Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berusaha mengetahui adanya hubungan timbal balik antara pengeluaran pemerintah dan produk domestik bruto di Indonesia periode 1970-2003. Metode yang dipakai adalah Granger Causality dan Vector Autoregression (VAR) dengan memperlakukan kedua variabel sebagai variabel endogen. Hasil penelitian menyebutkan terdapat hubungan kausalitas antara perubahan (peningkatan atau penurunan) total pengeluaran pemerintah dengan perubahan (peningkatan atau penurunan) produk domestik bruto. Perubahan pengeluaran rutin tidak signifikan mempengaruhi perubahan produk domestik bruto karena lebih bersifat konsumtif dan tidak produktif serta sebagian besar bersifat kontraktif seperti belanja untuk pembayaran bunga utang. Sementara perubahan pengeluaran pembangunan memiliki hubungan kausalitas positif dan signifikan terhadap perubahan produk domestik bruto. Hal ini dapat dijelaskan oleh pengaruh positif pengeluaran sektor pertanian, infrastruktur dan transportasi serta pendidikan terhadap produk domestik bruto dan pengaruh positif perubahan produk domestik bruto terhadap perubahan pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur dan transportasi"

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengukur disparitas di Provinsi Sumatera Utara dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat disparitas di Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan runtun waktu (time series) periode 1987 - 2008. Untuk perhitungan disparitas digunakan Indeks Williamson. Sedangkan untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat disparitas di Provinsi Sumatera Utara digunakan model persamaan regresi berganda dengan bantuan software Eviews 4.00. Model regresi yang digunakan adalah model linear dengan variabel bebas yaitu Inflasi (digunakan pendekatan dengan tingkat inflasi), peranan perdagangan diukur melalui rasio net ekspor terhadap PDRB, kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB dan tingkat pertumbuhan tenaga kerja non pertanian.Dari hasil perhitungan tingkat kesenjangan antar daerah didapatkan hasil bahwa perkembangan disparitas pendapatan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara berfluktuatif, pada tahun 1988 Indeks Williamson Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,567 dan turun menjadi 0,426 pada tahun 1998 pada krisis ekonomi global. Pada tahun berikutnya tahun 2005 akibat adanya shock dari luar yaitu kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan harga BBM membuat Indeks Williamson meningkat menjadi 0,436. Selanjutnya Indeks Williamson semakin meningkat pada tahun berikutnya sampai pada angka 0,485 pada tahun 2008.Sedangkan untuk mengetahui dampak kesenjangan dan variabel lain terhadap indeks Williamson digunakan model regresi berganda sebagai berikut: CVwt = β0 + β1 INF + β2 TRA + β3 EXP + β4 URB + ε Hasil estimasi didapatkan bahwa variabel berdasarkan hasil analisis regresi berganda, diperkirakan dipengaruhi oleh perdagangan yang diwakili oleh net ekspor terhadap PDRB. Sedangkan tingkat inflasi, kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB dan tingkat pertumbuhan tenaga kerja non pertanian tidak mempengaruhi tingkat disparitas pendapatan di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian tersebut memiliki implikasi kebijakan yang diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi antara lain kebijakan peningkatan net ekspor di sektor pertanian dan industri.

---

This study aimed to determine and measure the disparities in the province of North Sumatra and know the factors that influence the level of disparity in the province of North Sumatra. The data used are secondary to the time series data in the period 1987 to 2008. Index used for calculation of disparity Williamson. Meanwhile, to determine the relationship between the factors that influence the level of disparity in the province of North Sumatra used model of multiple regression equations with the help of software Eviews 4:00. Regression model used is a linear model with independent variables of inflation (the approach used for inflation), the role of trade is measured by the ratio of net exports to GDP, the contribution of government expenditure to GDP and the growth rate of nonfarm employment.From the calculation of the level of regional disparities showed that growth of income disparity that occurred in North Sumatra province fluctuated, in 1988, North Sumatra Williamson Index of 0.567 and decreased to 0.426 in 1998 on the global economic crisis. In the following year in 2005 due to the shock from the outside of the central government policy to increase fuel prices make Williamson's index increased to 0.436. Furthermore, Williamson index increased in the following year until the number 0.485 in 2008.Meanwhile, to determine the impact of inequality and other variables on the index Williamson used multiple regression model as follows: CVwt = β0 + β1 INF + β2 TRA + β3 EXP + β4 URB + ε The estimation results obtained that the variables based on multiple and share government expenditure to GDP. While the rate of inflation, and the growth rate of non-agricultural labor force does not affect the level of income disparity in the province of North Sumatra. The results of these studies have implications for policies aimed at increasing economic growth include an increase in net exports of agriculture and industry sectors."

"Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX 2021 di Provinsi Papua menghabiskan anggaran negara dan daerah (APBN dan APBD) yang cukup besar, yakni lebih dari Rp 10 triliun. Kebijakan dan pengeluaran pemerintah untuk menjadikan Provinsi Papua sebagai tuan rumah mega event olahraga nasional berpotensi untuk memberi dampak pada perekonomian Papua, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian provinsi Papua dengan menggunakan tabel Input-Output 2016 yang diterbitkan dan dimutakhirkan oleh Badan Pusat Statistik pada 27 Mei 2021 dengan 52 sektor. Kajian ini menemukan bahwa dengan menggunakan pendekatan multiplier effect dampak terhadap perekonomian Provinsi lebih besar dari pengeluaran pemerintah pusat dan daerah, dimana secara keseluruhan, pengeluaran pemerintah pada penyelenggaraan PON XX Papua pada perhitungan menggunakan I-O menyebabkan peningkatan output sebesar 5,83% dan peningkatan nilai tambah sebesar 5,01%.

---

The XX 2021 National Sports Week in Papua Province spends a fairly large state and regional budget (APBN and APBD), which is more than IDR 10 trillion. Government policies and expenditures to make Papua Province the host of a national mega sports event have the potential to have an impact on the Papuan economy, both directly and indirectly. This study aims to identify the impact of government spending on the economy of the Papua province using the 2016 Input-Output table published and updated by the Central Statistics Agency on 27 May 2021 with 52 sectors. This study finds that by using the multiplier effect approach the impact on the provincial economy is greater than the expenditure of the central and local governments, where overall, government spending on organizing The XX 2021 National Sports Week in Papua Province on calculations using I-O causes an increase in output of 5,83% and an increase in value added of 5,01%."

"ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja pendidikan pemerintah terhadap output pendidikan yang dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan di setiap provinsi dan kab/kota. Studi ini menggunakan data panel dengan metode analisis fixed effect. Data yang digunakan mencakup 32 provinsi dengan periode tahun 2005sampai 2016.Variabel dependen yang digunakan adalah Angka Partisipasi Murni (net enrollment rate) dan Angka Putus Sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Menengah Pertama (SMP) atau pada usia 7-15 tahun. Kontribusi dari studi ini yaitu seberapa besar pengaruh belanja pendidikan pemerintah dan tata  kelola pemerintahan mempengaruhi output pendidikan di Indonesia.

Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa belanja pendidikan pemerintah dan tata kelola pemerintahan dapat menurunkan angkaputus sekolah baik pada jenjang SD maupun SMP.Sedangkan belanja pendidikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap enrollment rate SD dan SMP, begitupun dengan tata kelola pemerintah hanya berpengaruh terhadap enrollment rate SMP.

 

---

This study aims to determine the effect of government education spending on educational output which is associated with governance in each province and district.This study uses panel data with fixed effect analysis method. The data used cover 32 provinces with the period from 2005 to 2016. The dependent variable used is the net enrollment rate and the drop out rate in primary and junior secondary education (7-15 year). The contribution of this study is how much influence the government education spending and governance affect the output of education in Indonesia.

The results of this study indicate that government education spending and governance can reduce dropout rates both in elementary and junior secondary levels. While government education expenditures do not affect the enrollment rate of elementary and junior high schools, as well as the governance only affect the enrollment rate of SMP.

 

"

"Tap MPR No. IV/ MPR/ 2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, telah memberikan peluang yang semakin terbuka bagi kemandirian daerah untuk berkreasi secara pro aktif mengatur rumah tangganya. Pengaturan rumah tangga secara teknis juga diatur dafam PP Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman perangkat Daerah.Hasil penataan perangkat daerah Pemda Propinsi. Kabupaten dan Kota yang ada saat ini pasta PP nomor 84 tahun 2000 disinyalir telah menciptakan bentuk-bentuk perangkat daerah yang dari sisi jumlah, besaran unit organisasi dan bentuknya cenderung membesar dan gemuk. Terkait dengan kecendrungan ketidak efisien dan efektifitasnya pengorganisasian perangkat daerah yang ada, Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan revisi terhadap PP nomor 84 tahun 2000. Dalam PP No 8 tahun 2003, penataan diatur perangkat daerah dengan memperhatikan hasil perhitungan skor yang akan menentukan dan menetapkan kriteria dan bentuk organisasi yang bersangkutan serta batasan maksimum untuk Dinas dan Lembaga Teknis Daerah. Sehubungan dengan itu, tentunya penerapan PP 8/2003 membawa beberapa konsekuensi, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan analisis mengenai kemungkinan diimplementasikannya PP nomor 8 tahun 2003 dimaksud.Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Bagaimana dampak diterapkannya PP 8/2003 terhadap kelembagaan jumlah perangkat daerah yang ada saat ini, dan terhadap kemungkinan munculnya potensi konflik (Potensi konflik merupakan jumlah unit perangkat daerah yang mengalami likuidasi/perampingan sebagai akibat diberlakukannya PP nomor 8 tahun 2003 dengan asumsi semua Pemda dalam penataan organisasinya menerapkan batasan maksimun yang ditetapkan, untuk kabupaten/kota 22 perangkat bereselon II dan untuk Propinsi 18 perangkat bereselon II).Dari hasil analisis dan pengujian yang penulis lakukan ditemukan bahwa:· Terdapat perbedaan karakteristik yang signifikan pada Pemda Propinsi., Pemda Kabupaten dan Pemda Kota.· Terdapat hubungan yang sangat signifikan antara variabel potensi konflik dengan jumlah perangkat daerah suatu pemda. Sementara variabel lainya tidak cukup signifikan mempengaruhi potensi konflik.· Elatisitas potensi konflik terbesar terjadi pada Pemda Kabupaten yang diikuti dengan Pemda Kota dan Pemda Propinsi.Dari 30 Pemda Propinsi yang ada,1O% mengarah untuk terciptanya konflik yang sangat tinggi, sisanya 86,7% memiliki potensi konflik yang relatif sedang dan 3,3 % lainnya memiliki potensi konflik rendah. Namun secara rata-rata nasional ada 8,8 atau 9 unit perangkat daerah yang harus dirampingkan bila diterapkan PP nomor 8 tahun 2003 dengan konsisten.Dari 88 pemda Kota, 22,7% mengarah munculnya potensi konflik yang sangat tinggi, 76,13% mengarah pada dimungkinkannya penerapan PP 8/2003, sedangkan sisanya yang lain yaitu 1,13 % lainnya relatif potensi konflik sedang. Dengan rata-rata nasional ada 0,4 Unit Perangkat daerah yang akan mengalami perampingan.Dari 287 Pemda Kabupaten, 1,4 % mengarah untuk diimplementasikannya PP nomor 8 tahun 2003, 71,42°/o lainnya mengarah pada kemungkinan diimplementasikannya PP nomor 8 dengan mengikuti pola maksimum sementara sisanya yaitu sebesar 27,5 % adalah Pemda Kabupaten yang memiliki potensi konflik tinggi yaitu pemda yang mengalami perampingan sebanyak rata-rata 2,3 unit perangkat daerah.Terkait dengan hasil temuan tersebut, penulis menyarankan bahwa implementasi PP 8 tahun 2003 perlu diiakukan dengan hati-hati dan dan dalam jangka pendek tidak semua pemda dapat diberlakukan secara generalisir dengan menerapkan batasan maksimum."

"Kebijakan penyelesaian akhir pinjaman IMF pada dasarnya menunjukkan indikator awal negara tersebut telah berhasil dari krisis ekonomi. Berbagai perkembangan eksternal perekonomian suatu negara menjadi salah satu faktor untuk 'mengakhiri' paket bantuan ekonomi sekaligus pinjaman IMF tersebut. Indonesia pada akhir 2003 mengambil keputusan untuk; mengakhiri pinjaman IMF sekaligus paket bantuan ekonominya dengan memilih cara post program monitoring. Ada dua faktor yang menjadi dasar pengambilan pilihan pemerintah tersebut. Pertama, faktor kemampuan ekonomi Indonesia yang dirasakan mampu keluar dari bantuan ekonomi IMF dalam merumuskan kebijakan anggaran negaranya. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, inflasi yang dapat ditekan sampai satu digit, tingkat nilai tukar rupiah terhadap dollar yang stabil, dan kondisi perekonomian global yang kondusif. Kedua, faktor politik hukum yang direpresentasikan oleh Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/2002 yang menghendaki Indonesia segera keluar dari program kerja sama dengan IMF tanpa gejolak terhadap keberlanjutan. anggaran, negara di Indonesia. Ada dua implikasi yang muncul dari pilihan ini, yaitu implikasi hukumnya pemerintah, perlu melakukan pembenahan terhadap struktur peraturan perundang-undangan yang menyangkut kebijakan anggaran negara agar tercipta anggaran negara yang sehat dan berkelanjutan. Sementara itu, implikasi ekonominya adalah diarahkannya kebijakan anggaran negara yang lebih banyak mendorong perbaikan dan pembenahan sektor keuangan dan sektor riil. Hal demikian dapat dilakukan dengan disertai komitmen kebijakan ekonomi makro yang mendukung terwujudnya stabilisasi ekonomi secara menyeluruh di Indonesia. Hal demikian dilakukan dengan cara mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi, dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak, serta penghematan pengeluaran."

"Skripsi ini bertujuan menganalisis pembukuan pihak ketiga minus (PFK Minus) pada Satuan Kerja Luar Negeri dan solusi penyelesaiannya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran pembukuan dalam Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU) Satker Luar Negeri Tahun Anggaran 2010 dan hasil pemeriksaan aparat pemeriksa Negara Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang tersedianya data bukti transaksi keuangan dan pagu anggaran yang tidak mencukupi merupakan faktor utama penyebab PFK Minus. Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan perubahan mekanisme penganggaran dan revisi anggaran yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

---

This thesis aims to analyze overspending budget within Foreign Affairs Overseas Unit and its solution. Methods of data collection is conducted by searching within Financial Management Information System (SIMKEU) in the Fiscal Year of 2010 and the results of the inspection from the authority agencies.

The conclusion of this study is the lack of availability on supporting documents from the financial transactions and the budget shortfall are the main factors that led to overspending budget. The solution is conducted by changing the mechanism of budget formulation and budget revision set out by the Ministry of Finance."

"Upaya Asnerika Serikat (AS) untuk membantu pemulihan kondisi perekonomian Indonesia ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasional AS itu sendiri. Kepentingan AS tersebut didasarkan pada beberapa faktor : Pertama, secara kuantitas, dengan jumlah penduduk 215 juta jiwa dan berpenduduk nomor empat terbanyak di dunia, Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi pemasaran produk-produk AS ; Kedua, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat sebelum krisis ekonomi cukup tinggi dan stabil ; Ketiga, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar ; Keempat, kondisi goegrafis Indonesia yang terletak diantara dua benua dan dua samudra dinilai sangat strategis bagi kepentingan AS ; Kelima, Indonesia secara politis memainkan peranan penting baik di kawasan regional Asia Tenggara, Asia Pasifik maupun di dunia internasional yang ditunjukkan dengan keanggotaan aktif Indonesia dalam ASEAN, APEC, Nonblok, PBB, dan lain sebagainya ; Keenam, Indonesia adalah salah satu negara utama yang mendukung diberlakukannya perdagangan bebas di Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Amerika Serikat, dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia menempuh cara : Pertama, memberikan bantuan dana, pangan, suplai medis, dan lain sebagainya secara langsung kepada pemerintah Indonesia ; Kedua, memperjuangkan agar Senat dan Kongres AS mendukung rencana penambahan dana kepada IMF yang ditujukan untuk membantu negara-negara di Asia yang dilanda krisis seperti Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan ; Ketiga, mengirimkan utusan-utusan khusus untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi. Namun demikian, pemberian bantuan AS tersebut, terutama yang disalurkan melalui IMF, terlihat kurang mampu memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Hal itu disebabkan karena rendahnya komitmen pemerintah terhadap langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh IMF, sehingga IMF seringkali menunda pengucuran dana bantuannya kepada Indonesia. Selain itu, ketidakmampuan pemerintahan Suharto dan Habibie dalam menyerap aspirasi masyarakat agar pemerintah melakukan reformasi di segala bidang telah memicu merebaknya berbagai aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa di berbagai tempat di Indonesia. Metode Penelitian:Deskriptif Analitis dengan mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada kemudian dilanjutkan dengan menganalisa data tersebut."

"Penelitian ini menganalisis realokasi belanja pemerintah yang ditujukan untuk mencapai output perekonomian maksimal dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang optimal. Model ekonomi yang digunakan untuk memaksimalkan output perekonomian dengan alokasi belanja pemerintah yang terbatas adalah model Linear Programming. Sebagai koefisien fungsi tujuan digunakan angka pengganda output dari Leontief inverse matrix yang dihitung dari tabel Input Output nasional transaksi domestik atas dasar harga produsen tahun 2008 Data belanja pemerintah yang menjadi dasar simulasi model adalah realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2014, berdasarkan klasifikasi 11 fungsi alokasi yang dikonversi ke 66 belanja sektoral.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hasil simulasi model selalu mengarahkan realokasi belanja pemerintah yang lebih besar ke fungsi ekonomi F4 untuk menghasilkan output perekonomian maksimal. Belanja pemerintah pada fungsi ekonomi F4 dialokasikan pada sektor sektor yang memiliki angka pengganda output lebih tinggi antara lain sektor angkutan kereta api 55 sektor bangunan 52 sektor listrik gas dan air minum 51 sektor angkutan darat 56 dan sektor angkutan air 57. Angka multiplier dari peningkatan alokasi belanja pemerintah secara agregat terhadap peningkatan output perekonomian adalah sebesar 2 06 Artinya peningkatan belanja pemerintah sebesar Rp1 miliar dalam kondisi alokasi optimal dapat menghasilkan output perekonomian sebesar Rp2 06 milar.

---

This study analyzes the reallocation of government spending which is aimed at achieving maximize economic output in order to realize optimal economic growth. The economic model which is used to maximize the economic output subject to a limited allocation of government spending is Linear Programming model. As a coefficient of objective function the study use the Leontief inverse matrix output multiplier which is calculated from the national Input Output domestic transaction 2008 producer prices. The government spending data used as a basic simulation model is the actual 11 classification functions of central government spending on 2014 which is converted into 66 sectoral expenditures.

The study concludes that the result simulation of model always direct at higher reallocation to economic functions F4 spending in order to generate maximum output. The government spending on economic functions F4 is allocated to the sectors that have higher output multiplier such as railways transportation sector 55 construction sector 52 electricity gas and water sector 51 land transportation sector 56 and water transportation sector 57 The multiplier of aggregate government spending on economic output is 2 06 It rsquo s meaning that for each Rp1 billion increase in government spending under the optimum allocation can result in Rp2 06 billion increase in the economic output."