Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKterkait untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta. Tarif parkir yang ada dinilai tidak memilki dampak yang signifikan untuk mengurangi kemacetan yang ada. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan proses formulasi kebijakan tarif parkir off street, pertimbangan yang melandasinya serta mengetahui alternatif kebijakan terkait tarif parkir off street. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan tarif parkir off street yang ada masih dilandasi atas kepentingan komersil agar pihak swasta dapat menutupi biaya operasional, bukan dilandasi untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta

---

ABSTRACTThis thesis discuss a policy formulation about off street parking rates to reduce traffic jam in DKI Jakarta. Off street parking rates in Pergub. No. 120 Year 2012 is not to have more significant impact to reduce traffic jam in DKI Jakarta. The purpose of this research is to describing formulation process about off street parking rates, knowing some reasons behind of it and knowing policy alternative especially off street parking rates. The approach used in this research is post positivis approach with method of data collection using in-depth interviews and literature study and being processed using qualitative data analysis techniques. Results of this research shows that the policy formulation about off street parking rates, still based on commercial interest so the private sector can covering operational cost, not based to reduce traffic jam in DKI Jakarta"

"Penelitian ini membahas tentang formulasi kebijakan kenaikan tarif retribusiparkir di tepi jalan umum di Kota Madiun. Formulasi kebijakan tersebut terjadidisebabkan oleh perkembangan ekonomi Kota Madiun dan dinamika yang terjadidi masyarakat Kota Madiun. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian iniadalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studikepustakaan (library research) dan wawancara tidak terstruktur dengan teknikanalisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kebijakankenaikan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum dilatarbelakangi oleh doronganuntuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan fasilitas danpelayanan parkir di tepi jalan umum kepada masyarakat, dan mengurangikepadatan lalu lintas Kota Madiun. Permasalahan yang timbul dari kebijakankenaikan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Madiun antara lainadalah adanya protes dari masyarakat tentang kenaikan tarif dikarenakan sebagianbesar Juru Parkir tidak memberikan karcis resmi, masih terdapat lokasi parkir ditepi jalan umum yang ilegal, dan kurangnya pelayanan serta sarana dan prasaranaparkir di tepi jalan umum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Madiun

---

This study discusses the formulation of policy on the rate increase off-street

parking charges in Madiun City. That’s policy formulation occur caused by

development of the economic and a dinamycs that happen by people in Madiun

City. The approach used in this study is a qualitative approach to data collection

methods in the literature study and interviews are not structured in a qualitative

data analysis techniques. The results of this study stated that the policy rate

increase off-street parking charges motivated by the urge to raise revenue (PAD)

in Madiun City, to improve the facilities and off-street parking public service for

society, and to reduce the traffic line density in Madiun City. Problems arising

from the policy rate increace parking charge in Madiun include protests from the

public about the rate increase was due to a most of Parker not give the official

parking tiket, there are persistence of the illegal off-street parking zone, and a

lack of services and facilities provided by the Madiun City Government."

"Skripsi ini membahas mengenai formulasi kebijakan tarif PBB di DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi latar belakang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan kebijakan tarif PBB dan proses perumusan dari kebijakan ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan tarif ditujukan untuk mengakomodir semua usulan tarif, keberpihakkan kepada masyarakat dan memenuhi fungsi budgetair. Tahap formulasi kebijakan tarif sudah sesuai dilakukan walaupun mengalami beberapa kendala dalam mendapatkan kesepakatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

---

This thesis discusses about policy formulation of rates in property tax in DKI Jakarta. This research purposed was to know and analyze the reasons behind formulation of the policy about rates in tax property by DKI Jakarta provincial government and the formulation of this policy. This research are research with qualitative approach and qualitative data collection method.

The results of this study are intended to accommodate the policy rates all proposed rates, stands to the community and fulfill the budgetair function. Stages of policy formulation of rates is appropriate do despite having some problems in getting the agreement in accordance with the objectives to be achieved."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum rawan macet serta memaparkan proses formulasi kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum rawan macet di dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi lapangan dan studi literatur dengan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum rawan macet di latar belakangi agar meminimalisir jumlah kendaraan yang parkir di tepi jalan umum rawan macet, untuk merubah penggunaan transportasi dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi menggunakan transportasi umum, dan memindahkan kendaraan yang parkir ke tepi jalan umum tidak rawan macet. Proses formulasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012 melalui 6 tahap yaitu : Tahap Perencanaan, Tahap Penyusunan, Tahap Pembahasan, Tahap Evaluasi, Tahap Penetapan/Pengesahan, dan Tahap Pengundangan dan Penyebarluasan.

---

The purpose of this study is to analyze the background of policy rate increase parking fees on street parking with high visit ratio in Bogor and describe the process of policy formulation parking levy rate increase fees on-street parking with high visit ratio that stated in regulation No. 4 of 2012 on public service retribution. This study uses a qualitative approach with field studies, literature and observational studies as data collection method and qualitative data analysis technique.

The result of this study showed that the background of increasing parking fees on street parking with high visit ratio is to minimize the number of vehicles parked in that street and also expected to change the use of private vehicles to public transport dan stimulate the vehicle to parked in regular street. The process of formulation of the Regional Regulation No. 4 of 2012 through 6 stages: Stage Planning, Preparation Phase, Phase Discussion, Evaluation Phase, Phase Determination / Validation, and Stage promulgation and dissemination."

"Penelitian ini akan mengungkapkan keterkaitan kebijakan perparkiran yang bisa melengkapi penyediaan angkutan massal Transjakarta Busway serta penerapan electronic road pricing (ERP) dalam mereduksi tingkat kemacetan di Jakarta. Kebijakan pentarifan dan penyediaan lahan parkir merupakan bagian dari strategi Transportation Demand Management (Prayudiyanto dan Tamin, 2007), yang bisa mempengaruhi warga kota dalam menentukan jenis moda transportasinya. Penelitian ini menggunakan wawancara dengan teknik stated preference survey dengan responden pengemudi mobil pribadi yang menggunakan fasilitas parkir dalam gedung (off-street parking) di Jalan Thamrin Jakarta untuk mengetahui tingkat Willingness to Pay (WTP) mereka. Analisis logit biner digunakan untuk menentukan utilitas dan probabilitas keputusan perpindahan moda dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Dari 95 responden yang berhasil menjawab kuesioner dengan benar, 51 diantaranya memperoleh kemudahan pembayaran tarif parkir, baik berupa parkir gratis maupun reimbursable payment dari kantornya. Sedangkan 44 responden menanggung sendiri biaya parkirnya. Nilai WTP untuk Kondisi A (existing condition) mencapai Rp 2.440, untuk Kondisi B (ada perbaikan fasilitas parkir) Rp 2.880, dan Kondisi C (terdapat perbaikan fasiltias parkir dan earmarking untuk angkutan massal) Rp 3.240. Agar peningkatan tarif parkir berdampak efektif terhadap pembatasan minat masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, diperlukan pengetatan peraturan penyediaan lahan parkir maupun perubahan sistem perpajakan parkir sehingga menjadi berorientasi nilai rupiah per lahan parkir yang disediakan.

---

As a part of the Transport Demand Management strategy for pushing the commuters to leave their private vehicles at home, the existence of reliable mass rapid transit networks should be supported by adequate parking policy for private motorists as well as the implementation of an Electronic Road Pricing system.

This research examines the elasticity of parking fee in Thamrin Road (the heart of Jakarta) through a stated preference survey for 95 private motorists who park their cars at parking slots in 6 different buildings located alongside Thamrin Road during working hours. The data shows that 44 respondents pay their parking fee, while the rest of them get either free pass of carpark facility or reimbursable parking fee from their working company. Binary logistic is used to analyze the value of willingness to pay of the priced parking slots below: IDR 2,440 if the existing condition will go ahead, IDR 2,880 if some improvements will come to carpark facilities, and IDR 3,240 if there are both of carpark facility improvements and an earmarking system enforced from parking revenue to Transjakarta Busway.

This constellation results at inelastic condition of parking price in Thamrin area, unless there will be significant improvements of both parking retribution system and the limitation of parking slot provision in the office buildings. Those policies are critically required prior to the better implementation of the Transit Oriented Development system in Jakarta. "

"Penelitian ini membahas tentang formulasi kebijakan atas kenaikan tarif retribusi parkir serta kebijakan parkir berlangganan di Kota Batam. Tujuan penelitian ini adalah menganilisis latar belakang kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir dan menganalisis kebijakan parkir berlangganan di Kota Batam serta memaparkan proses dari formulasi kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir dan kebijakan parkir berlangganan di Kota Batam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi pustaka dan wawancara tidak terstruktur dengan teknik analisis data secara kualitatif.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir dilatarbelakangi oleh dorongan untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam, meminimalisir jumlah kendaraan yang parkir di tepi jalan umum serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan kebijakan parkir berlangganan dilatarbelakangi oleh dorongan untuk memberikan alternatif bagi masyarakat untuk dapat memudahkan dalam hal pembayaran retribusi parkir serta tarif yang murah serta untuk meminimalisir kebocoran penerimaan dari pendapatan retribusi parkir. Permasalahan yang timbul dari kebijakan atas kenaikan tarif retribusi parkir di Kota Batam antara lain adalah adanya protes dari masyarakat tentang kenaikan tarif dikarenakan masih kurangnya pelayanan serta sarana dan prasarana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batam, masih adanya juru parkir ilegal, serta konsep parkir berlangganan.

---

This study discusses the formulation of policy on the rate increase parking fees and parking policies subscribed in Batam. The purpose of this study is menganilisis policy background rate increase parking fees and parking subscribe to analyze policy in Batam and describe the process of policy formulation rate increase parking fees and parking policies subscribed in Batam. The approach used in this study is a qualitative approach to data collection methods in the literature study and interviews are not structured in a qualitative data analysis techniques.

The results of this study stated that the policy rate increase parking charges motivated by the urge to raise revenue (PAD) Batam, minimizing the number of vehicles parked on the public roads and improve the public service. While the parking policy motivated by the urge to subscribe to provide an alternative for people to be able to facilitate the payment of levies in terms of parking and a cheap rate and to minimize the leakage of revenue from parking fee revenues. Problems arising from the policy rate increase parking fees in Batam include protests from the public about the rate increase was due to a lack of services and facilities provided by the Batam City Government, the persistence of illegal parking clerk, as well as subscribe to the concept of parking."

"Kebijakan pajak parkir sebagai salah satu komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD yang cukup potensial, khiususnya bagi wilayah DKI Jakarta dengan mobilisasi penduduk yang tinggi. Namun sebaliknya, data penerimaan pajak parkir di DKI Jakarta menunjukan bahwa kontribusinya belum cukup signifikan. Skripsi ini menganalisis implementasi kebijakan pajak parkir di DKI Jakarta sebagai upaya optimalisasi penerimaan PDRD. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan Pajak Parkir DKI Jakarta telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 dan apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan tersebut. Teori yang digunakan di antaranya teori kebijakan publik, kebijakan PDRD, fungsi pajak dan implementasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan proses pelaksanaan kebijakan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Lebih lanjut, teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi Lapangan dan Kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan pemungutan pajak parkir telah dilakukan sesuai prosedur dan telah diimplementasikan dengan baik. Hanya saja, strategi yang dilakukan oleh BPRD Badan Pajak dan Retribusi Daerah , baik dalam hal intensifikasi pengawasan dan pemeriksaan maupun ekstensifikasi meningkatkan jumlah WP pengelola parkir off street belum optimal. Selain itu, koordinasi antar instansi seyogianya dapat dilakukan untuk menggali data dan informasi pelaku bisnis parkir yang selama ini belum terdaftar.

---

Parking policy as one of province tax component and retribution become a source of potentially revenue, especially for DKI Jakarta which high society mobilization. But, data of parking tax revenue in DKI Jakarta show that its contribution still not significant. This study will analize implementation of parking tax policy in DKI Jakarta as effort to reach optimum province revenue. Problem of this study is to find the real condition of implementation parking tax policy in DKI Jakarta, based on Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010, also the obstacle and supporting factors in that policy implementation. This study use some theory such as public policy study, tax revenue policy, tax function, and implementation.

This study is qualitative study which trying to explain process of policy implementation in field. This study collecting data by field and literature study. The result of this study told that this policy implementation worked well as the procedures itself. Yet, its strategy which is running by Badan Pajak dan Retribusi Daerah BPRD , include intensification function such as controlling and inspection, also external intensification such as rising the number of tax payer in off street parking still not optimum. Then, coordination of each institute is needed to find data and information of parking businessman who are not registered yet."

"Skripsi ini bertujuan membahas mengenai bagaimana pemerintah daerah DKI Jakarta dalam melakukan formulasi kebijakan kenaikan tarif Pajak Parkir di DKI Jakarta dan dampak kebijakan kenaikan tarif pajak parkir di DKI Jakarta dalam masa pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa formulasi Peraturan Daerah atas kebijakan kenaikan tarif Pajak Parkir digagas oleh Bapenda hal tersebut dilakukan karena Peraturan Daerah No 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir sudah tidak relevan untuk kondisi ekonomi DKI Jakarta saat ini dan dilakukan untuk optimalisasi Penerimaan Asli Daerah dalam sektor Pajak Daerah. Formulasi Peraturan Daerah sudah melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan saat ini sedang dalam tahapan pengundangan dan penomoran oleh Kemendagri. Dalam tahapan penyusunan dan pembahasan, Badan Pendapatan Daerah keliru dalam memilih pihak yang terlibat sehingga membuat asosiasi pengelola parkir selaku pihak yang terkena dampak tidak dapat memberikan usulannya. Implikasi dari formulasi kenaikan tarif Pajak Parkir datang dari pengusaha pengelola parkir swasta karena kenaikan tarif pajak tidak dilakukan bersamaan dengan kenaikan tarif parkir dan kondisi ekonomi pengelola parkir sedang menurun dimasa Pandemi Covid-19.

---

This thesis aims to discuss how the local government of DKI Jakarta in formulating the policy of increasing the parking tax rate in DKI Jakarta and the impact of the policy on increasing the parking tax rate in DKI Jakarta during the Covid-19 pandemic. This research was conducted using a qualitative approach with interview data collection techniques and literature study. The results of the study showed that the formulation of the Regional Regulation on the policy of increasing the Parking Tax rate was initiated by Bapenda, The policy was formulated because Regional Regulation No. 16 of 2010 concerning Parking Tax was no longer relevant to the current economic condition of DKI Jakarta and was carried out to optimize Regional Original Revenue in the Regional Tax sector. The formulation of Regional Regulations has gone through the stages of planning, drafting, discussing, and is currently in the stages of promulgation and numbering by the Ministry of Internal Affairs. In the stages of preparation and discussion, the Regional Revenue Agency made a mistake in choosing the parties involved, thus making the parking management association as the affected party unable to provide its proposals. The implication of the formulation of the increase in the parking tax rate comes from private parking management entrepreneurs because the increase in tax rates is not carried out simultaneously with the increase in parking rates and the economic condition of parking managers is declining during the Covid-19 pandemic."

"Salah satu pusat kegiatan ekonomi di kota Jakarta dengan aktivitas parkir yang tinggi adalah Pasar Meester Jatinegara. Hal ini terlihat dari diberlakukannya regulasi pelarangan parkir on-street pada hari kerja, dan juga volume kendaraan angkutan barang yang cukup tinggi (48.54%) bila dibandingkan jumlah kendaraan non angkutan barang (51.46%). Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis karakteristik parkir off street, dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas pengaturan ruang parkir yang ada. Dari pengamatan selama 10 jam pada kondisi setelah diberlakukannya pelarangan parkir on-street diperoleh nilai Pergantian Parkir sebesar 0.30, Indeks Parkir rata-rata 0.86, Indeks Aktifitas Parkir (IAP) 0.06, serta V/C ratio sebesar 1.44, dengan durasi rata-rata berturut-turut 5.04 jam dan 3.90 jam, untuk angkutan barang dan non angkutran barang. Parameter-parameter ini menunjukkan bahwa pengaturan area parkir Pasar Meester Jatinegara perlu diperbaiki, walaupun kondisi ini terlihat lebih baik dibandingkan sebelum pelarangan. Mengingat volume dan durasi angkutan barang cukup tinggi, upaya perbaikan dilakukan dengan pengaturan porsi ruang parkir untuk mobil barang dan mobil non barang secara terpisah, selain upaya penggunaan parkir ganda (double parking) di area yang masih memungkinkan, serta upaya penerapan sistem pentarifan parkir yang ditujukan untuk mengurangi durasi parkir.

---

One of the centers of economic activities with intensive parking activities in Jakarta is Pasar Meester Jatinegara. It can be seen from the regulation on the prohibition of on-street parking on weekdays and the fact that the volume of freight vehicles (48.54%) is almost similar to the volume of non freight vehicles (51.46%). From 10 hour observation it shows that the Parking Turn Over is 0,30; Parking Index 0.86; Parking Activity Index is 0,06; and the V / C ratio is 1,44, with average duration is 5.05 hours for freight vehicles and 3.90 hours for non freight vehicles. These parameters indicate that arrangement of parking area of Meester Jatinegara market needs to be improved; even it looks better than the the condition of before the prohibition of on-street parking on weekdays. Considering the volume and duration of freight vehicles is quite high,the proposed improvement is carried out i.e setting the portion of parking spaces for freight vehicles and non freight vehicles separately, along with the use of double parking and the implementation of parking tariff regulation which can restraint the the parking duration."