Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pencegahan HIV AIDS sebagai masalah multisektor melalui Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dengan menggunakan pendekatan collaborative governance yang melibatkan Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Masyarakat. Upaya kolaborasi sudah dilakukan, namun, dari tahun ke tahun jumlah kasus HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta terus mengalami peningkatan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses kolaborasi dan hal-hal yang mempengaruhi dinamika kolaborasi pencegahan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan adalah Collaborative Governance Regimes (CGR) dari Emerson dan Nabatchi (2015).  Pelaksanaan proses kolaborasi pencegahan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta dilihat melalui tiga dimensi yaitu keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas melakukan aksi bersama. Peneliti menggunakan pendekatan Post Positivis dengan metode pengumpulan data kualitatif menggunakan menggunakan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa kolaborasi pencegahan HIV AIDS sudah terbangun melalui keterlibatan pemerintah, LSM, dan masyarakat namun terdapat kendala dalam membangun keterlibatan berprinsip dan motivasi bersama antar aktor sehingga menghambat kinerja kolaborasi.Selain itu, aspek pemimpin kolaborasi dalam hal ini Komisi Penanggulangan AIDS memegang peranan penting yang mempengaruhi dalam mendorong dinamika kolaborasi pencegahan HIV AIDS.

---

ABSTRACT This thesis discusses the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government in preventing HIV AIDS as a multisector problem through the Provincial AIDS Commission using a collaborative governance approach involving the Government, Non-Governmental Organizations, and the Community. Collaborative efforts have been made, however, from year to year the number of HIV AIDS cases in DKI Jakarta Province continues to increase. This research was conducted to analyze the collaborative process and the things that influence the collaboration dynamics of HIV AIDS prevention in DKI Jakarta Province. The theory used is Collaborative Governance Regimes (CGR) from Emerson and Nabatchi (2015). The implementation of the collaborative HIV prevention prevention process in DKI Jakarta Province is seen through three dimensions, namely principled engagement, shared motivation, and capacity for joint actions. The researcher used the Post positivist approach with qualitative data collection methods using interviews and literature. The results show that the collaborative process of HIV AIDS prevention has been built through the involvement of government, NGOs, and the community but there are obstacles in building principled engagement and shared motivation among actors that hamper collaboration performance. In addition, the leader's aspect of collaboration in this case is important in encouraging the collaboration dynamics of HIV AIDS prevention.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam melaksanakan upaya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, bukan hanya dilakukan dengan sosialisasi dan kegiatan lainnya yang hanya menyasar permukaan dari penyebab permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Tetapi juga menyasar bagaimana pengelolaan tata ruang khususnya pada kawasan gambut. Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan post positivis dengan studi literatur yang terkait dengan implementasi kebijakan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sebagai bahan pendukung, peneliti melakukan tinjauan literatur. Hasil analisis memperlihatkan bagaimana implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dan faktor-faktor yang mempegaruhinya masih terdapat beberapa kekurangan, namun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dapat dioptimalkan. Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam menetapkan RTRW yang tepat dan akurat untuk mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan terutama dalam pengelolaan gambut telah menunjukkan komitmen yang tinggi dengan hadirnya kebijakan RPPEG dan Riau Hijau.

---

This study aims to analyze how policies are implemented to prevent forest and land fires and analyze the factors that influence them. In carrying out efforts to prevent forest and land fires in Riau Province, it is not only carried out with socialization and other activities that only target the surface of the causes of forest and land fire problems. But it also targets spatial management, especially in peat areas. The research uses a qualitative post-positivist approach with literature studies related to policy implementation and prevention of forest and land fires. As a supporting material, the researcher conducted a literature review. The results of the analysis show how the implementation of forest and land fire prevention policies in Riau Province and the factors that influence them still have some deficiencies, but the efforts made by the government can be optimized. The policy direction of the Riau Provincial Government in establishing a precise and accurate RTRW to support the prevention of forest and land fires, especially in peat management, has shown high commitment with the presence of the RPPEG and Riau Hijau policies."

"ABSTRAK Latar Belakang:Terapi ARV pada ODHA diharapkan dapat menurunkan angka kematian dankesakitan serta menekan penularan HIV. Untuk mencapai tujuan MDG’s tahun 2015,diharapkan 90% ODHA sudah mendapatkan terapi ARV secara teratur. RSUD ArifinAchmad Pekanbaru telah memberikan terapi ARV sejak tahun 2004 tetapi belumpernah diteliti pengaruh ARV terhadap survival pasiennya.Metode :Penelitian ini menggunakan desain studi kohort retrospektif dengan 319 sampel dandilakukan selama Mei-Juni 2013. Data penelitian diperoleh melalui data rekam medisRS. Data dianalisis dengan menggunakan analisis survival metode Kaplan-Meier dandilanjutkan dengan analisis multivariateHasil:Penelitian menunjukkan bahwa pasien yang memakan ARV secara teraturmemiliki survival yang lebih baik. Pasien yang tidak memakan ARV atau memakanARV tetapi tidak teratur, memiliki risiko kematian sebesar 42,5 kali lebih besar jikadibandingkan dengan pasien yang memakam ARV secara teratur. (p=0,01, 95%CI:13-138). Jumlah kematian selama pengamatan hanya 5,8% pada kelompok yangteratur memakan ARV, sedangkan pada kelompok yang tidak mencapai 28%. Faktorlain yang turut meningkatkan survival adalah jumlah CD4 pada awal pengobatan>100 sel/mm³(p=0,01, HR=4,39, 95% CI(1,8-10,5). Walaupun kurang bermaknasecara statistik, perlu mempertimbangkan pemberian ARV pada stadium klinis awalsebagai faktor yang turut meningkatkan survival ODHA mengingat stadium klinisdapat diperiksa di semua layanan kesehatan. (p=0,07, HR=2.3, 95%CI 0,9-5.6).Faktor pendidikan secara statistik juga bermakna membedakan survival pasien.Dalam penelitian ini stadium klinis dibuktikan sebagai confounding.Hal yang disarankan adalah meningkatkan cakupan penemuan dan tatalaksanadini kasus HIV/AIDS dengan melakukan pelacakan pada semua kasus mangkir,meningkatkan kepatuhan memakan ARV dan mengupayakan pendampingan kasussecara maksimal.

---

ABSTRACT Background:ARV for HIV or AIDS patients is a hope to reduce the mortality, morbidityand to prevent the transmissions. To achieve the MDG the minister of health need tocover 90% AIDS people with ARV adherently. RSUD Arifin Achmad Pekanbaruhave giving the therapy for AIDS patients since 2004, but have never studied thesurvival analysis and another factors that contribute to yet.Method:This study is a cohort retrospective design, with 319 samples. Take place inArifin Achmad Hospital Of Pekanbaru, Riau Province in May-June 2013. Theresource are medical record of HIV/AIDS patiens in VCT clinic. Was analyse byKaplan-Meier survival analysis and then for further use multivariate analyses.Result:The study show that the survival of patiens who take ARV adherently ishigher than the other one. The patients who no used ARV adherently will havemortality rate 42,5 times than the patients that used ARV addherently. (p=0,01,95%CI: 13-138). The deaths amount only 5,8% on the adherently ARV patients, butat another side, the deaths amount increase by 28%. Another factor that contribute toincrease the survival are CD4 amounts at the beginning of therapy that >100sel/mm³(p=0,01, HR=4,39, 95% CI(1,8-10,5). We need to consider the clinical ofAIDS stadium as one of factor that contribute to increase the survival too if use ARVat the beginner of clinical stadium. (p=0,07, HR=2.3, 95%CI 0,9-5.6). The educationslevel has the value statistically to distinguish the survival. In this study, the clinicalstadium is a confounder.We sugest to improve the early detection and prompt treatment by trackingthe lost of follow up patients, increase the adherent of ARV and by mentoringor”buddy” programe for all HIV cases."

"HIV-AIDS telah berkembang menjadi masalah kesehatan global termasuk di Indonesia. Persentase kumulatif kasus AIDS tertinggi berdasarkan cara penularan di Indonesia adalah melalui hubungan seks tidak aman pada heteroseksual (71%). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain rapid assesment procedures (RAP) yang bertujuan untuk mengetahui gambaran perilaku wanita pekerja seks langsung (WPSL) mewajibkan penggunaan kondom untuk pencegahan HIV-AIDS di kecamatan Tapung Hulu dengan mengacu pada teori HBM.Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan WPSL masih kurang, hambatan yang dirasakan adalah banyak pelanggan yang menolak menggunakan kondom, kemampuan negosiasi dan posisi tawar WPSL yang rendah. Untuk itu, perlu dilakukan upaya program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS secara komprehensif.

---

HIV-AIDS has rounded into global health problem, including in Indonesia. Cumulative percentage of highest AIDS case based on way of infection in Indonesia is through coitus is not safe at heterosexual ( 71%). This research is a qualitative research with rapid assesment procedures design aimed to know the description of female sex workers behavior in obliges usage of condom for HIVAIDS prevention in subdistrict of Tapung Hulu by using HBM theory.

Result of research shows knowledge of female sex workers still less, perceived barrier is many clients refuse to using condom, ability of negotiation and bargaining position of them is low too. Therefore, need to be done preventive program and handling effort of HIV-AIDS comprehensively."

"Penerapan model pelayanan sosial penyandang HIV-AIDS berbasis masyarakat merupakan replikasi dari model yang telah ditemukan sebelumnya melalui uji coba. Tujuan penerapan model ini adalah untuk memantapkan model yang telah ditemukan tersebut, agar lebih memiliki nilai aksesibilitas dan aksesibilitas dan akseptabilitas, sehingga dapat dimanfaatkan oleh siapapun sebagai media untuk memberikan pelayanan terhadap penyandang HIV-AIDS...."

"Skripsi ini bertujuan untuk melihat gambaran manajemen program penanggulagan penyakit HIV/AIDS di Kota Bogor tahun 2013. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cakupan penjangkauan populasi kunci belum mencapai target. Target penggunaan jarum suntik sudah mencapai target dan target penggunaan kondom belum bisa dihitung. Pada penggunaan sumber daya sebagai input dapat disimpulkan bahwa jumlah belum sesuai untuk petugas penjangkauan, petugas puskesmas dan Dinas Kesehatan. Kebutuhan sarana sangat seperti logistik laboatorium belum mencukupi dalam segi jumlah. Kesedian Dana dari pemerintah belum mencapai 70% target kesedian. Proses perencanaan dibagi menjadi perencanaan APBD dan perencanaan GF namun belum terintegrasi di musrembang. Proses pengawasan yang menjadi tugas KPAD belum berfungsi dengan maksimal. Rekomendasi penyelesaian permasalahan adalah peningkatan fungsi KPAD, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya, dan peningkatan program.

---

This scriture aims to look at the describe of HIV/AIDS Prevention Program Management in Bogor City 2013. This research are descriptive qualitative research. The results showed that the scope of outreach has not reached the target key populations. Targeted use of sterile needles has reached the target, but the target of condom use can not be calculated. Inputs that used as program resources can be concluded that the amount is not appropriate for outreacher, puskesmas's staff and the Department of Health?s staff. The need for facilities such as logistics laboatorium very inadequate in terms of quantity. Willingness of government funds have not reached the 70% target of willingness. The planning process is divided into the APBD budget planning and GF budget planning, but did not integrated yet in musrembang. Monitoring and evaluation as KPAD control not functioning optimally. Recommendations for solving the problems is an increasing function KPAD, increasing the quantity and quality of resources, and program improvement."

"Kinerja Badan Peneliti dan Pengembangan Provinsi Riau belum maksimal dari sasaran rencana pembangunan daerah. Untuk memaksimalkan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau dibutuhkan: (a) Sinergi dan kesamaan persepsi antara seluruh aparat agar memperhatikan hasil penelitian yang berkualitas. (b) Meningkatkan kinerja para pejabat struktural, yaitu Kepala Badan Balitbang, Sekretaris dan Kepala Bidang agar semakin mendukung program dan para pejabat fungsional peneliti untuk melaksanakan perannya lebih berkualitas. (c) Memperbanyak jumlah Fungsional Peneliti dan Fungsional Perekayasaan yang berkualitas sesuai harapan dan tantangan Badan dan Dinas Pemerintah Daerah.Jumlah hasil penelitian Balitbang Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau tiap tahun mengalami peningkatan dan sebagian besar penelitian mandiri yaitu sebanyak 61% dan penelitian hasil kerjasama dengan pihak ketiga sebanyak 39%. Secara umum kualitas penelitian belum sesuai dengan yang diharapkan, karena: (a) Sistem perencanaan penelitian yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah atau satuan kerja. (b) Pelaksanaan penelitian yang menggunakan pihak ketiga (konsultan) kurang memuaskan, karena dalam pelaksanaannya hanya menyelesaikan kegiatan penelitian saja. (c) Terbatasnya tenaga fungsional peneliti yang bersertifikasi. (d) Hasil penelitian belum maksimal karena tenaga peneliti yang tersedia kualifikasi keilmuan yang dibutuhkan sering tidak sesuai dengan penelitian yang dikerjakan. (e) Adanya usulan/ program penelitian yang tidak berdasarkan kebutuhan tetapi cenderung keinginan dari luar Balitbang.Badan dan Dinas Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota telah mendapat manfaat dari hasil penelitian, namun secara teperinci belum, karena: (a) Sistem perencanaan penelitian belum berawal dari kebutuan daerah dan satuan kerja yang dibangun melalui forum kelitbangan. (b) Kurangnya sosialisasi dan publikasi hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. (c) Penelitian belum seluruhnya bisa menjawab permasalahan Badan dan Dinas Pemerintah Daerah serta Pemerintah Kabupaten /Kota. Untuk peningkatan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau mendatang diperlukan perhatian terhadap: (a) Riset unggulan yang sudah diprogramkan seperti energi terbarukan, bidang ketahanan pangan, klaster sawit dan lain lain dikasanakan dengan memperhatikan kualitas dan sosialisasi hasil temuan. (b) Seluruh peneliti fungsional dan institusi yang membidangi ristek diupayakan untuk dapat melaksanakan penelitian semaksimal mungkin berdasarkan kemampuan yang tersedia serta kemungkinan berkolaborasi dengan institusi lain sepanjang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku. (c) Pelitian mandiri dilaksanakan oleh Peneliti Internal Balitbang dalam rangka meningkatkan inovasi, kegairahan serta kreabilitas peneliti dan institusi.

---

The performance of Research and Development Board of Riau Province has not achieved the maximum target of local development plans yet. In order to maximize the performance, research and development board of Riau province requires (a) To synergy the perspective and to cooperate among the entire apparatus in order to consider the quality of research results. (b) To improve the performance of structural official, namely the head of the Research and Development Department, secretary and head of the field witch aimed for supporting the program and functional research official in order to carry out better quality of their role. (c) To multiply the number of functional engineering researchers and qualified functional engineer that could meet the expectation and challenges of Local Government Agencies.The research results of Riau Province R&D Board has increased each year in number and most of researches are conducted independently which said 61% from the total research while 39% of the research is conducted in cooperation with third party. In general, the quality of the research has not met the expectation yet. There are four factors that become major causes of such issue; (a)The research planning system which incompatible with the area or working unit. (b)The performance of research which entirely relies third party (consultant) that works under the expected quality (c)The limited number of functional certified researchers (d)The result of researches has not met the maximum quality since the scientific qualification of the available researchers in the field are not suitable with the conducted research (e)The proposal of research program mostly is not based on the need but tends to do research out of R & D Board expectation. The Agency and The Provincial Government Offices and District / City have got benefit from the research but it is not detailed yet. It is because: (a)The research planning system is not based from local region needs and working area which built through research and development forum; (b)The minimum publication upon the conducted research results; (c)The research results have not been able to entirely answer the issue of Agency and local Government and District Agencies.In order to improve the performance of The Research Provincial body and Development of Riau Province in the future, they need to pay more attention to: (a)The excellent research which has been programmed upon renewable energy sources, food security, palm oil cluster and other must be conducted by paying attention on the quality and the publication of research result (b)The entire functional research and institution that is in charge of Research and Technology is sought to undertake research as closely as possible based on the available capacity and the possibility of collaborating with other institutions along with the existing regulations (c)The independent research is conducted by internal R & D researchers in order to enhance innovation, excitement and the credibility of researchers and institutions."

"Permasalahan penyebaran HIV/AIDS semakin memprihatinkan dan dapat menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Upaya penanggulangannya melalui Kebijakan penanggulangan HIV/AIDS sering mendapatkan penolakan dari masyarakat luas mengingat karaktreristik cara penularannya. Fokus Evaluasi Proses Pembuatan Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia adalah faktor pihak atau aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, faktor interaksi diantara pihak atau aktor tersebut, dan sumber atau dukungan dana penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Untuk menjelaskan faktor-faktor tersebut dalam rangka pemahaman mengenai pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, digunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan langkah-langkah penelitian kuantitatif. Faktor Pihak atau aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS dilihat dari keterlibatan dalam upaya penanggulangan dan khususnya keterlibatan dalam pembuatan kebijakan. Masih banyak pihak atau aktor penting yang tidak terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut sehingga kebijakan yang dibuat tidak mengakomodasi kepentingan yang seluas mungkin mewakili kelompok-kelompok yang terlibat. Interaksi diantara pihak atau aktor berjalan dengan baik bahkan karena adanya kedekatan hubungan diantara para pihak atau aktor tersebut sering kali pertemuan atau rapat diadakan secara informal. Secara teknis dalam pertemuan atau rapat pembuatan kebijakan publik, Komisi Penanggulangan AIDS, Departemen Kesehatan dan UNAIDS, lebih mendominasi jalannya berbagai pertemuan dan rapat. Dan dilihat dari nilai-nilai kepentingan yang diakomodasi dalam kebijakan penanggulangan HIV/AIDS, nilai-nilai kesehatan masyarakat dirasakan dominan.Besarnya keterlibatan dan pengaruh akademisi serta praktisi dalam pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS dan lemahnya keterlibatan masyarakat secara luas menjadikan model pembuatan kebijakannya adalah model rasional komprehensif, karena selain dibuat para ahli dengan sedikit kepentingan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia merupakan kebijakan terobosan. Faktor sumber atau dukungan dana memperlihatkan bahwa dana penanggulangan didominasi bantuan luar negeri yang penggunaannya secara prosedural harus melalui bimbingan teknis lembaga internasional. Dominasi pembiayaan yang berasal dari luar negeri tidak baik bagi upaya penanggulangan dari segi kontinuitas dan a\terakomodasinya kepentingan-kepentingan dalam negeri. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) harus membuka akses seluas mungkin dalam perlibatan pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS. Selain itu KPA juga harus meningkatkan kapasitasnya agar mampu menjaring dana dalam negeri. Pada akhirnya komitmen pemimpin merupakan hal penting untuk mengawali kondisi yang baik dalam proses pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.

---

The HIV and AIDS epidemic spread out rapidly and threatening the development in Indonesia. The alleviation program through HIV and AIDS policy oftenly gets denial from the people, it is happen because of the HIV transmission of this disease.Focus of the HIV and AIDS Policy Making Process in Indonesia are actors or stakeholders factors involved in the policy making process in Indonesia, interaction factor of the stakeholders, and financial support for the program. The Descriptive Research with qualitative approach and quantitative research is chosen to explain the policy making process factors. Actors or stakeholders factor involved in the policy making process can be assessed by the involvement in the prevention program and policy making. Many parties or actors were not involved in the policy making process, therefore the policy could not accommodate all people interests. Interaction of parties or actors run very smooth because they are having close relations and oftenly share ideas on the formal and informal meetings. National AIDS Commission, Ministry of Health and UNAIDS technically dominating the meetings among stakeholders. When we overview the values accommodated on the HIV and AIDS policy, the most accommodated value is health value. The dominate of experts in the HIV and AIDS policy turn the policy into rational comprehensive model, because it is made by expert who has low interest in the HIV and AIDS policy and it is also called cross cut policy. Resource factor or financial support shows that fund for HIV and AIDS is dominated by international funding, where the management should follow the international agencies regulations. International fund domination make uncontinuity program and low local value interest. The National AIDS Commission (NAC) should be scaling up access in policy making process. Besides that, NAC should be able to increase capacity in international resource mobilization. In the end, leadership commitment is an important thing to start good climate in HIV and AIDS policy making process."