Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas penerimaan Bea Masuk sebelum dan sesudah pembentukan kantor modern pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif melalui model regresi berganda dan menggunakan dummy variabel. Hasil penelitian mendapatkan pembentukan kantor modern pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok tidak signiffikan mempengaruhi penerimaan Bea Masuk. Namun demikian terdapat tiga variabel independen yang secara signifikan mempengaruhi penerimaan Bea Masuk yakni Jumlah dokumen impor, Tarif Bea Masuk rata-rata dan Produk Domestik Bruto. Untuk itu agarKantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok meningkatkan pelayanan kepabeanan khususnya dokumen impor. Selain itu diperlukan extra effort oleh Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok misalnya dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen yang lebih baik sehingga dapat dieliminir upaya penghindaran atau pemberitahuan tarif Bea Masuk yang lebih kecil dibanding yang seharusnya.

---

This thesis discusses the revenue import duties before and after establishment of a modern office in the Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok. This research is quantitative research through multiple regression model and using dummy variables. The results obtain in the formation of modern office The Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok not signiffikan affect reception import duties. However, there are three independent variables that significantly affect the acceptance of the amount of import duty import documents, the average Import duty Tariff and the Gross Domestic Product. For it to the Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok improve customs services specially import documents. In addition to the extra effort required by the Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok for example by examination and verification documents more better so that can be eliminated or notification attempt evasion of import duty tariff are lower than they should be."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis penerapan kebijakan bea masuk atas impor bahan baku susu dalam rangka mendukung strategi pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang mendorong pemerintah mengembalikan tarif bea masuk bahan baku susu menjadi 5%, serta penerapan dan implikasi dari kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya keberatan dari pihak peternak sapi perah menjadi latar belakang dikembalikannya tarif bea masuk bahan baku susu menjadi 5%. Kelebihan dari kebijakan bea masuk bahan baku susu dengan tarif 5% antara lain petani susu dalam negeri mendapat perlindungan dari pemerintah, surplus produsen meningkat, dan meningkatnya penerimaan negara. Kelemahan dari kebijakan ini adalah industri menanggung beban banyaknya perizinan impor bahan baku susu, berkurangnya surplus konsumen dan menurunnya efek bersih.

---

This thesis analyses the implementation of a custom duty policy on raw milk imports in order to support the implementation of Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development. The purposes of this research are to analyze the factors that prompted the government to return the tariff of raw milk to 5%, the implementation, and the implication. This research uses qualitative approach with data collection technique through in-depth interviews and literature studies. The result of this research shows that the objections of dairy farmers became the catalyst of the return of the tariff of raw milk to 5%. The advantages of implementing a 5% tariff on raw milk imports are: protecting dairy farmer and increasing the producer’s surplus and government’s revenue with the import duty on raw milk. The disadvantages are that the industries have to endure many imports licensing, that this policy reduces consumer surplus along with consumer’s deadweight loss."

"Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor bajaj berbahan bakar gas. Namun permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Kementerian Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang tidak diberikannya fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bajaj berbahan bakar gas. Pada dasarnya, fasilitas pembebasan bea masuk diberikan guna menunjang pembangunan. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang tidak diberikannya fasilitas pembebasan bea masuk impor bajaj adalah karena bajaj bukan termasuk kendaraan umum yang memiliki fungsi vital bagi transportasi Indonesia.

---

Jakarta Transportation Agency has applied for exemption of import duty on gas-fueled bajaj. However, the request was not granted by the Ministry of Finance. This study aims to explain the background of not granting exemption of import duty on gas-fueled bajaj. Basically, the import duty exemption is given to support national development. This thesis uses a qualitative approach to data collection techniques through field studies and literature. The results showed that the background is not given import duty exemption for Bajaj three-wheeler because bajaj is not including public transport which has a vital function for the Indonesian transport."

"This internship report presents an evaluation of document preparation for formal hearings conducted by KAP DEF in the import duty appeal process of PT TJFO. The focal point of this evaluation revolves around the efficacy of document preparation by KAP DEF during formal hearings concerning import duty appeals at PT TJFO. This report evaluates the documents preparation process compiled by KAP DEF with the relevant regulation to support PT TJFO's appeal process. The findings of this evaluation shed light on the effectiveness of KAP DEF's document preparation practices and compared it with the relevant regulation in navigating the import duty appeal process. Additionally, the report offers insights from the author's observations and experiences reflected through self-reflection during their internship at KAP DEF, providing valuable lessons for future endeavors in the field.

---

Laporan magang ini menyajikan evaluasi persiapan dokumen untuk sidang formal yang dilakukan oleh KAP DEF dalam proses banding bea masuk PT TJFO. Fokus dari evaluasi ini berpusat pada efektivitas persiapan dokumen oleh KAP DEF selama sidang formal terkait banding bea masuk di PT TJFO. Laporan ini mengevaluasi proses persiapan dokumen yang disusun oleh KAP DEF sesuai dengan peraturan yang relevan untuk mendukung proses banding PT TJFO. Temuan dari evaluasi ini menyoroti efektivitas praktik persiapan dokumen KAP DEF dan membandingkannya dengan peraturan yang relevan dalam menghadapi proses banding bea masuk. Selain itu, laporan ini juga menawarkan wawasan dari pengamatan dan pengalaman penulis yang tercermin melalui refleksi diri selama magang di KAP DEF, memberikan pelajaran berharga untuk upaya di masa depan di bidang ini."

"Penerimaan pemerintah berperan sangat penting bagi keberhasilan pembangunan nasional mengingat kebutuhan pengeluaran rutin dan pembangunan Pemerintah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai ilustrasi, total pengeluaran Pemerintah pada tahun fiskal 1985/1986 yang baru mencapai Rp. 22,8 trilyun telah melonjak menjadi Ro. 354,6 trilyun pada tahun fiskal 2001 atau mengalami pertumbuhan rata-rata 19,5 % per tahun. Kebutuhan anggaran tersebut semakin membengkak pada tahun-tahun terakhir akibat berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari merosotnya nilai mata uang rupiah, likuidasi dan restrukturisasi perbankan, bencana alam banjir dan kekeringan, serta konflik sosial dan politik, yang kemudian berujung pada krisis multidimensional.Pada masa krisis ekonomi, alokasi pengeluaran pemerintah semakin meningkat tajam guna mengakoniodasi berbagai program untuk mengatasi dampak krisis, seperti kebijakan subsidi, perlindungan terhadap masyarakat miskin, dan pemberian stimulus fiskal bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Upaya pemulihan dan perlindungan terhadap masyakat tersebut akhirnya belum dapat dilakukan secara maksimal berkaitan dengan keterbatasan yang dihadapi pada sisi penerimaan negara.Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan dalam negeri yang berupa hasil minyak bumi dan gas, pajak dan non pajak terutama digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang, subsidi. daerah otonom, bunga dan cicilan utang. Sedangkan untuk pengeluaran pembangunan dibiayai oleh surplus penerimaan dalam negeri yang dikenal sebagai tabungan pemerintah dan penerimaan dari pinjaman luar negeri. Namun yang perlu mendapatkan perhatian adalah jumlah pinjaman luar negeri Pemerintah telah mencapai US$ 70 milliar, sedangkan pinjaman pihak swasta mencapai US$ 80 milliar pada tahun 1999. Sementara itu cicilan bunga dan utang luar negeri pemerintah untuk tahun anggaran 1999/2000 telah mencapai Rp. 44,4 trilyun atau sekitar 31,2°k dari penerimaan dalam negeri yang berjumlah Rp. 142,2 trilyun. Untuk itu maka penerimaan dalam negeri."

"Penelitian ini tentang pengaruh pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk, serta pajak dalam rangka impor tidak dipungut terhadap nilai ekspor dalam skema fasilitas KITE. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui serta menganalisa pengaruh pemberian fasilitas KITE yaitu bea masuk yang dipungut, bagi peningkatan nilai ekspor yang dihasilkan perusahaan pengguna fasilitas KITE pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta (Kanwil DJBC Jakarta). Selain itu, untuk mengetahui pengaruh nilai tikar riil Yen terhadap rupiah serta produk domestik bruto (Gross Domestic Product) Jepang, sebagai negara tujuan utama ekspor Indonesia, terhadap nilai ekspor yang dihasilkan perusahaan pengguna fasilitas KITE pada Kanwil DJBC Jakarta.

---

This research outlines the influence of the exemption and/or restitution of import duties and the exempted import related tax toward the export value within the KITE facility scheme. The objective of this research is to understand and to analyze the impact of awarding KITE facility which is the exemption and/or restitution of import duties and the exempted import related tax to increase of the export value."

"Barang larangan dan pembatasan adalah merupakan barang yang dilarang maupun dibatasi pemasukan (impor) atau pengeluarannya (ekspor) ke/dari daerah pabean. Setiap barang yang di larang atau dibatasi impor atau ekspornya diatur dalam suatu bentuk peraturan larangan dan/atau pembatasan. Kewenangan pembentukan peraturan larangan dan pembatasan impor atau ekspor merupakan kewenangan masing-masing instansi penerbit sesuai tugas dan fungsinya. Direktorat Bea dan Cukai sesuai dengan tugas dan fungsinya, mempunyai kewenangan dalam pengawasan terhadap barang yang keluar-masuk (ekspor-impor) daerah pabean dalam upaya menindaklanjuti peraturan larangan dan pembatasan yang telah diterbitkan oleh instansi teknis terkait. Tesis ini menganalisa dua permasalahan utama yang terbagi dalam dua bab. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif/penelitian hukum kepustakaan. Sejalan dengan metode di atas, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan maksud untuk meneliti, mendalami, dan menelaah permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan larangan dan pembatasan impor atau ekspor. Berdasarkan sifatnya, penelitian hukum ini merupakan penelitian deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh terkait dengan pengaturan larangan dan pembatasan impor atau ekspor. Sedangkan berdasarkan bentuknya, penelitian hukum ini merupakan penelitian preskriptif. Setelah melakukan analisa, dapat disimpulkan bahwa terdapat kebutuhan yang nyata terhadap penyempurnaan atas ketentuan larangan dan pembatasan impor atau ekspor. Penyempurnaan tersebut dirumuskan dalam bentuk Peraturan Presiden sebagai pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

---

Restricted and prohibited goods are goods that are restricted or prohibited on importation or exportation to and from Indonesian customs territory. Each of Restricted and prohibited goods that are restricted or prohibited on importation or exportation are regulated in the provisions on prohibition and/or restriction of certain import or export. the Establishment of provisions on prohibition and restriction of certain import or export is the authority of each government agencies according duties and functions. Directorate of Customs and Excise in accordance with the duties and functions, have the authority to control over the goods that entering (import) or leaving (export) Indonesian customs territory in an effort to follow up the provisions on prohibition and restriction which was published by related agencies. This thesis analyzing two main issues that are divided into two chapters. This research uses normative research methods/ literature legal research. In accordance with the method above, the approaches that used in this research is the regulatory approach/statute approach which aims to researching, steeped in, and examines problems relating to provisions on prohibition and restriction of certain import or export. By its characteristic, This legal research is a descriptive study because this research is intended to illustrate and elaborate all of obtained data related to provisions on prohibition and restriction of certain import or export. Whereas based on its forms, this legal research is a prescriptive research. After analyzing, can be concluded there is a definite need to make improvements on provisions on prohibition and restriction of certain import or export. Such improvements is formulated in the form of Regulation of the President as a further regulation from the provisions of Law Number 17 of 2006 on Amendment of Law Number 10 of 1995 on Customs."