Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di bulan Agustus tahun 2011 ini, bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-66 proklamasi kemerdekaannya. Bagi bangsa manapun, peringatan hari kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Peringatan detik-detik proklamasi kemedekaan adalah momentum yang paling tepat untuk melakukan introspeksi, kontemplasi sekaligus melakukan refleksi, atas berbagai capaian, prestasi maupun pengalaman pembangunan, guna dapat dijadikan sebagai pembelajaran dalam menyikap konstruktif..."

"ABSTRAKIstilah negara gagal hadir dan ramai digunakan sejak dekade 1990-an, kemudian kembali hadir dan ramai digunakan setelah Peristiwa Terrorisme 11 September hingga saat ini. Sayangnya, penggunaan istilah negara gagal secara umum belum memberikan elaborasi yang mendalam mengenai maksud istilah tersebut dan masih sering diperdebatkan dalam kaitannya dengan istilah negara lemah atau negara kolaps. Alhasil, terdapat variasi yang sangat beragam dalam memahami apa yang dimaksud dengan negara gagal yang sangat dikhawatirkan dapat mengarah pada kesalahan penggunaan istilah. Padahal, konsekuensi dari kesalahan penggunaan cukup serius karena anggapan sebagai sebuah negara gagal dapat menjustifikasi sebuah intervensi internasional. Dengan melakukan kajian pustaka mengenai negara gagal dalam Jurnal Hubungan Internasional atau Pembangunan Internasional serta sumber-sumber lain, Tugas Karya Akhir berjudul Konsep Negara Gagal ini hadir untuk menjawab permasalahan tersebut. Pertama, Tugas Karya Akhir ini akan mengelaborasi ragam definisi, ragam tipologi negara gagal, dan perbedaan antara istilah negara gagal dengan istilah lain terkait. Kedua, Tugas Karya Akhir ini akan menjelaskan pergeseran persepsi para akademisi mengenai negara gagal, dari mulanya sebagai ancaman terhadap kemanusiaan dan kemudian sebagai ancaman terhadap keamanan global. Terakhir, Tugas Karya Akhir ini akan menjelaskan perkembangan metode penetapan negara gagal, dari mulanya hanya berdasarkan tanda atau karakteristik hingga hadirnya Indeks Negara Gagal. Dengan penelusuran tersebut, harapannya para pembaca dapat memahami istilah negara gagal dengan baik beserta batasannya, juga dapat melihat perkembangan konseptual istilah tersebut.

---

ABSTRACTThe term of failed states has appeared and publicly been used since the decade of 1990s. This term then has reappeared and publicly been reused after the September 11th Terrorist Attack, untill this time. Nevertheless, the uses of the term of failed states have not given a deep elaboration about the meaning of failed states and have been very much debatable in its relation to the other more or less similar terms. Consequently, there are many variations of the understanding of the term of failed states those are feared could lead to the misused of the term. Whereas the consequences of the misused of the term of failed states are quite serious, because the perception that a state is a failed state might justify an international intervention. By doing review on literatures that provided by journals or books about International Relations or International Developments, this writing is created to solve these problems. Firstly, this writing describes some definitions of the term of failed states, some tipologies of failed states, and the differences between the term of failed states and another more or less similar terms. Secondly, this writing describess the shifting of scholars rsquo perceptions towards failed states from the perception as a threat to humanity to the perception as a threat to global security. Thirdly, this writing describes the development of the method in determining whether a state is a failed state or not from determining based only on signs or characteristics of failed states to determining based on the newly appeared Failed States Index. In the end, hopefully, the readers of this literature review will better understand the meaning of the term of failed states, its limitations, and also its conceptual development."

"Dalam menjalankan jabatannya, seorang PPAT dapat dilakukan tuntutan pidana. Namun tidak semua PPAT yang tersangkut dalam suatu perkara pidana benar melakukan tindak pidana yang disangkakan tersebut. Pada penulisan ini, penulis memfokuskan pada pemasalahan yang terjadi pada seorang PPAT di Jayapura, yaitu terkait dengan pelaksanaan jabatan oleh PPAT di Jayapura dan juga terkait dengan tuntutan dugaan melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka. Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan jabatan PPAT terdapat beberapa yang tidak dilakukan oleh PPAT, dan terhadap dugaan melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat tidak terpenuhi unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP.

---

In running position, a PPAT can be done to criminal prosecution. But not all PPAT implicated in a criminal case really committed the crime alleged is. At this writing, the author focuses on pemasalahan happens to a PPAT in Jayapura, which is associated with the implementation of the post by PPAT in Jayapura and also related to the alleged charges of committing criminal offenses of embezzlement certificate. The study was conducted by the research literature that is both normative law, namely by working out library materials. It can be concluded that in the implementation of the post PPAT there are some that are not made by PPAT, and on suspicion of committing the crime of embezzlement certificates are not met the elements of Article 372 of the Criminal Code."

"Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkamiya kembali kepada masyarakat, sehingga memerlukan sistem informasi yang efektif dan efisien agar dapat berfungsi untuk berkembang melindungi kepentingan masyarakat dan menghadapì persaingan yang semakin global. Ikatan Akuntan Indonesia (lAI) dan Bank Indonesia (BI) telah mengadakan kerjasama dalam rangka penyusunan strandar akuntansi keuangan tenatang akuntansi perbankan (PSAK 31) sebagai pedoman bank dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat memberikan gambaran mengenai keadaan bank secara wajar. Dalam implementasi PSAK 31 tersebut ada beberapa masalah yang dihadapi oleh bank, karena adanya perbedaan mengenai dasar pengakuan pendapatan bank yang dipakai sebelum PSAK 31, dengan perbedaan ini mengakibatkan hasil yang berbeda dalam pengukuran tingkat rentabilitas suatu bank, dalam hal ini penulis mengambil studi kasus pada Bank Tabungan Negara. Berdasarkan hasil analisa terhadap laporan keuangan Bank Tabungan Negara tahun 1992 dan 1993, dimana PSAK 31 mulai diberlakukan untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 1993, dapat disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan bank sebelum berlakunya PSAK 31 berdasarkan kas, sehingga bunga yang telah jatuh waktu tetapi belum dibayarkan oleh debitur oleh bank hanya dicatat dalam rekening administratif tunggakan bunga debitur, dan ketika tunggakan bunga tersebut dilunasi baru diakui sebagai pendapatan bunga. Sedangkan dalam PSAK 31 pendapatan bunga diakui secara akrual (accrual basis), kecuali pendapatan bunga dan kredit dan aktiva produktif non performing. Pendapatan dan aktiva yang non performing hanya boleh diakuj apabila pendapatan tersebut benar-benar telah diterima. Pengakuan pendapatan provisi dan komisi kredit sebelum berlakunya PSAK 31 diakui ketika pendapatan tersebut diterima oleh bank setelah disetujuinya perjanjian kredit tersebut, tetapi setelah berlakunya PSAK 31 komisi dan provisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan diperlakukan sebagai pendapatan yang ditangguhkan dan diamortisasi secara sistimatis selama jangka waktu komjtmen djt. Apabila komitmen tersebut diselesaikan sebelum jangka walctimya maka sisa komisi dan provisi djakuj sebagai pendapatan pada saat penyclesajan kornjtmen tersebut. Komisi dan provisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan perkredritan dan jangka waktu, diakui sebagal pendapatan pada saat terjadinya transaksi. Pencatatan penanaman dalam bentuk penyertaan sebelum berlakunya PSAK 31 dilakukan dengan cara metode bìaya, dan dengan berlakunya PSAK 31 pencatatai tersebut dilakukan dengan metode ekuitas jika suatu perusahaan mempunyai investasi dalarn saham dengan hak suara pada perusahaan lain dalam jumlah lebih darì 20 %, dan rnetode bìaya jika kurang dan 20 %. Dengan berlakunya PSAK 31 maka akan mempengan.thi penyajian laporan keuangan bank dan dapat meningkatkan jumlah asset seria pendapatan bank, sebingga laba bersih bank juga akan mengalami kenaikan, dengan meningkatnya laba bersih bank maka pajak penghasílan yang dibayarpun meningkat pula, bal inilah yang menj adj kendala dalam pelaksanaan Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan secara konsisten, karena dengan aLiran kas masuk yang sama diharuskan membayar pajak atan dividen yang lebth tinggi karena meningkatnya pendapatan bank."

"Penulisan Skripsi ini dimulai pada pertengahan tahun 1992. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengungkapkan hal-hal yang menyebabkan Dewan Konstituante gagal untuk menetapkan dasar negara. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan pencarian sumber-sumber primer, kemudian sumber-sumber sekunder dan sumber pendukung lainnya. Sumber-sumber ini penulis peroleh di Arsip Nasional, dan perpustakaan-perpustakaan yang ada di Jakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa gagalnya Dewan Konstituante menentukan alternatif dasar negara karena dua faktor. Pertama, faktor dari dalam Dewan Konstituante dan yang kedua faktor dari luar. Kedua faktor tersebut merupakan sebab dan akibatnya. Gagalnya Dewan Aonstituante menentukan alternatif dasar negara karena tidak tercapainya kesepakatan di antara anggota Dewan sendiri, sehingga Soekarno mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945 tanpa adanya perubahan. Usulan Soekarno tersebut ternyata tidak mampu membuat jalan keluar kerja, Dewan, tetapi mengakibatkan kemacetan. Soekarno menganggap kemacetan di Dewan tersebut sangat membahayakan kehidupan bernegara di Indonesia. Soekarno yang sejak ditetapkannya UUD'S 1950 hanya sebagai kepala negara yang tidak terlibat langsung dengan pemerintahan, mulai melibatkan diri secara langsung, dan ini bertentangan dengan UUD'S 1950. Tindakan Soekarno mengusulkan kembali ke UUD 1945 hanya kedok belaka untuk menerapkan sistem politik yang selalu digembar-gemborkannya Demokrasi Terpimpin. Ini terbukti usulan kembali ke UUD 1945 yang akhirnya gagal, mendorong Soekarno semakin terlibat lebih jauh, yaitu mengeluarkan dekritnya pada tanggal 5 Juli 1959. Isinya antara lain membubarkan Dewan Konstituante, ini berarti Dewan Konstituante gagal menentukan alternatif dasar negara."

"Tesis ini berkaitan dengan failed state Libya pasca rezim Gaddafi. Adapun permasalahan yang diteliti dalam tesis ini, yaitu mengenai kedudukan negara Libya apakah dapat dikategorikan sebagai negara gagal atau tidak, faktor penyebab kegagalan negara Libya dan dampak yang ditimbulkannya sebagai negara gagal pasca rezim Gaddafi. Terdapat tiga konsep teori yang digunakan dalam tesis ini, yaitu konsep state, konsep failed state, dan konsep political order.Tesis ini memakai metode analisis deskriptif dengan memperoleh data melalui kajian studi pustaka (library research). Tesis ini menemukan bahwa Libya dapat dikategorikan sebagai negara gagal pasca rezim Gaddafi dengan melihat berbagai indikasi yang dimilikinya, yaitu jaminan akan perlindungan keamanan terhadap masyarakat Libya tidak efektif lagi, kebutuhan akan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Libya tidak dapat lagi terpenuhi, dan ketertiban serta legitimasi hukum tidak dapat lagi dijalankan oleh pemerintah sementara Libya.Terdapat dua faktor yang menjadi penyebab kegagalan negara Libya pasca rezim Gaddafi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari ketidakmapuan pemerintahan sementara dalam menjalankan roda pemerintahan di Libya dan terpecahnya negara Libya menjadi dua pemerintahan. Adapun faktor eksternal terdiri dari adanya intervensi yang dilakukan oleh NATO di Libya, lajunya ekspansi ISIS di Libya, dan munculnya kelompok-kelompok bersenjata. Kegagalan negara Libya sebagai sebuah negara memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan domestik, regional, dan internasional.

---

This thesis aims to discuss the failed state (Libya) in the post-regime of Gaddafi. The investigated issues in this thesis are the controversial status of Libya (whether it can be categorized as failed state or not), the factors attributed to Libya's failure and the impacts resulted as failed state after the post-regime of Gaddafi. This thesis employs three theoretical concepts namely state concept, failed state concept, and political order concept.The descriptive analytical method is used to obtain the data through the library research. This thesis found out that Libya can be categorized as a failed state after Gaddafi's regime by looking at many indications: the ineffective provision of the security protection to the Libyan's society, the Libyan people's unfulfilled needs on the welfare and prosperity, and the order and law legitimacy cannot be conducted by the Libyan's temporary government.Additionally, there are two factors contributing to Libyan's failure in Gaddafi's post-regime namely internal and external factor. The internal factors may include the interim government's inability to conduct the Libyan's governance and the disintegration of Libya into two governmental system. For external factors, the Libyan's failure is mainly associated to the intervention conducted by NATO in Libya as well as the rapid expansion of ISIS in Libya, and the existence of armed groups. The Libyan's failure as a state contributes to the bad impacts towards its domestic, regional, dan international environment."