Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada dasarnya perjanjian mengikat para pihak layaknya seperti undang-undang. Namun, terdapat hal-hal yang memungkinkan para pihak untuk terbebas dari kewajibannya yakni force majeure. Penelitian ini mengangkat permasalahan apakah kondisi kritis hingga wafatnya orang tua dapat dijadikan force majeure atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis-normatif. Analisis dilakukan terhadap kasus mengenai penyanyi terkenal yang membatalkan pertunjukkan lantaran ayahnya yang kritis. Terdapat putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding di mana yang terakhir ini telah berkekuatan hukum tetap. Kondisi kritis hingga wafatnya orang tua ini dapat dijadikan alasan force majeure dengan syarat unsur force majeure dalam KUHPerdata terpenuhi. Peristiwa ini relevan dengan ketidakmungkinan moral dan itikad baik. Penelitian ini menyarankan bahwa tidak hanya hakim harus memperhatikan fakta dan alat bukti yang ada, namun turut menjunjung tinggi rasa keadilan.

---

ABSTRACT

Basically, contract is binding to the parties like statute power. However, there is a thing that accuses the parties of failing to perform obligations, called force majeure. This research points out issue whether serious health condition and the death of a family member can be force majeure or not. The method in this research is juridical normative. Analysis is done toward case about well-known singer who cancelled performance because of her father critical condition. There are decree from district court and appeal court which the second one is already legal binding. The serious health condition and death of a family member can be force majeure with requirement of force majeure elements in Indonesian Civil Code fulfilled. This event is relevant to moral impossibility and good faith. This research suggests that not only judges must notice facts and evidences, but also uphold sense of justice."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana pentingnya penerapan mekanisme pemberitahuan (notifikasi) keadaan kahar pada praktik kontrak dewasa ini, khususnya terhadap kebijakan dan implementasinya di Indonesia dan Belanda. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam hal prestasi tidak dapat dilaksanakan karena suatu peristiwa yang berada di luar kontrol debitur, maka debitur dapat mendalilkan keadaan kahar sebagai dasar untuk mengurangi atau membebaskan debitur dari tanggung jawab atas biaya, ganti rugi, maupun bunga terhadap tuntutan wanprestasi. Dalam praktiknya, selalu ada kemungkinan dimana debitur mendalilkan keadaan kahar atas itikad buruk, misalnya dengan menggunakan keadaan kahar sebagai alasan yang mengakibatkan tidak terlaksananya suatu prestasi padahal wanprestasi terjadi karena kelalaiannya sendiri, atau debitur yang tidak mematuhi persyaratan prosedural dalam kontrak seperti ketentuan untuk memberikan notifikasi tertulis atas keadaan kahar yang menimpanya segera setelah keadaan tersebut terjadi. Maka dari itu, demi memberikan perlindungan kepada kreditur dari tindakan-tindakan demikian, penting bagi Indonesia untuk memiliki kepastian hukum mengenai ketentuan mekanisme pemberitahuan/notifikasi keadaan kahar sebagai syarat prosedural debitur yang mendalilkan keadaan kahar, berikut dengan implikasi hukum apabila gagal melakukannya. Berbeda dengan Indonesia, Belanda sebagai negara pembanding telah mengenali pentingnya mekanisme ini dalam doktrin, praktik kontrak, serta per timbangan Hakim dalam kasus hukum konkret.

---

This paper analyzes the importance of the application of force majeure notification mechanism in recent contract practices, especially on its policy and implementation in Indonesia and the Netherlands. This paper is prepared using doctrinal research method. In the event that the performance cannot be fulfilled due to an event that is beyond the debtor's control, the debtor can claim force majeure as a basis for reducing or relieving the debtor from liability for costs, damages, and interest on the default claim. In practice, there is always the possibility that the debtor may argue force majeure in bad faith, for example by using force majeure as an excuse that results in the non-performance of a performance when the default occurred due to his own negligence, or a debtor who does not comply with procedural requirements in the contract such as the provision to provide written notification of force majeure as soon as it occurs. Therefore, in order to provide protection to creditors from such actions, it is important for Indonesia to have legal certainty regarding the provisions of the force majeure notification mechanism as a procedural requirement for debtors who postulate force majeure, along with the legal implications of failing to do so. As opposed to Indonesia, the Netherlands as a comparative country has recognized the importance of this mechanism in doctrine, contractual practice, as well as the consideration of Judges in concrete legal cases."

"Dalam pengoperasian motor induksi 3 fasa tipe squirrel cage dengan kapasitas besar perlu diketahui parameter utama agar dapat memprediksi kondisi pengoperasian itu sendiri. Gejala umum dalam kondisi pengoperasian adalah suplai tegangan tak seimbang, arus lebih yang menyebabkan panas lebih. Suplai tegangan tak seimbang akan menyebabkan penurunan kinerja motor induksi. Parameter yang dilihat adalah efisiensi dan derating factor. Kemudian dalam skripsi melihat perbandingan standar antara NEMA, IEEE dan IEC dalam menganalisa kinerja motor induksi. Secara umum metode ini berupa metode non destruktif dengan memakai simulink MATLAB, karena tidak langsung menggunakan peralatan. Hasil simulasi ini memudahkan untuk proses pengoperasian seperti misalnya pemeliharaan, kondisi tegangan lebih, proses starting dan stopping motor induksi.

---

In the operation of three phases induction motor whose type is squirrel cage with large capacity, main parameters are needed to be known in order to predict the operating conditions. Common indications in operating conditions such us; unbalance supply voltage, over current, which cause overheating. Unbalance voltage supply will cause derating performance of induction motor. The parameters which will be analyzed are efficiency and derating factor. Then, in this final project show the comparation of NEMA, IEEE and IEC to analyze performance of induction motor. Generally, this method is a non destructive method using MATLAB Simulink, since it does not use the equipment directly. The result of simulation abridges to process such as maintenance operation, overvoltage conditions, the process of starting and stopping the induction motor."

"Akta Hibah merupakan salah satu akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan PPAT. Dalam prosesnya pembuatannya, tidak boleh ada paksaan terhadap pemberi hibah untuk menandatangani akta tersebut. Hal ini karena pada dasarnya hibah adalah pemberian dari seseorang semasa hidupnya dengan cuma-cuma. Jika dalam pembuatan akta hibah terdapat paksaan dari salah satu pihak maka akan berakibat pada keabsahan akta hibah tersebut dan PPAT dapat digugat. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai seorang PPAT yang dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta hibah dan tanggung jawab PPAT terhadap akta hibah yang dibuat dengan adanya paksaan dalam penandatanganannya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1007/Pdt.G/2020/PN Sby. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan tipologi yang bersifat eksplanatoris analitis dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta hibah yang dibuat dengan adanya paksaan menjadi tidak sah dan dapat diminta pembatalannya ke pengadilan karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian mengenai kesepakatan para pihak. Notaris/PPAT YA dapat diminta pertanggung jawaban secara perdata karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu membuat akta hibah dimana pemberi hibah tidak pernah menyetujui adanya penghibahan tersebut dan hal tersebut merugikan pemberi hibah. Tanggung jawab berikutnya adalah secara administratif, karena Notaris/PPAT YA telah melanggar Pasal 28 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 serta tanggung jawab secara pidana karena melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP. Berdasarkan hal tersebut, PPAT sebaiknya menolak untuk membuat akta hibah yang dalam penandatanganannya terdapat paksaan yang dilakukan oleh salah satu pihak karena akan berakibat pada keabsahan akta hibah tersebut dan PPAT dapat dikenakan tanggung jawab secara perdata, administratif dan bahkan pidana.

---

The Grant Deed is one of the authentic deeds made by or before the PPAT. In the process of making the Deed, there shouldn’t be any force towards the grantor to sign the deed. It is because basically a grant is a gift from someone during his/her lifetime for free. If there is a force in the making of a grant deed from one of the parties, it will affect the validity of the grant deed and the PPAT could be sued. The problem of this research is concerning the validity of the grant deed and the liability of PPAT towards the grant deed which was made by forcing the signing of the grant deed based on the Surabaya District Court Decision Number 1007/Pdt.G/2020/PN Sby. This research uses normative juridical, with explanatory analytical typology and uses secondary data. The result of this research showed that the grant deed which was made by force becomes invalid and its cancellation could be requested to the court because it does not comply the legal requirements of the agreement regarding the deal of the parties. Notary/PPAT YA can be held civilly liable for committing an unlawful act, namely making a grant deed that has never been approved by the grantor and it is detrimental to the grantor. The following liability is administratively, because Notary/PPAT YA has violated Article number 28 clause (4) of the Regulation of the Head of the National Land Agency Number 1 of 2006 as well as criminal liability for violating Article 264 clause (1) of the KUHP. Based on that, it is better for the PPAT to refuse making a grant deed which was forced by one of the parties in its signing because it would affect the validity of the grant deed and PPAT might be subject to civil, administratively, or even criminally."

"Telah dibuat alat pengukuran gaya sentripetal pada plat setimbang yang berputar dengan menggunakan mikrokontroler dan perangkat lainnya berupa sensor gaya, sensor kecepatan putar. Sistem ini dihubungkan dengan komputer menggunakan standar komunikasi serial. Mikrokontroler diprogram menggunakan piranti lunak Baskom AVR, sedangkan komputer digunakan untuk menampilkan hasil pengukuran diprogram dengan menggunakan Labview 8.5. Metode pengambilan data adalah nilai gaya pada sensor kemudian dibandingkan dengan nilai gaya sentripetal yang diperoleh dari perhitungan. Hasil yang diperoleh adalah gaya pada sensor mendekati nilainya dengan gaya sentripetal yang diperoleh secara perhitungan dengan toleransi nilai error.

---

Has been developed measurement system centripetal force on a rotating balance plate by using microcrontroller and other devices such as force sensors and rotary sensor. The system is connected to computer using serial communication standart. Microcontroller is programmed using the baskom AVR software, while the computer is used to display the measurement results, it's programmed using Labview 8.5. The method of data retrival is the force on the sensor value is then compared with the values obtained from centripetal force calculations. The results is force on the sensor close to the value obtained with the calculation of centripetal force with error tolerance."

"[ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk mengetahui faktor faktor yang memengaruhi lansia bekerja menurut lapangan pekerjaan di Indonesia dengan menggunakan data Susenas kor 2013 Hasil regresi multinomial logit menunjukkan bahwa tempat tinggal upah dan pendidikan merupakan faktor paling berpengaruh terhadap keputusan bekerja di sektor pertanian sedangkan keberadaan jaminan kesehatan tidak memiliki pengaruh signifikan Sementara itu variabel upah pendidikan dan status sebagai kepala rumah tangga merupakan faktor yang paling berpengaruh bagi lansia untuk bekerja di sektor non pertanian

---

ABSTRACT

This study aims to find out factors those affect elderly to work by sector in Indonesia using the 2013 Susenas core data The result of multinomial logistic regression shows that place of living wage and level of education are the most influential factors for the elderly to work in the agricultural sector while availability of health insurance does not have significant effect For comparison wage level of education and the status as a head of household are the influential factors behind decision of elderly to work in non agricultural sector ;This study aims to find out factors those affect elderly to work by sector in Indonesia using the 2013 Susenas core data The result of multinomial logistic regression shows that place of living wage and level of education are the most influential factors for the elderly to work in the agricultural sector while availability of health insurance does not have significant effect For comparison wage level of education and the status as a head of household are the influential factors behind decision of elderly to work in non agricultural sector , This study aims to find out factors those affect elderly to work by sector in Indonesia using the 2013 Susenas core data The result of multinomial logistic regression shows that place of living wage and level of education are the most influential factors for the elderly to work in the agricultural sector while availability of health insurance does not have significant effect For comparison wage level of education and the status as a head of household are the influential factors behind decision of elderly to work in non agricultural sector ]"