Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemunculan krisis Eurozone di tahun 2010 merupakan salah satu kejadian besar yang mewarnai tahun 2010. Sebagai bentuk dari integrasi ekonomi dan moneter regional di kawasan Eropa yang selama ini menjadi kawasan percontohan bagi region lainnya terutama ASEAN, kini Eurozone mengalami tantangan yaitu terjadinya instabilitas finansial akibat terjadinya krisis utang Yunani di tahun 2009 dan diikuti krisis di empat negara lainnya pada tahun 2010, hingga kelima negara ini disingkat dengan PIIGS: Portugal, Ireland, Italy, Greece, dan Spain. Di balik krisis ini, ECB sebagai bank sentral merupakan institusi yang memegang tanggung jawab atas stabilitas finansial di kawasan Eurozone melalui common monetary policy, sehingga kemunculan krisis ini mengindikasikan kebijakan moneter ECB telah gagal dalam menjaga stabilitas finansial di kawasan Eurozone. Kegagalan tersebut disebabkan oleh ECB sebagai bank sentral merupakan rezim yang tidak signifikan sehingga mempengaruhi kebijakan moneter yang dikeluarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ECB sebagai rezim tersebut adalah interest, political power, norms/principles, usage/custom, dan knowledge.

---

The emergence of Eurozone crisis in 2010 is one of the major events that characterized the year of 2010. As a form of economic and monetary integration in Europe region which has been the pilot region for another region especially ASEAN, the Eurozone is now facing challenge of financial instability due to that these countries are now abbreviated by PIIGS: Portugal, Ireland, Italy, Spain, and Greece. Behind this crisis, ECB as central bank of the Eurozone has been the institution that held the responsibility in maintaining the financial stability in the Eurozone through common monetary policy. Thus, this indicates that the maintaining the financial stability of Eurozone. That failure was caused by ECB as a central bank has been being insignificant regime and affecting monetary policy as the output. The factors that affect ECB as a regime are interest, political power, norms/principles, usage/custom, and knowledge."

"Krisis euro yang terjadi sejak tahun 2009 mengindikasikan adanya masalah dalam pelaksanaan peraturan European Monetary Union (EMU) dalam kerangka European Union (EU). Sebagai institusi internasional yang dianggap paling berhasil mengatur hubungan interdependensi berdasarkan perspektif liberal institusionalis, EU ternyata tidak dapat mencegah dan memperbaiki pelanggaran tingkat defisit dan tingkat utang yang terjadi di beberapa negara anggota Eurozone, khususnya Yunani, Italia, Irlandia, Portugal, dan Spanyol, sehingga krisis euro dapat terjadi. Ini menunjukkan bahwa EU belum sepenuhnya efektif untuk membentuk kebijakan ekonomi negara-negara anggota Eurozone. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas EU membentuk kebijakan ekonomi negara-negara anggota Eurozone, dengan menggunakan dasar teori efek independen institusi internasional berdasarkan perspektif neoliberal institutionalism dan metode congruence. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa EU tidak efektif dalam membentuk kebijakan ekonomi negara-negara anggota Eurozone pada periode 2002-2012 karena lima alasan berikut: (1) tidak mempunyai kepentingan independen dalam EMU yang merepresentasikan seluruh negara anggota, (2) tidak dapat menghilangkan ketidakjelasan masa depan dalam pelaksanaan EMU, (3) tidak memberikan hasil kesejahteraan ekonomi yang diharapkan dari EMU, (4) tidak dapat memfasilitasi hubungan pengaruh politik dan kapasitas ekonomi yang setara dalam pelaksanaan EMU, dan (5) tidak mempunyai struktur institusi yang independen dan ajeg untuk pelaksanaan EMU.

---

The euro crisis that happened since 2009 indicates that there was a problem in executing European Monetary Union (EMU) rules within the European Union (EU) framework. Regarded by liberal institutionalists as the most successful international institution in dealing with interdependence, EU was proven to be ineffective in preventing and correcting excessive deficit and debt of several Eurozone countries, especially Greece, Italy, Ireland, Portugal, and Spain. This problem signifies that EU was ineffective in shaping economic policy of Eurozone countries.

This study aims to uncover factors that influence EU effectiveness in shaping economic policy of Eurozone countries by using independent effect of international institution theory based on neoliberal institutionalism, with congruence method.

The results show that EU was ineffective in shaping economic policy of Eurozone countries in 2002-2012 because of the following reasons: (1) EU did not have independent interest that represent all member countries? interests, (2) EU was not able to eliminate future unpredictability in implementing EMU, (3) EU was not able to deliver economic welfare that was expected from EMU, (4) EU was not able to facilitate political and economic equality in implementing EMU, and (5) EU did not have independent and firm structure in implementing EMU."

"Buku ini berisi penelitian routledge tentang hukum hak asasi manusia di Eropa"

"Mengapa Yunani menandatangani Fiscal Compact menjadi pertanyaan yang tidak terelakkan ketika berkembangnya pandangan Euroscepticism terhadap manfaat langsung mata uang negara mereka bergabung dengan pasar umum. Krisis utang dimulai ketika Yunani gagal memenuhi persentase utang yang diizinkan oleh Kriteria Maastricht. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan penjelasan yang bertumpu pada daya tawar, kepemimpinan dan keputusan negara. Menggunakan proses identifikasi melalui amandemen yang dihasilkan dari negosiasi rancangan resolusi, penelitian ini yakin untuk menyimpulkan bahwa Yunani adalah pengikut Perancis dan Jerman sehingga mereka tidak punya pilihan selain untuk menandatangani perjanjian. Negara-negara dengan power tinggi cenderung menjadi sponsor sebagai lawan penandatangan draft resolusi. Yunani memilihi tingkat rendah pada pemetaan power dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa lainnya. Oleh karena itu, akan sulit bagi Yunani untuk mengklaim kepemimpinan untuk bernegosiasi pada perjanjian. Akibatnya, ia tidak dimiliki kapabilitas untuk membentuk agenda yang bermanfaat dan cocok bagi negaranya.

---

Why would Greece sign the Fiscal Compact is an inevitable question when the growing of Euroscepticism finds no direct benefit of their country‘s currency joining the common market. The debt crisis started when Greece failed to comply within the Maastricht percentage of allowed debt. This research uses qualitative method to generate explanations that rests on bargaining power, leadership and actions. Using identification process through amendments resulting from negotiation of draft resolutions, this research is confident to conclude that Greece is a follower to France and Germany thus they had no choice but to sign the agreement. Power relations of Member States is a close indicators where high power states tend to be sponsors as opposed to signatories of draft resolutions. Greece is resting low on its power mapping compared to other EU states therefore it has been hard to claim leadership to negotiate on agreements. As a result, it does not posses the priviledge to form agenda that is beneficial and suitable for them."

"Tesis ini membahas tentang negara-negara Visegrad Group pada masa krisis Uni Eropa. Krisis-krisis yang dibahas adalah krisis ekonomi, krisis keamanan energi, dan krisis keamanan migrasi. Pertanyaan penelitian yang dianalisis dalam tesis ini adalah bagaimana upaya negara-negara Visegrad Group bertahan dari krisis-krisis Uni Eropa dan bagaimana pengaruh krisis-krisis tersebut terhadap politik domestik negara-negara Visegrad Group. Negara-negara Visegrad Group dikaji sebagai suatu negara berdaulat dan sebagai institusi sub-regional dalam Uni Eropa. Perspektif English School menjadi acuan utama dalam penulisan tesis ini. Kerangka teori yang digunakan adalah teori Sekuritisasi dari Barry Buzan dan teori Eropanisasi sebagai bagian dari teori integrasi Eropa.

---

The focus of this study is the Visegrad Group states at the time of the European Union crises. The crises covers economic crisis, energy security crisis, and migration security crisis. The purposes of this study are to explain the efforts of the Visegrad Group states to survive from the crises, and to analyze the effect of the crises on the domestic politics of Visegrad Group states. Visegrad Group states are examined as sovereign states and as sub regional institution in the European Union. English School perspective is the major view of this study. Theoretical frameworks that are used to analyze the research question are Securitization theory from Barry Buzan and Europeanization theory as a part of European integration theory."

"Tesis ini mengkaji alasan dan mekanisme realisasi kebijakan lingkungan hidup UE oleh Denmark, Finlandia dan Swedia dalam menghadapi ancaman keamanan lingkungan dari pencemaran dan pemanasan global melalui upaya pemanfaatan sumber daya energi terbarukan. Tiga negara ini menerbitkan kebijakan lanjutan yang spesifik dan menunjukkan progresivitas dalam implementasi pemanfaatan sumber daya energi terbarukan. Tesis ini menganalisis implementasi kebijakan lingkungan Denmark, Finlandia dan Swedia dari sudut pandang hubungan internasional dan kaitannya dengan isu lingkungan. Teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisis isu ini adalah teori keamanan lingkungan dan konsep keberlanjutan energi terbarukan. Teori keamanan lingkungan digunakan untuk menemukan alasan mengapa dibentuknya kebijakan lanjutan UE dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan kebijakan untuk menghadapi ancaman keamanan lingkungan di tiga negara tersebut. Teori keberlanjutan energi terbarukan digunakan untuk menemukan efektivitas pemanfaatan energi terbarukan dalam mereduksi kadar emisi karbon dioksida dalam upayanya mengurangi pencemaran dan dampak pemanasan global. Penelitian ini menggunakan metode penelitian mix-method yang menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif dengan mencantumkan data statistik. Temuan dalam tesis ini menyatakan bahwa alasan dibentuknya kebijakan lanjutan karena tiga negara ini merasakan tiga faktor ancaman keamanan lingkungan, yaitu adanya ancaman keamanan dari peristiwa pencemaran lingkungan dan pemanasan global, fenomena-fenomena alam akibat pencemaran dan pemanasan global yang secara langsung dirasakan oleh tiga negara dan adanya tindakan luar biasa yang dilakukan oleh tiga negara tersebut. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan histori di masing-masing negara mengenai permasalahan lingkungan dan kebijakan lanjutan dibuat untuk mempertahankan keamanan lingkungan dan juga menjaga stabilitas pasokan energinya. Penelitian ini juga membuktikan bahwa kadar emisi karbon dioksida yang merupakan emisi utama sebagai penyebab pencemaran lingkungan dan pemanasan global dapat direduksi sejalan dengan efektifitas pemanfaatan energi terbarukan yang dilakukan oleh tiga negara tersebut.

---

This thesis examines the reasons and mechanisms for the realization of EU environmental policies by Denmark, Finland and Sweden in dealing with environmental security threats from pollution and global warming through the use of renewable energy resources. These three countries issue specific follow-up policies and show progress in implementing the use of renewable energy resources. This thesis analyzes the implementation of environmental policies in Denmark, Finland and Sweden from the point of view of international relations and their relation to environmental issues. The theory used to analyze this issue is the theory of environmental safety and the concept of renewable energy sustainability. The theory of environmental security is used to find out the reasons for the formation of the EU's follow-up policy and what factors influence the formation of policies to deal with environmental security threats in the three countries. The theory of renewable energy sustainability is used to find the effectiveness of using renewable energy in reducing carbon dioxide emission levels in an effort to reduce pollution and the impact of global warming. This study uses a mix-method research method that combines qualitative and quantitative analysis by including statistical data. The findings in this thesis state that the reason for the establishment of a follow-up policy is because these three countries perceive three environmental security threat factors, namely the existence of security threats from environmental pollution and global warming events, natural phenomena due to pollution and global warming in the three countries and the extraordinary actions that they taken. This research proves that there are historical differences in each country regarding environmental issues and further policies are made to maintain environmental security and also maintain the stability of its energy supply. This study also proves that the level of carbon dioxide emissions which is the main emission as a cause of environmental pollution and global warming can be reduced in line with the effective use of renewable energy carried out by the three countries."