Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan janji negara yang harus dipenuhi. Setiap anak memiliki haka untuk mengakses layanan pendidikan yang berkualitas. Mendapatkan layanan pendidikan merupakan hak yang paling asasi dan harus dipenuhi oleh negara. Salah satu hal yang menyebabkan tertinggalnya Orang Asli Papua (OAP) di berbagai bidang kehidupan adalah kurang diperhatikannya layanana pendidikan bagi mereka. Kondisi tersebut menyebabkan mereka semakin termajinalkan di tanahnya sendiri.Buku ini menyajikan dua masalah mendasar yang membuat percepatan pembangunan pendidikan di Tanah Papua tidak dapat terlaksana secara optimal. Pertama, persoalan struktural yang terkait dengan regulasi, tata kelola kelembagaan, anggaran, dan program-program pendidikan yang belum responsif terhadap kondisi geografis, demografi, sosial, dan budaya Orang Asli Papua (OAP). Kedua, tantangan sosial kultural meliputi identitas budaya yang beragam; pemenuhan hak yang terkendala oleh situasi geografis; keterbatasan anak-anak untuk belajar; dan pendidikan bagi OAP yang tidak relevan karena tidak membangun imajinasi, berbasis kearifan lokal, dan pengembangan diri. Terhadap kondisi tersebut, buku ini merekomendasikan desai pendidikan dan peta jalan yang responsif terhadap kondisi geografis, demografi, sosial, dan budaya OAP untuk memperbaiki kualitas pendidikaan di Tanah Papua."

"Peneliltian ini mencoba untuk menganalisa konsistensi antara perencanaan dan pengnggaran bidang pendidikan selama tahun 2007-2009 di Kota Padang Panjang yang dilihat melalui dokumen RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2007-2009 dengan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2007-2009. Hasil analisa tersebut selanjutnya dikaitkan dengan sasaran pembangunan bidang pendidikan yang disusun oleh pemerintah Kota Padang Panjang dalam dokumen perencanaan dan dikaitkan juga dengan pencapaian indikator kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan di Kota Padang Panjang selama tahun 2007-2009 masih relatif rendah. Jika dikaitkan dengan sasaran pembangunan daerah di bidang pendidikan, ternyata tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan ini juga menyebabkan rendahnya tingkat ketrecapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan di Kota Padang Panjang. Sementara itu jika dikaitkan dengan pencapaian indikator kinerja bidang pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan ternyata tingkat konsistensi tersebut berbanding terbalik dengan pencapaian indikator kinerja berdasarakan Standar Pelayanan Minimal. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksinkronan antara penyusunan kebijakan perencanaan bidang pendidikan di Kota Padang Panjang dengan kebijakan perencanaan pendidikann nasional.

---

This research was tried to analyze the consistency between planning and budgeting in education sector at Padang Panjang Municipality during 2007-2009 that refer to Annual Development Plan (RKPD) of Padang Panjang Municipality during 2007-2009 and Local Government Revenue and Expenditure Budget (APBD) of Padang Panjang Municipality during 2007-2009. The result of this analyisis are related to education development target in regional planning document and goal achievement of Minimum Service Standards of education sector.The results showed that the consistent level of planning and budgeting in education sector in Padang Panjang Municipality during 2007-2009 still low. If its related to Goal Achievement of regional development target, the level of consistency have relationship with Goal Achievement of regional development target. But the level of consistency between planning and budgeting in education sector have not relationship with goal achievement of Minimally Service Standarts of education sector. This result showed that the regional planning in education sector are asynchronous with the national planning in education sector."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis kebutuhan tenaga di Bidang SDM RS PMI Bogor tahun 2011 dengan metode Workload Indicator of Staffing Need (WISN). Metode ini digunakan untuk menghitung jumlah optimal tenaga berdasarkan beban kerja pegawai. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen ketenagaan. Pengumpulan data primer dilakukan melaui observasi dilakukan dengan teknik work sampling setiap sepuluh menit sekali selama waktu kerja, selama 6 hari kerja dan dengan melakukan wawancara mendalam kepada pegawai bidang SDM RS PMI. Data sekunder diperoleh dari data di bidang SDM RS PMI Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan waktu produktif staf di bidang SDM RS PMI Bogor pada waktu kerja adalah 11.000 menit atau 54.56 % dari keseluruhan waktu kegiatan. Berdasarkan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diolah dengan menggunakan metode WISN, diperoleh kesimpulan bahwa jumlah optimal kebutuhan tenaga di Bidang SDM RS PMI Bogor adalah sebanyak 15 orang. Jumlah ini masih lebih banyak dibandingkan dengan jumlah tenaga saat ini.

---

This thesis discusses the analysis of staffing need in Human Resource Department at PMI Bogor Hospital in the year of 2011 with Workload Indicators of Staffing Need (WISN) method. This method is used to analyze the optimal number of staffing need based on the workload indicator.

This research is qualitative research with observation, in depth interview, and document study. Primary data is collected by observation with work sampling technique in every ten minutes during work time in six days, besides that the researcher does in depth interview to staff of Human Resource Department in PMI Bogor Hospital. Secondary data source is collected from staff of Human Resource Department in PMI Bogor Hospital.

The result of research showed that using productive time of staff in Human Resource Department is 11.000 minutes or 54.56%. Based on primary and secondary data has been collected, then processed by WISN method, the optimal amount of staff in Human Resource Department at PMI Bogor Hospital is fifteen peoples. This amount is more than the number of staff now."

"Sejalan dengan semakin menurunnya produksi minyak bumi dan semakin besar permintaan akan minyak dan gas bumi, maka Pemerintah berusaha mengembangkanGas Metana-B sebagai alternatif lain yang diwujudkan dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 033 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Gas Metana-B. Sehubungan dengan adanya persyaratan-persyaratan khusus di dalam kontrak Gas Metana-B, maka pemerintah memerlukan suatu ?tools? berupa model perhitungan keekonomian sebagai acuan dalam mengevaluasi atau melakukan penilaian terhadap blok yang ditawarkan. Model ini bisa dikembangkan dari model perhitungan keekonomian minyak dan gas bumi yang telah ada, dengan melakukan modifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan Gas Metana-B.Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan model perhitungan keekonomian kontrak bagi hasil Gas Metana-B dengan melakukan modifikasi model minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan dan syarat yang akan digunakan pada pengusahaan Gas Metana-B. Kemudian menggunakan model tersebut untuk melakukan perhitungan keekonomian pengusahaan Gas Metana-B di Indonesia untuk menghasilkan indikator keekonomian yang layak bagi pengusaha dan pemerintah, atau untuk menentukan keekonomian terhadap blok yang akan ditawarkan.Berdasarkan hasil perhitungan dan analisa sensitivitas kedua base case tersebut diatas, dapat dirangkum sebagai berikut :Dilihat dari Sisi Investor, berdasarkan parameter ekonomi (jumlah produksi gas tahunan atau harga gas) merupakan parameter yang sangat sensitif terhadap IRR dan NPV, sedangkan berdasarkan parameter kebijakan, kenaikan Split dan Cost Recovery Ceiling sangat sensitif terhadap perubahan IRR, sedangkan perubahan FTP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kenaikan IRR.Dilihat dari Sisi Pemerintah, berdasarkan parameter ekonomi (jumlah produksi gas tahunan atau harga gas) merupakan parameter yang sangat sensitif terhadap Gov. Take, sedangkan berdasarkan parameter kebijakan, kenaikan Split dan Cost Recovery Ceiling sangat sensitif terhadap perubahan Gov. Take, sedangkan kenaikan FTP (shareable) tidak berpengaruh secara signifikan dengan perubahan Gov. Take, kecuali bila FTP (non shareable).Untuk mencapai IRR sekitar 20%, merubah parameter ekonomi hanya dapat dilakukan pada harga gas (dinaikkan sampai sekitar US$ 7.00/MMBTU di kepala sumur/tidak mungkin), bila merubah produksi gas tahunan (tergantung jumlah cadangan Gas Metana-B). Apabila merubah parameter kebijakan, yaitu merubah Split atau Cost Recovery Ceiling tampaknya tidak memungkinkan, karena Split yang dinaikkan untuk kontraktor sudah dibatas kewajaran (diatas 80% setelah pajak untuk kontraktor), sedangkan menaikkan Cost Recovery Ceiling harus diatas 120% (tidak mungkin).

---

According to drastically decline of oil and gas production and more increase of oil and gas demand, in 2006 the Government has cause the CBM effort in Government Regulation Number 033/2006.According to the CBM contracts in the future must have the special terms and conditions, the Government must has ?tools? that is an economics model which can be used to evaluate of blocks in working area CBM bid. The model is modifying from oil and gas economics model.The purpose this tesis is to modify terms and conditions in economy of oil and gas contract model can be a model which appropriate in CBM effort. In the future, we hope the PSC model contract modified for CBM can be used to evaluate of blocks in working area CBM bid. The purpose of this is to get the win-win solution between Government and Contractor with suitable economic indicator. Based on calculate and cencitive analysis result from both base cases can make conclution, that is : From the investor sides, based on economic parameter (yearly gas production or gas price) are very sensitive economic parameters agains IRR and NPV, if based on policy parameter, Split and Cost Recovery Ceiling increases are very cencitive againts IRR changed, and FTP changed not significan influence againts IRR increase.From the government sides, based on economic parameter (yearly gas production or gas price) are very sensitive economic parameters agains Gov. Take, if based on policy parameter, Split and Cost Recovery Ceiling increases are very cencitive againts Gov. Take changed, and FTP shareable changed not significan influence againts Gov. Take increase, but FTP non shareable rather significan. If we want to make IRR approximately 20%, to change economic parameter can do only in gas price (to increase until approximately US$ 7.00/MMBTU welhead price is impossible), if we change gas yearly gas production (depends on CBM resources). If we change policy parameter, that is Split change or Cost Recovery Ceiling change are impossible, because Split increasing for contractor is not reasonable (more than 80% after tax for contractor), and Cost Recovery Ceiling increasing must more than 120% (impossible)."

"Pada abad-abad 16, 17 dan 18, gagasan reformasi pendidikan di Prancis muncul pertama-tama dalam karya sastra. Dimulai oleh Rabelais dalam dongeng-dongengnya Pantagruel (1532) dan Gargantua (1534), tulisan tentang pendidikan dikembangkan dalam Essais (tiga jilid) karangan Montaigne (1580), dan dalam roman Jean-Jacques Rousseau, Emile (1762). Gagasan yang sama didukung pula antara lain oleh Descartes dalam Discours de la Méthode [Risalah tentang Metode] (1637) dan oleh Voltaire dalam dongengnya L?Ingénu (1767). Intinya adalah pertentangan antara sistem pendidikan lama yang mementingkan hafalan dan teori dengan sistem pendidikan baru yang mereka usulkan, yang lebih mementingkan pembinaan nalar, cara berpikir, dalam suasana belajar yang menyenangkan, yang dikaitkan dengan kehidupan nyata serta alam sekitar. Secara resmi reformasi pendidikan Prancis baru dicanangkan Menteri Pendidikan Jules Ferry pada tahun 1880 dengan pembuatan peraturan wajib belajar di sekolah dasar, biaya belajar cuma-cuma dan pemisahan pendidikan formal di sekolah dari pendidikan keagamaan.

---

In the 16th., 17th. and 18th. century, the first ideas of educative reform in France appeared in litterary master pieces. Rabelais wrote his critics and proposals on child education in his stories Pantagruel (1532) and Gargantua (1534), developped later in the Essays (three volumes) written by Montaigne and in Rousseau?novel, Emile. Actually the same ideas were supported also by Descartes in Discours de la Méthode (1637) and Voltaire in L?Ingénu (1767). The central issue was the opposition between the old system of education focusing on learning by heart and theories and the system they proposed which gave importance on the formation of the way of thinking, in a pleasant learning atmosphere, in relation to real life and nature. Officially French education reform was started by the Minister of Education Jules Ferry in 1880 in the decrees proclaming compulsory education in the primary school, free of charge, and the separation between secular and religious education."

"Penelitian ini menganalisis korelasi bantuan pendidikan dengan basis syarat need dan merit di Universitas Indonesia terhadap pendapatan individu dan ketimpangan pada tingkat program studi. Studi ini menggunakan metode pooled cross section regression dengan data Tracer Study Universitas Indonesia. Hasil menunjukkan penerima bantuan berbasis need memiliki pendapatan yang lebih rendah sedangkan penerima bantuan merit memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan non-penerima bantuan. Pada penelitian ini juga ditemukan korelasi positif antara proporsi bantuan pendidikan need terhadap ketimpangan prodi. Namun tidak ditemukan korelasi antara proporsi bantuan merit dengan ketimpangan pendapatan pada tingkat program studi. Studi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak dari dua jenis bantuan pendidikan di tingkat perguruan tinggi, khususnya di Universitas Indonesia.

---

This research analyzes the correlation of educational aid based on need and merit at the University of Indonesia with individual income and inequality at the study program level. This research uses pooled cross-section regression method with data from the Tracer Study at the University of Indonesia. The results show that need-based aid recipients have lower incomes, while merit-based aid recipients have higher incomes compared to non-recipients. The study also found a positive correlation between the proportion of need-based educational aid and income inequality at the study program level. However, no correlation was found between the proportion of merit-based aid and income inequality at the study program level. The study provides a deeper understanding of the impact of these two types of education assistance at the university level, especially at the University of Indonesia."

"Pemerintah Meiji melaksanakan beberapa kebijakan baru tentang pendidikan yang dilaksanakan mendasar secara sosial, yaitu dengan mengubah kesadaran dari setiap orang terhadap fungsi negara. Orang Jepang yang pada masa pemerintahan Tokugawa masih berfikir kedaerahan, pada masa Meiji diharuskan mempunyai pemikiran atau kesadaran nasional (satu kebijakan pendidikan yang bersifat nasionalistik). Perubahan kesadaran dari kedaerahan menjadi nasional inilah yang merupakan hasil terpenting yang dilakukan oleh pemerintah Meiji dalam bidang pendidikan.

---

The Meiji administration issued some new policies on education which were basically carried out socially by transforming the awareness of each citizen on the role of the state. The Japanese during the Tokugawa era were still bound by provincialism, whereas in the Meiji era they were obliged to have a national consciousness based on a nationalistic educational policy. The transformation of the provincial awareness to the nationalistic one is the most significant change carried out by the Meiji administration in the domain of education."