Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Desa Tanjung Burung merupakan sebuah wilayah yang terletak pada muara sungai. Posisi tersebut membuat struktur okupasi masyarakat di dalamnya memiliki keterkaitan dengan kondisi lingkungan muara sungai. Struktur okupasi masyarakat muara cenderung berada pada sektor primer. Namun saat ini, kondisi lingkungan muara Sungai Cisadane mengalami penurunan kualitas pada intensitas pencemaran air sungai, frekuensi banjir, dan intensitas pencemaran air tanah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis keterkaitan antara penurunan kualitas lingkungan dan perubahan struktur okupasi, serta analisis terhadap kualitas hidup masayarakat. Dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelitian ini menggunakan strategi eksploratoris sekuensial. Proses ini mengacu pada peta geografis Desa Tanjung Burung pada tahun 1996, 2006, 2016; data kependudukan tahun 1995, 2000, 2005, 2011, 2016; serta data kualitas lingkungan tahun 1995 hingga 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam kurun waktu 20 tahun masyarakat mengalami penguatan struktur okupasi pada sektor tersier. Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan perubahan struktur okupasi masyarakat yang terjadi dalam rentang waktu 1995 ndash; 2017 paling signifikan terjadi dalam rentang waktu 2001 - 2006. Indikator penurunan kualitas lingkungan yang mempengaruhi adalah penurunan kualitas air tanah. Lebih lanjut, penguatan struktur okupasi pada sektor tersier belum mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Tanjung Burung.

---

Tanjung Burung Village is an area located on the river mouth. The position makes the occupational structure of the community has a relationship with the environmental conditions of the river mouth. The occupational structure of the estuary community tends to be in the primary sector. However, at present, the environmental condition of the Cisadane River estuary has a quality degradation in terms of the intensity of river water pollution, the frequency of flooding, and the intensity of groundwater contamination. This study aims to analyze the relationship between environmental degradation and changes in occupational structure, and analysis on the quality of life of the community. In collecting and processing data, this research uses sequential exploratory strategy. This process refers to the geographical map of Tanjung Burung Village in 1996, 2006, 2016 Population data of 1995, 2000, 2005, 2011, 2016 as well as environmental quality data from 1995 to 2017. The results of this study show that within 20 years the community has strengthened occupational structure in the tertiary sector. The result of logistic regression test shows that the factors causing the change of occupational structure of society that occurred in 1995 2017 period most significant occurred in the period of 2001 2006. The indicator of the environmental quality degradation that influence is the degradation of groundwater quality. Furthermore, the strengthening of occupational structure in the tertiary sector has not been able to improve the quality of life of Tanjung Burung villagers."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan pengelolaan bencana banjir dan strategi adaptasi yang berasal dari komunitas. Hal ini menjadi penting karena belum adanya integrasi diantara keduanya terlihat pada berbagai strata komunitas pesisir seperti komunitas Muara Baru dan Kawasan Pluit.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplorasi dan komparatif antar lokasi melalui wawancara mendalam dan observasi. Dengan hal tersebut dapat diketahui lebih lanjut siklus pengelolaan bencana yang terjadi di kedua wilayah pesisir tersebut.Hasil didapat adalah implementasi kebijakan belum berjalan optimal karena belum mempertimbangkan aspek ekonomi sosial dan budayanya dari setiap komunitas. Sementara itu strategi adaptasi yang mempertimbangkan persepsi, cara hidup dan tindakan adaptasi komunitas juga berbeda sesuai dengan karakteristik setempat. Oleh karena itu dalam rekomendasi dinyatakan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan bencana tidak dapat diseragamkan harus menyesuaikan dengan karakter dari komunitas tersebut.

---

This study aims to look at the implementation of flood management policies and adaptation strategies which drawn from the community. This becomes important because of the lack of integration between the policies and adaptation strategies from community. It happen in coastal communities with different strata such as community in Muara Baru and Kawasan Pluit.

This study uses qualitative methods that are explorative and comparative between sites through in-depth interviews and observation. With this further can be known disaster management cycle that occurs in both of coastal areas.

The results obtained are implementation of the policy has not worked optimally because do not consider to the economic, social and cultural aspects of each community. Meanwhile adaptation strategies identify by perceptions, ways of life and behaviour adaptation of community also differ according to local characteristics. Therefore, the recommendation stated that the implementation of disaster management policies can not be made uniform to conform to the character of the community."

"Tidak dapat dipungkiri bahwa ancaman krisis iklim dapat terjadi tanpa mengenal waktu dan sangat mengancam bagi kehidupan manusia. Dalam menangani permasalahan krisis iklim tersebut ekosistem karbon biru sebagai penangkap karbon terbesar menjadi suatu solusi. Namun, Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki kekayaan alam dan potensi karbon biru terbesar di dunia masih belum optimal dalam mengelola ekosistem tersebut. Hal itu juga diperparah dengan kondisi masyarakat pesisir yang merupakan kelompok paling rentan terkena dampak dari ancaman krisis iklim. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengelolaan ekosistem yang tepat dapat meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pesisir melalui perspektif kejahatan lingkungan dan dengan menggunakan pengelolaan berbasis pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka, dimana penulis meninjau berbagai literatur seperti jurnal, buku, dan laporan terkait isu terkait. Hal tersebut dilakukan agar penulis dapat menjangkau berbagai data dan kasus di skala lebih luas dari luar negeri dan juga dari berbagai daerah di Indonesia. Hasil dari kajian literatur ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kejahatan lingkungan yang terjadi pada pengelolaan ekosistem karbon biru dengan lemahnya tingkat ketahanan sosial masyarakat pesisir. Lebih lanjut, pemberdayaan masyarakat sebagai sarana menjembatani antara kebutuhan masyarakat dengan pengelolaan ekosistem karbon biru memberikan kontribusi positif. Komponen pendukung yang tidak dapat diabaikan juga diperlukan pada upaya pemberdayaan masyarakat melalui modal sosial. Penelitian ini berhasil memberikan model konseptual NKT yang dapat membantu dalam peningkatan ketahanan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat dan melalui perspektif kejahatan lingkungan.

---

Undeniably, the threat of a climate crisis can come at any time for humans. In dealing with the problem of the climate crisis, the blue carbon ecosystem as the largest carbon catcher becomes a solution. However, Indonesia as a maritime country that has the largest natural wealth and blue carbon potential in the world is still not optimal in managing these ecosystems. It is also exacerbated by the condition of coastal communities which are the most vulnerable group affected by the threat of the climate crisis. The purpose of this literature review is to explain how proper ecosystem management can increase the social resilience of coastal communities through the perspective of green crime and by using community empowerment-based management. The research method used is a literature review, where the author reviews various kinds of literature such as journals, books, and reports related to related issues. This is done so that the authors can reach various data and cases on a wider scale from abroad and from various regions in Indonesia. The results of this study indicate that there is a relationship between environmental crimes that occur in the management of the blue carbon ecosystem and the weak level of social resilience of coastal communities. Furthermore, community empowerment as a means of bridging the needs of the community with the management of the blue carbon ecosystem has made a positive contribution. Supporting components that cannot be ignored is also needed in community empowerment efforts through social capital. This research has succeeded in providing an HCV conceptual model that can assist in increasing social resilience based on community empowerment and through the perspective of environmental crime."

"Pemberdayaan adalah sebuah istilah yang problematik. Sebagai sebuah turunan dari konsep pembangunan, pemberdayaan dijadikan solusi untuk menambal Iubang-lubang pembangunan. lerbagai fakta empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin terciptanya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pemberdayaan menjadi jembatan penghubung jurang ketimpangan sosial akibat pembangunan yang tidak merata. Melalui berbagai program pemberdayaan, warga negara yang tidak beruntung diikutsertakan dalam berbagai kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Akan tetapi, dalam konteks Indonesia, sejak tahun 1970an istilah pemberdayaan didiskusikan dan dipraktekkan dalam bentuk kebijakan, istilah tersebut belum menemukan maknanya yang tepat. Pemberdayaan lebih sering menjadi jargon dan retorikan dari pemerintah maupun masyarakat sipil untuk menjadikan mereka yang tidak beruntung sebagai objek kepentingan mereka. Pemberdayaan yang seperti itu justru membuat warga negara semakin terekslusi dari pembangunan. Tesis ini akan mendiskusikan pemberdayaan dalam makna yang sebenarnya. Hanya saja, cakupannya dibatasi dalam tata ruang wilayah pesisir.Ada dua alasan yang melatarbelakangi pembatasan ini. Pertama, konsep pembangunan masyarakat Iebih memungkinkan menerapkan model pembangunan lokal (locallity development) yang terbatas pada tingkat lokal secara geografis. Model ini diharapkan Iebih mampu menggerakkan masyarakat yang memiliki kesamaan kebutuhan dan kepentingan dibandingkan dengan wilayah yang Iebih Iuas, serta mampu mengantisipasi perbedaan karakteristik antara wilayah daratan dengan wilayah pesisir dan kelautan, Kedua, pembatasan ini jugs dilatarbelakangi oleh prioritas permasalahan sosial, yaitu tereksklusinya komunitas pesisir secara sosial, ekonomi dan politik dalam pembangunan di republik ini. Tiga aiternatif model pemberdayaan komunitas pesisir diuji dengan pendekatan kuantitatif dalam tesis ini. Ketiga alternatif model tersebut adalah model koperasi, model pusat komunitas dan model inti plasma. Sebagai lokus peneiitian adalah Kecamatan Pelabuhanratu, yang menjadi sentra perikanan di sepanjang garis Pantai Selatan Pulau Jawa.Hasil analisis data dari responden ahli yang diolah melalui teknis Analytic Hierarchy Process (AHP) menempatkan model koperasi sebagai alternatif model yang memiliki peluang keberhasilan tertinggi di Pelabuhanratu. Akan tetapi, basil survey atas 55 responden di Desa Pelabuhanratu menunjukkan adanya kekecewaan atas kinerja koperasi maupun program-program bantuan yang disalurkan kepada warga. Hasil survery juga menemukan tetap terbukanya peluang bagi perbaikan model koperasi sehingga memberikan kepuasan bagi warga lokal yang mengikuti program pemberdayaan. Peluang tersebut bisa menjadi nyata bila model koperasi yang baru benar-benar memperlihatkan perbaikan kinerja, terutama pada sisi pelayanan.

---

Empowerment is a problematic concept. As a part of development theory, empowerment means to be the solution to cover everything that left behind in development process. There are many facts showing that a high economic growth doesn't always distribute equally in society. This condition is what make empowerment become a strategic issue in development. Through many empowerment program, every unlucky citizen were joined together and organized to help them to rise their quality of life. Unfortunately, in Indonesian context, the practical of empowerment progress is not as good as the discussion of the concept. Almost every empowerment practical experience in Indonesia has not find its true meaning. Empowerment is just a slogan and rhetoric from government or professional to cover their interest. This is why empowerment program only make community become dependent to the program or the actor, instead gaining a better wealth and better life. This thesis discuss empowerment concept in its true meaning. Only, the scope is limited to coastal area.There are two reason for this limitation. First, community development as practical concept has a higher rate of success if running in a limited area. A local development model can generate better participation from the people to gain their needs together. This strategy also avoid generalization in implementing strategy of empowerment in land area and coastal area. Second, the priority in solving social and economic problem in coastal community. The Indonesian coastal community has already excluded from national social and economic development for many years. Three aIterratives of coastal community empowerment model are tested in field research with quantitative approach. Those three models are cooperation model, community center model, and local company model. As the locus of the study, this research is conduct in Kecamatan Palabuhanratu of Sukabumi Regency in West Java province.The founding of this study with Analytic Hierarchy Process (AHP) show that cooperation model is the most suitable model among the three alternatives. The local company model is in the second place. But, when a survey conduct to show community perception about the three alternatives, a surprising result was appear. The survey show that most of the community member in grass root level were disappointed to cooperation performance recently, This finding can be concluded that participation in empowerment program doesn't always support the success of the program and rise the quality of life from member of the community."

"Pesisir selatan Kabupaten Pacitan merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan memiliki sebuah teluk bernama Teluk Pacitan. Proses erosi dan sedimentasi perlu diketahui untuk melihat kondisi fisik pantai. Ukuran dan diameter butir sedimen merupakan bagian dari sifat-sifat sedimen yang dapat memberikan informasi tentang proses transport sedimen. Distribusi sedimen memberikan gambaran mengenai asal sedimen, sejarah transportasi, dan kondisi pengendapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lingkungan sedimentasi dan menganalisis variabel yang paling berpengaruh terhadap diameter butir sedimen. Metode pengambilan sampel daerah acak berstrata pada setiap segmen sepanjang 150x150 meter untuk pengumpulan sampel sedimen dan data kemiringan gisik pantai. Pengelompokkan sedimen dari hasil pengayakan yang dilakukan di laboratorium P2O LIPI berdasarkan skala Wentworth dan dilakukan uji granulometri. Arus pantai dan energi geombang diperoleh dari sumber data BMKG Ocean Forecast System. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sedimen dengan jenis pasir mendominasi di semua pantai. Nilai mean pada pantai hadapan samudera berkisar antara -0.18 ndash; 2.43, sorting adalah well sorted hingga poorly sorted, skewness adalah very fine skewed hingga very coarse skewed, dan kurtosis adalah very leptokurtic dan extremely leptokurtic. Pantai hadapan teluk, nilai mean 2.20 ndash; 4.49 dari sisi barat hingga timur, sorting adalah very well sorted hingga moderately sorted, skewness adalah very fine skewed hingga coarse skewed, dan kurtosis adalah very leptokurtic dan extremely leptokurtic. Hasil uji statistik dengan Analisis Regresi Linier Berganda diperoleh hasil arus pantai, energi gelombang, dan keimiringan gisik pantai berpengaruh secara simultan terhadap diameter butir sedimen.

---

The southern coast of Pacitan regency is one of the areas directly adjacent to the Indian Ocean and has a bay called Pacitan Bay. The process of erosion and sedimentation should be known to see the physical condition of the beach. The size and diameter of the sediment grains are part of the sedimentary properties that can provide information about the sediment transport process. Sediment distribution provides an overview of the origin of sediments, transportation history, and deposition conditions. This study aims to analyze the sedimentation environment and analyze the variables that have the most influence on the diameter of the sediment grains. Methods of sampling stratified random areas on each segment along 150x150 meters for collection of sediment samples and slope data of coastal gradients. The grouping of sediments from the sieving result conducted in LIPI P2O laboratory based on Wentworth scale and granulometry test. Coastal currents and wave energy are obtained from BMKG Ocean Forecast System data source. The results showed that sediment with sand types dominates on all beaches. Mean values on oceanfront beaches range from 0.18 2.43, sorting is well sorted to poorly sorted, skewness is very fine skewed to very coarse skewed, and kurtosis is very leptokurtic and extremely leptokurtic. Beachfront bay, mean value 2.20 4.49 from west to east side, sorting is very well sorted to moderately sorted, skewness is very fine skewed to coarse skewed, and kurtosis is very leptokurtic and extremely leptokurtic. The result of statistical test with Multiple Linear Regression Analysis showed that coastal currents, wave energy, and the slope of the coastal gradient influence simultaneously to the diameter of the sediment grains."

"Kewajiban menjaga wilayah laut adalah tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban dari negara pantai. Untuk melakukan peran penjagaan tersebut, negara pantai membuat lembaga penjaga pantai yang dikenal dengan nama Coast Guard. Lembaga ini bertugas menjaga wilayah pesisir negara pantai di mana tidak ada ketentuan internasional yang mendefinisikan peran dan tugas dari Coast Guard. Hal ini dikarenakan definisi hingga penugasan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada negara-negara yang memiliki Coast Guard selama tidak bertentangan dengan Hukum Internasional yang berlaku. Pada praktiknya telah ada negara-negara yang memiliki Coast Guard yang telah berusia lebih dari seratus (100) tahun. Akan tetapi ada beberapa negara yang Coast Guard nya masih berusia muda, salah satu nya adalah lembaga Coast Guard Indonesia yang bernama Badan Keamanan Laut (Bakamla). Usia muda dari Coast Guard Indonesia ini memantik beberapa permasalahan, bahkan para akademisi dan praktisi meragukan status Bakamla sebagai Coast Guard Indonesia. Skripsi akan menganalisa bagaimana kedudukan dan perbandingan peranan Coast Guard di beberapa negara dalam menjaga Wilayah Laut di mana hal tersebut diharapkan akan menjadi bahan masukan kepada Bakamla Indonesia agar dapat berkembang lebih baik lagi.

---

The duty to safeguard the maritime zones becomes the responsibility and the obligation for the coastal states. For ensuring those responsibilities on track, the coastal state establishes government body which has the primary obligation to taking care the coastal area named Coast Guard. There are no such international laws, rules nor regulations which explain any detail of the Coast Guard Role. It is simply because every country has rights to determine the definition, roles and responsibility of the Coast Guard as long as not contravene with the International Law. Practically, there are countries which have already had Coast Guard for more than one hundred (100) year. Yet there are some countries which still green in making Coast Guard-like governmental body, one of these countries is Indonesia which has Badan Keamanan Laut (Bakamla) who named themselves as Indonesian Coast Guard. Lack of experiences is one of the many uprising criticism towards Bakamla, even scholars and practitioners doubts the nomenclature of Bakamla as the Indonesian Coast Guard. This thesis shall give in depth analysis on how can Bakamla improve itself by looking at the role and the responsibility between other countries? Coast Guard comparing with the Bakamla Indonesia."

"Wilayah Pesisir Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Seririt, Kecamatan Banjar, danKecamatan Buleleng berada di bagian barat Kabupaten Buleleng, Bali. Wilayah pesisir di ke-empat kecamatan tersebut rawan terkena abrasi dan akresi. Abrasi danakresi merupakan fenomena alam yang berjalan seimbang. Faktor manusiamenyebabkan fenomena tersebut mengalami perubahan keseimbangannya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada manusia sendiri. Tujuan penelitian iniadalah menganalisis pengaruh perubahan garis pantai yang disebabkan oleh abrasidan akresi terhadap perubahan luasan penggunaan tanah di wilayah pesisir. Penelitian ini menggunakan citra Landsat 5, 7, dan 8 dengan kurun waktu 3 periode, yaitu periode 1990 dan 1997, periode 1997 dan 2007, dan periode 2007 dan 2017. Metode penelitian dengan menghitung perubahan panjang, perubahan lebar pantai, dan luas abrasi dan akresi. Selanjutnya hasilnya dihubungkan dengan perubahan penggunaan tanah di wilayah pesisir. Hasil penelitian ini menunjukkan perubahan garis pantai terjadi di sepanjang wilayah penelitian. Perubahan tersebut dibuktikan dengan adanya salah satu abrasi yang menghancurkan bangunan di Desa Gerokgak.

---

Gerokgak, Seririt, Banjar, and Buleleng coastal areas are located in the west of Buleleng Regency, Bali. These area are prone to abrasion and accretion. Abrasion and accresion is a natural phenomenon thats occur balanced. Human behavior is a factor that may cause harm to humans if it disrupts the balance. The purpose of theresearch were to analyze influece of coastline change that caused by abrasion andaccretion toward land use wide at coastal area.

The research used Landsat 5, 7, and 8 images with 3 periods which were 1990 and 1997, 1997 and 2007, and the last period was 2007 and 2017. The data were processed by calculating the change ofthe coastlines length and width, and measuring the abrasion and accretion. The result then was combined with the land use change at coastal area. The result showed that coastline change happened along the coastal areas in research area. It evidence with one of abrasion area destroyed a building at Gerokgak Village."