Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan penjaga kesehatan di pintu masuknegara. Upaya penyelenggaraan kesehatan di pintu masuk negara harus didukung oleh alokasi pembiayaan kesehatan yang cukup, efektif dan efisien. Analisis pembiayaan kesehatan dan kinerja ditujukan untuk melihat pembiayaan kesehatan dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik WM dan telaah dokumen terkait. Dokumen terkait realisasi belanja dianalisis menggunakan tools Health Account dan ditabulasi dengan tabel pivot. Hasil penelitian menunjukkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan tidak sejalan dengan tugas pokok dan kegiatan yang dilaksanakan. Imbasnya, alokasi pembiayaan kesehatan harus sesuai menu penyusunan perencanaan meskipun peruntukannya terbatas. Penyusunan anggaran memenuhi prinsip penganggaran terpadu dan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah. Meskipun disiasati dengan efektif, pemotongan anggaran berdampak pada capaian kinerja. Pengeluaran pelayanan kesehatan saat ini sebesar 72,8 -88,7 dengan komposisi fungsi pelayanan pelayanan preventif sebesar 50 -64 dan sisanya fungsi tata kelola dan administrasi kesehatan. Pembentukan modal tetap bruto dalam sistem kesehatan sebesar 11 -27 dari total pengeluaran kesehatan. Pelaksanaan UKM cukup baik dalam menggerakkan mesin birokrasi dan sosial namun terkendala koordinasi pada kegiatan pengawasan OMKABA dan pelabuhan/bandar udara sehat. Ketersediaan SDM belum sesuai standar dan distribusinya tidak merata. Revisi UU kekarantinaan kesehatan yang belum disahkan membuat penguatan KKP belum berjalan optimal. Pengelolaan sistem informasi berjalan dengan baik kecuali website yang kurang diperbaharui. Kesimpulan diperoleh pembiayaan kesehatan belum berbasis kinerja untuk mendukung tupoksi. Capaian kinerja belum optimal bukan hanya disebabkan oleh faktor pembiayaan namun kerjasama lintas sektor, dukungan regulasi, SDM dan peran serta masyarakat turut mempengaruhi pencapaian. Direkomendasikan melakukan penyesuaian antara sasaran strategis dan indikator kinerja dengan tupoksi dan pelaksanaan kegiatan, perbaikan dan penyesuaian menu perencanaan, mengadakan perjanjian kerjasama kegiatan pengawasan OMKABA, mengusulkan pengadaan dan pemerataan SDM sesuai standar, mendorong percepatan pengesahan RUU Kekarantinaan Kesehatan melalui konsultasi publik, advokasi yang lebih intensif kepada pihak-pihak terkait di bandara/pelabuhan, memperbaharui website dan memaksimalkan tren media sosial, serta meningkatkan dan memprioritaskan alokasi pembiayaan kegiatan langsung dan yang mengungkit indikator kinerja.

---

Port Health Office is a health guard at the state's point of entry. Public health strengthening at the point of entry should be supported by adequate, effective and efficient allocation of health financing. Health financing and performance analysis is aimed to analyze health financing related to achieve defined goal performance. This is a qualitative research using indepth interview method and documents review. Expenditure documents were analyzed using Health Account tools and tabulated with pivot tables. The results shows that the strategic objectives and performance indicators set arenot in line with the main tasks and activities undertaken. As the impact, health financing must be allocated based on planning menu although the allocation is limited. Budgeting meets the principles of a unified budgeting and medium term expenditure framework approach. Although budget cuts have been tried to be effectively tackled, they impacts to the performance goals. Current expenditure on health care is 72,8 88,7 with the preventive care is 50 64 and the rest is governance, and health system and financing administration expenditure. Expenditure on gross capital formation in the health care is11 27 of THE Total Health Expenditure. Public health program have been well implemented to empower the bureaucratic and social machines though the controls of drugs, food, cosmetics, medical devices, addictive materials OMKABA and a healthy port airport were not well coordinated. The availability of human resources is not up to standard and the distribution is uneven. Unrevision of the Law on Health Quarantine made the point of entry strengthening not optimal. The management of information system goes well but website is not well updated. Conclusion shows that the health financing is not performance based to support tasks, principal and functions. Goal performance is not optimal due to financing factor, cross sector cooperation, regulation support, human resources and community participation which play important roles in the achievement. It is recommended to make an adjustment between strategic objectives and performance indicators with main tasks and activities undertaken, improvements and adjustments to the planning menu, changes in performance indicators, to conduct agreement on OMKABA controls, to propose procurement and distribution of human resource based on standard, to accelerate the enactment of the revision of Law on Health Quarantine through public consultation, more intensive advocacy to stake holders at the airports ports, update websites and maximize trends social media, as well as increasing and prioritizing funds to finance direct health activity and those that improves performance indicator."

"Berdasarkan SK Gub DKI Jakarta No. 2086 tahun 2006, 44 Puskesmas di Provinsi DK] Jakarta ditetapkan menjadi unit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daelah ( PPK BLUD ) secara bertahap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gamharan realisasi anggaran kesehatan bersumber pemerintah provinsi di 42 puskesmas DKI Jakarta untuk periode tahun 2007-2009 paska menerapkan PPK BLUD. Desain penelitian adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan puskesmas tahun 2007- 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran di Puskesmas DKI Jakarta dari tahun 2007 sampai dengan 2009 cenderung meningkat yaitu Rp l7b.l66.506.28l (2007) , Rp 242.295.485.|2l (2008) dan Rp 247.076.8l0.111 (2009). Biaya perkapita berkisar dari USS 2 ( Jakarta Barat ) - USS 4,6 ( Jakarta Pusat ). Total pendapatan BLUD Puskesmasjuga menunjukkan peningkatan yaitu Rp 57.24l.949.0l7,- (2007), Rp 59.779.032.965 ,- (2008) dan Rp 65.745.497.256,- (2009). Realisasi anggaran rata-rata pertahun pada periode 2007-2009 untuk : upaya wajib 80%, program pzioritas 8l,08%. Berdasarkan sifat plogram : Kuratif 58%, preventif 2l%, promotif 0.98%. Berdasarkan jenis kegiatan : UK? 58%, UKM sebesar 22 %, Manajemen 13% dan investasi 6%. Berdasarkan kelompok belanja : BOP 85%. adum 8,56% , modal 5,76%. CRR 46,97%.

---

Under Decree of the Governor of DKI Jakarta Province No. 2086 ln 2006, 44 health centers in Jakarta Province enacted into units that implement the Financial Management Pattems Regional Public Service Board gradually.

This research aims to reveal the health budget comcs in 42 health centers of the provincial govemment of DKI Jakarta for the period 2007-2009 afler applying Financial Management Panems Regional Public Service Board. The study design is descriptive. Data collected is secondary data derived from the consolidated financial health centers in 2007-2009.

The results showed that the realization of budget in Jakarta Health Center from 2007 to 2009 tended to increase the l76,l66,506,28l IDR (2007), 242,295,481 121 IDR (2008) and 247,076,8l0,l ll IDR (2009). Per capita costs ranged fiom U.S. S 2 (West Jakarta) - U.S. S 4.6 (Central Jakarta). Total revenues Regional Public Service Board PHC also showed an increase of 57,24I,949,0l7 IDR (2007), 59,779,032,965 IDR (2008) and 6S,745,497,256 IDR (2009). Total expenditure per year on average for the period 2007-2009: the effort required 80% 8l.08% priority programs. Based on the nature of the program : Curative 58%, 21% preventive, promotive 0.98%. Based on the types of activities: UKP 58%, 22% SME, investment Management l3% and 6%. Based on expenditure groups: BOP 85%, ADUM 8.56%, 5.76% of capital. CRR 46.97% ."

"Penyaldt Demam Berdarah merupakan salah satu rnasalah kesehatan masyarakat yang berdampak luas bagi kehidupan,karena merupakan pcnyakit menular yang berbahaya oleh karena dapat rnenimbulkan kematian dalam waktu singkat dan sering menimbulkan wabaln Kabupaten Lebak mcrupakan kabupaten yang dapat berpolensi temjadinya kasus luar biasa (KLB) demem Berdamh Dengue,untuk tu maka perlu perhatian dari pemcrimah daerah untuk penyiapan baik dana maupun sarana dalam mengantisipasi kejadian tersebut.Kebijakan otonomi daiam era desentralisasi menyebabkan bidang kesehatan menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah Kabupatcn/Kota didalam penyelenggaraan pembangunannya untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakagdan sebagai konsckwcnsinya pemerintah kabupaten/kota harus menyusun kebijakan,termasukkebijakan pembiayaan dalam upaya pembanguuan kesehatan tersebut. Sampai saat ini belum pemah dilakukan analisis mengenai pendanaan program yang bersumber pemerintah baik lmtuk pemeberantasan maupun pengobatannya di Kabupaten Lebak. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bcrapa besar pcndanaan program pemberantasan Dcmam Berdarah Dengue di Kabupaten Lcbak baik untuk Upaya peningkatan Kesehatau Masyarakat (UKM) maupun untuk Upaya Peningkatan Kesehatan Perorangan (UKP), berapa persentasenya dari anggaran kesehatan maupun dari APBD,dan bagaimana pengglmaannya untuk kegiatan apa saja yang menjadi prioritas. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lebak pada Instansi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Di RSUD Adjidharmo yang merupakan Rumah sakit Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, sebagai pengclola anggaran program Demam Berdarah Dengue bcrsumber pernerintah di Kabupaten Lebak. Analisis pendanaan program pemberantasan DBD menggunakan data anggaran tahun 2005, tahun 2006 dan data anggaran tahun 2007. Dari hasil analisis tersebut didapatkan besaran anggaran bcrsumber pemerintah untuk program UKM DBD tahun 2005 adalah sebesar Rp.l02.035.000 sedangkan untuk tahun 2005 adalah sebcsar Rp. 80.821000 dan untuk tahun anggaran 2007 adalah 242.384.000. Besaran anggaran yang digunakan untuk Program UKP yang bersumber pemerintah (kcls III) adalah untuk tahlm 2005 sebesar Rp. 1.518.750, untuk tahun 2006 sebesar l6.258.800. sedangkan untuk tahun 2007 besamya adalah sebesar Rp. 44.305.308. Dengan menggnmakan angka estimasi bank dunia lmtuk kebutuhan program csscnsial dimana Demam Berdarah Dengue termasuk didalamnya maka realisasi pendanaan untuk program DBD di Kabupatcn Lebak baru mencapai 201,50 perkapita/tahun dari estimasi kebutuhan standar bank dunia untuk program DBD adalah sebesar 4.923 pcrkapita/tahun. Pada analisis kasus diketahui terdapat kecamatan endcrnis untuk kasus Demam Berdarah yaitu kecamatan Rangkasbitung, kecamatan Cibadak, Kecamatan Kalang Anyar, Kecamatan Bojong manik dan Kecamatan Cileles. Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak untuk dapat memanfaatkau lebih optimal kebijakan pemda dalam alokasi pendanaan untuk lebih efektif dan efisien dalam penentuan dan penggunaan berdasarkan skala prioritas.

---

Dengue Haemorragic Fever disease is a public health problem that affects widely in life because it is a dangerous and contagious disease which can cause death in a short period and become epidemic otienly. Regency of Lebak is an area that has a potentiality for extraordinary case (KLB) of dengue fever. Therefore, need more attention from local govcmmcnt in preparing fund and also means for anticipating this problem. Autonomous policy in the era of decentralization has placed health sector as its local govemment's responsibility and obligation; and thus, makes local govemment has to arrange local policy including funding policy in order to develop enough progress in health sector. Until now, there is no study from the government, which analy/.e the timding program either for eradicating or medication of dengue haemorrhagic fever in Regency of Lebak. Therefore this research is conducted in order to know how much tl1e funding program for dengue haemorragic fever?s eradication in Lebak for both Public Health Improvement Effort (UKM) and Personal Health Improvement Effortl And also to know how much the percentage from either health budget or APBD; how is its usage, what activities that become the first priority. This research is executed on the Institution of Public Health Service and Social Prosperity and on RSUD Adjidharmo in Regency of Lebak, as the organizer of dengue haemorrhagic fever's funding program that comes fiom its local government. Dengue Haemorragic fever?s eradication funding program analysis uses all budget data in 2005, 2006 and 2007. From the analysis we found that the amount of budget from local govemment for UKM DBD program in the year of 2005 is l02.035.000 IDR; while 2006 is 80.821000 IDR and for 2007 is 242.384.000 IDR. The amount of budget used for UKP Program which is based on govemmcnt (class III) in the year of 2005 is 1.518.750 IDR, and 2006 is l6,258.800 IDR, and 2007 is 44.305.308 IDR. By using world bank?s estimation number for essential program requirement where dengue haemorrhagic fever is included, hence the realization ol? dengue haemotragic fever?s funding program in Lebak is about 201,50 per capita/year while the world bank?s standard requirement estimation is about 4.923 per capita/year. On case analysis, known that there is endemic sub-district for dengue haemorragic fever case, which are Rangkasbitung, Cibadak, Kalang Anyar, Bojong Manilc and Cileles. Pursuant to the result ofthe research, the writer suggests the Public Health Service and Social Prosperity Institution in Regency of Lebak to make use the local government?s policy more optimal especially in funding allocation to be more effective and efficient base on priority scale."

"Secara persentase, alokasi anggaran di Dinas Kesehatan Kota Tangerang pada tahun 2021 yang bersumber dari APBD Kota Tangerang mengalami penurunan dari tahun 2020. Pada tahun 2021 jumlahnya13,83% dari total APBD Kota Tangerang sementara pada tahun 2020 sebesar 15,04% dari total APBD. Jumlah kematian ibu hamil di Kota Tangerang pada tahun 2021 adalah sebanyak 15,47/100.000 kelahiran hidup dimana meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 12,92/100.000 kelahiran hidup dimana 50% penyebab kematian adalah karena COVID-19. Pandemi COVID-19 turut mempengaruhi jumlah kematian ibu hamil di Kota Tangerang, selain itu dari sisi anggaran terdapat perubahan kebijakan terkait alokasi anggaran dalam rangka penanganan COVID-19. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pembiayaan kesehatan dengan perencanaan anggaran oleh pemerintah daerah dalam program pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Tangerang, maka perlu dilakukan analisis pembiayaan kesehatan yang bersumber Pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian belanja program pelayanan kesehatan ibu hamil di Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun 2020-2022 dengan perencanaan pada awal tahun anggaran. Penelitian ini menggunakan desain crosssectional dengan menganalisis data pembiayaan kesehatan program pelayanan kesehatan ibu hamil bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun 2020-2022. Hasil penelitian adalah pembiayaan program pelayanan kesehatan ibu hamil bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Dimensi sumber pembiayaan program pelayanan kesehatan ibu hamil bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang terbesar adalah bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan berupa innatura. Berdasarkan jenis kegiatan, belanja untuk kegiatan tidak langsung proporsinya lebih besar dibandingkan belanja kegiatan langsung, sehingga belum mencerminkan adanya penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Menurut dimensi mata anggaran, jenis input yang dibeli dengan proporsi terbesar yaitu belanja operasional untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan. Belanja pada program pelayanan kesehatan ibu hamil untuk tahun 2020-2022 tidak sesuai dengan perencanaan pada awal tahun anggaran karena terjadi refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19, selain itu juga terdapat pembatasan kegiatan tatap muka sehingga beberapa jenis belanja kegiatan tidak dapat terserap. Penelitian ini menyarankan bahwa Dinas Kesehatan Kota Tangerang perlu meningkatkan pembiayaan program pelayanan kesehatan ibu hamil dari pemerintah daerah; memperkuat kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta dan organisasi profesi; dan membuat kebijakan yang mengarah kepada kegiatan-kegiatan langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan cakupan program baik di tingkat Dinas Kesehatan maupun puskesmas. Sementara itu, puskesmas diharapkan perlu mengoptimalkan pendapatan BLUD baik dari pendapatan kapitasi maupun non kapitasi JKN dan meningkatkan pembiayaan kegiatan-kegiatan langsung yang bersentuhan dengan masyarakat.

---

In percentage terms, the budget allocation at the Tangerang City Health Office in 2021 sourced from the Tangerang City APBD has decreased from 2020. In 2021 the amount is 13.83% of the total Tangerang City APBD while in 2020 it is 15.04% of the total APBD. The number of deaths of pregnant women in Tangerang City in 2021 is 15.47/100,000 live births which has increased from 2020 which was 12.92/100,000 live births where 50% of the causes of death were due to OVID-19. The COVID-19 pandemic has also affected the number of pregnant women deaths in Tangerang City, apart from a budget perspective, there have been policy changes related to budget allocations in the context of handling COVID-19. In order to find out how the suitability of health financing is with the budget planning by the local government in the health service program for pregnant women in Tangerang City, it is necessary to analyze government-sourced health financing. The purpose of this study was to determine the suitability of program spending on pregnant women’s health services at the Tangerang City Health Office in 2020-2022 with planning at the beginning of the fiscal year. This study used a cross-sectional design by analyzing data on government-sourced health financing for pregnant women’s health service programs at the Tangerang City Health Office in 2020-2022. The results of the study are that government-sourced financing for pregnant women's health services at the Tangerang City Health Office has increased from 2020 to 2022. The largest dimension of government-sourced maternity health service program financing at the Tangerang City Health Office is sourced from the State Budget of the Ministry of Health in the form of innatura. Based on the type of activity, spending on indirect activities has a larger proportion than spending on direct activities, so it does not yet reflect performance-based budgeting. According to the dimensions of the budget line, the type of input purchased with the largest proportion is operational expenditure for improving the performance of health services. Expenditure on the health care program for pregnant women in 2020- 2022 is not in accordance with the planning at the beginning of the fiscal year due to budget refocusing for handling the COVID-19 pandemic, besides that there are also restrictions on face-to-face activities so that several types of activity spending cannot be absorbed. This study suggests that the Tangerang City Health Office needs to increase the financing of the maternal health service program from the local government; strengthening cooperation with private health care facilities and professional organizations; and make policies that lead to direct activities that can be felt by the community and increase program coverage at both the Health Office and puskesmas levels. Meanwhile, it is hoped that the puskesmas will need to optimize the BLUD's income, both from capitation and non-capitation JKN income; and increase the financing of activites directly in contact with the community."

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengungkapan environmental, social, governance (ESG) terhadap akses pembiayaan dan biaya utang. Penelitian ini mengambil 107 perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di masing-masing bursa efek di negara-negara ASEAN selama tahun 2014-2018. Pengujian hipotesis pengaruh pengungkapan ESG terhadap akses pembiayaan dan biaya utang dilakukan masing-masing menggunakan metode regresi data panel fixed effect dan common effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi skor pengungkapan ESG gabungan dan skor pengungkapan aspek tata kelola (governance), maka perusahaan memiliki akses pembiayaan yang lebih baik dari pemberi pinjaman (lenders) dan hasil ini signifikan secara statistik, sedangkan pengungkan aspek lingkungan (environmental) dan sosial (social) tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengungkapan ESG dan masing-masing komponennya tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang.

---

This study aims to prove empirically whether or not ESG disclosures (i.e. aggregate as well as its three sub-indicators) provide better access to debt financing and reduce cost of debt. The research takes 107 non-financial firms listed on six stock exchanges of ASEAN countries (Indonesia, Malaysia, Singapore, Philipines, Thailand, and Vietnam) from 2014 to 2018. The hypothesis testings regarding the effect of ESG disclosure on access to debt financing and cost of debt are carried out using the fixed-effect and common-effect panel data regression method, respectively. The empirical results demonstrate that overall CSR disclosure score as a combination of ESG disclosure and governance disclosure are positively related to better access to finance. While environmental dan social disclosure are found to have insignificant association. The results also indicate that both combined and separated components of ESG disclosures have insignificant association with the cost of debt."

"Penelitian ini menginvestigasi determinan pemegangan kas pada perusahaan non keuangan di Indonesia periode 2002 2011 Penelitian ini fokus pada hubungan antara pemegangan kas dan trade credit Perusahaan dapat menggunakan credit management untuk mengatur tingkat pemegangan kas perusahaan Ada beberapa hal yang didapatkan dari penelitian ini Pertama peneliti mendapatkan adanya dampak asimetris dari hutang usaha dan piutang usaha pada pemegangan kas perusahaan dimana credit receivable tidak dapat dijadikan substitusi dari kas untuk menutupi credit payable karena adanya risiko piutang tak tertagih Kemudian peneliti mendapatkan bahwa pemegangan kas tidak secara signifikan memiliki hubungan dengan credit payable dan pemegangan kas secara signifikan memiliki hubungan dengan credit receivable Di Indonesia sebagian besar variabel yang digunakan pada penelitian ini relevan untuk menjelaskan kebijakan pemegangan kas Kata Kunci Determinan Hutang Usaha Pemegangan Kas Piutang Usaha Trade Credit.

---

This research investigates the determinants of the cash holdings of non financial Indonesia firms over the period 2002 2011 This paper focus on the relationship between cash holding and trade credit Firms can use credit management to manage cash holding There are few findings first this research document an asymmetric effect of trade payables and trade receivables on cash holding in that firms don rsquo t use the credit receivables as a substitute for cash to cover trade payables caused the risk of non payment of these receivables Furhermore there is no significant relationship between credit payable and cash holding and significant relationship between credit receivable and cash holding In Indonesia setting most of the variables that are relevant for explaining cash holdings Key words Cash Holding Determinan Receivable Payable Trade Credit."