Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini membahas Pemerintahan Kolonial Belanda di Nederlands Nieuw Guinea (Papua) pada periode 1898 hingga 1962. Penelitian ini mendeskripsikan motivasi penegakan kekuasaan dan ekspansi kolonial Belanda di NNG. Pendekatan struktural dan teori imperialisme modern digunakan untuk menjelaskan kausalitas umum dan unik ekspansi kolonial Belanda di NNG. Studi ini menemukan bahwa pembagian wilayah (pemekaran wilayah) pemerintahan kolonial Belanda di NNG diawali dengan kegiatan penjajakan wilayah untuk menetapkan pos pemerintahan dan batas wilayah, pembangunan sarana dan prasarana transportasi/komunikasi dan perekrutan aparat pemerintah yang mengenal wilayah dan berpengalaman dalam tugasnya serta memiliki semangat pengabdian yang tinggi. Syarat perekrutan aparat pemerintah tersebut dimaksudkan agar para aparat pemerintah mampu menghadapi lapangan kerja yang berat di wilayah pemekaran itu. Pembagian wilayah pemerintahan itu didasarkan pada pertimbangan geografis/akses transportasi, budaya, nilai ekonomis dan politis suatu wilayah yang akan dimekarkan. Kebijakan pemerintah tentang pemekaran wilayah bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintah kolonial atas wilayah dan penduduk NNG dan mendekatkan pelayanan pemerintah terhadap penduduknya.

---

This dissertation focuses on the development of the Dutch colonial government in the Netherlands New Guinea (NNG) from 1898 to 1962. This research analyses the motivation of Dutch colonial expansion especially the establishment of government structures. Structural approach and imperialism theory are employed in order to explain both general and specific causes of Dutch colonial expansion. This study discovers that creation of new administrative units (pemekaran wilayah) was preceded by a number of activities as follows. Before defining location of government posts and administrative borders, many explorations had been done to gather sufficient knowledge about the area. These were followed by building infrastructures of transportation and communication. Public servant was recruited among candidates who had many experiences, good knowledge on the area, and high commitment to new jobs. With these criteria the new officials were expected to be prepared in handling tough fieldworks in the new area. This dissertation concludes that creation of new administrative units in general considered geographical condition, access to transport, cultural traits, economic and political values of the area. In principle the creation of new administrative units are done in order to shorten the distance between the government administrative center and the people."

"Penjajahan di Indonesia meninggalkan jejak panjang dan penuh kekerasan. Masa antara kedatangan Marsekal Daendels dan akhir Perang Jawa, yaitu antara 1808 dan 1830, adalah masa yang penuh dengan darah. Peralihan kekuasaan yang singkat dari rezim Prancis-Belanda Daendels (1808-11) ke pemerintahan Inggris di bawah Raffles (1811-16) dan pasca-1816 ketika pemerintahan jajahan Belanda kembali menguasai Nusantara diwarnai dengan pertempuran militer yang kadang sengit dan digerakkan oleh prasangka rasialis. Masyarakat Jawa yang dipandang sebagai kaum yang “terpuruk” (dari masa keemasan-nya sebelum penjajahan) dan “terbelakang”, sudah selayaknya diberadab-kan, bukan hanya dengan cara-cara militeristik tetapi juga dengan perangkat pemerintahan jajahan yang baru. Pada masa ini, terbentuklah suatu panoptikon atau pemerintahan-Bung-Besar-Orwellian di bawah Raffles yang merancang peta tentang sumber-sumber alam dan infrastruktur Pulau Jawa. Di sisi lain, muncul juga suara-suara kritis yang mengecam praktik penjajahan, seperti disuarakan oleh seorang jurnalis dan politikus yang radikal, William Cobbett (1763-1835). Buku Ras, Kuasa, dan Kekerasan Kolonial di Hindia Belanda karya Peter Carey dan Farish A. Noor ini merupakan kumpulan tujuh esai yang memusatkan pembahasannya pada konstruksi kolonial atas ras dan identitas, dan bagaimana pemerintahan kolonial pada awal abad ke-19 di Jawa bersandar pada teori-teori rasial untuk mengobjektifkan perbedaan ras sebagai batu penjuru yang kokoh dalam mengelola masyarakat jajahan pada abad ke-19. "

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk memperlihatkan konstruksi relasi kuasa dalam novel Lengking Burung Kasuari LBK, 2017 karya Nunuk Y. Kusmiana. Novel LBK memperlihatkan terpinggirkannya orang Papua akibat pandangan rendah yang didasarkan pada atribut, ciri fisik, dan perilaku orang Papua, yang berujung pada dominasi pendatang di tanah Papua. Dengan menggunakan konsep stereotyping, relasi kuasa Pierre Bourdieu, dan semiotika Roland Barthes, orang maupun wilayah Papua dalam LBK dipandang sebagai objek, liyan, primitif, terbelakang, tradisional, miskin, dan terisolasi. Orang Papua juga digambarkan inferior karena hanya memiliki satu kapital, sementara pendatang memegang kapital simbolik yang mencakup tiga kapital lainnya; kapital budaya, sosial, dan ekonomi. Meski demikian, LBK memberi ruang bagi orang Papua untuk melakukan resistensi dengan cara mencibir dan mengusik kehadiran pendatang melalui peyebaran mitos. Kehadiran tokoh anak, Asih, turut membantu pihak Papua melakukan resistensi dengan cara membalik stigma negatif atas Papua dan menjadi penengah di antara pendatang dan pihak Papua. Kemunculan tokoh ini memperlihatkan kemungkinan runtuhnya dominasi di Papua.Kata Kunci: dominasi, Papua, relasi kuasa, resistensi, stereotip.

---

ABSTRACTThis research aims to describe power relation in Lengking Burung Kasuari novel LBK, 2017 by Nunuk Y. Kusmiana. The novel shows that Papua characters are marginalized because of subordinate opinions based on Papuan people rsquo s attribute, physical characters, and behavior. By employing stereotyping concept, Bourdieu rsquo s power relation, and Barthes rsquo semiotics, Papuan characters and territory are regarded as an object, others, and primitive, isolated, poor, traditional, and underdeveloped people. Papuan characters of the novel are depicted as inferior because they only have one capital while comer characters have symbolic character consisting of three other capitals cultural, social, and economical capitals. Nevertheless, Papuan people in the novel are given space to perform resistance by teasing comers rsquo attendance through spreading myths. Papuan rsquo s capital becomes their capital resistance represented in the form of scorn on comers. The presence of child main character, Asih, helps Papuan perform their resistance. Asih is depicted as having ability to reverse negative stigma to Papua, aspirate Papuan rsquo s hope, and mediate between comers and Papuan who always contradict. In the novel her presence shows any possible collapse of domination in Tanah Papua.Keywords domination, Papua, power relation, resistance, stereotype. "

"ABSTRAKDalam penelitian ini diungkapkan berbagai aspek berkenaan dengan situasi dan kondisi Jakarta (Batavia) masa Hindia Belanda, baik sebagai wilayah administratif maupun sebagai kota pusat pemerintahan kolonial selama kurun waktu sekitar satu seperempat abad. Selama itu telah terjadi perubahan dan perkembangan, baik dibidangpolitik, pemerintahan, penataan wilayah, ekonomi dan sosial budaya. Namun karena luas Serta kompleksnya permasalahan, maka penelitian ini memfokuskan diri pada perkembangan wilayah dan penduduk Jakarta ( Batavia ) dalam sistim pemenintahan kolonial, sebab perubahan sistim pemerintahan dan berkembangnya fungsi Serta kedudukan Jakarta ( Batavia ) dalam sitim pemerintahan kolouial menjadi Salah satualasan dalam penataan wilayah administratif dan berkembangnya jumlah penduduk. Sejauh mana perubahan-porubahan yang dimaksud telah berlangsung Serta keterkaitannya satu sama lain menjadi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Dengan demikian tujuan panelitian ini membermkan informasi berkenaan dengan perkembangan wilayah dan penduduk Jakarta ( Batavia ) pada kurun waktu tertentu sebagai sumbangan data dalam penu1isan sejarah Jakarta pada umumnya.Untuk menjawab permasalahan penelitian, selain penelitian kearsipan sebagai data utama, dilakukan telaah pustaka terutama terhadap buku-buku atau artikel-artikel yang memiliki relevandi dengan obyek yang dikaji. Dari penelitian ini diperoleh gwnbaran bahwa perkembangan wilayah dan penduduk Jakarta ( Batavia ) selama pemerintahan Hindia Belanda, selain dipengaruhi oleh sistim, pemerintahan yang ada, juga karena diintrodusirnya birokrasi mouern ( kolonial )diberlakukannya Sistim Tanam Paksa dan politik Etis."

"Disertasi ini menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara nasionalisme Papua dan nasionalisme Indonesia di Nederlands Nieuw Guinea (NNG, khususnya perbedaan baik yang menyangkut proses maupun karateristiknya. Penyemaian nasionalisme Papua mengalami proses panjang sejak 1925 melalui pendidikan formal berpola asrama dan secara terencana hingga akhirnya dibentuk partai politik dan Dewan Nieuw Guinea. Sebaliknya proses penyemaian keindonesiaan di NNG baru dimulai pada 1945 dengan cara yang singkat tanpa pendidikan formal dan perencanaan matang. Cara yang digunakan seperti pemberontakan, rapat-rapat dan pembentukan partai politik. Karateristik nasionalisme Papua mengacu pada kesamaan ras yaitu, Melanesia yang secara fisik berkulit hitam dan berambut keriting serta memiliki pengalaman yang sama dan digagas oleh orang Belanda yaitu Kijne dan van Eechoud dengan tujuan mempapuanisasikan orang Papua. Sebaliknya karateristik nasionalisme Indonesia di NNG mengacu pada Bhinneka Tunggal Ika dan dengan demikian tidak mengacu pada ras tertentu. Pelaku penyemaian keindonesia yaitu Soegoro, Gerungan dan Ratulangi dengan tujuan mengindonesiakan orang Papua berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945. Temuan ini di atas ini memperlihatkan bahwa ternyata pengalaman sejarah orang Papua berbeda dengan orang Indonesia lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, teori Renan yang selama ini digunakan oleh para negarawan, politisi dan akademisi untuk membangun nasionalisme Indonesia di NNG terlihat kelemahannya jika digunakan sebagai generalisasi yang melihat kesadaran nasional sebagai proses yang sama di setiap daerah di Indonesia. Temuan lainnya adalah bahwa konsep penyemaian dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menjelaskan proses keberadaan dua nasionalisme di NNG dan krisis kebangsaan yang muncul baik di NNG maupun daerah-daerah lainnya di Indonesia.

---

This dissertation shows that there is a fundamental difference between Papua and Indonesian nationalism in Nederlands Nieuw Guinea (NNG) in terms of the proscess and charateristics. The seeding of Papua nationalism in NNG has a long proscess since 1925. This nationalism was established through formal education within a well-ordered dormitory system. The development of political parties and Nieuw Guinea council were inspired by that dormitory system. By contrast, the Indonesian nationalism proscess began in 1945 through a short and un organised system. Papua nationalism has been influenced by the experience of her people who feel themselves as part of Melanesian race as it was promulgated by Kijne and van Eechoud.

Papua nationalism aimed to increase the awareness of Papuan as being different form Indonesians. Indonesian nationalist activists fought for Indonesian nationalism's motto which is unity in diversity (Bhinneka Tunggal Ika) to include the Papuans. Indonesian nationalist activists were assigned to accomplish the mission were Soegoro, Gerungan and Ratulangi. The disssertation draws its conclusion that the use of Renan's theory in developing the sense of nationalism in Papua as undivided part of Indonesia by politicians, academicians and statemen can no longger prevailed.

This study shows that conceptual generalizations are in need to be more qualified. As a matter of fact, the development of nationalism in each region has its own characteristics which is particular and cannot be generalized. This study also shows that the concept of 'penyemaian' (seeding) can be made as an alternative approach to explain and distinguish two forms of nationalism that co-exist within NNG and other parts of Indonesia."

"ABSTRAKSektor pertanian pada waktu ini masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Jambi. Selain pertanian rakyat, perkebunan juga merupakan usaha yang penting, khususnya perkebunan rakyat: kopi, lada, cengkeh, karet, kelapa, tebu, tembakau, dan teh. Pada waktu ini di antara berbagai tananan keras ini, yang terbanyak dihasilkan oleh Jambi adalah karet. Luas perkebunan karet rakyat di Jambi pada tahun 1990 adalah 476.859 Ha dengan produksi sebanyak 209.447 ton. Menurut Sensus Pertanian tahun 1983 jumlah petani karet di Jambi adalah 84.495 orang, sedangkan jumlah seluruh petani di Indonesia adalah 881.908 orang. Selain di Jambi terdapat perkebunan karet rakyat juga di beberapa daerah lain, seperti Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Pada waktu ini karet masih merupakan produk ekspor yang penting bagi propinsi Jambi. Tulisan ini akan mengka,ji proses masuknya karet ke Jambi, sampai men jadi tanaman. rakyat, dan proses perkembangan perkebunan karet rakyat di Jambi selama masa kolonial Belanda. Perkebunan karet pada dasarnya dapat digolongkan dalam dua kategori, yang dibedakan menurut modal yang ditanamkan, sistem pembayaran kepada penyadap dan pelaksanaan administrasi perkebunan, yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Di Jambi semasa jaman kolonial Belanda hanya terdapat tiga perkebunan besar, yaitu Batanghari, Pondok Meja dan Sungei Bluru, sedangkan jumlah perkebunan rakyat adalah besar sekali. Dalam suatu proses yang panjang perkembangan perkebunan karet rakyat dari tahun 1906 sampai berakhimya kekuasaan pernerintah Belanda pada tahun 1942, karet merupakan satu faktor yang berhasil meningkatkan ekonomi masyarakat Jambi. Oleh karena itu masa karet dikenal oleh penduduk setempat sebagai masa hujan emas (istilah hujan emas juga dikenal di daerah Palembang). Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaruh perkebunan karet rakyat terhadap perekonornian masyarakat Jambi. Tulisan mengenai perkebunan karat rakyat di Jambi sebenarnya sudah pernah dilakukan bersama dengan pembahasan kebun karet rakyat di Palembang oleh A.H.P. Clemens dalam skripsinya 'De Bevolkingsrubbercultuur in Djambi en Palembang Tijdens het Interbellum' (Perkebunan Karet Rakyat.di. Jambi dan Palembang Di Antara Dua Perang Dunia). Clemens membandingkan perkebunan karet rakyat di Jambi dan Palembang dengan perkebunan karet milik orang Eropa dan juga mengkaji bagaimana produsen karet pribumi menanggapai perkembangan harga karet di pasaran dunia dan terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda mengenai masalah yang berkenaan dengan karet rakyat. "

"Skripsi ini berisikan tentang latar belakang terjadinya pemisahan agama dan politik dalam Islam di Indonesia. Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mencari tahu sebab terjadinya pemisahan agama dan politik dalam Islam di Indonesia, serta proses terjadinya pemisahan tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan, didapat bahwa pemisahan agama dan politik dalam Islam di Indonesia terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yaitu pada abad ke-19. Belanda melakukan pemisahan antara agama dan politik dalam Islam karena kehadiran Belanda di Indonesia mendapat perlawanan dari masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Islamnya. Belanda juga menganut paham Barat, yang menyatakan bahwa agama hanyalah urusan individu, sehingga urusan agama dan politik tidak dapat dicampur adukkan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode sejarah. Data-data yang didapat berasal dari studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan yang dilakukan, penulis berusaha menemukan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian data-data tersebut dikaji dan dianalisa sehingga menjadi sebuah tulisan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa tujuan pemisahan agama dan politik dalam Islam di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda tidak hanya bertujuan untuk meredam perlawanan rakyat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, tetapi pemerintah Hindia Belanda juga ingin menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan menanamkan sistem hukumnya di Indonesia."