Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper discusses a dominant group in local politics of Sumenep that is based on a pesantren network that is usually referred to as the Bani Syarqawi. The author argues that the superiority of religious clerics (Kyai) over the mass in Sumenep has been mainly based on their adaptability to the transformational change of their role from traditional - charismatic to rational -authoritative by means of educational exellence and genealogical network that is both powerful and full conflict."

"Selama ini, kematian dianggap sebagai akhir dari pemenuhan utilitas yang ingin dicapai selama hidup. Meskipun demikian, teori yang dipaparkan oleh Azzi dan Ehrenberg (1975) justru menyatakan adanya kepercayaan akan kehidupan setelah kematian mau tidak mau membuat manusia harus mempertimbangkan utilitas yang ingin dicapai kelak. Sedekah dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan, dianggap sebagai investasi yang dapat memberikan jaminan terhadap pencapaian utilitas pada kehidupan setelah kematian. Penelitian ini menemukan adanya hubungan substitusi antara sedekah dan partisipasi serta pengaruh positif dari tingkat keimanan seseorang terhadap sedekah dan partisipasi tersebut. Selain itu, ditemukan pula bahwa peningkatan usia akan meningkatkan sedekah dan partisipasi yang dilakukan seseorang.

---

People tend to think that death is the end of their pursuit to maximization of utility. Instead, Azzi and Ehrenberg?s theory of lifecycle consumption (1975) said that afterlife belief give another perspective for us, to considering about the afterlife utility. Religious giving and participation in a religious activity, considered as investment for a guarantee of a better afterlife utility. This study find a substitute relation between religious giving and participation. Also, the religious giving and participation have a positive and significant impact for every additional age and increasing in belief. "

"Tema kontestasi diskursus Islam Indonesia dalam konteks demokrasi pasta Orde Baru menjadi tema yang dipilih dalam tesis ini, karena baik diskursus Islam Iiberal maupun Islamisme sebagai arus besar diskursus Islam masing-masing berusaha memperebutkan kontrol terhadap masa depan masyarakat Muslim di Indonesia dalam konteks proses demokratisasi. Sementara sampai saat ini tidak ada karya tentang politik Islam yang menganalisis secara detail bagaimana kontestasi wacana Islam tersebut secara simultan bergulir dalam praktik sosial maupun tampil dalam praktik diskursus yang menempatkan bahasa sebagai medan bagi pertarungan kuasa antara diskursus-diskursus Islam di Indonesia.Fokus utama dari tesis ini adalah menganalisis secara detail bagaimana kontestasi antara diskursus wacana Islam liberal yang ditampilkan oleh teks karya Ulil Abshar Abdalla yang berjudul "Mengapa Kita Perlu Meniru Barat?" dan diskursus Islamisme yang ditampilkan oleh teks karya Bramastyo Pontas P. yang berjudul "Transformasi Kaum Muda Indonesia" bergulir dalam dua level yaitu: pertama, dalam konteks praktek sosio-kultural yaitu melalui penyebaran pengetahuan melalui institusi politik dan memanfaatkan peluang struktur politik. Kedua, secara mikro berhubungan dengan bagaimana bahasa menjadi medium bagi kontestasi antara dua diskursus Islam Indonesia tersebut.Tesis ini menggunakan tiga teori tentang analisis diskursus yang dibangun oleh Michel Foucault tentang relasi kuasa dalam setiap praktik sosial, teori hibridasi dan intertekstualitas dari Mikail Bakhtin dan analisis diskursus kritis tiga dimensi dari Norman Fairclough.Metode analisis daiam riset ini menggunakan model analisis wacana kritis tiga dimensi yang dibangun oleh Norman Fairclough (yaitu analisis pada tingkat praktik sosio-kultural, praktik diskursif, dan-praktik analisis-tekstual)-untuk menyambungkan antara analisis-ditingkat makro yang terhubung dengan analisis ditingkat mikro.Temuan penelitian dalam tesis ini menunjukkan bahwa bahasa dalam teks menjadi medium bagi bergulirnya kontestasi kuasa dan konflik yang berlangsung antara diskursu Islam liberal dan Islamisme yang bergulir baik di tingkatan makro (praktik sosio-kultural) dan tingkatan mikro (praktik diskursif dan analisis tekstual). Konflik diantara kedua wacana tersebut merepresentasikan sikap yang kontras antara wacana muslim demokrat liberal yang menempatkan Barat sebagai model modernitas bagi arah arah masa depan masyarakat Islam bagi wacana Islam liberal, dan muslim demokrat Islamis yang disatu sisi berusaha melakukan resistensi terhadap Barat dan terobsesi untuk melakukan IsIamisasi terhadap demokrasi dan modernitas.ImpIikasi teoritik dari tesis ini menunjukkan bahwa sesuai dengan teori Norman Fairclough tentang bahasa sebagai medium bagi kontestasi relasi kuasa, bahwa bahasa dalam teks Ulil Abshar Abdalla dan Bramastyo Pontas P. kedua-duanya menjadi medium bagi bergulirnya relasi kekuasaan antara diskursus Islam liberal dan Islamisme.

---

Islamic Indonesian discourse contestation under the democratization context of the post New Order is chosen for this thesis because both Islamic liberal and Islamism discourses are representing the two mainstreams of Islamic discourse, struggling to gain control over Indonesian Moslem. In the research of Political Islam, there is hardly any comprehensive research on the contestation of Islamic discourses especially on the post New Order era in the level of socio-cultural context and the level of micro text related to how Language became the medium for power relation and conflict ideology within Islamic discourses in Indonesia.

The focus of this thesis is to analyze comprehensively the differences between Islamic discourses, the Liberal Islam discourse and the Islamism discourse, are being contested in public sphere. In line with this objective, the thesis would therefore scrutinize two articles representing those two conflicting paradigms, that is, ?Mengapa Kita Perlu Meniru Barat?? (Why do We have to Follow the West?) Written by Ulil Abshar Abdalla representing the Liberal Islam discourse, and ?Transformasi Kaum Muda Indonesia? (the Transformation of Indonesia's Young Generation), written by Bramastyo Pontas P projecting Islamism discourse. This thesis is trying to analyze in two IeveIs. First, the thesis is trying to explain the confrontation between those distinct paradigms occurred in a particular socio-political context. Second, this research analyze how the language became a realm of power contestation, involving those two opposite Islamic discourses.

The theoretical framework of this research used Foucault theory of power in every social practice, theory of intertextuality from Mikail Bakhtin and three dimensional critical discourse analyses from Norman Fairclough.

The methodology of this research applied three dimensions of critical discourse analysis developed by Norman Fairclough (analysis in the level of-socio-cultural practices, discursive practices, and textual analysis practices) to establish linkage between macro-politics and micro-politics analysis of the text.

The result of this research shown that the language used within the text became a medium for power contestation and conflict between Liberal Islam and Islamism both at the macro level (socio-cultural level) and micro level (discursive and textual analysis). This ideological conflict and power contestation represented the contrasting position between the democrat liberal Moslem discourses which placed the West as a model of Islamic society future and standard for modernity, and on the other side the democrat Islamism Moslem discourses obsession to resist western modernity hegemonic project and try to turn democracy and modernity through Islamization.

The theoretical implication of this thesis shown the accordance of the findings with Norman Fairclough's theory where the language in Abdalla's and Pontas' texts express the role of language as the medium of power relation contestation, between liberal Islam and Islamism discourse."

"Studi ini dilatarbelakangi oleh ketersingkiran pasar tradisional disebabkan persaingan yang tidak seimbang (unequal) dengan pasar modern. Oleh karena itu, disertasi ini berusaha menemukan formulasi hukum yang tepat untuk menjaga keberadaan pasar tradisional di Indonesia. Untuk menemukan formulasi hukum tersebut, lebih dahulu penulis memaparkan konsep pasar, menempatkan posisi dan peran negara dalam menjamin keberadaan pasar tradisional serta memaparkan perlindungan hukum terhadap pasar tradisional dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta (statute approach) dan sejarah (historical approach) serta mengemukakan hasilnya secara deskriptif-sistematis.Studi ini mengajukan paradigma bahwa pasar bukan hanya sebagai institusi binis tetapi juga insitusi ibadah dan sosial yang meniscayakan sikap kejujuran, saling menghormati, saling bertanggungjawab serta kebersamaan dalam kekeluargaan sebagaimana perintah al-Quran dan sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Paradigma pasar demikian menghendaki pengaturan tempat, penentuan harga, kerjasama antar pelaku usaha, efisiensi dan semua hal yang menyangkut pasar juga harus memperhatikan faktor-faktor sosial antar pelaku usaha. Studi ini mengajukan penjelasan teoretik yang disebut dengan zariah legal movement dan peran negara sadd wa fath terhadap pasar untuk memperjelas peran peran negara terhadap pasar.Terdapat tujuh preskriptif hukum dalam menjaga keberadaan pasar tradisional di Indonesia, yakni (1) mengoptimalkan konsep kepemilikan pasar sebagai bentuk kepemilikan umum (al-milkiyah al-ammah) untuk mencegah (sadd) monopoli pasar oleh pasar besar. (2) mengoptimalkan regulasi kerjasama antara pasar tradisional dan pasar modern (jam`u zariah), pola kerjasama yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah). (3). Penguatan konsep dan regulasi perlindungan pasar tradisional yang meliputi perlindungan hukum, penguatan infrastruktur, intervensi harga jual pasar modern, larangan membuat promosi penjualan dengan harga lebih murah dari harga di pasar tradisional, penguatan regulasi lokasi, jarak serta penempatan lokasi pasar modern di daerah pinggiran (surbun) serta penguatan diferensiasi produk dan pengaturan regulasi waralaba untuk menjaga keberadaan pasar tradisional. (4). Optimalisasi konsep dan pengaturan pemberdayaan pasar tradisional dengan merevitalisasi fasilitas dan manajemen pengelolaan secara profesional dengan pemberian pelatihan yang berkelanjutan dan penguatan pemberdayaan pasar dengan pembentukan BUMN khusus. (5). Penguatan konsep dan regulasi larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang meliputi penguatan ontologis Hukum Persaingan Usaha Indonesia seyogyanya berdasarkan filosofi sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan persaudaraan dan tujuan UU No. 5 Tahun 1999 yang menghendaki keseimbangan ekonomi antara usaha kecil, menengah dan besar. Penguatan regulasi yang melindungi usaha kecil dapat dimuat UU No. 5 Tahun 1999 dengan mempertimbangkan klausula yang berorientasi terhadap perlindungan usaha kecil. (6). Penguatan dan konsep regulasi sistem pasokan barang berdasarkan asas keadilan dan distribusi dengan melakukan klasifikasi pasar sesuai dengan mata rantai produk dari produsen ke pasar ritel disertai dengan fungsi dan aturan-aturan yang terkait di dalamnya yang bertujuan mencegah (sadd) pelaku usaha melakukan permainan harga dan praktik monopoli. (7). Optimalisasi konsep dan pengaturan sanksi dan penegakan hukum seyogyanya bersifat tegas, dan memberikan efek jera serta optimalisasi kontrol sosial. Penguatan sanksi memerlukan harmonisasi hukum dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta melakukan penegakan hukum dengan memperhatikan penerapan ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pasar-pasar kecil serta memperkuat peran serta masyarakat.Disertasi ini menyarankan kepada pemerintah dan DPR untuk mengatur pasar ritel setingkat undang-undang. Kepada pemerintah, seyogyanya membuat landscap/peta pasar untuk memudahkan mencari pola lokasi dan jarak serta kebijakan yang tepat untuk mengatur pasar ritel modern dan pasar tradisional. Selain itu, penggunaan teori analisis ekonomi terhadap regulasi (analysis economic of law) terhadap beberapa bentuk definisi yang menggunakan perhitungan ekonomis diperlukan untuk membuat regulasi yang ideal. Penelitian lanjutan penting dilakukan dalam hal penegakan hukum serta menyarankan lembaga pengawasan persaingan usaha dan penegakan hukum pasar hingga ke daerah terpencil serta membentuk lembaga khusus yang mengawasi periklanan bisnis untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat.

---

This study has been motivated by unfair market conditions in the form of marginalization of traditional markets in Indonesia due to unequal competition with the modern market.This article tries to find a fair legal formulation to maintain the existence of a small market (traditional). To find the legal formulation, the author will discuss market regulation in its legislation in Indonesia, analyzed and found it to be optimized to create a fair market arrangements in the perspective of Islamic law. This study uses normative legal research methods to approach the statutes (statute approach) and history (historical approach) and express the results in systematic-descriptive way.

This study propose a paradigm that the market not only as an business institution but also as a kind of religious as well as social institutions which necessitates an attitude of honesty (sidq), mutual respect (jama`ah), mutual responsibility (takaful) and togetherness in the family as the Koran commands and in accordance with the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution. Thus the market paradigm requires arrangement of place, pricing, cooperation among businesses, efficiency and all matters relating to the market must also consider social factors among businesses. This study propose a theoretical explanation of the so-called Zariah legal movement and the role of the state sadd wa fath on the market to clarify the roles of state against the market.

There are seven prescriptive law in protecting traditional market in Indonesia, namely (1) optimizing the concept of ownership of the market as a form of common ownership (milkiyyah al-?ammah) to prevent the monopolization of the market by a large market. (2) optimize the regulation of cooperation (jam`u al-zariah) between the traditional and the modern market, the pattern of cooperation that can be tailored to the needs, characteristics, and potential areas based on the principle of profit sharing (mudharabah/musyarakah). (3) Strengthening the concept of traditional markets and regulatory protection that includes legal protection, strengthening of infrastructure, modern market selling price intervention, the ban made on any sales promotion at a cheaper price than the price at traditional markets, strengthening regulation on the location, spacing and placement of the modern market place in the suburbs (surbun ) as well as the strengthening of product differentiation and regulation of franchising arrangements to safeguard the existence of traditional markets. (4). Optimization of the concept and empowerment arrangements with revitalizing traditional markets and facilities management by professional management by providing ongoing training and empowerment strengthening market with the establishment of a special stateowned enterprises. (5). Strengthening the concept of regulation and prohibition of monopolistic practices and unfair business competition that includes strengthening ontological Indonesian Competition Law should be based on the philosophy of Indonesian economic system which is based on brotherhood (ukhuwwah) and purpose of Law No.5 of 1999 which requires the economic equality between small, medium and large enterprise. Strengthening regulations that protect small businesses as set out in Law No. 5 of 1999 to consider theclause that is oriented towards the protection of small businesses.(6). Strengthening the regulatory system and the concept of supply of goodsis based on the principle of fairness and distribution by market classification in accordance with the chain of products from the manufacturer to the retail market along with the functions and rules related thereto aimed at preventing (sadd) businesses perform and practice the price monopoly.(7) Optimization of the concept and setting penalties and enforcement should be firm, and provide a deterrent effect as well as the optimization of social control. Strengthening sanctions require legal harmonization with other legislation and law enforcement, having regard tothe application of the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition in the markets for the small market and strengthen the role of thesociety.

This dissertation suggests thatthe government and Parliament to regulate the retail market by the Act level legislation. The government should make lanscap/map of the market to facilitate the search for patterns of location and distance as well as the right policy to regulate the retail market between modern and traditional markets. In addition, the use of the theory of economic analysis against regulationissuance to some form of definition that uses economic calculations required to discrete an ideal regulation. However, further research is necessary for the purpose of law enforcement and suggest a kind of oversight committee against fair competition and enforce the law of market reaching up to remote areas and to establish a special agency that oversees the business advertisement in order to prevent unfair business competition."

"Etika religius mempersiapkan sarana yang diperlukan bagi dialog antar agama yang berbeda namun menganut ajaran tentang Tuhan yang satu dan yang sama. Etika religius adalah landasan kokoh untuk mendorong kerja sama antara umat berbeda agama mencapai pemahaman yang sama tentang tujuan akhir hidup manusia adalah pemenuhan hakikat kodratinya sebagai ciptaan rasional. Sebagai ciptaan manusia itu rapuh dan karenanya melawan kehendak Tuhan dengan berbuat dosa dan sebagaimana dinyatakannya dalam peran dan pemelaratan harapan hidup. Konflik antar agama muncul dari pandangan yang picik orang beriman yang tampak saleh tetapi sesungguhnya munafik dan ingat diri. Melalui etika religius orang beragama diusahakan menjadi sadar akan kerentanannya sebagai ciptaan sehingga perlu belajar, berpikir, dan berkerja sama membuka ruang bagi hadirnya terang di tengah-tengah panggilan Tuhan bagi semua orang untuk nerjalan "bareng" menuju Tuhan sang awal dan akhir pemenuhan hidup manusia."