Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This book presents a unique collection of the most relevant perspectives in contemporary human rights philosophy. Different intellectual traditions are brought together to explore some of the core postmodern issues challenging standard justifications. Widely accessible also to non experts, contributions aim at opening new perspectives on the state of the art of the philosophy of human rights. The book is internally organized around three central themes, an introduction to theories of rights and their relation to values, a set of contributions presenting some of the most influential contemporary strategies, and finally a number of articles evaluating those empirical challenges springing from the implementation of human rights. "

"This book canvasses a range of law and policy issues concerning human rights and the environment. Each chapter examines an aspect of the links between environmental law and human rights in substantive and/​or procedural terms, loosely falling into four themes: human rights and the environment in the context of the private sector; analysis of decisions of the European and Inter-American courts in respect of substantive and procedural aspects; human rights and the environment in the Asian region, including the issue of human displacement; and the future direction of human rights and environment law."

"Sejak Uni Eropa didirikan pada tahun 1957, telah terjadi perubahan berarti yang berkaitandengan hak-hak asasi manusia di dalam Uni Eropa sendiri dan di sekitarnya. Tetapi, barusejak tahun 199Oan Uni Eropa/Masyarakat Eropa lebih memfokuskan diri padapengembangan agenda hak-hak asasi manusia yang terkait dengan dunia luar Eropa. Promosidan perlinclungan hak-hak asasi manusia yang dilakukan Uni Eropa merupakan faktorpenting, terutama dalam hal kerja sama terkait. Juga, konsep tata kelola pemerintahan yangbaik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses demokratisasi dalam konteksyang lebih luas pada tahun 1990an. Sarana khas dalam mencapai atau menggiatkan tatakelola pemerintahan yang baik sebetulnya merupakan sarat politis, sebagaimana dicontohkanoleh Cotonou Agreement. Sebagai gambaran khusus, ranah kebijakan pembangunanmencerminkan kondisi bahwa dimensi eksternal hak asasi manusia telah menjadi kebijakanhak-hak asasi manusia umum di Masyarakat Uni Eropa selama bertahun-tahun. "