Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas kebijakan moratorium yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia namun menjadi permasalahan yaitu mengenai pertimbangan pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan moratorium Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik ke Negara Arab Saudi, dan memberikan penjelasan bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik melalui kebijakan moratorium ke Negara Arab Saudi sehingga tidak ada lagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami Pekerja Migran Indonesia kelak. keduanya ditinjau berdasakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam penelitian ini, Penulis melakukan studi literatur dan wawancara ke pihak Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pertimbangan pemerintah dalam memberlakukan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi disebabkan oleh banyaknya kasus-kasus terutaman pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami oleh para Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi. Moratorium ini mendorong pemerintah Indonesia untuk dapat membenahi sistem perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi salah satunya dengan menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.

---

This thesis provides a comprehensive explanation of the Indonesian government can implement a moratorium on the Sending of Indonesian Domestic Migrant Workers to Saudi Arabia. through a moratorium on policy to the State of Saudi Arabia. both are reviewed based on Undang 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. In this study, the literature study and interview with the National Agency for Placement and Protection of Indonesian Workers.

The results of this study reveal that the government's consideration in imposing a moratorium on the sending of Indonesian Migrant Workers to Saudi Arabia is due to the many cases of human rights violations experienced by Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia. This moratorium encourages the Indonesian government to improve the protection system of Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia, one of them by agreeing to a Memorandum of Understanding (MoU) between the governments of Indonesia and Saudi Arabia."

"Pandemi Covid-19 mengubah seluruh aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Selain krisis kesehatan, dunia harus menghadapi krisis ekonomi. Menariknya, pengiriman uang dari luar negeri (remitansi) selama pandemi dari Hong Kong ternyata cenderung stabil. Pada tahun 2020, Bank Indonesia menyatakan bahwa remitansi, yang mayoritas berasal dari pekerja migran, dari Hong Kong turun, namun tidak signifikan. Fenomena ini menarik mengingat tahun 2020 banyak negara mengalami resesi ekonomi, termasuk Hong Kong. Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi politik untuk melihat bagaimana beberapa faktor ekonomi dan politik akan memengaruhi stabilitas remitansi pekerja domestik migran Indonesia di Hong Kong. Penelitian ini berangkat dari teori Dilip Ratha (2003) tentang stabilitas remitansi di masa krisis ekonomi. Ratha berargumen bahwa ada dua faktor, yaitu (1) negara penerima pekerja migran biasanya memiliki stabilisator otomatis yang memungkinkan adanya perlindungan pendapatan bagi pekerja migran dan (2) kemudahan pada infrastruktur keuangan remitansi. Skripsi ini menemukan relevansi faktor infrastruktur keuangan bagi remitansi pada pengalaman di Hong Kong selama pandemi Covid-19, di mana adanya berbagai kebijakan dan fasilitas finansial yang memudahkan pengiriman remitansi. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif untuk mengungkap kenyataan empiris yang dialami pekerja domestik asal Indonesia di Hong Kong. Hasilnya, penelitian ini menemukan beberapa faktor ekonomi lain yang tidak diajukan oleh Ratha. Stabilitas remitansi pada masa krisis akibat pandemi di Hong Kong juga turut dipengaruhi oleh perjuangan serikat buruh migran di Hong Kong dalam merespons krisis pandemi dan ekonomi. Selain itu, penelitian ini turut menemukan berbagai mekanisme dan praktik yang dilakukan para pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Pekerja domestik migran harus melakukan berbagai cara untuk bisa mengirimkan uang dengan jumlah yang bertambah dari sebelum pandemi dan berusaha agar keluarga dan diri sendiri tetap bisa bertahan hidup. Faktor terakhir ini adalah politik bertahan hidup yang serupa dengan konsep ‘gerakan balik’ dari Karl Polanyi (2001). Faktor ini bersama dua faktor lainnya adalah penyebab terjadinya stabilitas remitansi ke Indonesia.

---

The Covid-19 pandemic has changed all aspects of people’s lives around the world. In addition to the health crisis, the world must face an economic crisis. Interestingly, remittances from abroad during the pandemic from Hong Kong tended to be stable. In 2020, Bank Indonesia stated that remittances, the majority of which came from migrant workers, from Hong Kong fell, but not significantly. This phenomenon is interesting considering that in 2020 many countries will experience an economic recession, including Hong Kong. This study uses political economy approach to see how several economic and political factors will affect the stability of the remittances of Indonesian migrant domestic workers in Hong Kong. This study departs from the theory of Dilip Ratha (2003) regarding the stability of remittances in the period of economic crisis. Ratha argues that there are two factors, namely (1) migrant worker receiving countries usually have automatic stabilizers that allow for income protection for migrant workers and (2) ease of remittance financial infrastructure. This thesis finds the relevance of financial infrastructure factors for remittances to the experience in Hong Kong during the Covid-19 pandemic, which is the existence of various policies and financial facilities that facilitate the delivery of remittances. This study uses qualitative data collection methods to reveal the empirical reality experienced by domestic workers from Indonesia in Hong Kong. As a result, this study found several other economic factors that were not proposed by Ratha. The stability of remittances during the crisis due to the pandemic in Hong Kong was also influenced by the struggle of the migrant workers' unions in Hong Kong to respond to the pandemic and economic crisis. In addition, this research also finds various mechanisms and practices used by Indonesian migrant workers in Hong Kong. Migrant domestic workers must do various ways to be able to send money in increased amounts from before the pandemic and try to keep their families and themselves alive. This last factor is the politics of survival which is similar to the concept of ‘double movement’ from Karl Polanyi (2001). This factor along with two other factors are the causes of the stability of remittances to Indonesia."

"Pandemi Covid-19 mengubah seluruh aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Selain krisis kesehatan, dunia harus menghadapi krisis ekonomi. Menariknya, pengiriman uang dari luar negeri (remitansi) selama pandemi dari Hong Kong ternyata cenderung stabil. Pada tahun 2020, Bank Indonesia menyatakan bahwa remitansi, yang mayoritas berasal dari pekerja migran, dari Hong Kong turun, namun tidak signifikan. Fenomena ini menarik mengingat tahun 2020 banyak negara mengalami resesi ekonomi, termasuk Hong Kong. Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi politik untuk melihat bagaimana beberapa faktor ekonomi dan politik akan memengaruhi stabilitas remitansi pekerja domestik migran Indonesia di Hong Kong. Penelitian ini berangkat dari teori Dilip Ratha (2003) tentang stabilitas remitansi di masa krisis ekonomi. Ratha berargumen bahwa ada dua faktor, yaitu (1) negara penerima pekerja migran biasanya memiliki stabilisator otomatis yang memungkinkan adanya perlindungan pendapatan bagi pekerja migran dan (2) kemudahan pada infrastruktur keuangan remitansi. Skripsi ini menemukan relevansi faktor infrastruktur keuangan bagi remitansi pada pengalaman di Hong Kong selama pandemi Covid-19, di mana adanya berbagai kebijakan dan fasilitas finansial yang memudahkan pengiriman remitansi. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif untuk mengungkap kenyataan empiris yang dialami pekerja domestik asal Indonesia di Hong Kong. Hasilnya, penelitian ini menemukan beberapa faktor ekonomi lain yang tidak diajukan oleh Ratha. Stabilitas remitansi pada masa krisis akibat pandemi di Hong Kong juga turut dipengaruhi oleh perjuangan serikat buruh migran di Hong Kong dalam merespons krisis pandemi dan ekonomi. Selain itu, penelitian ini turut menemukan berbagai mekanisme dan praktik yang dilakukan para pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Pekerja domestik migran harus melakukan berbagai cara untuk bisa mengirimkan uang dengan jumlah yang bertambah dari sebelum pandemi dan berusaha agar keluarga dan diri sendiri tetap bisa bertahan hidup. Faktor terakhir ini adalah politik bertahan hidup yang serupa dengan konsep ‘gerakan balik’ dari Karl Polanyi (2001). Faktor ini bersama dua faktor lainnya adalah penyebab terjadinya stabilitas remitansi ke Indonesia.

---

The Covid-19 pandemic has changed all aspects of people’s lives around the world. In addition to the health crisis, the world must face an economic crisis. Interestingly, remittances from abroad during the pandemic from Hong Kong tended to be stable. In 2020, Bank Indonesia stated that remittances, the majority of which came from migrant workers, from Hong Kong fell, but not significantly. This phenomenon is interesting considering that in 2020 many countries will experience an economic recession, including Hong Kong. This study uses political economy approach to see how several economic and political factors will affect the stability of the remittances of Indonesian migrant domestic workers in Hong Kong. This study departs from the theory of Dilip Ratha (2003) regarding the stability of remittances in the period of economic crisis. Ratha argues that there are two factors, namely (1) migrant worker receiving countries usually have automatic stabilizers that allow for income protection for migrant workers and (2) ease of remittance financial infrastructure. This thesis finds the relevance of financial infrastructure factors for remittances to the experience in Hong Kong during the Covid-19 pandemic, which is the existence of various policies and financial facilities that facilitate the delivery of remittances. This study uses qualitative data collection methods to reveal the empirical reality experienced by domestic workers from Indonesia in Hong Kong. As a result, this study found several other economic factors that were not proposed by Ratha. The stability of remittances during the crisis due to the pandemic in Hong Kong was also influenced by the struggle of the migrant workers' unions in Hong Kong to respond to the pandemic and economic crisis. In addition, this research also finds various mechanisms and practices used by Indonesian migrant workers in Hong Kong. Migrant domestic workers must do various ways to be able to send money in increased amounts from before the pandemic and try to keep their families and themselves alive. This last factor is the politics of survival which is similar to the concept of ‘double movement’ from Karl Polanyi (2001). This factor along with two other factors are the causes of the stability of remittances to Indonesia."

"Tulisan ini membandingkan dan menganalisis bagaimana Indonesia dan Filipina sebagai negara-negara yang kerap mengirimkan pekerja migran, khususnya awak kapal perikanan. Filipina sebagai negara yang sangat memprioritaskan pelindungan Overseas Filipino Seafarers (OFS), merupakan negara yang tepat untuk dijadikan perbandingan. Dalam menjamin dan melindungi hak-hak pekerjanya sebelum keberangkatan, dibutuhkan pelindungan sebelum keberangkatan yang mumpuni sebagai upaya preventif agar tidak ada lagi awak kapal perikanan yang kehilangan haknya. Berangkat dari hal tersebut, Filipina mempunyai lembaga-lembaga pemerintahan yang lebih terstruktur dalam memaksimalkan pelindungan awak kapal perikanan. Penyusunan tulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal dan dilengkapi dengan wawancara kepada narasumber. Berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat berkeinginan untuk menjadi awak kapal perikanan berdampak positif kepada perekonomian negara. Akan tetapi, awak kapal perikanan rentan terhadap berbagai ancaman karena prosedur keberangkatan yang tidak sesuai dengan hukum. Banyaknya agen perekrut ilegal yang memanfaatkan momentum ini untuk menipu awak kapal perikanan, menyebabkan banyak awak kapal perikanan terjebak di lingkungan kerja yang eksploitatif, serta sulit untuk diselamatkan karena tidak tercatat oleh negara dan sulit untuk dijangkau. Oleh karena itu, Indonesia harus lebih meningkatkan pengawasan kepada manning agency dan implementasi atas ketentuan untuk memperkuat jaminan atas hak-hak pekerja migran.

---

This paper compares and analyzes how Indonesia and the Philippines, as countries that frequently send migrant workers, particularly fishing vessel crew members, ensure and protect the rights of their workers before departure. The Philippines, as a country that highly prioritizes the protection of Overseas Filipino Seafarers (OFS), is an appropriate country for comparison. To guarantee and protect the rights of workers before departure, adequate pre-departure protection is needed as a preventive measure to ensure that no fishing vessel crew members lose their rights. Based on this, the Philippines has more structured government institutions to maximize the protection of fishing vessel crew members. The preparation of this paper uses doctrinal research methods and is complemented by interviews with resource persons. Various factors that lead people to want to become fishing vessel crew members have a positive impact on the country's economy. However, fishing vessel crew members are vulnerable to various threats due to departure procedures that do not comply with the law. The abundance of illegal recruitment agencies that exploit this momentum to deceive fishing vessel crew members causes many of them to be trapped in exploitative work environments, making it difficult for them to be rescued as they are not registered with the state and are difficult to reach. Therefore, Indonesia must increase supervision of manning agencies and the implementation of regulations to strengthen the guarantee of migrant workers' rights."

"ABSTRAKMaraknya kasus terorisme dan radikalisme yang terjadi adalah fenomena baru yangdilakukan oleh para PMI di negara penempatan baik terlibat langsung maupun hanya sebagai simpatisan. Faktor letak yang strategis yang berbatasan dengan Malaysia dan Filipina Selatanadalah faktor eksternal dan perlu untuk diperhitungkan dengan berbagai historis yang melatarbelakanginya. Namun tidak kalah penting juga adalah faktor internal dikala keamanan dan kesejahteraan adalah satu paket yang tak terpisahkan sebagai indikator ketahanan nasional. Jika salah satunya saja lemah maka daya tangkalnya akan lemah dan mudah rapuh.Sebagai Provinsi yang baru berumur 7 (tujuh) tahun, Pemerintah perlu banyak mengejar kertertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan Kalimantan Uttara. Banyaknya PMI di Malaysia yang diberangkatkan melalui Kabupaten Nunukan dan tingginya ketergantungan masyarakat di wilayah perbatasan juga mewarnai potensi ancaman tergerusnya nasionalisme bangsa yang berdampak negatif dan menjadi faktor pendorong kaum radikal untuk mengambil alih dan tempat di hati mereka. Maka dengan segera harus dilakukan deteksi diniancaman radikalisme di kalangan PMI di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan untuk mengurangi dampak dari radikalisme terhadap kaum rentan tersebut dan memberikanantisipasi berkembangannya narasi terorime di kalangan PMI sehingga stigma negatif tentang Indonesia terkait teroris lambat laun terbantahkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan memilih narasumber yang terlibat langsung dalam prosespenempatan PMI, observasi langsung di Penampungan sementara PMI sebelum diberangkatkan. Penelitian ini bertujuan Menganalisis potensi ancaman radikalisme dan upaya menetralisasi pola pikir PMI di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan agar tidak terpapar radikalisme .Penelitian ini mempergunakan Teori Keamanan, Teori Radikalisme,Teori Ancaman sebagai tools analisis dalam penelitiannya. Dari penelitian ini akan diperoleh gambaran perlunya deteksi dini potensi ancaman radikalisme dan upaya menaturalisasi pola pikir PMI yang terpapar paham radikalisme.

---

ABSTRACTThe rise of terrorism and radicalism cases that occur is a new phenomenon carried out by PMIs in placement countries both directly involved and only as sympathizers. The strategic location that borders Malaysia and the Southern Philippines is an external factor and needs to be calculated with a variety of historical backgrounds. But also important is the internal factor when security and welfare are an integral package as an indicator of national security. If one of them is weak, the strength will be weak and easily fragile. As a province that is only 7 (seven) years old, the Government needs to pursue a lot of development in the border region of North Kalimantan. The large number of PMIs in Malaysia dispatched through Nunukan Regency and the high dependence of people in the border region also colored the potential threat of eroding nationalism that had a negative impact and became a motivating factor for radicals to take over and place in their hearts. Then immediately an early detection of the threat of radicalism must be carried out by PMI in the border area of Nunukan Regency to reduce the impact of radicalism on these vulnerable people and to anticipate the development of narrative terrorism among PMIs so that the negative stigma about Indonesia in relation to terrorists is gradually denied. This study uses qualitative research methods that are descriptive analysis. The technique of collecting data through in-depth interviews by selecting speakers who are directly involved in the placement process of PMI, observing directly in the PMI Temporary Shelter before departing. This study aims to analyze the potential threat of radicalism and efforts to neutralize the PMI mindset in the border area of Nunukan Regency so that it is not exposed to radicalism. This study uses Security Theory, Radicalism Theory, Threat Theory as analysis tools in its research. From this research, we will get a picture of the need for early detection of potential threats of radicalism and efforts to naturalize the mindset of PMI who are exposed to radicalism."

"Perlindungan pekerja migran telah menjadi isu global yang terrepresentasikan dalam salah satu tujuan Sustainable Develpopment Goal’s (SDG’s). Indonesia turut serta dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mencakup perlindungan pada masa sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Salah satu upaya dalam mewujudkan perlindungan sebelum bekerja ialah melalui Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) yang wajib diikuti oleh calon PMI sebelum diberangkatkan dan bekerja ke luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PAP bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Migran Indonesia pada Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi DKI Jakarta.  Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta dokumen-dokumen dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PAP bagi (PRT) Migran Indonesia pada (BP3TKI) Provinsi DKI Jakarta belum optimal. Hal ini disebabkan terdapat kelemahan pada alur koordinasi, proses belajar, serta mekanisme pelaksanaan PAP yang kurang tepat, sehingga PAP tidak mampu mencapai output dan outcome yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka pemerintah disarankan untuk dapat memposisikan PAP sebagai sarana dan tahapan yang penting bagi calon PMI sebagai salah satu upaya memperbaiki tata kelola PMI di Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan preventif bagi PMI, baik pada masa sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, khususnya bagi PRT Migran.

---

Migran workers protection’s has become a global issue which represented in one of the Sustainable Develpopment Goal’s (SDG’s). Indonesia has participated on achieving that goals by providing protection for Indonesian Migrant Workers which covers protection from preemployment, employment, and deployment phases. Pre-Departure Orientation (PDO) is part of preemployment protections phase, in which compulsory for Indonesian prospective migrant workers right before their departure and working abroad. This research is aimed at analysis on Pre-Departure Orientation Practice’s for Indonesian Migrant Domestic Workers (Study on Jakarta Placement dan Protection Service Center). Qualitative approach has been used by researcher which conducted by in-depth interviews and also the secondary data collected by using documents and literature study. This study found that PDO Practice’s at Jakarta Placement dan Protection Service Center hasn’t been optimal which caused by weaknesses on chain of command, learning process, and the mechanism of PDO Practice it self, with the result that PDO doesn’t attain any output and outcome which are expected. According to that, government is suggested to see PDO as an important media and stage for Indonesians Migrant Workers as a way to make a better migrant workers governance in Indonesia in order to providing preventive protection for migrant workers in all phases of migrant workers placement."

"Feminisasi migrasi merupakan salah satu fenomena yang telah menjadi isu global. Pergerakan migrasi yang dilakukan oleh perempuan didorong oleh berbagai faktor, salah satunya kemiskinan. Sebagian besar perempuan yang bermigrasi memilih untuk bekerja menjadi pekerja rumah tangga (PRT). Posisi pekerjaannya yang berada dalam ranah perseorangan membuat PRT migran sulit untuk diawasi dan rentan mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan yang dialami pekerja perempuan migran merupakan bentuk kekerasan berbasis gender. Kondisi tersebut yang seharusnya dapat menjadi catatan bagi setiap negara agar memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan migran. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembuatan kebijakan yang bersifat responsif gender. Kebijakan responsif gender menunjukan adanya kesadaran bahwa terdapat perbedaan kondisi yang dialami oleh pekerja perempuan dan laki-laki di lapangan. Indonesia dalam hal ini merupakan salah satu negara yang mengalami sejumlah dinamika dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Perubahan dan perkembangan sumber hukum terus terjadi hingga masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tahun 2014-2019. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai respon dan upaya perlindungan terhadap PMI. Termasuk upaya perlindungan bagi PMI yang mengalami berbagai permasalahan di Arab Saudi sebagai salah satu negara penempatan. Berdasarkan pemahaman dengan menggunakan kerangka feminisme sosialis, menunjukan bahwa opresi yang terjadi masih dilandasi oleh pengaruh sistem kapitalisme. Serta, pendekatan What’s The Problem (WPR) juga menunjukan bahwa kebijakan yang dibuat masih bersifat netral gender. Kondisi ini ditunjukan melalui belum adanya sejumlah pasal dan/atau peraturan yang membahas secara khusus perlindungan bagi pekerja perempuan, khususnya PRT migran. Realitas feminisasi migrasi cenderung masih diabaikan karena kebijakan yang dihasilkan masih belum merepresentasikan permasalahan di lapangan.....Feminization of migration is one of the phenomena that has become a global issue. The movement of migration carried out by women is driven by various factors, one of them is poverty. Most of women who migrate choose to work as domestic workers. However, their job position makes migrant domestic workers difficult to monitor and increase their potential to experience various problems. The problems experienced by women migrant workers are a form of gender-based violence. This kind of condition should be a priority for every country in order to provide protection for women migrant domestic workers. Each government should be able to make gender responsive policies related to migrant workers, especially domestic workers. Gender responsive policies shows an awareness that there are different conditions experienced by male and female workers in the field. Indonesia is one of the countries that experiences a number of dynamics in the protection of Indonesian migrant workers. Changes and developments in legal sources continued to occur until the presidency of President Joko Widodo in 2014-2019. During the administration of President Joko Widodo, numbers of policies were made in response to and efforts to protect PMI. Including protection for PMI who experiences various problems in Saudi Arabia as one of the placement countries. Based on the understanding using the framework of socialist feminism, it shows that the oppression that occurs is still based on the influence of the capitalist system. What's The Problem (WPR) approach also shows that the policies made are still gender neutral. This condition is because there are several specific issues that have not been addressed in the policy, especially about migrant domestic workers.The reality of the feminization of migration tends to be neglected because the policies produced do not represent problems in the field."

"

Sebagian orang memilih bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan harapan untuk dapat memperbaiki taraf hidup. Selama bekerja di luar negri, PMI berada pada posisi yang rentan terhadap permasalahan ketenagakerjaan mulai dari permasalahan gaji sampai dengan kasus kekerasan yang menyebabkan kematian. Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya, dalam hal ini adalah pekerja migran. Pelaksanaan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi PMI Purna merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan dengan harapan agar mereka mampu memiliki mata pencaharian tanpa perlu bermigrasi kembali untuk bekerja di luar negri. Pada kenyataannya, walaupun sudah diberikan pelatihan kewirausahaan masih terdapat PMI Purna yang memutuskan untuk kembali bermigrasi. Penelitian ini menguji pengaruh variabel status pernikahan, pengalaman mendapatkan pengalaman buruk ketika bekerja, pelatihan kewirausahaan, jenis kelamin, pendidikan, jumlah tanggungan, pendapatan di negara asal, dan usia terhadap peluang PMI Purna mengambil keputusan untuk bermigrasi ataupun menetap dengan menggunakan metode regresi logistik. Berdasarkan hasil analisa, ditemukan bahwa terdapat tiga variabel yang memiliki pengaruh signifikan, yaitu pelatihan kewirausahaan, jumlah tanggungan, dan usia. Peluang PMI Purna untuk menetap dapat ditingkatkan dengan memperbaiki kegiatan pelatihan kewirausahaan. Perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan membuka kesempatan bagi masyarakat dengan kemampuan yang mumpuni untuk turut serta membantu berjalannya kegiatan kewirausahaan sebagai bentuk pengabdian mereka terhadap negara. Hal tersebut dapat menjadi solusi agar pelaksanaan kegiatan dapat terus berjalan tanpa terkendala oleh permasalahan modal dan sumber daya manusia. Kerja sama dengan perusahaan jasa pengiriman juga baik untuk dilakukan agar penjualan dapat mencakup pasar yang lebih luas.

 

---

Some people choose to work as Indonesians Migrant Worker (IMW) with a hope to increasing their quality of life. When working abroad, IMW was in a susceptible position towards employment matters, from wages matters up to violence matters that could take their life. According to mandate from UUD 45, Indonesia as a country have an obligation to protect every citizen, on this matter are those migrant workers. The implementation of entrepreneurship training activities for Post IMW is one of the protection given in a hope that they could be able to get their livelihood without having to go and work abroad. In reality,although already given the entrepreneurship training, many Post IMW still went back to work abroad. This research is testing the influence variable: marriage status, having bad experience when working abroad, entrepreneurship training, gender, education, number of people dependent, income in country of origin, and age; to the opportunity of Post IMW in taking a decision whether they will migrate again orstay in their country, using the logistic regression method. Based on analysis result, found that there are three variable that have significant  influence, which are: entrepreneurship training, number of people dependent and  age. The opportunity for Post IMW to stay could be increased by improving entrepreneurship training activity. These improvements could be done by opening opportunity for people with qualified ability to opt in helping entrepreneurship activity running as their part of service to the country. Those things could be a solution so the activity can runs well without obstacles such as capital matters and human resources. Cooperation with shipping service company in trading also beneficial to widen the market.

 

"

"Teknologi komunikasi personal telah tersebar di berbagai kelompok usia, membuat hubungan antara manusia dengan teknologi terjadi semakin mendalam. Berdasarkan orientasi teoritis apparatgeist, penelitian ini mengkomparasi persamaan dan perbedaan persepsi serta penggunaan smartphone pada pekerja migran Indonesia yang mendapatkan kehidupan krusial, dukungan sosial, serta mencapai tujuan melalui smartphone. Menggunakan paradigma positivis, pendekatan kuantitatif, metode survei terhadap 142 responden, dan menganalisis 6 variabel dependen menggunakan ANOVA serta post hoc, hasil menunjukkan bahwa tidak semua hipotesis yang diajukan dapat diterima. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa persamaan dari generasi X, Y, dan Z terdapat pada variabel sikap terhadap smartphone di ruang publik dan penggunaan smartphone untuk tujuan instrumental. Generasi Z memiliki frekuensi komunikasi yang lebih intens melalui pesan serta penggunaan smartphone untuk tujuan ekspresif. Generasi Y memiliki kecenderungan paling tinggi dalam mempersepsikan smartphone sebagai barang fashion berdasarkan tampilannya dan memiliki toleransi yang paling tinggi dalam penggunaan smartphone di ruang publik. Generasi X memiliki tujuan paling kuat dalam menggunakan smartphone untuk keamanan.

---

Widespread of personal communication technology across various age groups create a deeper relation between machines and humans. Based on the apparatgeist theoretical orientation, this study compares the similarities and differences in perceptions and use of smartphones among Indonesian migrant workers who obtain crucial livelihoods, social support, and achieve goals through smartphones. Using a positivist paradigm, a quantitative approach, a survey method of 142 respondents, and an analysis of six dependent variables using ANOVA and post hoc tests, the results show that not all hypotheses can be accepted. The findings suggest similarities between the X, Y, and Z generations in the variables of attitudes toward smartphones in public spaces and the use of smartphones for instrumental purposes. Generation Z has the highest frequency of communication through messages and the use of smartphones for expressive purposes. Generation Y has the highest tendency to perceive smartphones as fashion items based on their appearance and has the highest tolerance for using smartphones in public spaces. Generation X has the strongest intentions of using smartphones for safety/security."