Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jaringan jalan adalah faktor paling penting yang membentuk suatu kota. Jaringan transportasi dan penggunaan tanah merupakan bagian elemen dinamis dari sebuah sistem kota. Perubahan penggunaan tanah dapat dipicu oleh peningkatan jaringan jalan. Perubahan penggunaan tanah merupakan masalah serius karena dapat mengganggu keseimbangan yang ada di alam. Perubahan tutupan lahan dapat mencerminkan perubahan penggunaan tanah yang ada di permukaan bumi. Maka diperlukan penelitian tentang pengaruh perubahan konektivitas jaringan jalan terhadap tutupan lahan. Untuk melihat konektivitas jaringan dilakukan penghitungan indeks alfa, beta, dan gamma planar. Untuk melihat pola perubahan konektivitas yang terjadi dilakukan dengan membandingkan perubahan indeks konektivitas terhadap jarak dari pusat utama dan ketersediaan jalan utama. Nilai perubahan indeks konektivitas dan perubahan tutupan lahan dilakukan uji korelasi untuk melihat apakah ada hubungan antara keduanya. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa baik di dekat atau jauh dari pusat kegiatan, perubahan konektivitas tidak menunjukkan pengaruhnya terhadap perubahan tutupan lahan yang terjadi, karena hubungan statistik keduanya tidak signifikan.

---

Road network is the most important elements shaping an urban area. Transportation network and landuse are part of dynamic element of urban system. Landuse change triggered by road network development, mainly caused by accesbility. Landuse change is a serious problem, affecting natural balance. Land cover changes may reflect changes in land use in the earth’s surface. Thus, study about effect of connectivity change on landuse change is important to do. Alpha, beta, and gamma planar indices used to calculate connectivity change. Connectivity change pattern identified by using distance from urban center and national or provincial road network availability. Connectivity change indices and land cover change analysed by statistical correlation to conclude correlation between them. This study shows that either near or far from urban centers, connectivity changes showed no influence on land cover changes, because the correlation between the two variables was not statistically significant."

"Skripsi ini membahas mengenai persekongkolan tender yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat terjadi. Mengambil kasus tender penanganan jalan dan jembatan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009 dimana telah diputus bersalah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tetapi diputuskan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung (MA). Untuk membahas permasalahan ini, menggunakan penelitian hukum normatif dengan analisis yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini adalah analisis dari Putusan KPPU No. 34/KPPU-L/2009 dan Putusan MA No. 38 K/Pdt.Sus/2012 dalam memutus perkara Tender Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009 bahwa KPPU dan MA pun masih adanya kekurangan dalam memutuskan perkara ini.

---

This thesis discusses the bid rigging which can lead to unfair competition case. Taking the case of roads and bridges tender handling Bima district, West Nusa Tenggara Fiscal Year 2009 which had been found guilty by KPPU but was found not guilty by the Supreme Court (MA). Normative study and legal-normative juridical analysis will be used to address this issue. The results of this study is an analysis of the Commission's Decision No. 34/KPPU-L/2009 and MA No 38 K/Pdt.Sus/2012 in deciding the case Tender Management Roads and Bridges Sector Bima Highways Department of Public Works Bima district, West Nusa Tenggara Fiscal Year 2009 that the Commission and the MA is still wrong in deciding this case."

"Pada tahun 1995 - 1997, setiap 3 hari rata-rata terjadi 12 kasus kecelakaan lalu lintas (laka lantas), dengan 4 orang luka berat, dan 1 orang meninggal dunia. Keadaan ini mencerminkan kurangnya kualitas pelayanan lalulintas jalan tol Jakarta-Cikampek. Dengan asumsi bahwa tingkat pelayanan akan semakin baik; pertama, jika kuantitas dan kualitas kecelakaan dan korban yang terjadi semakin rendah; kedua, jika petugas semakin cepat datang memberikan pertolongan. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan kepada kedua hal tersebut, dengan harapan dapat ditemukan ide untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui pengamatan terlibat pasif, dilengkapi wawancara dengan pedoman, dilaksanakan di kantor PT Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek dan instansi terkait, dari akhir Desember 1997 hingga Mei 1998. Penyebab laka lantas dapat digolongkan faktor manusia sebagai pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas, misalnya melanggar batas kecepatan, mengemudi dalam keadaan lelah dan kemudian mengalami laka lantas. Faktor berikutnya kendaraan bermotor yang tidak memenuhi kelaikan jalan dan faktor jalan tol serta lingkungannya. Pemantapan pelayanan keselamatan lalu lintas pencegahan laka lantas dilakukan dengan menangani faktor penyebab tersebut secara terpadu dan maksimal oleh instansi terkait, sehingga merupakan suatu sistem keselamatan lalu lintas. Dari penelitian diperoleh gambaran antara lain: PT Jasa Marga melaksanakan program pembangunan dan pemeliharaan jalan tol, perbaikan dan pemeliharaan serta penambahan kelengkapan jalan dan manajemenjalan termasuk program manajemen lalu lintas secara maksimal, dengan hasil faktor jalan dan lingkungannya menjadi faktor penyebab yang relatif kecil yaitu 2% atau 6 kejadian (selama penelitian dari Januari - April 1998). Kegiatan penegakan hukum belum dapat menangani semua pelanggaran penyebab laka lantas di semua ruas jalan pada sepanjang waktu, menyebabkan faktor pengemudi sebagai penyebab laka lantas sebanyak 62 % atau 210 kejadian (Januari - April 1998). Kelemahan lainnya adanya kendaraan bermotor yang memasuki jalan tol dalam kondisi tidak laik jalan menyebabkan laka lantas sebanyak 36 % atau 124 kejadian (Januari - April 1998). Upaya untuk meningkatkan pelayanan lalu lintas khususnya pemantapan pelayanan keselamatan lalu lintas di jalan tol Jakarta-Cikampek diarahkan pertama, meningkatkan keterpaduan instansi terkait yang dimulai dengan melakukan pengumpulan dan penganalisaan terhadap kasus laka lantas yang terjadi untuk memperoleh faktor penyebabnya, dan menjadikan hasil analisis tersebut sebagai bahan koordinasi. Kedua, setiap instansi terkait menggunakan hasil analisis tersebut sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerjanya. Ketiga, masing-masing instansi terkait menangani faktor penyebab secara maksimal sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, sehingga semua kegiatan terpadu sebagai suatu sistem. Sebagai contoh adalah khusus untuk Polri dalam rangka mengatasi ketidak mampuannya untuk menindak semua jenis pelanggaran penyebab laka lantas, serta dalam rangka meningkatkan frekuensi kehadiran dengan maksud dapat menimbulkan faktor pencegahan pengemudi untuk melanggar penyebab laka lantas, perlu melakukan kegiatan antara lain: peningkatan frekwensi patroli PRC dan pengawasan menetap dilokasi rawan, melengkapi petugas dengan alat pemantau kecepatan, berita Acara Cepat atau melakukan revisi terhadap tilang agar PRC dapat menindak pelanggaran penyebab kecelakaan diluar pasal tilang, melaksanakan pemeriksaan terhadap pengemudi yang beresiko mengakibatkan kecelakaan karena lelah atau mengantuk saat dinihari memasuki gerbang tol Cikampek."

"Kemacetan rutin kecuali hari libur di ruas Cawang-Pancoran, Semanggi-Pancoran, Semanggi-Tomang pada waktu yang sama pagi dan sore hari rata-rata terjadi 1,11 kecelakaan lalu lintas, 8 pelanggaran lalu lintas, 18 kemacetan setiap hari merupakan indikator kondisi situasi jalan Tol jalur Cawang-Cengkareng, Jakarta adalah tidak aman, tidak tertib dan tidak lancar yang menunjukan ketidakberhasilan pengamanan jalan Tol yang sudah dilakukan. Untuk itu kegiatan pengamanan oleh petugas-petugas PT Jasa Marga Cabang Kebon Jeruk dan Polri yang terdiri dari petugas-petugas PRC, Laka Lantas Polda Metro Jaya, dibantu oleh Polres Jakarta yang terkait dengan aktivitas penyuluhan, pengaturan, pelayanan, penjagaan, patroli, pengawalan, penanganan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas serta penindakan terhadap semua bentuk pelanggaran hukum, telah menjadi perhatian untuk diteliti guna peningkatan kualitas pengamanan agar tujuan pengamanan jalan Tol dapat berdaya dan berhasil guna. Penelitian dilakukan dari pertengahan bulan Maret 1998 hingga pertengahan bulan Juni 1988 menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, pengamatan terlibat pasif, dilengkapi wawancara dengan pedoman. Penelitian diselenggarakan di sepanjang jalan Tol jalur Cawang-Cengkareng, Jakarta, tempat kegiatan pengamanan dilakukan baik di jalan, kantor, instalasi serta tindakan-tindakan para petugas didalam melakukan aktivitasnya. Dari penelitian diperoleh data mengenai kondisi jalan, bentuk pengamanan yang dilakukan, sarana prasarana yang digunakan, pelibatan dan penggerakan serta sikap perilaku petugas didalam melakukan kegiatan-kegiatan engeneering, education, dan enforcement lalu lintas serta penanganan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas termasuk penindakan terhadap semua bentuk pelanggaran hukum di jalan Tol jalur Cawang-Cengkareng, Jakarta. Kenyataan di lapangan, aktivitas kegiatan bukan dalam bentuk satu sistem pengamanan, penanganan bersifat reactive dan proactive terbatas, tidak diterapkannya faktor-faktor organik administrasi dan manajemen yang berakibat tujuan pengamanan kurang berdaya dan berhasil guna. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kualitas pengamanan diperlukan langkah-langkah perbaikan dengan meninjau kembali instansi yang berwenang, pengembangan dibidang kemampuan petugas, material dan metoda agar pengamanan yang dilakukan dapat berdaya guna dan berhasil guna. Peninjauan terhadap instansi yang berwenang dihadapkan pada pilihan dua alternatif, yaitu alternatif pertama dengan menyerahkan kewenangan pengamanan sepenuhnya kepada PT Jasa Marga dengan segala konsekuensinya, dan alternatif kedua dengan menyerahkan kewenangan pengamanan kepada PT Jasa Marga dibantu petugas-petugas Polri yang ditugaskan untuk itu dengan pengendalian sepenuhnya oleh PT Jasa Marga dengan segala konsekuensinya."

"The vital role of roads in supporting community activities is needed to be maintained consistently and incessantly, so roads are able to perform as its standars

---

"

"Peraturan Perundang-Undangan mulai dari payung hukum Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Peraturan Pemerintah, telah menunjuk bahwa pelaksanaan pembangunan harus bersifat berkelanjutan. Permasalahan yang ada saat ini, kondisi lingkungan tidak semakin baik, terdapat komitmen Indonesia pada tahun 2009 untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, serta akan melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan pada bidang jalan dan jembatan dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip dan kriteria-kriteria pembangunan jalan yang berkelanjutan. Untuk mengetahui implementasi pembangunan jalan berkelanjutan yang lebih terarah dan terukur maka dilakukan pengkajian peraturan perundang-undangan dengan cara studi literatur. Makalah ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan merekomendasikan kebijakan yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kebijakan yang dikumpulkan tersebut diperiksa maksud dan tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan jalan yang berkelanjutan. Kesesuaian Peraturan dan prinsip akan dianalisis secara deskriptif. Ruang lingkup peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan/Instruksi Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Hasil studi menunjukkan telah terdapat kebijakan yang berhubungan dengan perwujudan prinsip pembangunan jalan berkelanjutan. Prinsip-prinsip pembangunan jalan berkelanjutan tersebut adalah selamat dan nyaman, partisipasi masyarakat, aspek ekonomi adalah efisiensi, mobilitas, dan aksesibilitas, aspek lingkungan adalah emisi, sumber daya alam, dan habitat flora dan fauna. Kebijakan yang dicatat pada makalah ini menunjukkan ada dukungan terhadap perwujudan prinsip pembangunan jalan berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan yang diperlukan adalah Peraturan Menteri untuk mendorong adanya penyelenggaraan jalan berkelanjutan."