Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembiayaan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar di DKI Jakarta, pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Melalui penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif di SDN Semanan 09 Pagi, maka dapat diketahui bahwa SDN Semanan 09 Pagi memiliki kapasitas untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang mewajibkan para orang tua murid untuk membayar berbagai macam iuran guna membiayai penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut, meskipun kebijakan sekolah tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembiayaan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar di DKI Jakarta. Karena SDN Semanan 09 Pagi merupakan suatu institusi pendidikan formal yang memiliki kemampuan untuk menciptakan aturan-aturannya sendiri dan memaksakan agar aturan-aturan itu ditaati, maka SDN Semanan 09 Pagi dapat dipandang sebagai suatu bidang sosial semi otonom. Pada tahun pelajaran 1999/2000, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peraturan yang membebaskan biaya pendaftaran siswa baru kelas I yang kemudian diikuti dengan pemberian dana bantuan biaya pendidikan bagi siswa SDN dalam rangka membebaskan para siswa SDN dari iuran bulanan pada tahun pelajaran 2003/2004. Sebagai bidang sosial semi otonom, SDN Semanan 09 Pagi rentan terhadap peraturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut. Ketika menerima dana bantuan biaya pendidikan bagi siswa SDN secara penuh pada tahun pelajaran 2003/2004, berbagai kebijakan SDN Semanan 09 Pagi yang mewajibkan para orang tua murid untuk membayar berbagai macam iuran berinteraksi dengan peraturan tersebut sehingga menimbulkan kebijakan baru yang membebaskan para orang tua murid dari berbagai macam iuran yang dulu wajib dibayarkan kepada sekolah."

"Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kesenjangan yang sangat timpang dibanding kecamatan lainnya di Kab. Indramayu terhadap partisipasi lulusan Sekolah Dasar yang melajutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama yang rendah. Mengambil lokasi di Kec. Cikedung dan Kec. Sukra, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan pengumpulan data sekunder. Dengan melibatkan informan sebagai narasumber yang terdiri dari anak yang tidak melanjutkan, orangtua anak, masyarakat, kepala sekolah, guru, pejabat Dinas Pendidikan Kab. Indramayu, penelitian ini mencoba menjawab dari akar permasalahannya. Dari hasil penelitian ditemukan, penyebab utama dari tingginya partisipasi anak yang tidak melanjutkan sekolah adalah faktor ekonomi. Adapun faktor lainnya seperti daya saing, sosial, minat, motivasi tidak signifikan sebagai penyebab utama permasalahan tersebut. Untuk masalah wawasan orangtua anak masih dapat dikategorikan memahami akan arti pentingnya pendidikan bagi anak mereka dimasa mendatang.

---

The research is motivated by the existence of the gap is so lame compared to other districts in the Regency of Indramayu to the participation of elementary school graduates to pursue coutinue Junior High School. The locations in the District of Cikedung and District of Sukra, this study used a qualitative approach with in-depth interviews, library research, and secondary data collection. By involving the informant as a resource that consists of children who do not continue, parents, communities, principals, teachers, officials of Education Department Regency of Indramayu, this study tries to answer the root of the problem. From the results of the study found, the main cause of the high participation of children who do not attend school is the economic factor. As for other factors such as competitiveness, social, interests, motivation is not as significant as the main cause of the problem. For insight into the problem can still be considered the child's parents will understand the importance of education for their children's future."

"ABSTRAKTesis ini membahas implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di KotamadyaJakarta Utara oleh para aktor kebijakan dan sasarannya serta memaparkan faktorfaktorpendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian inimerupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitianmenyimpulkan bahwa masih terdapat sedikit masalah dalam implementasi Wajibbelajar 12 tahun di Kotamadya Jakarta Utara. Rekomendasi kepada para aktorkebijakan adalah untuk membuat skala prioritas dalam pelaksanaan program BOP,memutus rantai birokrasi yang terlalu panjang dalam KJP, melakukan sosialisasitujuan dan sasaran program KJP, dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusiadi lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran birokrasidibawahnya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the understanding of implementation of the 12-yearcompulsory education policy in Jakarta Utara District. This research is aqualitative with descriptive research type. The result from the research has aconclusion there were still few problems in implementation of the 12-yearcompulsory education policy in Jakarta Utara District. The recommendation to thepolicy actors are to make priority to BOP program implementation, reducebureaucracy in KJP data process, broadly communicate the target and objective ofKJP program, and efficiency in human resources management at DinasPendidikan DKI Jakarta and overall bureaucracy underneath."

"Pembangunan yang terbaik adalah yang berwajah manusia mencakup peningkatan kualitas manusia sehingga dapat lebih meningkatkan taraf hidupnya, mengelola sumber-sumber alamnya secara optimal dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Kebijakan nasional tentang pendidikan telah diatur dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.2/1989. Dalam kaitan ini, Pemerintah Indonesia telah mengatur mekanisme dan prosedur pelaksanaan desentralisasi pengelolaan pendidikan dasar pada skala nasional, lokal khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dasar yang salah satu programnya adalah wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Beberapa penelitian tentang penyelenggaraan pendidikan dasar tersebut telah merekomendasikan beberapa pola manajemen dan strategi-strategi sejak diperkenalkannya konsep desentralisasi dan otonomi daerah. Fokus penelitian ini adalah mengenai (1 ) pemantauan dan evaluasi proses pengambilan keputusan di tingkat taktis yang dilakukan dalam hal ini oleh staf Bappeda dan/atau dinas pendidikan di tingkat kabupaten dalam menterjemahkan kebijakan nasional ke dalam kebijakan dan/atau progam lokal yang sifatnya lebih spesifik dan operasional; (2) Penataan kelembagaan pendidikan di daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive dengan mengambil salah satu kabupaten yang termasuk ke dalam Proyek Percontohan Otonomi Daerah untuk Daerah Tingkat II, yaitu Kabupaten Bandung dan satu kabupaten yang tidak termasuk proyek percontohan yaitu Kabupaten Bogor. Dari proses pengumpulan data dan informasi melalui wawancara dengan para narasumber di dua kabupaten sampel, terungkap sejumlah temuan bahwa ke dua sampel tidak jauh berbeda dalam menanggapi/merespon isu desentralisasi tersebut. Setelah adanya desentralisasi dan otonomi daerah, kebijakan kedua daerah agak berbeda; di mana Kabupaten Bogor (yang tidak termasuk proyek percontohan otda) merasa bahwa bidang pendidikan merupakan bidang sangat prioritas dalam menyongsong era globalisasi. Perbedaan tersebut disebabkan karena (1) adanya ketidaksamaan persepsi tentang pendidikan dasar; (2) Kapasitas Bappeda dan kantor dinas; serta (3) kebutuhan atau tuntutan masyarakat. "

"ABSTRAKPendidikan dasar 6 tahun di SD oleh Depdagri melalui Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pendidikan dasar 3 tahun di SLTP oleh Depdikbud melalui Kanwil Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pembekalan pengetahuan ketrampilan dan kemampuan adaptasi, Integrasi nasional, Ketahanan Nasional. Tujuan Penelitian Tesis adalah untuk (1) mendapatkan gambaran yang mendalam tentang berbagai kendala dan peluang dalam penyelenggaraan pendidikan dasar 9 Tahun. (2) untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun dengan ketahanan nasional. Masalah penelitian : Penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun dan kaitannya dengan ketahanan nasional, selama 3 tahun pertama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Tehnik pengumpulan data didalam penelitian ini adalah pembahasan kepustakaan sebagai tahap persiapan penelitian, tahap pertama penelitian dengan tehnik analisis isi terhadap dokumen kebijakan resmi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun serta peristiwa penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun, tahap kedua dengan tehnik wawancara kepada orang orang tertentu yang terlibat didalam kebijakan tersebut serta pengamatan langsung (observasi). Sumber data dalam penelitian ini seperti (1) Peraturan - peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan dasar yaitu yang antara lain PP RI No 65 tahun 1951, W RI No 2 tahun tentang sistem pendidikan nasional, PP RI No 28 tahun 1990, PP RI No 29 tahun 1990 dan SK Mendikbud No 0306/u11995. (2) Hasil penelitian seperti Litbang Depdikbud, Ditjen Dikdasmen, seperti Dit Dikmenum Depdikbud, Dit. Dikmenjur Depdikbud, Dit. Binwa Depdikbud, Ditjen Dikti Depdikbud, Kanwil Depdikbud Propinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ITS, Biro Pusat Statistik. (3) Wawancara dengan pejabat yang berwenang dan relevan pada topik penelitian. (4) Pengamatan langsung (observasi) pada penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun. Hasil penelitian yang terpenting adalah : penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun yang penyelenggaraannya terpisah terdiri dari pendidikan dasar 6 tahun di SD dan pendidikan dasar 3 tahun di SLTP, problematikanya adalah terbatasnya daya tampung SLTP sehingga kelangsungan pendidikan peserta didik dapat terhenti, tenaga guru yang tersedia jumlahnya terbatas, berpengaruh terhadap proses belajar mengajar dan mutu pendidikan. Administrasi penyelenggaraan pendidikan dasar ada 2 atap, sehingga pengelolaannya tidak dilaksanakan secara efektip dan efisien. Kebijakan SD dan SLTP masing-masing berbeda di dalam kebijakan daya tampung sehingga peserta didik dirugikan. Kemampuan Sosial ekonomi peserta didik yang rendah, untuk melanjutkan pendidikan menambah berat biaya pendidikan, program pemerataan pendidikan tidak dapat dinikmatinya. Saran transportasi yang belum memadai untuk peserta didik, pergi dari rumah ke sekolah, karena lokasi sekolah jauh dari tempat tinggal. Dari problematika tersebut berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun dan keberhasilannya sehingga berpengaruh terhadap pembangunan nasional, pembangunan nasional mendukung ketahanan nasional. "

"Sintha Cattleya; 6504000637; Kajian Terhadap Birokrasi Pendidikan Dalam Rangka Implementasi Pasal 31 UUD 1945: Program Wajib Belajar Di Jakarta, tesis, 151 halaman, Konsentrasi Hukum Dan Kehidupan Kenegaraan, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Juli 2005.Program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 1984 masih sangat dirasakan kurang berhasil, mengingat masih banyaknya anak-anak usia sekolah (6 sampai 15 tahun) tidak dapat mengikuti kegiatan wajib belajar tersebut. Adapun hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa Indonesia, karena cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa telah diamanatkan di dalam Pembukaan UUD 1945 dan ditegaskan kembali pada Pasal 31 UUD 1945.Perubahan UUD 1945 pada Pasal 31 ayat (4) bahkan telah memuat tentang negara memprioritaskan anggaran pendidikan yang sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggarakan nasional tersebut. Oleh karena itu, apabila tidak dijalankan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945, pemerintah dapat dituntut oleh masyarakat akan hal tersebut.Dengan adanya program baru dari pemerintah yang memberikan biaya gratis pendidikan bagi sekolah dasar dan sekolah menengah. Hal ini merupakan wujud langkah kongkrit yang diberikan negara untuk rakyatnya demi mencerdaskan kehidupan bangsa.Sehingga penulis tertarik mengangkat topik ini sebagai bahan tesis untuk memperoleh gelar magister pada bidang hukum tata negara. Dengan harapan tulisan ini dapat bermanfaat bagi generasi mendatang, khususnya yang mengkaji masalah Pasal 31 UUD 1945 ini."

"Tujuan penulisan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dimakasudkan untuk mengetahui : 1) penuntasan SD menggunakan APM, 2) penuntasan SMP menggunakan APK, 3) perbandingan penuntasan SD dan SMP dan, 4) penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun...."