Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Faktur Pajak berbentuk elektronik merupakan Faktur Pajak yang secara bertahap telah dikembangkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi berbentuk elektronik. Penelitian ini dilakukan untuk menyajikan sebuah gambaran mengenai impelementasi tata cara pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik terutama pada berdasarkan KEP-136/PJ/2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, ditinjau dari Content of Policy, jenis manfaat dan kemudahan yang dihasilkan dengan adanya kebijakan ini telah dirasakan oleh PKP yang telah diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik, antara lain dalam hal pembuatannya, terdapatnya QR Code sebagai pengganti tanda tangan basah dan PKP dapat mengajukan permohonan nomor seri Faktur Pajak secara online melalui website DJP atau melalui aplikasi e-Faktur.Sedangkan, ditinjau dari Context of Implementation, implementasi Kebijakan Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik masih memiliki beberapa permasalahan, antara lain dalam pemberitahuan sosialisasi dan penetapan, PKP merasakan penyampaianpenyampaian tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang berdekatan, masih banyaknya kendala terkait teknis aplikasi membutuhkan perbaikan dari pihak DJP, serta respon dari pihak DJP pun yang menyediakan Contact Center masih dinilai kurang menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh PKP.

---

Electronic tax invoice is a tax invoice that has been gradually developed by utilizing technological advances in electronic form. This research was conducted to provide an overview of the implementation of publishing and reporting procedure of electronic tax invoice based on the KEP-136/PJ/2014. This research used a qualitative approach with descriptive research purposes. Data collected through the study of literature and in-depth interviews.

The results of this study show that, from the view of Content of Policy, types of benefits produced in the presence of this policy has been felt by PKP which has required to make a Tax Invoice in electronic form, such as in the publishing, the presence of a QR Code in lieu of a wet signature and PKP can apply for a Tax Invoice serial number online through the DGT website or through e-Invoicing.

Meanwhile, from the view of the Context of Implementation, Regulation of Publishing and Reporting Procedure of Electronic Tax Invoice still have some problems, among others, in the notice of socialization and determination, PKP feel the notification is done within the adjacent, there are still many technical problems related to applications requiring maintenance from the DGT, and the response of the DGT who provides contact center is still considered less respond to the questions raised by the PKP."

"This research have SIM-Q Queue simulator sofware implementation and designed which behavioral simulation queue system according to given system architecture system architecturedesigned by taking elementary idea of diagram from emit a stream of made moderate GPSS simulation language methodology orient object (MBO) Coad Yourdon used as by methodologies to analyse and design SIM-Q...."

"Skripsi ini membahas implementasi/pelaksanaan pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan sistem e-procurement. Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak terlepas dari ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini masih banyak ditemui persekongkolan tender. Perpres saat ini belum mampu mengurangi terjadinya persekongkolan tender pada pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah sehingga sulit untuk menciptakan persaingan yang sehat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini belum mampu memberikan sanksi yang cukup tegas sehingga masih terjadi pelanggaran. Dengan membentuk kembali sistem e-procurement melalui kerjasama dengan Negara Korea Selatan, serta pembuatan undang-undang untuk e-procurement sendiri diharapkan menjadi solusi dalam mengurangi tindak persaingan usaha tidak sehat.

---

The purpose of this thesis is to describe the implementation of Government Procurement Arrangement with the e-procurement system. Government procurement is based on President Regulation Number 54/2010 with their changes. In the other way, implementation of government procurement now a days still having a lot of problems in bid rigging. Today, President Regulations about government procurement cannot reduce bid rigging on government procurement, so that does not effective to be applicable. The result of this thesis is to find out those regulations cannot give clear sanction. To rebuild the e-procurement system, government can takes a cooperation with the Procurement System in South Korea."

"Dalam implementasi kebijakan pembentukan Account Representative terdapat berbagai permasalahan yang terjadi, sehingga perlu dilakukan analisis terhadap implementasi kebijakan tersebut. Analisis yang dilakukan dibatasi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan melalui pengamatan terlibat dan wawancara mendalam.Dari analisis yang dilakukan diperoleh hasil bahwa: 1) terdapat penyimpangan pengertian dari konsep kebijakan pembentukan Account Representative, 2) ditemukan banyak permasalahan yang terjadi dalam implementasinya, dan 3) telah banyak upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mengatasi permasalahan yang ada, sedangkan upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara masih belum maksimal.

---

In the implementation of policy about Accounts Representative formation, there are various problems occurred, so we need to analyze the implementation of the policy. The analysis conducted is limited to the Tax Office Madya Jakarta Utara. Research conducted using qualitative research methods and descriptive design using data collection techniques such as library research and field research that involved observation and depth interviews. The analysis shows that: 1) there was a deviation from the concept of understanding policy about Account Representative formation, 2) many problems were found occur in implementation, and 3) The Directorate General of Taxes have made a lot of effort to overcome the existing problems, while efforts conducted by the Tax Office Madya Jakarta Utara still not maximal."

"Implementasi kebijakan tertib memberi meminta sumbangan di Kota Depok menarik untuk dilihat pelaksanaannya karena kebijakan ini mengatur bagaimana menertibkan kebiasaan masyarakat yang masih memberi kepada pengemis dan pengamen Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui langkah langkah apa saja yang digunakan Pemerintah Kota Depok untuk menjalankan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah ini agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah dietapkan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi wawancara mendalam dan menggunakan dokumen sekunder Penelitian ini menunjukan langkah langkah nyata yang digunakan implementator untuk mencapai tujuan kebijakan yaitu penjabaran peraturan daerah pengorganisasian pelaksana peraturan daerah penerapan peraturan daerah dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah Kendala dalam melakukan kebijakan ini adalah komunikasi yang kurang baik antara pelaksana dengan masyarakat kurangnya sumber daya manusia dan peralatan rendahnya kemauan implementator struktur birokrasi yang masih bersifat struktural rendahnya kesadaran masyarakat dan karakteristik mental yang masih rendah Kata Kunci Implementasi Kebijakan Kebijakan Tertib Memberi Meminta Sumbangan Mengemis dan Mengamen di Kota Depok Langkah Langkah yang Digunakan dalam Menjalankan Kebijakan

---

Orderly implementation of policies giving asking for donations in Depok interesting to look at the implementation because this policy governs how disciplined habits of people are still giving to beggars and buskers The aim of this study wanted to know what steps are used Depok City Government to implement policies contained in the Local Regulation in order to achieve the policy objectives is specified This study used a qualitative approach to data collection techniques namely observation in depth interviews and using secondary documents This study shows that tangible measures used implementer to achieve policy objectives namely the translation of local regulations local regulations implementing organization implementation and supervision of the implementation of regional regulations regulatory regions Difficulties in implementing this policy is poor communication between implementers with the community lack of human resources and equipment lack of willingness implementer bureaucratic structures that still are structural lack of public awareness and mental characteristics are still low Keywords Implementation of Policies Policy Rules of Giving Asking Donations Begging and busking in Depok Measures Used in Running Policies"

"[ABSTRAKPenelitian ini ingin melihat implementasi Manajemen BerbasisSekolah/Madrasah (MBS/M) di dua madrasah swasta di Lampung danmendeskripsikan proses partisipasi masyarakat dalam kegiatan madrasah. Denganmenggunakan metode studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa implementasiMBS/M di dua madrasah swasta ini berbeda berdasar latar belakang, iklim,otonomisasi, tenaga pengajar, dan gaya kepemimpinan. Partisipasi masyarakatmasih terbatas hanya pada keikutsertaan masyarakat dalam implementasi ataupenerapan berbagai program pendidikan yang diselenggarakan oleh madrasah.Meski demikian, ada peluang untuk peningkatan partisipasi ketika muncul kapitalsosial yang mempunyai fungsi bonding dan bridging diketengahkan sebagaistrategi implementasi kebijakan MBS/M di madrasah. Oleh karena itu, madrasahmasih memerlukan pembinaan yang berkesinambungan terkait aspek pelibatanmasyarakat sehingga dapat meningkatkan mutu madrasah yang berkelanjutan.

---

ABSTRACTThis study wants to examine the implementation of School/MadrasahBased Management? (MBS/M) in two private islamic school (madrasah) inLampung and the process of public participation in these two madrasah. Using themethod of case study, this study found that the implementation of MBS/M in twoprivate madrasah is different based on their background, climate, autonomy,teachers, and leadership style. Community participation in these two madrasah islimited to the implementation or application of a variety of educational programsorganized by the madrasah. However, there are opportunities for increased publicparticipation when the social capital appears at the process of participation. It hasthe function of bonding and bridging among community. Therefore, a madrasahstill require continuous guidance related to the involvement of the community inorder to improve the quality of madrasah sustainable.;This study wants to examine the implementation of ?School/MadrasahBased Management? (MBS/M) in two private islamic school (madrasah) inLampung and the process of public participation in these two madrasah. Using themethod of case study, this study found that the implementation of MBS/M in twoprivate madrasah is different based on their background, climate, autonomy,teachers, and leadership style. Community participation in these two madrasah islimited to the implementation or application of a variety of educational programsorganized by the madrasah. However, there are opportunities for increased publicparticipation when the social capital appears at the process of participation. It hasthe function of bonding and bridging among community. Therefore, a madrasahstill require continuous guidance related to the involvement of the community inorder to improve the quality of madrasah sustainable.;This study wants to examine the implementation of ?School/MadrasahBased Management? (MBS/M) in two private islamic school (madrasah) inLampung and the process of public participation in these two madrasah. Using themethod of case study, this study found that the implementation of MBS/M in twoprivate madrasah is different based on their background, climate, autonomy,teachers, and leadership style. Community participation in these two madrasah islimited to the implementation or application of a variety of educational programsorganized by the madrasah. However, there are opportunities for increased publicparticipation when the social capital appears at the process of participation. It hasthe function of bonding and bridging among community. Therefore, a madrasahstill require continuous guidance related to the involvement of the community inorder to improve the quality of madrasah sustainable., This study wants to examine the implementation of ‘School/MadrasahBased Management’ (MBS/M) in two private islamic school (madrasah) inLampung and the process of public participation in these two madrasah. Using themethod of case study, this study found that the implementation of MBS/M in twoprivate madrasah is different based on their background, climate, autonomy,teachers, and leadership style. Community participation in these two madrasah islimited to the implementation or application of a variety of educational programsorganized by the madrasah. However, there are opportunities for increased publicparticipation when the social capital appears at the process of participation. It hasthe function of bonding and bridging among community. Therefore, a madrasahstill require continuous guidance related to the involvement of the community inorder to improve the quality of madrasah sustainable.]"

"ABSTRAKKarya akhir ini tentang rekomendasi perbaikan implementasi enterprise resource planning (ERP) PT Mega Eltra, salah satu UKM Indonesia. Ekspektasinya adalah keputusan dan pelayanan yang cepat. Realitanya tidak sesuai karena masalah implementasi sistem belum sesuai best practice, sehingga tidak real-time dan menghambat informasi. Akar masalahnya adalah belum dipenuhinya kriteria best practice. Penelitian berjenis evaluasi, kualitatif, dan studi kasus menggunakan soft system methodology. Data diperoleh melalui wawancara enam karyawan perusahaan dan observasi terhadap aplikasi ERP yang digunakan di PT Mega Eltra yaitu SAP ERP, kemudian dianalisis berdasarkan kategori best practice. Kondisi implementasi ERP dibandingkan konsep best practice implementasi untuk menemukan kesenjangan. Hasilnya menunjukkan bahwa aspek manajemen proyek, business process reengineering, vendor, strategi, pelatihan, dan komunikasi bermasalah, seperti lambatnya komunikasi dengan aplikasi pihak ketiga, sistem tidak terhubung dengan pelanggan dan gudang, belum adanya dukungan pihak ketiga untuk human capital management, belum semua lembaga keuangan terintegrasi dengan sistem, belum adanya dashboard, dan kesalahan manusiawi yang masih sering terjadi. Rekomendasinya upgrade server, otomatisasi aplikasi pihak ketiga untuk persetujuan, penerapan sistem customer relationship management dan supply chain management, menghubungkan aplikasi pendukung HCM ke modul tersebut, komunikasi dengan lembaga keuangan yang belum terintegrasi untuk sistem manajemen cash online, integrasi semua data yang didukung oleh manajemen perubahan sebagai basis penerapan dashboard, dan menerapkan manajemen pengetahuan dalam media komunikasi umum perusahaan.

---

ABSTRACTThis paper is about recommendations for resolving problems in enterprise resource planning (ERP) system implemented in PT Mega Eltra, an Indonesian SME. Expectations include quick decision and service. In reality, expectations are not met because implementation best practice is not fulfilled, making system not real-time and hinder information. The root problem stems from unfulfilled best practice criteria. Research type is evaluative, qualitative, and case study using soft system methodology. Data is obtained from interviewing six employees and observing the SAP ERP, and then analyzed based on best practice categories. Implementation conditions are compared with best practice concepts to uncover gaps. Results show that project management, business process reengineering, vendor, strategy, training, and communication aspects have problems, like slow third-party application communication, no integration for customer and warehouse, lack of third-party support for human capital management, not every financial institution being integrated, lack of dashboard, and recurring human errors. Recommendations include upgrading server, automating third-party applications for approval, implementing customer relationship management and supply chain management systems, integrating HCM applications, communicating with financial institutions not yet integrated regarding online cash management system, integrating all data supported by change management as basis for dashboard, and implementing knowledge management on common communication media."