Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSeiring dengan bertambahnya pelaku perkawinan campuran di Indonesia, semakin banyak pula permasalahan yang terjadi sebagai akibat dari perkawinan campuran. Salah satu permasalahan yang kerap timbul dalam perkawinan campuran adalah karena Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran tidak diperbolehkan mempunyai Hak Milik, Hak Guna Bangunan, maupun Hak Guna Usaha, kecuali perkawinan campuran tersebut dilakukan dengan membuatperjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta. Apabila perkawinan campuran berlangsung tanpa membuat perjanjian perkawinan, maka permasalahan akan timbul apabila dikemudian hari terjadi perceraian terutama dalam hal pembagian harta kekayaan yang dihasilkan selama perkawinan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana akibat hukum atas bagaimana akibat hukum atas putusnya perkawinan terhadap harta bersama dalam perkawinan campuran yang berlangsung tanpa perjanjian perkawinan terhadap harta bersama dalam perkawinan campuran yang berlangsung tanpa perjanjian perkawinan dan bagaimana kedudukan harta benda dalam perkawinan campuran yang berupa Hak Guna Bangunan setelah perceraian (Analisis Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.Dp). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, masing-masingsuami isteri berhak atas setengah dari jumlah harta bersama yang didapatkan selama perkawinan dan Warga Negara Asing tidak dimungkinkan untuk memiliki Hak Guna Bangunan meskipun didapatkan karena percampuran harta dalam perkawinan. Jika Warga Negara Asing mendapatkan Hak Guna Bangunan maka dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat kepemilikan. Untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi dalam perkawinan campuran terkait harta benda perkawinan, maka dapat dilakukan perkawinan campuran dengan membuat perjanjian perkawinan.

---

ABSTRACTAlong with the increasing number of mixed marriages in Indonesia, the more problems occur as a result of mixed marriages. One of the problems that often occurs in mixed marriages is that Indonesian citizens of mixed marriages are not permitted to have Freehold Title, Right to Build (HGB), or Right to Cultivate (HGU), unless the mixed marriage is carried out by making a nuptial agreement concerning the separation of assets. If a mixed marriage takes place without making a nuptial agreement, problems will arise if divorce then occurs especiallyin the case of division of assets obtained during the marriage. Based on the thesis background, the cause of the problem in this thesis are how the legal consequences of divorce on common property in a mixed marriage that takes place without a marriage agreement and how the position of property in mixed marriages in the form of Right to Build after divorce (Analysis of Religious Court Judgment Number 0391/Pdt.G/2017 PA.Dp) This research is normative research, with the typology of normative explanatory research. The results of thisresearch explain that if a divorce occurs, each husband and wife are entitled to half of the amount of common property obtained during marriage and Foreign Citizens are not allowed to have the Right to Build even though they are obtained due to mixing assets in marriage. If Foreign Citizens get the Right to Build then within a period of 1 year, they must release or transfer to other parties according to the conditions of ownership. To minimize the problems that occur in mixedmarriages related to marital property, a mixed marriage can be done by making a nuptial agreement."

"Uigwe are royal protocols created for important royal ceremonies from the Josen dynasty,which adopted confucianism as the official state philosophy. During the Joseon era,uigwe helped to presere and pass down the traditions and practices foe such ceremonies....."

"ABSTRAKSeiring dengan pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia, potensi yang munculuntuk terjadinya sengketa dalam perbankan syariah juga semakin tinggi, sehinggamenjadi penting bagi perbankan syariah maupun masyarakat pengguna jasa perbankansyariah untuk memahami secara benar bagaimana pengaturan kewenangan lembagapenyelesaian sengketa pada perbankan syariah. Berdasarkan Undang-Undang (UU)Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989,Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan mempunyai kewenangan absolut sebagailembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah. Namun 2 (dua) tahun setelahdiundangkannya UU Peradilan Agama tersebut, muncullah Undang-Undang (UU)Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 memberikan choice of law, bahwapenyelesaian sengketa perbankan syariah dapat juga dilakukan melalui PeradilanUmum, apabila para pihak menghendaki dalam akad. Dengan adanya ketidakpastianhukum tersebut, keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 93/PUU-X/2012yang menghapus Penjelasan pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun2008 tersebut. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa permasalahan hukum yaitubagaimana pengaturan kewenangan lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariahdi Indonesia diatur dan bagaimanakah implementasi dari putusan MK No. 93/PUUX/2012 serta tantangan dan potensinya. Permasalahan-permasalahan tersebut ditelitidengan menggunakan metode penelitian sosio legal, yang merupakan penelitian hukumyang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Daripenelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, putusan MK No. 93/PUU-X/2012telah mengembalikan Kompetensi Absolut sebagai lembaga penyelesaian sengketaPerbankan syariah beserta derivasinya. Kedua, implementasi putusan MK No. 93/PUUX/2012 belum sempurna, terlihat dari masih adanya perkara eksekusi jaminan Haktanggungan dan hipotek yang diselesaikan di Pengadilan Negeri. Ketiga, masih adanyatantangan dalam penerapan putusan MK No. 93/PUU-X/2012 tersebut, yang terlihatdari masih adanya ketidakpahaman masyarakat akan kompetensi absolut peradilanagama sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia.

---

ABSTRACTAlong with the rapid growth of Islamic banks in Indonesia, the potential that arises fordisputes in Islamic banks are also getting higher, so that it becomes important forIslamic banking and the community users of Islamic banking services to understandcorrectly how the rules of the institution competence for dispute settlement in Islamicbanking. Based on Law No. 3 of 2006 on amendments to Law No 7 of 1989, ReligiousCourts as judicial institutions have absolute competence as a dispute settlementinstitution on Islamic banks. However, 2 (two) years after the promulgation of the Lawon Religious Court, legalized of Law on Sharia Banking No. 21 of 2008, for giving thechoice of law, that Islamic banking dispute resolution can be solved through the GeneralCourts if the parties want in the contract. With the legal uncertainty, the ConstitutionalCourt Decree issued No. 93/PUU-X/2012 which removes the explanation of article 55paragraph (2) Sharia Banking Law No. 21 of 2008. Based on these, there are legalissues, that are how the regulation of authority for sharia banking dispute settlementinstitutions in Indonesia and how the implementation of the Constitutional Court decreeNo. 93 / PUU-X / 2012 and its challenges and potential. These problems are examinedusing the socio-legal research method, which is legal research that uses a methodologyapproach of social science in a broad sense. From the research, it can be concluded thatfirst, the Constitutional Court decree No. 93 / PUU-X / 2012 has returned AbsoluteCompetence as an Islamic Banking dispute settlement institution and its derivatives.Second, the implementation of the Constitutional Court Decree No. 93/PUU-X/2012has not been perfect, it can be seen from the cases of execution of guarantees Mortgageand mortgage rights that are settled in the District Court. Third, there are still challengesin the implementation of the Constitutional Court Decree No. 93/PUU-X/2012, whichcan be seen from the incomprehension of the community about the absolutecompetence of the religious court as an institution for dispute settlement on Islamicbanking in Indonesia.

---

"

"Selama ini, kematian dianggap sebagai akhir dari pemenuhan utilitas yang ingin dicapai selama hidup. Meskipun demikian, teori yang dipaparkan oleh Azzi dan Ehrenberg (1975) justru menyatakan adanya kepercayaan akan kehidupan setelah kematian mau tidak mau membuat manusia harus mempertimbangkan utilitas yang ingin dicapai kelak. Sedekah dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan, dianggap sebagai investasi yang dapat memberikan jaminan terhadap pencapaian utilitas pada kehidupan setelah kematian. Penelitian ini menemukan adanya hubungan substitusi antara sedekah dan partisipasi serta pengaruh positif dari tingkat keimanan seseorang terhadap sedekah dan partisipasi tersebut. Selain itu, ditemukan pula bahwa peningkatan usia akan meningkatkan sedekah dan partisipasi yang dilakukan seseorang.

---

People tend to think that death is the end of their pursuit to maximization of utility. Instead, Azzi and Ehrenberg?s theory of lifecycle consumption (1975) said that afterlife belief give another perspective for us, to considering about the afterlife utility. Religious giving and participation in a religious activity, considered as investment for a guarantee of a better afterlife utility. This study find a substitute relation between religious giving and participation. Also, the religious giving and participation have a positive and significant impact for every additional age and increasing in belief. "

"Pengangkatan anak antarnegara memerlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat untuk menghindari penculikan dan kejahatan-kejahatan lain. Hal inilah yang menyebabkan pengangkatan anak dilakukan melalui pengadilan. Penelitian ini terkait dengan putusan-putusan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama serta pengakuan putusan di luar negeri. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode normatif deskriptif.Hasil dari penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai kompetensi Pengadilan Agama terkait pengangkatan anak antarnegara, selain itu berdasarkan kasus yang dianalisis, Amerika Serikat dan Australia mengakui putusan pengangkatan anak antarnegara yang dikeluarkan pengadilan Indonesia selama putusan dibuat sesuai dengan hukum Indonesia.

---

Intercountry adoption in Indonesia needs a strict regulation and supervision to avoid kidnapping and other crimes related to trafficking. Hence intercountry adoption in Indonesia are done through court. This study is associated with intercountry adoption awards finalized in Disctrict Court and Religous Court and its recognition abroad. This study used normative-descriptive methode to solve the problems.This study discovered that there are different oponions regarding Religious Court competence in granting intercountry adoption awards. Through case analysis, this study also discovered that USA and Australia recognise Indonesia intercountry adoption awards as long as the awards were finalized in accordance with Indonesia law."