Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisa fenomena melalui perspektif realis yang berpendapat bahwa negara hanya memiliki sedikit pilihan dalam mengartikan kepentingan nasionalnya, karena adanya sistem internasional yang mempengaruhinya. Kepentingan itu sendiri dilihat dari konteks balance of power, jika tidak maka negara tidak mungkin dapat bertahan (survive). Posisi negara dalam sistem intemasional memperlihatkan bagaimana kepentingan nasional direfleksikan dalam kebijakan luar negerinya. Maka kebijakan negara biasanya mengalami perubahan sesuai dengan kepentingan nasional yang diatur oleh pemerintahan yang sedang berkuasa.Peningakatan kehadiran militer Amerika Serikat (AS) di kawasan Asia Tenggara pasca serangan 11 September 2001 yang lalu merupakan gambaran perubahan kebijakan yang diambil AS berdasarkan perkembangan lingkungan internasional yang dialaminya. Dibawah pemerintahan George W. Bush, AS memulai kampanye memerangi terorisme, yang disebutnya sebagai "war against terrorism", kesetiap penjuru dunia, dimana sarang-sarang teroris bersembunyi. Termasuk di Asia Tenggara, dimana Al-Qaeda sebagai kelompok teroris internasional, disinyalir telah menciptakan jaringannya.Bagaimanapun juga, Asia Tenggara menjadi sangat signifikan karena AS memiliki kepentingan nasional baik dalam bidang ekonomi, politik, dan strategis di kawasan ini. Maraknya gerakan-gerakan anti-Amerika, lemahnya sistem keamanan, serta meningkatnya kasus-kasus terorisme di Asia Tenggara merupakan ancaman atas kepentingan-kepentingan AS tersebut, sehingga peningkatan kehadiran militer di kawasan ini sangat penting bagi AS.Pentingnya meningkatkan kemampuan militer dalam rangka memberikan jaminan keamanan terhadap setiap warga negara, aset serta instalasinya baik di dalam maupun luar negeri, bahkan lebih luas, menciptakan keamanan dunia menjadi lebih baik merupakan prioritas dalam strategi pertahanan AS (National Security Strategy 2002) yang baru, sebagai respon AS atas peristiwa 1 I September. Dalam strategi pertahanan ini, AS juga menyatakan untuk mendukung pemerintahan yang moderat dan modern khususnya di kawasan yang penganut mayoritas Muslim, untuk menjamin bahwa tidak ada tempat dimana kondisi dan ideologi yang membantu kemajuan perkembangan terorisme.Oleh karenanya peningkatan kehadiran militer AS secara fisik tidak terlalu pesat, namun secara kualitas, baik dalam bentuk kebijakan, kerjasama serta bantuan yang diberikan AS pasca 11 September kepada Asia Tenggara menjadi signifikan."

"

ABSTRAK

 

Nama                           : Albert Bobby Prasetya

Program Studi             : Kajian Terorisme

Judul                           : Strategi Penanggulangan Terorisme Narkoba di Indonesia

Pembimbing                : Muhamad Syauqillah,S.H.I., M.Si., Ph.D

                                      Sapto Priyanto,A.Mi., S.H., M.Si

 

 

Tesis ini menjelaskan tentang Terorisme Narkoba yang terjadi di Indonesia. Terorisme Narkoba di Indonesia berbeda dengan yang terjadi di luar negeri karena baru satu kasus yang diajukan ke Pengadilan dan terbukti, yaitu kasus Fadli Sadama. Fadli merupakan anggota kelompok teror Jamaah Islamiyah (JI). JI adalah organisasi teror pecahan dari jamaah Darul Islam (DI) yang memperjuangkan Negara Islam Indonesia.  Karir kriminal Fadli Sadama dalam Terorisme Narkoba tidak lepas dari peran “School of Crime” selama menjalani hukuman di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara. Terdapat simbiosis mutualisme antara kelompok narkoba jaringan Aceh dengan Fadli Sadama. Konsep terorisme, narkoba, terorisme narkoba, criminal career dan Differential Association Theory digunakan untuk menjelaskan fenomena terorisme narkoba yang terjadi di Indonesia. Tesis ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, studi literatur dan wawancara terhadap narasumber. Wawancara mendalam terhadap Fadli Sadama akan menjelaskan proses Fadli Sadama berhubungan dengan penjahat narkoba di Lapas kelas I Tanjung Gusta Medan Sumatera Utara. Fadli Sadama menjadikan kriminal sebagai karirnya. Kurang efektifnya pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana terorisme dan narapidana narkoba yang berada dalam satu lembaga pemasyarakatan menjadi catatan untuk penyusunan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana terorisme dan narapidana narkoba di Indonesia.

 

Kata kunci: Narcoterrorism, Lembaga Pemasyarakatan, Karir Kriminal, Indonesia.

 

---

ABSTRACT

 

Name                           : Albert Bobby Prasetya

Study Programme       : Terrorism Studies

Title                             : Narcoterrorism prevention strategy in Indonesia

Counsellor                   : Muhamad Syauqillah,S.H.I., M.Si., Ph.D

  Sapto Priyanto,A.Mi., S.H., M.Si

 

This thesis explain about Narcoterrorism that happened in Indonesia. Narcoterrorism in Indonesia is different from what happened abroad because only one case was submitted to the court and proven, namely the case of Fadli Sadama. Fadli is a member of the Jemaah Islamiyah (JI) terror group. JI is a fractional terror organization from the Darul Islam (DI) congregation which fights for the Islamic State of Indonesia.. Fadli Sadama's criminal career in Narcoterrorism cannot be separated from the role of the "School of Crime" during his sentence in Class I Tanjung Gusta Medan, North Sumatra. There is a symbiosis of mutualism between the Acehnese drug network group and Fadli Sadama. Criminal career concepts and differential associations theory are used to explain the phenomenon of drug terrorism in Indonesia. This thesis is carried out by qualitative methods. Data collection techniques used are document studies, literature studies and interviews with resource persons. An in-depth interview with Fadli Sadama will explain the process of Fadli Sadama in relation to drug staining in Tanjung Gusta Medan Class I prison in North Sumatra. Fadli Sadama makes crime a career. The lack of effective guidance and supervision of terrorism inmates and drug prisoners in one penitentiary is a record for the formulation of policies for the implementation and supervision of terrorism prisoners and drug prisoners in Indonesia.

 

Keywords: Narcoterrorism, Correctional Institution, Criminal Career,  Indonesia

 

"

"Tesis ini berupaya menjelaskan bagaimana pemerintah melakukan langkahlangkah dalam menghadapi terorisme di dalam negeri dimana fenomena terorisme ini sudah menggejala secara global. Penekanan penelitian ini difokuskan pada langkah konkret dari pemerintah untuk menghadapi terorisme dilihat dari aspek ketahanan nasional. Temuan dalam penelitian ini adalah aspek politik lebih dominan dibandingkan dengan aspek lain yang tak kalah pentingnya.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptis ancilitis dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari basil wawancara dari para pakar di bidang yang berkorelasi dengan masalah terorisme series data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Untuk mendukung analisis digunakan metode analisis Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil dari perhitungan AHP-menjelaskan bahwa aspek politik iebih dominan dibandingkan dengan aspek lain meskipun aspek lain juga berpengaruh.Dari langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi yang terkait dalam memberantas terorisme dan perm serta mosyarakat perlu ditingkatkan diikuti dengan meningkatkan kesejahteraan warga negara di seluruh nusantara dan menjalin hubungan yang baik dengan negara lain dalam kaftan pemberantasan terorisme. Sehingga diharapkan di masa yang akan datang peluang terjadinya aksi terorisme akan berkurang.

---

This thesis the author had attempted to describe how far the government had got steps to fight terrorism in the country in which it had spread all over the word. This research is focused on concrete steps by the government for fighting against terrorism based on national resilience. Predominantly, this research findings is more political aspects than others being not less important

This research uses analytical descriptive approach using both primary data obtained from some interviews with experts having correlation with terrorism problems and secondary data from library studies. To support this analysis had been applied Analytical Hierarchy Process (AHP) method. Its results explained that political aspect is more dominant than other influential aspects.

From steps which had been taken by the government had indicated that coordination among related inter institutions in fighting against terrorism and large public participation necessarily, it should be increased and accompanied with all citizens welfare in the country as well as to have good relations with other countries in fighting against terrorism. By doing so, it is wished in the future opportunity of terrorism actions will be decreased or even eliminated."

"After the 9/11 tragedy, security is the most concerning issue all over the world. all airports in every country are sealed with maximum security. Nevertheless, there is a loophole in this kinds of system..."

"Aktivitas al-Qai'da terutama setelah insiden 11 September tclah menimbuikan efek globalisasi terorisme yang berdampak hingga ke Indonesia. Fenomena ini dibuktikan dengan serangan born terhadap Bali pada 2002, hotel 3W Marriott pada 2003, dan Kedubes Australia di Jakarta yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah, yang merupakan jaringan terorisme al-Qai'da di kawasan Asia Tenggara.Pasca peledakan bom Bali, jaringan terorisme justra serrakin menunjukkan kecendeiungan pertumbuhan yang meningkat. Hai ini tidak terlepas dari faktor-faktor kerentanan yang dialami Indonesia dan dimanfaatkan oleh jaringan terorisnie global untuk mengembangkan ideologi dan meiakukan serangan-serangan teror terhadap target-target yang mereka anggap lemah.Hingga terjadinya peristiwa peledakan Kedubes Australia di Jakarta, pemerintah masih saja kesulitan dalarn menghadapi dan memberantas terorisme. Kesulitan itu tidak terlepas dari faktor-faktor kerentanan Indonesia yang berakumulasi dengan globalisasi terorisme gaya aI-Qai'da.Dengan menggunakan penelitian kualitatif yang berusaha melakukan deskripsi dan interpretasi secara akurat makna dari gejala yang terjadi, serta menggunakan strategi penelitian berdasarkan studi kasus dapat disimpulkan bahwa Indonesia sulit lepas dari ancaman terorisme global dikarenakan faktor eksternal seperti meluasnya globalisasi terorisme gaya al-Qai'da dan faktor-faktor internal seperti dampak globalisasi, agama, sikap anti-Amerika dari masyarakat, kondisi sosial ekonomi yang tidak stabil serta lemahnya respon pemerintah."

"Fenomena kasus terorisme di Indonesia terus berkembang semakin kompleks. Pada awalnya kasus teror dilakukan oleh kelompok dengan afiliasi tertentu, kini muncul fenomena kasus baru yang biasa disebut lone wolf. Di satu sisi, kemajuan teknologi informasi yaitu internet dimanfaatkan oleh individu radikal pro teror. Dengan demikian penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa motivasi, faktor serta latar belakang proses radikalisasi dan aksi teror lone wolf, serta bagaimana internet bertindak sebagai pendorong aksi teror lone wolf. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori yang di kemukakan oleh Kruglanski dan Webber tentang proses radikalisasi seseorang yang mengarah pada tujuan penggunaan cara-cara radikal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi kasus lone wolf oleh Suliono dan Leopard. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen, kemudian dilakukan teknik triangulasi dalam pemeriksaan keabsahan data dan diolah menggunakan alat risk assessment MIKRA. Hasil penelitian menerangkan bahwa proses radikalisasi kasus lone wolf kepada individu radikal diakibatkan oleh internet menjadi katalisator radikalisasi diri, juga sebagai alat dan bahan penyebaran paham dan aksi terorisme.

---

The phenomenon of terrorism cases in Indonesia continues to grow increasingly complex. At first, terror cases were carried out by groups with certain affiliations, now a new phenomenon known as lone wolf has emerged. The Advances in information technology, namely the internet, are being used by radical pro-terror individuals. This study aims to analyze the motivation, factors and background of the radicalization process and lone wolf terror acts, as well as how the internet acts as a driver for the lone wolf terror act. The analysis in this study was carried out using the theory put forward by Kruglanski and Webber about the radicalization process of a person which leads to the goal of using radical methods. The research method used is a qualitative method with a case study of lone wolf by Suliono and Leopard. Data collection techniques used were interviews and document study, then triangulation techniques were used to check the validity of the data and processed using the MIKRA risk assessment tool. The results of the study explained that the process of radicalization of lone wolf cases to radical individuals was caused by the internet as a catalyst for self-radicalization, as well as a tool and material for the dissemination of terrorism and acts of terrorism."

"ABSTRAKDisertasi yang berjudul Model Pencegahan Terorisme di Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini berupaya untuk mengkaji bagaimana konsep kerja Multi Lembaga dan kemitraan dalam organisasi pemerintahan yang bertujuan untuk pencegahan terorisme di Indonesia, melalui BNPT dapat terealisasi dengan baik. Perbedaan struktur dan budaya antar organisasi yang bermitra tentunya tidak secara otomatis berjalan efektif hanya karena ada peraturan perundang-undangan yang mengharuskan mereka bergabung menjadi satu dalam badan baru.Dalam penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah pengumpulan data yaitu: pertama, mengidentifikasi dan menspesifikasi masalah yang berkembang di lingkungan penelitian. Kedua, penulis merancang pedoman wawancara dengan menyusun butir-butir pertanyaan berdasarkan variabel yang diamati atau masalah yang akan diselesaikan melalui wawancara mendalam kepada informan terpilih yang telah diidentifikasi. Ketiga, hasil dari wawancara mendalam ini kemudian diolah dan dikategorisasikan untuk mengidentifikasi temuan dalam penelitian lapangan. Keempat, hasil dari identifikasi ini kemudian disusun menjadi pedoman untuk Focused Group Disscussion (FGD).Kesimpulan disertasi ini antara lain: (1) Dalam berperan sebagai badan koordinasi Multi Lembaga, BNPT masih banyak mengalami hambatan; (2) Dalam internal organisasinya, hambatan-hambatan dikelompokkan ke dalam Aspek Instrumental, Struktural dan Kultural; (3) Secara eksternal, dalam berhubungan dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait, BNPT cenderung menganggap dirinya sebagai Badan Nasional bentukan baru yang ?mengambil alih? tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang sudah ada sebelumnya; (4) Sesungguhnya pencegahan akar penyebab dan pemicu terorisme sangat beragam, sehingga implementasinyapun tersebar di berbagai urusan yang menempel di dalam berbagai Kementerian/Lembaga yang dalam khasanah kriminologi dikenal dengan tipologi pencegahan primer, sekunder dan tersier. Dalam disertasi ini, penulis juga menghasilkan Model Alternatif Pencegahan Terorisme Berpendekatan Multi Kausa-Multi Lembaga.

---

ABSTRAK

The dissertation entitles Terrorism Prevention Model in Indonesia by The National Counter Terrorism Agency (BNPT) tries to assess how the work concept Multi Agency and partners within the governmental organization that aims to prevent terrorism in Indonesia, by BNPT, can be well realized. The difference of structure and culture between the partnership organizations certainly not automatically running effectively just because there are laws and regulations those require them to merge into a new entity.

In this dissertation, the author performs the data retrieval steps within: first, to identify and specify the problems occur at the research environment. Second, the author designs the interview guidance by arranging the questions based on the observed variable or the problem which is going to be solved through in depth interview towards the chosen informant who has identified. Third, the result of the in depth interview then processed and categorized to identify research findings in the field. Fourth, the identified result then compiled into guidance for Focused Group Discussion (FGD).

The conclusion of this dissertation among others: (1) In capability as a Multi Agency coordinating body, BNPT still faces many obstacles; (2) In its internal organization, the obstacles classified within Instrumental, Structural, and Cultural aspect; (3) Externally, in relationship with various Ministry and related Institution, BNPT tends to consider itself as a new National Agency who ?takes over? the duty and authority of the existing Ministry and Institution; (4) Indeed the prevention of the root causes and trigger of terrorism are very diverse, thus the implementation are spreading in various following business towards various Ministry and Institution which in criminological term are known as primary, secondary, and tertiary prevention typology. In this dissertation, the author also obtains the Alternative Model of Terrorism Prevention Multi Causes-Multi Agency Approach"