Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai analisis penerapan norma penghitungan penghasilan neto berdasarkan asas sistem pemungutan perpajakan equlity dan ease of administration atas kegiatan usaha Artis dan faktor yang dijadikan acuan dalam memilih metode pencatatan dan pembukuan Artis penyanyi dan perancang busana. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil temuan dari penelitian ini adalah asas keadilan dan kesederhanaan terhadap wajib pajak orang pribadi kegiatan usaha artis baik penyanyi maupun perancang busana sudah terpenuhi dimana setiap wajib pajak diberikan keistimewaan untuk memilih menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto sebagai kewajiban untuk memenuhi perpajakannya, serta faktor-faktor memilih salah satu metode penghitungan pencatatan atau pembukuan. Temuan penelitian juga menyarankan agar terus dilakukannya penyesuaian atas ketentuan peraturan mengenai Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000, sehingga dapat mendekati dengan keadaan sebenarnya.

---

This thesis discusses the analysis of the application of the norm calculation is based on the principle of net income tax collection system equlity and ease of administration on business activities Artist and factors referenced in choosing the method of recording and bookkeeping Artists singer and designer. This research is quantitative descriptive method. The findings of this study are the principles of fairness and simplicity to the individual taxpayer singer and designer has been fulfilled which every taxpayer is given the privilege to choose to keep books or norm calculation of net income to meet their tax obligation, as well as factors choose one method of calculating the recording or bookkeeping. The study finding also suggest that continued to do an adjustment to the provisions of the deemed profit stipulated in the Directorate General of Taxation Number KEP-536/PJ./2000, so as to approach the real situation."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi Norma Penghitungan Penghasilan Neto, khususnya bagi Notaris yang menyelenggarakan pembukuan dengan meninjau implementasi Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut dengan asas-asas perpajakan, yaitu asas keadilan dan asas kesederhanaan dan besarnya pajak yang terhutang bagi Notaris apabila menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan apabila menyelenggarakan pembukuan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil temuan dari penelitian ini adalah asas keadilan dan asas kesederhanaan tidak dapat berjalan seiringan dan terpenuhi atau tidaknya asas keadilan tergantung sudut pandang pihak-pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya serta dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, maka asas kesederhanaan sudah terpenuhi. Temuan penelitian juga menyarankan agar terus dilakukannya penyesuaian atas ketentuan peraturan mengenai Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000, sehingga dapat mendekati dengan keadaan sebenarnya.

---

This thesis discusses the implementation of the deemed profit, especially for Notaries who keep books with reviewing the implementation of the deemed profit with principles of taxation, namely the principles of equality and the principles of ease of administration and the amount of tax due for the notary when using deemed profit and if the bookkeeping. This research is quantitative descriptive design.

The findings of this study are the principles of justice and the principle of ease of administration cannot go hand in hand and the requirements of principle of justice are depends on the point of view that the parties implement their tax obligations as well as the deemed profit, and by implementing the deemed profit then the requirements of principle of ease of administration has been fulfilled.

The studiy's findings also suggest to continue to do an adjustment to the rules and regulations regarding the deemed profit is set out in the Directorate General of Taxation Number KEP-536/PJ./2000, so as to approach the actual situation."

"Penelitian ini menganalisa kebijakan penentuan pengenaan pajak penghasilan final bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pengenaan pajak penghasilan final bagi wajib pajak orang pribadi dimaksudkan untuk menjangkau wajib pajak yang belum masuk dalam sistem pajak. Kebijakan pengenaan pajak ini dianggap mudah bagi sektor yang tergolong hard to tax. Dari asas ease of administration kebijakan ini telah memenuhi aspek certainty, simplicity, convenience dan efficiency sebagai unsur pembentuk dari asas ease of administration tersebut.

---

This research analyzes the policy determining the imposition of final income tax for personal taxpayers that have certain gross circulation. This research was conducted with qualitative approaches and qualitative methods. The results showed the policy imposition of final income tax for personal taxpayer intended to reach out taxpayers who have not entered into the tax system. The imposition of this tax policy is considered easier for sectors that are relatively hard to tax. From the principle of ease of administration this policy has complied aspect of certainty, simplicity, convenience and efficeincy as an element of fundamental shaper of ease of administration."

"Pemerintah dalam upaya meningkatkan investasi mengeluarkan kebijakan pengecualian pajak penghasilan atas dividen yang diterima wajib pajak dalam negeri dengan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Nomor 36 Tahun 2008. Atas perubahan tersebut, dividen yang diterima wajib pajak dapat dikecualikan dari pajak sepanjang diinvestasikan kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan pengecualian pajak dividen mengubah sistem pemajakan dividen Indonesia dari classical system menjadi dividend exemption system. Dividend exemption system dikatakan dapat meningkatkan netralitas, kesederhanaan dan efisiensi pajak dalam penerapannya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengecualian pajak dividen ditinjau dari asas perpajakan yang baik (netralitas, kesederhanaan dan efisiensi). Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengecualian pajak dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi telah memenuhi asas netralitas dan efisiensi (biaya kepatuhan), tetapi belum memenuhi asas kesederhanaan. Kebijakan telah memenuhi asas netralitas karena keputusan investasi wajib pajak lebih berdasarkan pertimbangan ekonomi ketimbang pertimbangan pajak. Asas efisiensi (biaya kepatuhan) dapat dipenuhi karena biaya yang dikeluarkan untuk kewajiban perpajakan tidak signifikan dan sepadan dengan manfaat yang didapat. Sedangkan tidak terpenuhinya asas kesederhanaan dikarenakan masih terdapat kesalahpahaman atas persyaratan pelaporan hasil investasi, serta masih rumitnya prosedur pelaksanaan pelaporan hasil investasi. Maka dari itu terdapat rekomendasi untuk meningkatkan sosialisasi di platform media sosial serta bekerja sama dengan manajer investasi, mempertimbangkan prosedur pelaporan investasi hanya pada instrumen SPT Tahunan dan mengeluarkan ketentuan tambahan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan

---

In an effort to increase investment, the government issued an income tax exemption policy on dividends received by domestic taxpayers by amending the provisions of Article 4 paragraph (3) letter f of Law Number 36 of 2008. For these changes, dividends received by taxpayers can be exempt from tax as long as they are reinvested to Indonesia within a certain period of time. The tax dividend policy changed Indonesia's dividend taxation system from a classical system to a dividend exemption system. The dividend exemption system is said to increase neutrality, simplicity and tax efficiency in its application. Therefore, this study aims to analyze dividend tax exemption policies in terms of good tax principles (neutrality, simplicity and efficiency). The research was conducted using a quantitative approach with a post-positivist paradigm and qualitative data collection techniques. The results of the study show that the dividend tax exemption policy received by individual taxpayers has met the principles of neutrality and efficiency (compliance costs), but has not fulfilled the principle of simplicity. The policy meets the neutrality principle because the taxpayer's investment decision is based more on economic considerations than tax considerations. The principle of efficiency (compliance costs) can be met because the costs incurred for tax obligations are insignificant and commensurate with the benefits obtained. While the principle of simplicity is not fulfilled because there are still misunderstandings regarding the requirements for reporting investment results, as well as the complexity of the procedures for implementing investment return reporting. Therefore there are recommendations to increase outreach on social media platforms and work closely with investment managers, considering investment reporting procedures only on the Annual SPT instrument and issuing additional provisions to support policy implementation."

"Penelitian ini membahas mengenai Analisis Pajak Penghasilan Final atas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Ditinjau dari Asas Keadilan dan Asas Kemudahan Administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana PPh Final atas UMKM, ditinjau dari asas keadilan, dan dari asas kemudahan administrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PPh Final atas UMKM ditinjau dari asas keadilan adalah tidak adil dan ditinjau dari asas kemudahan administrasi juga tidak mudah, oleh karena itu perlu adanya evaluasi perlu dilaksanakan lebih baik agar mencapai hasil yang maksimal.

---

This study discusses the top Final Income Tax Analysis of Micro Small and Medium Enterprises (UMKM) In terms of the principle of justice and the principle of Ease of Administration. This study aims to analyze how the final income over UMKM, in terms of the principles of justice, and of the principle of ease of administration. The method used in this research is descriptive quantitative approach.

The results showed that the final income above the SMEs in terms of the principle of fairness is not fair and in terms of the principle of administrative convenience is not easy, therefore the need for better evaluation needs to be carried out in order to achieve maximum results."

"Kebijakan imbalan bunga dalam sengketa pajak yang diatur dalam Undangundang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan diantara Wajib Pajak dan fiskus. Penelitian ini mendeskripsikan perkembangan kebijakan imbalan bunga dalam sengketa pajak dan meninjau kebijakan dengan asas kesetaraan. Pendekatan yang digunakan diberlakukannyaa adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam dan studi pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa realisasi kebijakan tersebut tidak sepenuhnya setara.

---

The policy of interest on overpayment related to tax dispute which stipulated in Tax Administration Law and Procedure Year 2007 and Government Regulation Number 74 2011 potentially caused unfairness between taxpayer and tax authority. This research describes the development of the interset policy related to to tax dispute and reviewing the policy with the fair play principle. This research uses descriptive qualitative method with in-depth interview and literature study techniques. This research finds that the interest policy is not fully fair."

"Skripsi ini membandingkan implementasi kebijakan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi baru melalui pendataan objek PBB dengan model implementasi milik Edward III. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memaparkan implementasi ekstensifikasi berdasarkan SOP. Analisis pada skripsi ini akan menggambarkan implementasi SOP dilapangan yang kemudian dibandingkan dengan model implementasi Edward III. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan implementasi sudah sesuai dengan model implementasi Edward III sehingga berdasarkan model implementasi Edward III implementasi kebijakan ekstensifikasi di KPP Mampang telah berjalan dengan baik.

---

This thesis compares the implementation of new personal taxpayer‘s extension policy through land and property tax object data collection with Edward III’s implementation model. This research is using qualitative descriptive as research method to explain extensification’s implementation based on SOP. This thesis’s analysis is going to portray SOP implementation being practiced then compared to Edward III’s implementation model. This research’s result are the implementation is suitable to Edward III’s model and based on Edward III’s model, implementation in KPP Mampang Prapatan is running well."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus penghindaran pajak Wajib Pajak Orang Pribadi WP OP atas penghasilan dan kepemilikan aset di negara tax haven dengan melakukan studi kasus di Direktorat Jenderal Pajak DJP . Penelitian dilakukan dengan wawancara terhadap para praktisi di DJP yang membidangi sektor Orang Pribadi dan membahas tiga kasus tentang penghasilan capital gain atas transaksi pengalihan saham, deemed dividend, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan kepemilikan aset di negara tax haven. Kesimpulan dari penelitian ini adalah DJP telah melakukan tahapan identifikasi data sampai dengan tindak lanjut untuk penggalian potensi pajak atas penghasilan dan kepemilikan aset di negara tax haven secara efektif dengan memanfaatkan berbagai sumber data eksternal yang relevan.

---

The purpose of this research is to analyze individual tax evasion for income and asset ownership in tax haven country by conducting case study in Directorate General of Taxes DGT. This research is conducted by interviewing some individual tax experts in DGT and had discussed three cases like capital gain from stock acquisition, deemed dividend, remuneration and asset ownership in tax haven country. It is concluded that DGT analysis has efficiently conducted from data identification to follow up prrocess by utilizing and maximizing some relevant external data sources. "

"Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, salah satunya adalah religiusitas. Sebagai negara yang berlandaskan pada Pancasila, Indonesia memegang erat nilai Ketuhanan. Di dalam ajaran agama Kristen Protestan diajarkan kepada pengikutnya untuk membayar pajak kepada pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi yang beragama Kristen Protestan dengan studi kasus pada Gereja X dan Gereja Y di Kota Bekasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data campuran yaitu kuantitatif dan kualitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 100 orang dengan teknik penarikan sampel berupa purposive sampling. Hasil uji regresi linear menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi beragama Kristen Protestan di Gereja X dan Gereja Y, Kota Bekasi.

---

There are several factors that may influence tax compliance, one of them is religiosity. Pancasila as the foundation of Indonesia holds firm the value of divinity. Christianity teach their followers to pay taxes to government. This study aims to examine the effect of religiosity on tax compliance of Christian individual tax payer with case study at X and Y Church in Bekasi City.

This research approach is quantitative, and the data collection technique is mix method. The sample that used in this research is 100 respondents with purposive sampling technique. The results of linear regression test show that religiosity influence the tax compliance of Christian individual tax payer at X and Y Church, Bekasi City."

"Saat ini kebanyakan wajib pajak sudah memahami kegunaan internet dengan berbagai kemudahannya. Inilah yang mendorong penciptaan bentuk pelayanan perpajakan berbasis internet. Terdapat tiga aplikasi sistem informasi berbasis internet yang telah dikembangkan dan diluncurkan Ditjen Pajak sejak tahun 2005, yaitu sistem pendaftaran wajib pajak dengan aplikasi e-regristration, sistem pembayaran pajak dengan e-payment, dan sistem pelaporan pajak dengan aplikasi e-Filing. Terobosan e-system ini tidak lain sebagai bagian dari reformasi perpajakan khususnya administrasi perpajakan. e-Filing adalah penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer (e-SPT) melalui internet secara online real time. SPT ini berbentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke Ditjen Pajak melalui website www.pajak.go.id atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (Aplicatian Service Provider atau ASP).Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penerapan e-Filing dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Bogor ditinjau dari asas kepastian hukum dan asas ease of tax administration and compliance; mengetahui hambatan yang dihadapi KPP Pratama Bogor dalam pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan SPT PPh Orang Pribadi dengan menggunakan aplikasi e-Filing; serta menjelaskan upaya yang dilakukan KPP Bogor mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan aplikasi e-Filing.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan e-Filing dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bogor belum ada kepastian hukum, sedangkan ditinjau dari asas ease of administration and compliance dari sisi wajib pajak sangat tercermin dalam kemudahan pelaporan e-Filing tersebut, karena wajib pajak sudah tidak perlu lagi antri dan repot dengan berkas-berkas kertas. Begitu juga dari sisi fiskus, mereka sangat terbantu dengan adanya e-filing, karena sudah tidak perlu lagi melakukan perekaman data SPT, dan lain-lain. Tetapi di satu sisi dengan adanya SPT LB yang pada hakekatnya adalah SPT Nihil justru menambah beban kerja aparat pajak serta seringnya terjadi gangguan dalam akses ke website Ditjen Pajak membuat pelaksanaan e-Filing menjadi terhambat.

---

Currently most taxpayers already understand the usefulness of the Internet with various ease. This prompted the creation of an Internet-based form of taxation services. There are three applications of Internet-based information system that has been developed and launched the Directorate General of Taxation since 2005, the taxpayer registration system with the application of e-regristration, payment systems with e-payment of tax, and the tax reporting system with e-Filing. Breakthrough e-system is not another as part of a tax reform tax administration in particular. e-Filing is the delivery of the Notice Period (return period) or Notice of Annual (Annual SPT) in the form of an electronic form in computer media (e-SPT) over the internet in real time online. SPT is shaped electronic form transferred or delivered to the Directorate General of Taxes through the website www.pajak.go.id or Application Service Provider (Aplicatian Service Provider or ASP).The purpose of this study was to analyze the implementation of e-Filing in the reporting of Annual Income Tax Personal in KPP Pratama Bogor in terms of the principle of legal certainty and ease of tax administration and compliance; know the constraints faced in the implementation of reporting SPT by using the e-Filing application; and the efforts of KPP Pratama Bogor overcome obstacles faced in implementation of e-Filing.This study used a qualitative approach. The results indicate the implementation of e-Filing in KPP Pratama Bogor no legal certainty, while in terms of the principle of ease of administration and compliance of the taxpayer is strongly reflected in the ease of reporting the e-Filing, because taxpayers no longer need to queue and hassle with paper files. So also from the tax authorities, they were greatly assisted by the e-filing, because it was no longer perform SPT data recording, and others. But on the one hand with the SPT LB which is essentially nil tax return will increase the burden of work and the tax authorities of frequent interruptions in access to the website of the Directorate General of Taxation makes the implementation of e-Filing to be blocked."