Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKTesis ini membahas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui Bedah Kampung pada kampung Sumberan dan kampung Lemah Abang kelurahan Warung Jaud serta melihat penghambat serta pendukung yang ditemukan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pelaksanaan Bedah Kampung di kampung Sumberan dan kampung Lemah Abang menggunakan tahapan pada buku pedoman pelaksanaan Bedah Kampung Kementerian Sosial. Dalam pelaksanaannya ditemukan faktor penghambat kurangnya pendampingan kepada penerima bantuan sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal. Faktor pendukung dalam pelaksanaan selain partispasi masyarakat yang baik juga dukungan dari pemerintah daerah sehingga pelaksanaan kegiatan Bedah kampung bisa selesai sesuai jadwal.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of the poverty reduction program through the Bedah Kampung in Kampung Sumberan and Lemah Abang Abang kelurahan Warung Jaud point and see inhibitors and found support in the implementation. This study is a qualitative research with descriptive design. The results showed, in the Bedah Kampung implementation in kampung Sumberan and Lemah Abang using the manual steps in the implementation of the Ministry of Social Village Surgery. Found in the implementation of factors inhibiting the lack of assistance to the beneficiaries so that the results obtained are not optimal. Supporting factors in addition to the implementation of good public participation as well as support from the local government so that the implementation of the village Surgery can be completed on schedule;This thesis discusses the implementation of the poverty reduction program through the Bedah Kampung in Kampung Sumberan and Lemah Abang Abang kelurahan Warung Jaud point and see inhibitors and found support in the implementation. This study is a qualitative research with descriptive design. The results showed, in the Bedah Kampung implementation in kampung Sumberan and Lemah Abang using the manual steps in the implementation of the Ministry of Social Village Surgery. Found in the implementation of factors inhibiting the lack of assistance to the beneficiaries so that the results obtained are not optimal. Supporting factors in addition to the implementation of good public participation as well as support from the local government so that the implementation of the village Surgery can be completed on schedule, This thesis discusses the implementation of the poverty reduction program through the Bedah Kampung in Kampung Sumberan and Lemah Abang Abang kelurahan Warung Jaud point and see inhibitors and found support in the implementation. This study is a qualitative research with descriptive design. The results showed, in the Bedah Kampung implementation in kampung Sumberan and Lemah Abang using the manual steps in the implementation of the Ministry of Social Village Surgery. Found in the implementation of factors inhibiting the lack of assistance to the beneficiaries so that the results obtained are not optimal. Supporting factors in addition to the implementation of good public participation as well as support from the local government so that the implementation of the village Surgery can be completed on schedule]"

"ABSTRAKTingginya angka penduduk miskin menuntut dilakukannya langkah-langkah konkrit dan mendasar untuk menekan angka tersebut. Penelitian ini di fokuskan untuk mengevaluasi bagaimana efektifitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) bidang sosial ekonomi. Evaluasi dilakukan dari sudut pandang pelayanan yang menganalisis kecepatan layanan, kemudahan persyaratan, dan tingkat kepesertaan di UPTPK dan dari sudut pandang koordinasi antar instansi terkait dengan membandingkan koordinasi program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD sebelum dan setelah UPTPK berdiri. Penelitian ini mengunakan desain deskriptif kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menyarankan kepada pemerintah Kabupaten Sragen untuk melakukan perbaikan pelayanan bagi warga miskin dengan meningkatkan kecepatan layanan dan menambah tempat pelayanan bagi warga miskin sampai ditingkat kecamatan (UPTPK Kecamatan), meningkatkan jumlah penerima manfaat program perbaikan rumah dan program santunan uang duka, memperbaiki koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan program agar penerima program tepat sasaran dengan data tunggal, serta mempertegas dan memperjelas pembagian tugas antar SKPD. Perlu dilakukan kajian dan penelitian tentang pengembangan fungsi dan peran perangkat desa dalam mensukseskan program penanggulangan kemiskinan dan pengembangan struktur organisasi UPTPK menjadi Badan Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan.

---

ABSTRACTThe high number of poor people demanded concrete and fundamental steps to suppress that condition. This study focused on evaluating the effectiveness of poverty reduction programs implementation in the regency were conducted by the Poverty Reduction Integrated Services Unit (UPTPK) in socio-economic field wich is Sragen Regency. Evaluation is done from the point of view of service wich analyze the speed of service, ease of requirements, and the level of participation in UPTPK and by point of view coordination among relevant agencies wich compare poverty reduction programs coordination by SKPDs before and after UPTPK established. This research uses qualitative descriptive design with in-depth interviews and focus group discussions (FGD). The results of the study suggest to government to improve Sragen services for the poor by increasing service speed and add a service to the poor through the district level (UPTPK subdistrict), increase the number of beneficiaries of home improvement and mourning compensation programs, improve coordination between Local Government Offices in the implementation of program in order to achieve the target with a single data, and to make assertive and clear tasks division between Local Government Offices. Need to make study and research on the development of the functions and roles of the village officials to success poverty reduction programs and UPTPK organizational structures change to Poverty Reduction Integrated Service Agencies."

"Feminisasi kemiskinan memperlihatkan lebih besarnya jumlah perempuan penyandang kemiskinan dibandingkan dengan laki-laki. Sayangnya, fenomena ini masih terjadi di Indonesia dilihat dari ketidaksetaraan gender dan ketimpangan kemiskinan antara perempuan dan laki-laki. Berbeda dengan negara tetangganya, Filipina telah berada di peringkat 10 besar dunia dalam hal kesetaraan gender tahun 2018. Indonesia dan Filipina sama-sama telah mengadopsi model kuangan dan usaha mikro untuk memberdayakan perempuan dan meminimalisir feminisasi kemiskinan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan faktor sosial dan budaya yang memunculkan feminisasi kemiskinan di Indonesia dan Filipina, serta membandingkan program keuangan dan usaha mikro di Indonesia dan Filipina dalam pengaruhnya menanggulangi feminisasi kemiskinan. Urgensi dari penelitian ini adalah terungkapnya persamaan dan perbedaan feminisasi kemiskinan serta keuangan mikro di Indonesia dan Filipina agar dapat menjadi pembelajaran bagi lembaga keuangan mikro Indonesia untuk kesejahteraan perempuan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka, dimana penulis meninjau berbagai literatur seperti jurnal, buku, laporan terkait dengan rentang waktu publikasi tidak terbatas. Penelitian membandingkan faktor sosial budaya berdasarkan penyebab feminisasi kemiskinan yaitu kemiskinan kultural dan struktural. Secara kultural Indonesia dan Filipina memiliki budaya tradisional yang merugikan perempuan. Namun, kedua negara ini telah menuju pada pembangunan yang setara gender, terlebih Filipina dalam kebijakannya yang bersifat Gender Mainstreaming. Hasil komparasi selanjutnya adalah perbandingan program keuangan mikro, yaitu PNM Mekaar dari Indonesia berusia 6 tahun dan Proyek Dungganon dari Filipina yang berusia lebih dari 30 tahun menggunakan aspek-aspek dari buku Microfinance handbook: An institutional and financial perspective oleh Joanna Ledgerwood, yaitu tujuan program, penargetan program, intermediasi sosial, serta analisis dampak. Hasil menunjukkan bahwa kedua program sama-sama memiliki tujuan pembangunan khas serta sama-sama bersifat penargetan tidak langsung. Intermediasi sosial PNM Mekaar berupa sistem tanggung renteng sementara Proyek Dungganon berupa sistem kelompok dengan metode 2-2-1. Demikian pula dengan dampak yang berbeda dari masing-masing program namun telah sejalan dengan tujuan pembangunan yang mereka punya. Jadi kesimpulan dari penelitian ini dapat diketahui bahwa baik PNM Mekaar dan Proyek Dungganon memberi dampak positif terhadap perekonomian nasabahnya meskipun dengan proses peminjaman dan intermediasi sosial yang berbeda dan memiliki ciri khas unik. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada lembaga keuangan dan usaha mikro untuk pemberdayaan perempuan di Indonesia. Selain itu, menjadi sumbangsih bagi mata kuliah Dimensi Sosial dan Ekonomi bagi Kesejahteraan Sosial serta mata kuliah Masalah Kemiskinan.

---

Feminization of poverty is an observation that the number of women living in poverty is greater than that of men. Unfortunately, this phenomenon still occurs in Indonesia, which can be seen from the prevalent gender inequality and poverty inequality between women and men. However, unlike its neighbors, the Philippines has been ranked in the top 10 in the world in terms of gender equality. Indonesia and the Philippines have both adopted financial and micro-enterprise models to empower women and minimize the feminization of poverty. This study aims to describe the social and cultural factors that influence the feminization of poverty in Indonesia and the Philippines. Furthermore, the author aims to analyze and compare the financial and micro-enterprise programs in Indonesia and the Philippines and their influence in overcoming the feminization of poverty in these two countries. The urgency of this research is to reveal the similarities and differences in the feminization of poverty and microfinance in Indonesia and the Philippines so that it can be a lesson for Indonesian microfinance institutions for the welfare of women in Indonesia. The research method used is a literature review, where the author reviews various literatures such as journals, books, reports on related issues, with an unlimited publication time span.. This is done so that the authors can reach various data on a wider scale from abroad, specifically from the Philippines. Research reveals that socio-cultural factors that lead to the feminization of poverty are based on cultural and structural poverty. Culturally, Indonesia and the Philippines have traditional cultures that marginalize women's potential. However, these two countries have been heading towards gender-equal development, especially the Philippines in its Gender Mainstreaming policy. The result of the next comparison is a comparison of microfinance programs, namely PNM Mekaar from Indonesia who is 6 years old and Project Dungganon from the Philippines which is more than 30 years old. The comparison was carried out using aspects from the Microfinance handbook: An institutional and financial perspective by Joanna Ledgerwood, which are: program objectives, program targeting, social intermediation, and impact analysis. Both programs share specific development goals and are both implementing indirect targeting. PNM Mekaar's social intermediation is in the form of a joint responsibility system, while the Dungganon Project is a group system using the 2-2-1 method. Likewise, the different impacts of each program but have been in line with their development goals. So the conclusion of this study can be seen that both PNM Mekaar and the Dungganon Project have a positive impact on the economy of their customers, even though the lending and social intermediation processes are different and have unique characteristics. This research is expected to provide input to financial institutions and micro-enterprises for women's empowerment in Indonesia. In addition, it is a contribution to the Social and Economic Dimensions for Social Welfare courses and the Poverty Problems course."

"Ada dua tata hubungan yang harus dipelihara oleh umat Islam yaitu hablum minallah wa hablum minannas (Q.s. 3:1 1 2). Kedua hubungan ini harus berjalan secara serentak dan simultan. Zakat bagi orang Islam adalah untuk melaksanakan tugas ekonomi dan moral. Dalam bidang ekonomi, zakat menghindarkan penumpukan kekayaan. Dalam bidang sosial, zakat adalah pelaksanaan tanggung jawab orang kaya untuk mengurangi kemiskinan. Sedangkan dalam bidang moral zakat menunaikan harta kekayaan yang dimiliki seseorang agar kekayaan itu diridhai Tuhan. Begitu besarnya perhatian Islam terhadap fakir miskin, sehingga mereka mendapat prioritas pertama dalam pembagian zakat. Demikian juga keadaannya di Negara Republik Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah yang perlu ditangani, karena dalam pasal 34 UUD 1945 dinyatakan bahwa: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Pengelolaan zakat di Kabupaten Donggala masih banyak dilaksanakan secara insidentil, bahkan tanpa perencanaan dan pengarahan yang sungguh-sungguh yang secara tidak disadari dapat melemahkan konsepsi zakat itu sendiri, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan.Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menemukan masalah yang dihadapi oleh pengelola zakat di Kabupaten Donggala dan menyarankan perbaikan sistem pengelolaannya; (2) meningkatkan pemahaman orang yang membayar zakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesadarannya untuk membayar zakat; (3) meningkatkan kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Donggala. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Program Kekhususan Hukum Islam yang dikembangkan di Program Pascasarjana UI. Di samping itu diharapkan pula menjadi masukan bagi pengelola zakat di Kabupaten Donggala untuk memperbaiki sistem dan mekanisme pengelolaannya terutama hubungannya dengan pengentasaan kemiskinan.Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan menemukan hubungan antara dua gejala yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Oleh karena data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah zakat dan pengentasan kemiskinan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Kedua Yayasan Baitul Mal, Pengurus BAZIS, Remaja Masjid, Para muzakki yang telah menunaikan zakat malnya serta pimpinan lembaga/instansi Kantor.Pembangunan Desa, BKKBN, Dinas Sosial. Mat untuk memperoleh data primer tersebut adalah wawancara dalam bentuk tidak berstruktur atau wawancara lepas, di mana pertanyaan-pertanyaan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Untuk menganalisis data, digunakan metode deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai data yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan teori-teori. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah pengelolaan zakat di Kabupaten Donggala belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan masih kurang. Dengan demikian perlu adanya keterlibatan masyarakat dan Pemerintah Daerah."

"Kebijakan pendistribusian Raskin yang telah ditetapkan pemerintah di tingkat nasional kenyataannya mengalami perubahan di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika pendistribusian raskin di tingkat lokal, dampak pendistribusian Raskin di tingkat lokal dalam upaya pemenuhan kebutuhan pokok RTS dan implikasi pendistribusian raskin di tingkat lokal terhadap aspek keadilan distributifnya.Hasil penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa dinamika yang terjadi dapat dilihat dari munculnya berbagai aturan yang mengatur pendistribusian raskin di tingkat lokal. Selanjutnya, pendistribusian raskin di tingkat lokal berdampak pada upaya pemenuhan kebutuhan pokok yang belum optimal. Selain itu, pendistribusian raskin di tingkat lokal berimplikasi pada belum terwujudnya keadilan distributif.

---

The distribution policy of the raskin (subsidized rice) program set by the central government changes at the local level. This study aims to explain the dynamics of raskin distribution at the local level, its impact on fulfilling the basic needs for target households (RTS), and its implication on distributive justice. This research employs qualitative approach.The results show that the dynamics can be observed from the various rules in managing the raskin distribution at the local level. Furthermore, the local distribution seems to reduce the program?s potential to fulfill the basic needs of RTS and to improve distributive justice."

"Kritik yang diarahkan kepada preskripsi kebijakan berbasis neoliberalisme pasca krisis ekonomi-politik menjadi katalis bagi institusi internasional neoliberal, salah satunya Bank Dunia, untuk beradaptasi terhadap tuntutan tersebut. Proses adaptasi diejawantahkan melalui diseminasi diskursus pembangunan sosial ke dalam preskripsi kebijakan neoliberal, melalui prinsip partisipatoris, agenda good governance, modal sosial, dan lainnya. Signifikansi peranan pembangunan sosial dalam kebijakan tersebut kemudian tertanam dalam gagasan yang kemudian disebut oleh Toby Carroll sebagai Socio-Institutional Neoliberalism SIN. Gagasan SIN menjadi materi hegemoni yang didiseminasikan oleh Bank Dunia kepada negara resipiennya, salah satunya melalui program pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat atau Community-Driven Development CDD. Program Pengembangan Kecamatan PPK menjadi program pionir CDD paska krisis finansial Asia dan keruntuhan rezim Orde Baru yang melibatkan kerja sama pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Kesuksesan PPK selanjutnya menjadi pendorong untuk melakukan perluasan PPK menjadi Program Nasional Pengembangan Masyarakat PNPM Mandiri. Akan tetapi pada tahun 2015, melalui implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mekanisme CDD yang mengacu kepada PNPM tidak dapat diterapkan kembali dan digantikan oleh penyaluran Dana Desa. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keberlanjutan hegemoni SIN dalam mekanisme CDD sesuai dengan mandat UU Desa, khususnya terkait penyaluran Dana Desa. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan post-positivis kritis dan kerangka analisis hegemoni Gramscian guna menunjukkan diseminasi gagasan SIN dari Bank Dunia dalam program pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengacu kepada empat program CDD di Indonesia dengan linimasa zaman Orde Baru dan pasca Orde Baru: Inspeksi Desa Tertinggal IDT, PPK, PNPM Mandiri, dan Dana Desa. Temuan dalam penelitian ini ialah terdapat resistensi terhadap gagasan SIN oleh aktor domestik, meskipun tidak menegasikan gagasan neoliberalisme secara menyeluruh. Resistensi tersebut terefleksikan dari minimnya peranan Bank Dunia, perdebatan di DPR dalam penyusunan RUU Desa, dan diskursus dalam UU Desa.

---

Criticism towards neoliberalism based policy prescriptions after economy and political crisis serves as a catalyst for neoliberal international institutions, e.g. World Bank, to adapt to these pretentions. These processes are manifested through dissemination of social development discourse into neoliberal policy prescription by means of participatory principles, good governance agenda, social capital, and etc. Significance of vital role of social development in their prescription is embedded into what Toby Carroll stated Socio Institutional Neoliberalism SIN. The notions of SIN then become hegemony material which is disseminated by the World Bank into their recipient country, through Community Driven Development CDD. Program Pengembangan Kecamatan PPK is a pioneering CDD program post Asian financial crisis and the collapse of New Order regime which involving partnership between Government of Indonesia and the World Bank. The success of PPK leads the scaling up process of the next CDD program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri. Nevertheless, in 2015, through implementation of UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, CDD mechanism of PNPM Mandiri cannot be implemented anymore and is replaced by Dana Desa.

Based on this explanation, this research aims to analyze continuity of SIN hegemony in CDD mechanism in accordance with UU Desa mandate, especially related to Dana Desa. This research utilizes critical post positivist approach and hegemony from Gramscian as framework for analysis in order to indicate the dissemination of SIN notions from the World Bank into Community Driven Development based poverty reduction program. Furthermore, this research refers to four CDD programmes in Indonesia from New Order regime to post New Order regime In Inspeksi Desa Tertinggal IDT, PPK, PNPM Mandiri, and Dana Desa.

This research found a certain degree of resistance towards SIN notions from domestic actors, though not comprehensively negated the notions. Those resistances reflected from minimalization of World Bank's role, debate regarding the making of RUU Desa in DPR and discourse in UU Desa. "

"Permasalahan kemiskinan merupakan suatu fenomena sosial yang dihadapi oleh seluruh negara didunia, termasuk Indonesia. Data menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Paser untuk mengatasi kemiskinan belum mencapai hasil yang optimal. Peningkatan alokasi anggaran tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Penelitian ini menggunakan berbagai metode, baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk menganalisis faktor penyebab kemiskinan masyarakat di Kabupaten Paser, alternatif kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan strategi pemberdayaan masyarakat yang tepat untuk diterapkan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sembilan faktor, hanya delapan faktor yang relevan menjadi penyebab kemiskinan bagi masyarakat di Kabupaten Paser. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tepat untuk dilaksanakan adalah melalui kegiatan peningkatan keterampilan dan strategi yang tepat adalah dengan mengantisipasi kelemahan yang ada dan mengatasi ancaman yang muncul dari kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hasil akhir yang diharapkan adalah melalui penerapan kegiatan dan strategi yang tepat, maka dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.

---

Poverty problem is social phenomenon that become concern for every nation in the world, included Indonesia. Data indicates that efforts from Paser government to deduct poverty rate has not reach optimal result. The raising of budget allocation not giving significant impact toward poverty rate. This research using multi method, as qualitative and quantitative to analyze the factor that cause society?s poverty, alternative of society empowerment?s activity, and strategy for empowernment.The result of research shows that from nine factors, there are 8 relevant factor that become factor for society?s poverty at Paser Regency. The appropriate empowernment activity is by increase skill of society and the appropriate strategy are anticipate weakness and to contend with threat from activity of empowernment. The expectation from appropriate implementation of activity and strategy of empowernment, it could increase economic resilience and deduct poverty rate significantly."

"Tesis ini membahas mengenai faktor penyebab terjadinya kemiskinan nelayan pesisir di Desa Putik serta bentuk kemiskinan yang mereka alami. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui beberapa metode serta data sekunder yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan, kemiskinan nelayan pesisir disebabkan: 1) Kondisi Alam; 2) Rendahnya kualitas sumber daya manusia; 3) Pola Hidup Nelayan Pesisir; 4) Keterbatasan modal dan akses ke sumber bantuan; 5) Pemasaran hasil tangkapan. Sedangkan bentuk kemiskinan yang terjadi pada nelayan pesisir di Desa Putik yakni kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural.

---

This thesis analysed causal factors of the poverty in Putik village and identified the poverty type as well. The methodology is qualitative as a descriptive research using primary data that has been collected through a few techniques and supported by relevant secondary data. The research concluded that there were a few factors causing poverty as follow: 1) Natural Condition; 2) Low quality human resources; 3) The lifestyle of the coastal fishermen; 4) Limited capital and its access to the resources; 5) Marketing of the commodities. The research identified that the types of poverty in Putik village were natural, cultural and structural poverty."

"Dalam kajian ini dilakukan studi literatur mengenai konsep kemiskinan dan pengamatan ke lokasi penelitian untuk mendeteksi siapakah penduduk miskin itu? Kemudian mencari alternatif kebijakan yang sesuai dengan kondisi spesifik lokal untuk menanggulangi kemiskinan, dan akhirnya menggali serta memahami kearifan penduduk lokal dalam hubungannya dengan upaya preventif untuk menanggulangi kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan observasi langsung, in-depth interview dan diskusi kelompok fokus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kemiskinan bersifat banyak sisi (multifaset). Orang Bupolo dan petani Surade sama-sama mengolah lahan sempit. Petani Surade miskin karena tidak mempunyai lahan atau memiliki lahan tetapi dengan skala usaha yang relatif kecil. Orang Bupolo memiliki tanah yang relatif luas tetapi mempunyai keterbatasan akses pada teknologi, hidup terisolasi karena tidak mempunyai akses terhadap sarana dan prasarana sosial ekonomi maupun komunikasi, sehingga mereka hidup miskin dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Jadi definisi kemiskinan perlu diperluas meliputi akses terhadap infrastruktur sosial ekonomi, keluar dari keterisolasian, ketidakberdayaan, dan kebebasan mengeluarkan pendapat, serta memperoleh keadilan dalam pembangunan. Kemiskinan tidak bisa didefinisikan secara tunggal yakni dari kacamata pemenuhan kebutuhan kalori semata sebagaimana yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS) selama ini, karena pada hakekatnya definisi kemiskinan tidak hanya bersifat relatif tetapi juga dinamis.

---

Literature reviews on the concept of poverty and local observation on the field study were employed to investigate who the poor are, in order to seek alternative policies according to specific local conditions to combat poverty, and to see local wisdom in a preventive effort to reduce poverty. Survey methodology, in-depth interviews and focus groups discussions were used in this study. The findings suggest that the concept of poverty is multifacet. Both Bupolo people and Surade farmers cultivate small land. While Surade farmers are poor with no or limited land size and with relatively small scales' business, Bupolo people have relatively larger land size but have limited technology access, and less access to social economic infrastructure, making them poor and only able to survive with food daily. The concept of poverty needs to be extended to include access to social economic infrastructure, remoteness, disempowerment, freedom of speech, and fairness in development. Poverty cannot be defined individually solely from the context of the calorie fulfilment as a standard used by BPS. However, in principle, the concept of poverty cannot only be defined as a relative, but also dynamic concept."