Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini hendak berargumen bahwa Amerika Serikat mempunyai pengaruh mendalam dalam konvensi perubahan iklim Protokol Kyoto. Melalui Productive power, Amerika Serikat mampu terlibat dalam setiap keputusan yang dihasilkan dalam konvensi ini. Selain itu productive power Amerika Serikat juga mampu mengkontrol segala bentuk aturan dan mekanisme yang berjalan di dalam onvensi termasuk rezim yang berlangsung. Rezim perubahan iklim yang belangsung dewasa ini mempunyai kekurangan sehingga mengakibatkan ketidakefettifan proses konvensi.

---

This paper will argue that productive power of United States has deeper influence on the climate changes convention of Kyoto Protocol. Through productive power, United States could insist in every decision of the convention. Besides, productive power of United States also could control every single rules and mechanism which happen on the convention, include the regime which exist. As we know that climate change regime which happens today has its weakness so that it has impact to the infectivity of the convention process."

"Tesis ini membahas mengenai HAM mengatur tentang prinsip hak asasi manusia maupun bentuk perlindungan pada anak sebagai korban kekerasan menurut Konvensi Hak Anak PBB 1989, UU Nomor 35 Tahun 2014, dan UU Nomor 12 Tahun 2022 baik korban di Tangerang, Bandung, maupun Martapura antara lain prinsip non diskriminasi, prinsip perlindungan khusus, prinsip pemeliharaan terhadap anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip perlindungan yang sama, prinsip perlindungan dari kekerasan dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi dimana korban harus dilindungi dari setiap bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik maupun verbal, dengan alasan apapun, prinsip jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat. Selain itu, bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan menurut Konvensi Hak Anak PBB 1989, UU Nomor 35 Tahun 2014, dan UU Nomor 12 Tahun 2002 antara lain negara Indonesia melakukan semua tindakan legislatif, administratif, dan tindakan lain, menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan kepada korban, mengambil tindakan yang melindungi korban dari bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku melalui prosedur-prosedur yang efektif hingga ke pengadilan, dan mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan penyembuahan fisik dan psikologis korban. Bentuk penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bentuk normatif, yaitu menganalisa keberlakuan hukum/aturan tidak tertulis dalam masyarakat, sedangkan Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara untuk meneliti kondisi objek alamiah yang mana peneliti merupakan instrumen kunci.

---

This theses explains about how human rights arranges the principle of human rights and protection to child as victim based On Children's Rights Convention In 1989, Law Number 35 of 2014, Law Number 12 of 2022 In Tangerang, Bandung, and Martapura, such as non-discrimination, special protection, caring for children, the best interests of the child, protection from violence from any form of violence, and respect for child’s opinions. But, the protections that are given based On Children's Rights Convention In 1989, Law Number 35 of 2014, Law Number 12 of 2022, such as taking all appropriate legislative, administrative and other measures, guardians guarantees that the various institutions, services and facilities responsible for the care and protection, respecting the responsibilities, rights and obligations of parents and guardians, taking measures that protect victims from physical violence perpetrated by perpetrators through effective procedures up to court, and taking all appropriate steps to enhance the victim's physical and psychological healing. The form of research conducted in this study is a normative form, namely analyzing the applicability of laws/unwritten rules in society, while the data analysis method used is a qualitative method. This method is carried out in a way to examine the condition of natural objects in which the researcher is the key instrument."

"Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki dan melekat dalam diri setiap individu manusia dalam suatu Negara. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Anak merupakan harapan dan apabila sampai saatnya, seorang anak akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak.  Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.  Namun kenyataannya tidaklah demikian, anak sebagai korban perlakukan kekerasan sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab sebagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya.

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut, maka Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1958 secara aklamasi mensahkan "Declaration of the Right of the Child". Preamble Declaration of the Right of the Child (Mukadimah Deklarasi Hak Anak-Anak) dalam alinea ke 3. Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Rights of the Child) tersebut adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tujuan perlindungan anak telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

Human rights are the fundamental rights that are possessed and inherent in each human individual in a Contracting State. In LAW No. 39 year 1999 on Human rights, mentioned that human rights is a set of rights inherent to the nature and existence of man as a God almighty being and is his grace which must be respected, held and protected by the state, law, government, and everyone for the dignity and protection of human dignity.

The child is a hope and when it comes to the time, a child will replace the old generation in furthering the wheels of the country's life, thus, the child needs to be built so that they are not wrong in their lifetime. Each child has the right to obtain legal protection from any form of physical or mental violence, abandonment, bad treatment, and sexual harassment during the care of their parents or guardian, or any other party responsible for Care of the child.  But the truth is not the case, the child as a victim of violent abuse is often overlooked by competent institutions in the criminal justice system, which should provide adequate attention and protection based on the law. It is not supposed to happen, because the victim still has the right to be treated fairly, and protected by his rights.

To realize the protection and welfare of the child, the General Assembly of the United Nations on 20 November 1958 is acclamation to confirm the Declaration of the Right of the Child. Preamble Declaration of the Right of the Child, in paragraph 3. The United Nations Convention on the Rights of the Child, is an international convention governing the Civil, political, economic, social, and cultural rights of children and the children. In the Indonesian legislation of the child protection purpose is governed by article 3 of the Law No. 23 of 2002 on child protection."

"Tulisan ini menganalisis peran Humanity & Inclusion (H&I) dalam proses sosialisasi norma Convention on Rights of Persons with Disabilities (CRPD) di Indonesia. Dengan menggunakan metode process tracing, penulis mengaplikasikan konsepsi mengenai norma internasional dalam melihat bagaimana peran H&I dalam proses sosialisasi norma HAM disabilitas di Indonesia berdasarkan teori sosialisasi norma internasional oleh Risse & Ropp (2013) yang terdiri dari lima fase. Dalam setiap fase, penulis menganalisis kondisi domestik yang melatari serta mekanisme sosialisasi norma oleh H&I. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa H&I baru mulai berperan dalam sosialisasi norma CRPD pada fase tactical concession dengan mekanisme peningkatan kapasitas dan persuasi mengingat kondisi domestik Indonesia yang cenderung represif terhadap isu disabilitas. Pada fase selanjutnya yaitu prescriptive status, dengan kondisi domestik Indonesia yang telah memberikan ruang bagi isu-isu HAM, H&I menggunakan tiga mekanisme utama yakni peningkatan kapasitas, persuasi, dan pemberian insentif. Selanjutnya, tesis ini menemukan bahwa peran H&I tidak berlanjut pada fase rule-consistent behavior menimbang masih adanya ketidaksesuaian antara perilaku Indonesia dengan norma CRPD.

---

This paper delves on investigating the role of Humanity & Inclusion (H&I) in the process of socialization of the Convention on Rights of Persons with Disabilities (CRPD) as human rights norm in Indonesia. By using process-tracing method, the author applied framework of international human right norm in elaborating the role of H&I in socializing disability human rights norms in Indonesia based on the theory of international norm socialization by Risse & Ropp (2013) which consists of five phases. In each phase, the author analyzes the underlying domestic conditions and the norm socialization mechanism by H&I. The result shows that H&I begun to contribute in socialization of CRPD in tactical concession phase with two mechanisms, i.e. capacity building and persuasion; considering Indonesias domestic condition during the phase that tended to be repressive towards disability issues. In the next phase, prescriptive status, as Indonesias domestic conditions began to provide space for human rights issues, H&I implements three mechanisms, i.e. capacity building, persuasion, and incentives. Further, the author finds that H&Is role does not progress to the rule-consistent behavior phase considering that Indonesia does not fully comply with the norm."

"Karya seni merupakan bagian dari masyarakat yang merepresentasikan identitas atau budaya suatu masyarakat, baik itu secara individu atau komunal. Lahir dari pemikiran manusia, lalu diekspresikan atau difiksasi ke dalam bentuk nyata dan si pencipta atau pemilik karya tersebut bisa merasakan manfaatnya. Walaupun berawal dari sebuah ide yang bersifat abstrak, dapat berubah menjadi nilai ekonomis dan juga nilai moral yang akhirnya memberikan si pencipta suatu hak eksklusif yang disebut dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual, atau dalam kasus ini yang lebih spesifik disebut dengan Hak Cipta. Dengan berkembangnya zaman, karya seni dapat dipublikasikan baik secara konvensional atau digital. Ditambah dengan kemajuan teknologi yang memberikan akses untuk karya cipta secara global. Setiap orang dapat menikmati karya cipta dari pencipta yang berasal dari negara manapun. Tentunya, semakin banyaknya karya cipta yang dapat dinikmati, muncul juga konsekuensi berbentuk tindak pelanggaran hak cipta atau penyalahgunaan karya cipta. Salah satu bentuk tindakan tersebut yang paling umum adalah tindakan plagiarisme. Terutama dengan bantuan teknologi yang memudahkan proses plagiarisme ini. Tindakan pelanggaran hak cipta ini, dapat terjadi baik dalam ranah nasional atau internasional. Apabila dalam ranah nasional, maka yang mengatur tentang perihal pelanggaran hak cipta adalah hukum domestik negara tersebut. Apabila sudah terjadi dalam ranah internasional atau lintas batas negara, maka perihal ini diatur dalam Berne Convention for Protection of Literary and Artistic Works. Konvensi ini telah menjadi tonggak utama dalam pelindungan hak cipta terhadap karya-karya seni dan juga literasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana pelindungan hukum hak cipta terhadap koreografi tari modern diatur menurut Konvensi Berne dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana aspek-aspek hukum perdata internasional dalam pelindungan hak cipta terhadap koreografi tari modern.

---

Artwork is a part of society which represents the identity or culture of a society, either individually or communally. Born from human thoughts, then expressed or fixed in a tangible form and the creator or owner of the work can receive the benefits. Even though it starts with an abstract idea, it can turn into economic value as well as moral value which ultimately gives the creator an exclusive right called an Intellectual Property Right, or in this case, more specifically, is called copyright. With the development of times, works of art can be published either conventionally or digitally. Added with technological advances that provide access to copyrighted works globally. Everyone can enjoy copyrighted works from creators from any country. Of course, the more copyrighted works that can be enjoyed, the consequences will appear in the form of copyright infringement or misuse of copyrighted works. One of the most common forms of such action is plagiarism. Especially with the help of technology that facilitates this plagiarism process. This act of copyright infringement can occur either in the national or international realm. If it is in the national realm, what regulates copyright infringement is the country's domestic law. If it has occurred in the international sphere or across national borders, then this matter is regulated in the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. This convention has become a major milestone in the protection of copyrights for works of art and also literacy. Using normative juridical research methods, this paper will analyze how copyright law protection for modern dance choreography is regulated according to the Berne Convention and Law no. 28 of 2014 concerning Copyright and how are aspects of international private law in the protection of copyrights for modern dance choreography."