Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah ketersediaan obat menjadi isu yang sangat aktual di Indonesia sejak diberlakukannya Program Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian tentang ketersediaan obat di Kota Banda Aceh dan Kota Jayapura dilakukan dengan metode kualitatif dan dianalisis dengan mengaplikasikan teori dan konsep kebijakan kesehatan masyarakat..."

"Sejak diluncurkannya program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan pada tahun 2014, pemerintah bertujuan untuk dapat memberikan akses universal terhadap pelayanan kesehatan. Terlepas dari tujuan mulia tersebut, BPJS secara konsisten menghadapi defisit anggaran yang terus berlanjut setiap tahun hingga perubahan haluan dari tahun 2020 ke tahun 2022, yang mengakibatkan surplus dalam waktu singkat. Namun, prediksi menunjukkan bahwa defisit anggaran mungkin akan terulang kembali dalam waktu dekat yang disebabkan oleh pemanfaatan yang berlebihan sebagai akibat dari moral hazard. Selain itu, masyarakat berpenghasilan rendah seringkali memiliki kesadaran kesehatan yang lebih buruk dan terlibat dalam perilaku yang berkontribusi terhadap bahaya moral. Selain itu, faktor lain seperti antrean dan tidak dibayarnya premi juga mempengaruhi tren pemanfaatan fasilitas kesehatan sehingga berdampak pada penggunaan BPJS saat mengunjungi fasilitas kesehatan. Penelitian ini menganalisis kemungkinan pemanfaatan fasilitas kesehatan yang menggunakan BPJS pada tahun 2018 hingga 2022 dengan menggunakan regresi logistik dan menggunakan data yang tersedia dari Susenas. Penelitian ini terutama menyelidiki apakah penggunaan BPJS dipengaruhi oleh pengeluaran per kapita, serta variabel kontrol seperti usia, status perkawinan, dan jenis kelamin. Studi ini menemukan bahwa pengeluaran per kapita yang lebih tinggi, yang mengindikasikan pendapatan yang lebih tinggi, menurunkan kemungkinan penggunaan BPJS. Mengingat pendapatan sangat menentukan pilihan asuransi kesehatan, maka masyarakat berpenghasilan rendah lebih cenderung menggunakan BPJS untuk kunjungan pelayanan kesehatan.

---

Since the launch of the Indonesian National Health Insurance program administered by BPJS Kesehatan in 2014, the government has aimed to be able to provide universal access to healthcare. Despite this noble goal, BPJS has consistently faced budget deficits, which persisted annually until a turnaround from 2020 to 2022, resulting in a brief period of surplus. However, predictions suggest that budget deficits may reoccur in the near future caused by over utilisation as a result of moral hazard. Additionally, other factors such as waiting lines and non-payment of premiums have also influenced healthcare facility visitation trends, impacting BPJS usage when visiting healthcare facilities. This study analyses the likelihood of healthcare facility visitation using BPJS from 2018 to 2022, employing logistic regression and using the available data from Susenas. The research primarily investigates whether BPJS usage is influenced by expenditure per capita, alongside control variables such as age, marital status, and gender. The study finds that a higher expenditure per capita, indicative of higher income, decreases the likelihood of BPJS usage from 2018, 2019 and 2021. However, there is a positive relationship between expenditure per capita and the dependent variable in 2020 and 2022. This variability in the relationship is likely driven by the effects of hospital visitation trends during the COVID-19 pandemic, which had a widespread impact on all elements of society. "

"Gudang obat Puskesmas adalah salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang perlu diperhatikan dalam upaya penyimpanan obat untuk menjamin mutu obat. Tulisan ini bertujuan untuk Keseha ketersediaan dan kelayakan gudang menganalisis obat Puskesmas di Indonesia, berdasarkan lokasi puskesmas secara geografi dan topografi. Metode Buletin Penelitian ini merupakan analisis lanjut data sekunder 2014 Riset Fasilitas Kesehatan(Rifaskes) tahun 2011 yang dilaksanakan di seluruh Puskesmas di 33 Propinsi di diba Indonesia Hasil: Ketersediaan gudang obat pada Puskesmas di Indonesia berdasarkan geografi dan topografi sudah diatas 90%, kecuali Puskesmas pada daerah sangat terpencil (89,7%). Komponen Met fasilitas gudang obat di Indonesia, yang paling tinggi adalah fasilitas pencatatan dan ketersediaannya penataan obat yaitu catatan keluar masuk obat tahun 2010, dan paling rendah adalah fasilitas pendukung di 3 Ketersediaan narkotikapsikotropik. berupa lemari sarana tersebut semakin rendah pada daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Kelayakan dan gudang obat Puskesmas di Indonesia, menunjukkan sebagian besar dalam kategori layak, dan proporsinya semakin rendah pada daerah terpencil, perbatasan dala tena dan kepulauan. Hasil uji statistik(Mann Whitney dan menunjukkan, kelayakan gudang dala korelasi (Spearman) obat berhubungan signifikan dengan geografi dan yang topografi kepulauan dan keterpencilan Kesimpulan Ketersediaan dan kelayakan gudang obat Puskesmas di Indonesia, sebagian besar sudah tersedia dalam Peke kategori layak, dan proporsinya semakin rendah Pen pada daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. saran: Pemerintah Daerah dan Pusat wajib untuk pusk meningkatkan sarana dan prasarana gudang obat melalui peningkatan anggaran kesehatan, untuk menjamin penyimpanan yang tepat dan sesuai standar."

"Inekuitas pelayanan kesehatan masih terjadi setelah pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemantauan secara berkala Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan kunci untuk menurunkan inekuitas pelayanan kesehatan sebagai tujuan utama JKN. Penerapan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) dengan tiga indikator sejak tahun 2016, menunjukkan terjadi perbaikan kinerja FKTP dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi di pelayanan tingkat pertama. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model indikator kinerja, kapasitas FKTP dan indikator ekuitas agar dapat mengukur ekuitas pelayanan kesehatan. Desain penelitian menggunakan exploratory sequential-mixed method, dalam tiga tahap. Tahap penelitian secara berturut- turut, 1) Systematic Review (SR) untuk mengidentifikasi indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan. 2) Consensus Decision Making Group (CDMG) untuk menetapkan indikator yang kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan dengan para pakar, 3) Membuat pengembangan model indikator kinerja FKTP berdasarkan skema kapitasi yang dapat mengukur ekuitas pelayanan kesehatan, menggunakan analisis Structural Equation Modelling (SEM) data BPJS Kesehatan tahun 2022. Berdasarkan hasil SR, CDMG dan analisis SEM, indikator terpilih untuk mengukur kapasitas FKTP terdiri dari tiga indikator yaitu rasio dokter umum, sumberdaya sarana dan manusia (skor rekredensialing) dan pembiayaan (persen pembayaran KBK yang diterima). Terpilih sembilan indikator kinerja yaitu angka kontak, proporsi penderita DM diperiksa gula darah, proporsi penderita Hipertensi diperiksa tekanan darah, rasio rujukan non spesialistik, proporsi pasien rujuk balik, proporsi skrining penyakit jantung, DM dan Hipertensi, rasio pasien prolanis terkendali. Ekuitas pelayanan kesehatan dilihat dari rate utilisasi peserta FKTP berdasarkan sosiodemografi (jenis kelamin, usia) dan sosial ekonomi (PBI-Non PBI). Analisis SEM menunjukan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kapasitas dan kinerja FKTP dengan ekuitas pelayanan. Indikator kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan disusun dalam Primary Care Performance Indicator (PCPI) JKN Framework. Hasil penelitian ini direkomendasikan digunakan oleh BPJS Kesehatan untuk memantau kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan serta menyempurnakan kebijakan KBK; Kementerian Kesehatan dapat menyempurnakan kebijakan pelayanan kesehatan primer dan menyusun Indonesia Primary Health Care Performance Indicator (PHCPI) untuk memantau kinerja pelayanan kesehatan primer.

---

Healthcare inequities still occur after the implementation of the National Health Insurance (JKN). Regular monitoring of the performance of primary healthcare facilities (FKTP) is key to reducing healthcare inequities as the main goal of JKN. The implementation of Performance-Based Capitation (KBK) with three indicators since 2016 has shown improvements in the performance of primary healthcare facilities in improving the quality and efficiency of first-level services. Their capacity influences the performance of primary care facilities and impacts primary care performance outcomes (health service equity). This study objective was to develop a model of performance indicators, FKTP capacity and equity indicators to measure health service equity. The research design utilized an exploratory sequential-mixed method. The study was divided into three phases. Phase one was a systematic review to identify indicators that can be used in measuring capacity, FKTP performance and health service equity. Phase two was carried out by a qualitative approach with the Consensus Decision Making Group (CDMG) technique to determine indicators that can be used in measuring FKTP capacity and performance as well as measuring health service equity with experts. Phase three was the development of a model for FKTP performance indicators based on a capitation scheme that can measure the equity of health service access. This phase was carried out using Structural Equation Modeling (SEM) analysis. The SR, CDMG and SEM analysis show that there are three selected indicators to measure the capacity of primary health care facilities: general practitioner ratio, facility sufficiency(recredentialing score) and financing (percentage of KBK payments received). Nine performance indicators were selected, namely contact rate, proportion of DM patients checked for blood sugar, proportion of Hypertension patients checked for blood pressure, non-specialistic referrals ratio, proportion of patients referred back to primary care providers, proportion of screening for heart disease, diabetes mellitus, and hypertension; and ratio of controlled Prolanis patients. Health service equity was analyzed from the utilization rate of participants based on gender, age and socioeconomic factors(PBI-Non PBI). SEM analysis showed a positive and significant relationship between the capacity and performance of primary health care facilities and equity."

"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai implementasi program JKN di tingkat pelayanan kesehatan primer dalam aspek SDM kesehatan. Pelayanan kesehatan primer merupakan gerbang utama dalam mengakses pelayanan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional. Pelayanan kesehatan primer merupakan kata kunci untuk melihat keberhasilan program JKN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program JKN di tingkat pelayanan kesehatan primer dalam aspek SDM Kesehatan. Teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini antara lain implementasi kebijakan publik, jaminan kesehatan, dan pelayanan kesehatan. Penulisan Tugas Karya Akhir ini merupakan penelitian desk research dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah implementasi program JKN di tingkat pelayanan kesehatan primer dalam aspek SDM Kesehatan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah, jenis, distribusi, dan mutu yang belum terpenuhi

---

This final task discusses about the implementation of the program JKN at the level of primary health care in the aspects of health human resources. Primary health care is a major gateway in accessing health services in the era of National Health Insurance. Primary health care is the key to seeing success the program. This study aims to determine the implementation of the program JKN at the level of primary health care in the aspect of health human resources. The theories used to explain this study include implementation of public policy, health insurance, and health services. This final task is a study desk research with methods of data collection through the study of literature. The result of this research is the implementation of the program JKN the level of primary health care in the aspect of health human resources is not gone well. It can be seen from the quantity, type, distribution, and quality that has not been fulfilled."

"ABSTRAKDalam era Jaminan Kesehatan Nasional, tata kelola obat harus menerapkan kendali mutu dan kendali biaya. Pemerintah telah menetapkan Formularium Nasional (FORNAS) sebagai kendali mutu dan e-catalogue obat sebagai kendali harga. Dalam upaya pencegahan korupsi, FORNAS dan e-catalogue diharapkan dapat merombak praktik korupsi dalam peresepan dan pengadaan obat. Melalui FORNAS, telah dipilih obat-obatan yang bermutu dan cost effective. Penggunaan obat pun diatur untuk setiap tingkat fasilitas kesehatan untuk menghindari penggunaan obat yang tidak rasional. Kondisi ini diharapkan dapat mengurangi korupsi dengan menghilangkan praktik suap/gratifikasi dalam peresepan obat oleh perusahaan farmasi. Di sisi lain, pengadaan obat yang selama ini menjadi objek korupsi, ditutup melalui sistem e-catalogue. Sejumlah obat yang dibutuhkan telah dilelang dan dinegosiasikan dengan harga terbaik oleh LKPP untuk kemudian tayang pada e-catalogue. Fasilitas kesehatan dapat melaksanakan belanja obat secara langsung dengan mudah dan transparan tanpa perlu lagi melakukan proses lelang yang sangat berpotensi korupsi. Tetapi dalam proses penerapan FORNAS dan e-catalogue sebagai kendali mutu, kendali biaya dan alat pencegahan korupsi dalam tata kelola obat, masih ditemukan permasalahan yang mengakibatkannya belum dapat mencapai tujuan secara optimal. Ketidaksesuaian obat di FORNAS dengan obat yang tayang di e-catalogue, perbedaan daftar obat di FORNAS dengan Panduan Praktik Klinik (PPK), belum adanya aturan yang mengatur minimal kesesuaian FORNAS pada formularium Rumah Sakit, keterlambatan proses tayang obat di e-catalogue serta kelemahan pada aplikasi e-catalogue adalah serangkaian permasalahan yang masih menghambat FORNAS dan e-catalogue menjadi solusi pencegahan korupsi di tata kelola obat JKN. Instansi terkait (Kementerian Kesehatan dan LKPP) perlu melakukan perbaikan berupa penyusunan aturan yang mendorong kepatuhan implementasi FORNAS di setiap tingkat fasilitas kesehatan, pemenuhan item obat FORNAS dalam e-catalogue, penanyangan obat FORNAS tepat waktu di e-catalogue serta perbaikan fitur aplikasi e-catalogue."

"Pada kesempatan hari ini yang merupakan tonggak dalam hidup saya, perkenankanlah saya mengemukakan isi hati saya, yang telah mengarahkan dan menggerakkan saya untuk mengabdi pada ilmu yang saya cintai, yaitu Farmakologi.Untuk hadirin yang mungkin tidak semua mengerti apa yang dimaksud dengan ilmu yang disebut Farmakologi ini, perlu saya jelaskan bahwa Farmakologi mempelajari kerja obat, sifat obat dan nasib obat di dalam mahluk hidup. Dengan sendirinya ilmu ini mempersoalkan efek baik dan buruk obat bila digunakan pada manusia maupun hewan. Farmakologi dalam konteks Fakultas Kedokteran (manusia) tentu menaruh tekanan pada pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan adanya banyak masalah mengenai obat yang akan saya uraikan kemudian, jelaslah bahwa tidak hanya Farmakologi saja yang hams berperan tetapi pengelolaannya membutuhkan partisipasi dari berbagai instansi pemerintah maupun swasta serta profesi kesehatan dan masyarakat sendiri yang berkepentingan. Namun demikian Farmakologi, inherent dengan ilmu yang dipelajarinya, merupakan ilmu dasar dalam pengelolaan penggunaan obat, dan perlu mendapatkan fokus yang proporsional di Indonesia di masa mendatang."

"ABSTRAKNama : Juanna SoehardyProgram Studi : Kajian Administrasi Rumah SakitJudul Tesis : Analisis KesiapanRumah Sakit Budi Kemuliaan dalam Perubahansebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut Jaminan KesehatanNasional.Untuk melihat kesiapanRumah Sakit Budi Kemuliaan dalam Perubahan sebagaiFasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut FKTL Jaminan Kesehatan Nasional JKN ,maka peneliti mengadakan penelitian dengan analisis kualitatif dari tahun 2014-2016. Dilakukan wawancara mendalam dengan 8 informan yaitu : Pemilik RumahSakit Budi Kemuliaan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Komite Medik, KetuaTim Pengendali Jaminan Kesehatan Nasional, Kepala Unit MPKR BadanPenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Batam dan verifikator BadanPenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Selain itu dilakukan telaah dokumenyang relevan mengenai kesiapan organisasi, kesiapan sistem Administrasi,kesiapan Manajemen Keuangan, dan kesiapan manajemen Medis. Penelitian inimenemukan Rumah Sakit Budi Kemuliaan sudah melakukan beberapa kesiapan,yaitu : kesiapan organisasi Keputusan Direksi, terbentuk Tim PengendaliJaminan Kesehatan Nasional , kesiapan administrasi Persyaratan menjadi FKTLdari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial , kesiapan manajemen keuangan Sistem Tarif INA-CBG rsquo;s, keterlambatan klaim ke BPJS, Klaim yang direvisi,Pembayaran Jasa Medis Dokter , kesiapan manajemen medis Penyusunanclinical pathway , dan yang masih perlu dilakukan yaitu pengurusan akreditasibaru, pengiriman klaim yang tepat waktu serta pengisian klaim yang tepat waktu,menyusun clinical pathway Staf Medik Fungsional Penyakit Dalam, Staf MedikFungsional Anak, Staf Medik Fungsional Mata , Staf Medik Fungsional Saraf.Penelitian ini mengusulkan adanya kebijakan dari Direksi mengenai dokter-dokterharus mau mengisi resume medis tepat waktu, membuat diagnosa yang tepat,menyusun clinical pathway, adanya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakityang terintegrasi, mengurus akreditasi baru versi 2012.Kata kunci :Keterlambatan klaim, Klaim yang direvisi, clinical pathway.

---

ABSTRAKNama Juanna SoehardyProgram Studi Kajian Administrasi Rumah SakitJudul Tesis Analisis KesiapanRumah Sakit Budi Kemuliaan dalam Perubahansebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut Jaminan KesehatanNasional.Untuk melihat kesiapanRumah Sakit Budi Kemuliaan dalam Perubahan sebagaiFasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut FKTL Jaminan Kesehatan Nasional JKN ,maka peneliti mengadakan penelitian dengan analisis kualitatif dari tahun 2014 2016. Dilakukan wawancara mendalam dengan 8 informan yaitu Pemilik RumahSakit Budi Kemuliaan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Komite Medik, KetuaTim Pengendali Jaminan Kesehatan Nasional, Kepala Unit MPKR BadanPenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Batam dan verifikator BadanPenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Selain itu dilakukan telaah dokumenyang relevan mengenai kesiapan organisasi, kesiapan sistem Administrasi,kesiapan Manajemen Keuangan, dan kesiapan manajemen Medis. Penelitian inimenemukan Rumah Sakit Budi Kemuliaan sudah melakukan beberapa kesiapan,yaitu kesiapan organisasi Keputusan Direksi, terbentuk Tim PengendaliJaminan Kesehatan Nasional , kesiapan administrasi Persyaratan menjadi FKTLdari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial , kesiapan manajemen keuangan Sistem Tarif INA CBG rsquo s, keterlambatan klaim ke BPJS, Klaim yang direvisi,Pembayaran Jasa Medis Dokter , kesiapan manajemen medis Penyusunanclinical pathway , dan yang masih perlu dilakukan yaitu pengurusan akreditasibaru, pengiriman klaim yang tepat waktu serta pengisian klaim yang tepat waktu,menyusun clinical pathway Staf Medik Fungsional Penyakit Dalam, Staf MedikFungsional Anak, Staf Medik Fungsional Mata , Staf Medik Fungsional Saraf.Penelitian ini mengusulkan adanya kebijakan dari Direksi mengenai dokter dokterharus mau mengisi resume medis tepat waktu, membuat diagnosa yang tepat,menyusun clinical pathway, adanya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakityang terintegrasi, mengurus akreditasi baru versi 2012.Kata kunci Keterlambatan klaim, Klaim yang direvisi, clinical pathway."