purpose of which is to obtain additional state revenue budget. The government in regulating electronic stamp duties functions as a supervisor and policy maker for the distribution and distribution of electronic stamps carried out by building an electronic stamp system, maintaining the system and preparing integration into systems related to this system. then from the tracing system, the registration process is carried out at Peruri by recapitulating the serial number of electronic stamps. Peruri has a central database that records the status of electronic stamps that have been used."

"Laporan magang ini bertujuan untuk melakukan refleksi diri atas pengalaman magang dan melakukan evaluasi atas verifikasi dokumen dan pengakuan tagihan pada PT RK. PT RK merupakan anak perusahaan dari PT X yang bergerak pada bidang konstruksi. Evaluasi pengendalian internal proses penagihan menggunakan komponen aktivitas pengendalian dari kerangka pengendalian internal COSO. Komponen aktivitas pengendalian yang dievaluasi terdiri dari verifikasi, rekonsiliasi, otorisasi dan persetujuan, pemisahan tugas pengendalian data utama, pengendalian supervisi, dan pengendalian teknologi. Setelah melakukan evaluasi, PT RK telah melaksanakan pengendalian internal dengan baik. Evaluasi juga dilakukan terhadap pengakuan tagihan PT RK. PT RK telah mengakui tagihan sesuai dengan PSAK 72. Berdasarkan refleksi diri dari pengalaman yang didapat saat program magang, hal yang harus ditingkatkan kembali adalah komunikasi, tanggung jawab dan semangat dalam bekerja, serta memperdalam ilmu pengetahuan terkait akuntansi dan keuangan.

---

This internship report aims to conduct self reflection based on internship experience and evaluate the document verification and recognition of account receivable at PT RK. PT RK is a subsidiary of PT X which is engaged in the construction sector. Evaluation of the billing process internal control using the control activity component of the COSO internal control framework. The control activity components that were evaluated consisted of verification, reconciliation, authorization and approval, segregation of duties for main data control, supervisory control, and technology control. After conducting the evaluation, PT RK has a very good internal control implementation. Evaluation was also carried out on the recognition of PT RK’s billing. PT RK has acknowledged accordance with PSAK 72. After reflecting on the experience gained during the internship program, things that must be improved are communication, responsibility and enthusiasm for work, also deepening knowledge related to accounting and finance."