Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penulisan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dimakasudkan untuk mengetahui : 1) penuntasan SD menggunakan APM, 2) penuntasan SMP menggunakan APK, 3) perbandingan penuntasan SD dan SMP dan, 4) penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun...."

"ABSTRAKProgram penuntasan wajib belajar pendidikan dasar semakin lama akan semakin sulit oleh adanya latar belakang dan masalah yang bervariasi. Oleh karena itu perlu adanya alternatif perencanaan yang tepat sesuai dengan tingkat kesulitan yang dihadapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tingkat kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar serta mengembangkan sistem perencanaan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sesuai dengan tingkat kesulitannya.. Dalam penelitian ini digunakan metode Cartwright untuk menentukan tingkat kesulitan yang dihadapi dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dan menggunakan teknik analisis Delphi untuk mengembangkan model perencanaan wajib belajar pendidikan dasar yang sesuai dengan karakteristik sasaran target. Berdasarkan hasil penelitian ini ada 14 problem yang menghambat bagi terlaksananya wajib belajar. Dari analisis DELPHI dihasilkan : (a) analisis untuk setiap item pertanyaan, terjadi perubahan baik dalam skor rerata maupun angka penyimpangan baku selama tiga kali putaran. Hai ini merupakan indikator bahwa pengiriman kembali hasil analisis putaran sebelumnya kepada responden memiliki dampak pada pengisian kuisioner berikutnya; (b) analisis setiap responden untuk semua pertanyaan merupakan sajian pandangan dari masing-masing responden untuk seluruh item pertanyaan yang diberikan. Maka pandangan masing-masing responden diberlakukan sebagai pandangan terhadap ide model perencanaan gabungan dari atas dan dari bawah, karena responden yang dipilih adalah para pakar pendidikan dan perencanaan pendidikan. Dari hasil evaluasi dan analisis dapat disimpulkan bahwa problem yang berupa jarak dan sekolah jauh, aspirasi pendidikan keluarga rendah, motivasi sekolah anak rendah, kehidupan keluarga siswa secara ekonomi kurang mampu, anak diperlakukan sebagai tenaga kerja, anak dipaksa untuk membantu bekerja, penduduk jarang karena tersebar tidak merata, mobilisasi dana masyarakat rendah, secara geografis daerah sulit, memiliki variabilitas tinggi dan status problem kompleks, upaya pemecahannya harus direncanakan dari bawah. Sedangkan problem yang berupa kekurangan ruang kelas dan gedung sekolah, kekurangan guru, anggaran dari Pemerintah Daerah terbatas, komunikasi dan transportasi belum lancar, memiliki variabilitas rendah dan status problem sederhana, maka upaya pemecahan problem harus direncanakan dari pusat. Dari hasil penelitian ini disarankan agar perencanaan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun disusun menggunakan model kombinasi antara perencanaan dari bawah dan perencanaan dari atas. "

"Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kesenjangan yang sangat timpang dibanding kecamatan lainnya di Kab. Indramayu terhadap partisipasi lulusan Sekolah Dasar yang melajutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama yang rendah. Mengambil lokasi di Kec. Cikedung dan Kec. Sukra, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan pengumpulan data sekunder. Dengan melibatkan informan sebagai narasumber yang terdiri dari anak yang tidak melanjutkan, orangtua anak, masyarakat, kepala sekolah, guru, pejabat Dinas Pendidikan Kab. Indramayu, penelitian ini mencoba menjawab dari akar permasalahannya. Dari hasil penelitian ditemukan, penyebab utama dari tingginya partisipasi anak yang tidak melanjutkan sekolah adalah faktor ekonomi. Adapun faktor lainnya seperti daya saing, sosial, minat, motivasi tidak signifikan sebagai penyebab utama permasalahan tersebut. Untuk masalah wawasan orangtua anak masih dapat dikategorikan memahami akan arti pentingnya pendidikan bagi anak mereka dimasa mendatang.

---

The research is motivated by the existence of the gap is so lame compared to other districts in the Regency of Indramayu to the participation of elementary school graduates to pursue coutinue Junior High School. The locations in the District of Cikedung and District of Sukra, this study used a qualitative approach with in-depth interviews, library research, and secondary data collection. By involving the informant as a resource that consists of children who do not continue, parents, communities, principals, teachers, officials of Education Department Regency of Indramayu, this study tries to answer the root of the problem. From the results of the study found, the main cause of the high participation of children who do not attend school is the economic factor. As for other factors such as competitiveness, social, interests, motivation is not as significant as the main cause of the problem. For insight into the problem can still be considered the child's parents will understand the importance of education for their children's future."

"ABSTRAKTesis ini membahas implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di KotamadyaJakarta Utara oleh para aktor kebijakan dan sasarannya serta memaparkan faktorfaktorpendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian inimerupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitianmenyimpulkan bahwa masih terdapat sedikit masalah dalam implementasi Wajibbelajar 12 tahun di Kotamadya Jakarta Utara. Rekomendasi kepada para aktorkebijakan adalah untuk membuat skala prioritas dalam pelaksanaan program BOP,memutus rantai birokrasi yang terlalu panjang dalam KJP, melakukan sosialisasitujuan dan sasaran program KJP, dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusiadi lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran birokrasidibawahnya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the understanding of implementation of the 12-yearcompulsory education policy in Jakarta Utara District. This research is aqualitative with descriptive research type. The result from the research has aconclusion there were still few problems in implementation of the 12-yearcompulsory education policy in Jakarta Utara District. The recommendation to thepolicy actors are to make priority to BOP program implementation, reducebureaucracy in KJP data process, broadly communicate the target and objective ofKJP program, and efficiency in human resources management at DinasPendidikan DKI Jakarta and overall bureaucracy underneath."

"Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembiayaan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar di DKI Jakarta, pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Melalui penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif di SDN Semanan 09 Pagi, maka dapat diketahui bahwa SDN Semanan 09 Pagi memiliki kapasitas untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang mewajibkan para orang tua murid untuk membayar berbagai macam iuran guna membiayai penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut, meskipun kebijakan sekolah tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembiayaan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar di DKI Jakarta. Karena SDN Semanan 09 Pagi merupakan suatu institusi pendidikan formal yang memiliki kemampuan untuk menciptakan aturan-aturannya sendiri dan memaksakan agar aturan-aturan itu ditaati, maka SDN Semanan 09 Pagi dapat dipandang sebagai suatu bidang sosial semi otonom. Pada tahun pelajaran 1999/2000, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peraturan yang membebaskan biaya pendaftaran siswa baru kelas I yang kemudian diikuti dengan pemberian dana bantuan biaya pendidikan bagi siswa SDN dalam rangka membebaskan para siswa SDN dari iuran bulanan pada tahun pelajaran 2003/2004. Sebagai bidang sosial semi otonom, SDN Semanan 09 Pagi rentan terhadap peraturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut. Ketika menerima dana bantuan biaya pendidikan bagi siswa SDN secara penuh pada tahun pelajaran 2003/2004, berbagai kebijakan SDN Semanan 09 Pagi yang mewajibkan para orang tua murid untuk membayar berbagai macam iuran berinteraksi dengan peraturan tersebut sehingga menimbulkan kebijakan baru yang membebaskan para orang tua murid dari berbagai macam iuran yang dulu wajib dibayarkan kepada sekolah."

"Sintha Cattleya; 6504000637; Kajian Terhadap Birokrasi Pendidikan Dalam Rangka Implementasi Pasal 31 UUD 1945: Program Wajib Belajar Di Jakarta, tesis, 151 halaman, Konsentrasi Hukum Dan Kehidupan Kenegaraan, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Juli 2005.Program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 1984 masih sangat dirasakan kurang berhasil, mengingat masih banyaknya anak-anak usia sekolah (6 sampai 15 tahun) tidak dapat mengikuti kegiatan wajib belajar tersebut. Adapun hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa Indonesia, karena cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa telah diamanatkan di dalam Pembukaan UUD 1945 dan ditegaskan kembali pada Pasal 31 UUD 1945.Perubahan UUD 1945 pada Pasal 31 ayat (4) bahkan telah memuat tentang negara memprioritaskan anggaran pendidikan yang sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggarakan nasional tersebut. Oleh karena itu, apabila tidak dijalankan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945, pemerintah dapat dituntut oleh masyarakat akan hal tersebut.Dengan adanya program baru dari pemerintah yang memberikan biaya gratis pendidikan bagi sekolah dasar dan sekolah menengah. Hal ini merupakan wujud langkah kongkrit yang diberikan negara untuk rakyatnya demi mencerdaskan kehidupan bangsa.Sehingga penulis tertarik mengangkat topik ini sebagai bahan tesis untuk memperoleh gelar magister pada bidang hukum tata negara. Dengan harapan tulisan ini dapat bermanfaat bagi generasi mendatang, khususnya yang mengkaji masalah Pasal 31 UUD 1945 ini."