Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Surveilans AI Integrasi merupakan upaya lintas sektor yang dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan dini sekaligus kewaspadaan terhadap pandemi Avian Influenza. Surveilans yang terintegrasi perlu dilakukan karena Avian Influenza merupakan penyakit zoonosis yang penyelesaiannya tidak hanya cukup di sektor kesehatan namun perlu penguatan upaya lintas sektor, terutama dengan sektor pertanian dan peternakan. Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi partisipatif, telaah dokumen dan telaah publikasi terkait dengan pelaksanaan manajemen surveilans AI integrasi di Kota Bekasi pada tahun 2008. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, metode dan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM surveilans AI masih belum ideal baik dalam hal kuantitas dan kualitas, terutama masih terbatasnya tenaga surveilans yang memiliki kemampuan menganalisis data. Pemakaian APD (Alat Pelindung Diri) pada petugas surveilans masih belum optimal, hal ini dikarenakan ketika investigasi, APD seringkali mendapat penolakan dari masyarakat terutama dari keluarga kasus. Pemakaian APD ketika investigasi ke tempat tinggal keluarga kasus menjadi situasional. Pedoman Surveilans AI Integrasi sudah tersedia pada Dinkes, berupa fotocopy hasil pelatihan DSO sedangkan Kesmavet (Kesehatan Masyarakat Veteriner) mengacu kepada Kepmentan. Koordinasi lintas sektor antara Dinas Kesehatan dan Kesmavet sudah cukup baik dalam melakukan investigasi di lapangan, namun belum ada pertemuan rutin dalam hal pertukaran data dan informasi antar dua instansi ini. Proses perencanaan yang terintegrasi belum dilakukan, perencanaan surveilans AI masih direncanakan secara terpisah antara Dinas Kesehatan dan Kesmavet. Struktur organisasi khusus penanganan AI belum ada baik pada Dinas Kesehatan dan Kesmavet, struktur dan uraian kerja surveilans AI masih mengacu kepada struktur Dinas. Pelaksanaan sosialisasi sudah dilakukan baik oleh Dinas Kesehatan dan Kesmavet yaitu melalui poster, brosur, radio dan kegiatan “Minggon” sedangkan penyuluhan dilakukan secara langsung ketika investigasi namun survei atau evaluasi terhadap sosialisasi tersebut belum pernah dilakukan. Depopulasi di Kota Bekasi sudah dilakukan 16 kali, dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 unggas yang dimusnahkan baik ayam, angsa, entog, dan burung berjumlah 939 ekor sedangkan vaksinasi sudah dilakukan 15 kali di 12 kelurahan. Pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan surveilans AI sudah dilakukan baik pengawasan langsung maupun tidak langsung, namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan surveilans AI masih belum berjalan secara maksimal. Surveilans AI integrasi di Kota Bekasi masih memerlukan dukungan dari banyak pihak, tidak hanya sektor kesehatan dan peternakan namun perlu didukung komponen-komponen dalam jejaring surveilans epidemiologi dan peran aktif masyarakat. Selain itu, output surveilans AI berupa kelengkapan form hasil investigasi PE dan respon cepat 1x24 jam masih perlu ditingkatkan. "

"ABSTRAKPendahuluan: Skripsi ini membahas mengenai dampak perubahan iklim terhadap kesehatan manusia, salah satunya penyakit diare. Penyakit diare masih menjadi ?pembunuh? kedua setelah pneumonia pada anak-anak. Di Indonesia sendiri, penyakit diare masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat. Penyakit diare yang terjadi masih erat kaitannya dengan kurangnya akses air bersih, sanitasi yang kurang memadai, dan air minum yang belum aman. Dalam penelitian ini mencoba melihat variasi iklim (suhu, kelembaban, curah hujan, dan hari hujan) terhadap kasus diare yang terjadi. Metode dan disain studi: Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari Unit Surveilan Epidemiologi Dinas Kesehatan DKI Jakarta wilayah Jakarta Selatan untuk kasus diare dari tahun 2007-2011. Sedangkan data variasi iklim didapat dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Ciputat dari tahun 2007-2011. Penelitian ini menggunakan desain studi ekologi dengan menggunakan analisis regresi linear. Hasil: Pengujian statistik terhadap semua variabel bebas dan terikat, ditemukan hubungan yang bermakna antara jumlah kejadian kasus diare dengan curah hujan (p=0,004) dengan kekuatan hubungan sedang (r=370). Sedangkan variabel iklim lain seperti suhu, kelembaban, dan hari hujan tidak menunjukkan hubungan yang bermakna terhadap kejadian kasus diare di Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2007-2011.

---

Abstract Introduction: This thesis discuss about the impacts of climate change on human health, one of which diarrheal disease. Diarrheal disease is still be the second "killer" after pneumonia in children. In Indonesia, diarrheal disease remains a public health problem. Diarrheal disease that occurs is closely related to the lack of access to clean water, inadequate sanitation, and unsafe-drinking water. In this thesis tried to look at variations of climate (temperature, humidity, rainfall, and rainy days) in cases of diarrhea occur. Methods and study design: This thesis uses secondary data taken from the Epidemiologi Surveillance Unit in Jakarta Health Agency for cases of diarrhea from the years 2007-2011. While the climatic variations data obtained from the Meteorology, Klimatologi and Geophysics Agency Region II Ciputat of the year 2007-2011. This study uses ecological study design, and using linear regression analysis. Results: Statistical testing of all the independent and dependent variables, found a significant association between incident cases of diarrhea diseases with rainfall (p=0.004) with the strength of the relationship being (r = 0.370). While other climate variables such as temperature, humidity, and rainy days do not show a significant relationship to the incidence of diarrhea in South Jakarta in 2007-2011."

"Di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, peran pengawasan diemban oleh Badan Pengawasan Daerah (Bawasda). Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, menyebutkan bahwa organisasi ini merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pengawasan. Berdasarkan kedudukannnya tersebut, Bawasda memiliki tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dari tugas yang diemban inilah dapat dilihat bahwa Bawasda memiliki tugas yang strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, mengacu pada tugas yang diemban oleh Bawasda tersebut, peran organisasi yang berbentuk badan ini diharapkan dapat menjamin terwujudnya good governance pada obyek-obyek pemeriksaannya. Terkait dengan peran Bawasda Provinsi DKI Jakarta ini, diharapkan aktivitas pengawasan fungsional yang dilaksanakan organisasi ini dapat dilaksanakan secara efektif sehingga mampu memberikan kontribusi positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik di obyek-obyek pemeriksaannya. Namun demikian, diakui atau tidak pada kenyataannya menunjukkan bahwa kondisi fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawasda Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu. seirinig dengan hal tersebut penelitian ini sengaja mengangkat judul Analisis Efektivitas Pengawasan pada Badan Pengawasan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Melalui judul ini diharapkan berbagai fenomena yang terkait dengan efektivitas pemeriksaan yang terdapat di Bawasda Provinsi DKI Jakarta dapat tergambar secara komprehensif. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. yaitu untuk 1) mengetahui kondisi pelaksanaan pengawasan fungsional yang ada selama ini, 2) mendiskripsikan pola pengaruh kompetensi. motivasi pengawas dan kepemimpinan terhadap efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawasda Provinsi OKI Jakarta, dan 3) memformulasikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Bawasda Provinsi DKI Jakarta di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk mewujudkan beberapa tujuan ini, peneltian ini menggunakan dua teknik analisis, yaitu Teknik Rentang Kriteria dan Structural Equation Model dan dengan melibatkan 122 orang responden yang juga merupakan unsur pengawas Bawasda Provinsi DKI Jakarta. Dari hasil analisis dengan teknik analisis tersebut dapat diindikasikan bahwa kondisi efektivitas pengawasan Bawasda Provinsi DKI Jakarta belum optimal. Hal ini terjadi karena dukungan organisasi, dukungan pimpinan, pengakuan obyek pengawasan, kedudukan organisasi, kualitas pemeriksa, dan tindak lanjut hasil pengawasan belum terwujud dengan baik. Kondisi motivasi pemeriksa yang diindikasikan melalui dorongan pemeriksa untuk berprestasi, rasa tanggung jawab pemeriksa, pengakuan atasan atas hasil pemeriksaan, kondisi tempat kerja pemeriksa, dan sistem kerja menunjukkan kondisi yang masih rendah. Kondisi kompetensi pemeriksa cenderung masih belum optimal yang diindikasikan dengan rendahnya keterampilan, pengetahuan, dan perilaku pemeriksa dalam menjalankan fungsi pengawasan yang menjadi tanggung jawab dan tugasnya cenderung masih belum baik. Di sisi lain, aspek kepemimpinan di Bawasda Provinsi DKI Jakarta cenderung masih rendah. Rendahnya kondisi kepemimpinan ini terjadi karena pemimpin belum mampu menciptakan kondisi kerja yang kondusif, pemimpin belum mampu mempengaruhi bawahan secara optimal, adanya kecenderungan kurangnya kecakapan pemimpin di bidang tugasnya, belum terampilnya pemimpin dalam menjalankan tugas, dan kurangnya kemampuan pemimpin dalam membimbing dan memfasilitasi bawahan. Penelitian ini memberikan pola hubungan antar variabel yang dianalisis, dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh langsung antara Kepemimpinan dan Kompetensi Pemeriksa terhadap Efektivitas Pengawasan yang dilakukan oleh Bawasda Provinsi DKI Jakarta selama Hal ini berbeda dengan dugaan awal sesuai dengan kaidah teoretis yang dibangun dalam penelitian ini. Penelitian ini juga mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh langsung Motivasi Pemeriksa dengan Efektivitas Pengawasan di lingkungan Bawasda Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, terdapat hubungan yang erat antara kondisi Kepemimpinan dan Kompetensi Pemeriksa dalam pelaksaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawasda Pravinsi DKI Jakarta. Selain memiliki keterkaitan, Kepemimpinan dan Kompetensi Pemeriksa ini secara signfikan memiliki pengaruh langsung terhadap kondisi Motivasi Pemeriksa dalam menjalankan fungsi pengawasan yang menjadi bidang tugasnya. Terdapat beberapa alternatif yang dapat disarankan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu perlunya Bawasda Provinsi DKI Jakarta untuk menstandarisasi kompetensi dan jabatan bagi para pemeriksa yang terdapat dalamnya, Selain itu, disarankan untuk membangun Sistem Operasi dan Prosedur dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan yang terakhir adalah untuk merevitalisasi dan Reposisi Bawasda Provinsi DKI Jakarta.

---

In the Provincial Government of DKI Jakarta, the role of monitoring is handled by Local Surveillance Institution (Bawasda). Local Regulation of Jakarta Provincial Government number 3 year 2001 on Structural Organization and Operational Procedure of Local Service Unit and Secretariat of Local Legislative Institution explains that this unit is supporting unit of local government in monitoring. Base on its position, Bawasda has strategic function to generate good governance in the province. Relate to the role of Bawasda. it is expected that the surveillance activities can be applied effectively, hence it can give positive contribution to good governance in their monitored unit. However, the fact shows that its monitoring role is not applied effectively. For that reason, this research tries to initiate an Analysis of The Effectiveness of Local Surveillance Institution DKI Jakarta. Through this research it is expected that many practises relate to the effectiveness of auditing in Bawasda can be described comprehensively. This research has several aims, which are to 1) identify the implementation of functional monitoring of Bawasda: 2) describe pattern of the influence of competency, monitoring motivation. and leadership on the effectiveness of surveillance; 3) formulate possible efforts to increase the effectiveness of surveillance. To implement that effectiveness by analyse collected data, it uses Gap Criteria Technique and Structural Equation Model and examines 122 respondents. From the analysis it is indicated that the condition of surveillance implementation done by Bawasda have not optimized. It is caused by minimum support from the organization, the leader, the acknowledgement of monitored object, position of the organization, auditor's capacity, and the follow up of the Surveillance. In this research it is also indicated that auditor's motivation of work to perform well, his/her responsibility, appreciation, working condition, and system of work are low. Beside that the competency of the auditor has not optimized indicated by their lack of skill, knowledge, and behavior. The leadership is also not optimum and tend to be low. The low level of leadership is caused by their disability to create good and conducive working condition, direct their staff, unskilled leadership and lack of willingness to encourage staff. This research gives a pattern of relation between variables which is dynamic that shows no directive relation of leadership and auditor's competency with the effectiveness of surveillance by Bawasda. However, those two variables have significant relation with auditor's motivation of work to do their job. There are several alternatives to be suggested based on the research, which are the need of Bawasda to standardize the competency and position for auditors. Beside it is also suggested to develop procedure and operational system in the implementation of surveillance. The last is revitalization and reposition of the Bawasda itself."

"Penelitian ini mendalami tentang pelaksanaan surveilans gizi dalam memenuhi berbagai kebutuhan informasi gizi terutama 18 indikator gizi, baik untuk penggunaan informasi di dalam Puskesmas maupun di tingkat Kota Cimahi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar kegiatan surveilans dapat berjalan dengan baik di Puskesmas Melong Asih, pemegang program gizi hanya memegang program gizi tidak ditambah tugas lain yang lebih menyita waktu; melakukan pengkaderan dengan melibatkan karang taruna dan dibuatkannya SK oleh Lurah agar tidak ada pergantian kader setiap ada pemilihan RW baru; melakukan sosialisasi dan pelatihan kader; membuat buku petunjuk teknik/ petunjuk pelaksanaan pelaksanaan surveilans gizi; membuat standar prosedur operasional (SPO) surveilans gizi, melakukan pembinaan secara kerkesinambungan dan terjadwal terhadap posyandu, serta adanya pemantauan terhadap TPG oleh seksi Kesga dan Gizi dengan melakukan penilaian kinerja petugas gizi Puskesmas; adanya pelatihan mengenai surveilans gizi bagi petugas gizi puskesmas; agar diseminasi hasil kegiatan gizi dilakukan lebih terjadwal dan rutin, serta mengoptimalkan kegiatan surveilans gizi sehingga menghasilkan informasi yang tepat sebagai dasar perencanaan dan tindaklanjut dari hasil surveilans gizi; meningkatkan koordinasi, kerjasama, dan dukungan antar posyandu dan lintas program serta agar umpan balik yang diharapkan tercapai.

---

The research to obtain a deeper understanding the implementation of nutritional surveillance in fulfilling various nutritional information needs, especially 18 nutrition indicators, both for the use of information in health centers or at the Cimahi level. This research is qualitative research with descriptive design and system approach. The results suggest that surveillance activities running work well in Melong Asih Health Center, nutritional program holders only hold nutritional programs not increase other tasks that are more time-consuming; Conducting cadre involving youth groups and making SK by the Lurah so that there will be no change of cadres every new RW election; Socialize and train the cadres; To make technical manual / guidance on implementation of nutrition surveillance; Standardize operational procedures (SOP) for nutrition surveillance, conduct continuous and scheduled guidance on posyandu, as well as monitoring of TPG by the Kesga and Nutrition sections by conducting an assessment of the performance of Puskesmas nutrition officers; Training on nutrition surveillance for nutrition officers of puskesmas; In order to disseminate the results of nutrition activities performed more scheduled and routine, and optimize nutrition surveillance activities so as to produce appropriate information as the basis of planning and follow-up of the results of nutrition surveillance; Improve coordination, cooperation, and support among posyandu and cross programs so that the expected feedback is achieved."

"Latar Belakang: Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten dengan predikat Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), peringkat tersebut didasarkan atas indikator yang diantaranya adalah menyangkut ibu hamil, bayidan balita. Dari data yang ada terdapat kesenjangan dengan kata lain sistem surveilans yang dilaksanakan belum dapat menghasilkan output yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap penanggulangan masalah kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan dan prioritas penguatan sistem surveilans ibu hamil, bayi dan balita di Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB. Metode: Penelitian dilakukan pada Puskesmas Unit I, Puskesmas Moyo Hulu dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa. Dilakukan pengamatan untuk menginventaris kelemahan/kekurangan dari sistem surveilans yang berjalan kemudian dicari alternatif penguatan sistem melalui FGD untuk mendapatkan prioritas penguatan yang paling ideal dapat dilaksanakan. Hasil: Ada perbedaan antara data profil dinas kesehatan kabupaten, data profil puskesmasdan data program. Permasalahan terjadi mulai dari sumber data yaitu ibu hamil bayi dan balita, saat pengumpulan data, saat pencatatan dan pelaporan hingga data dan informasi menjadi output yang di publish. Alternatif penguatan sistem yang telah diidentifikasi adalah pembuatan basis data, analisa data sederhana, peningkatan monitoring dan evaluasi, pembentukan forum perivikasi data dan perbaikan sistem penyimpanan data. Penghitungan prioritas penguatan sistem surveilans terpilih analisa data secara sederhana menjadi alternatif yang paling mungkin dilaksanakan. esimpulan:Permasalahan sistem surveilans ibu hamil, bayi dan balita adalah proses dan output kegiatan dan prioritas penguatan sistem surveilans ibu hamil, bayi dan balita yang paling mungkin dilaksanakan analisa data sederhana untuk memaknai angka-angka yang dihasilkan."

"Skripsi ini merupakan pengembangan dari teknologi video surveillance system atau sistem pengawasan video. Video surveillance system yang selama ini diterapkan untuk tujuan deteksi objek menggunakan suatu metode umum yaitu dual background model. Model tersebut bekerja dengan memisahkan latar depan dan latar belakang dari suatu video frame dan memposisikan target deteksi di latar depan sebagai output. Salah satu tujuan dari skripsi ini adalah melakukan pengembangan dari sistem tersebut agar dapat mengklasifikasikan objek yang terdeteksi menjadi abandoned, stolen, dan ghost region. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode pemelajaran mesin Mask R – CNN yang dapat melakukan segmentasi objek berbasis pemaskeran. Selain dari Mask R – CNN, terdapat model pemelajaran mesin lain yang cukup umum digunakan untuk deteksi objek dan segmentasi objek yaitu model YOLACT. Penelitian ini menggunakan video situasi natural di tempat umum seperti stasiun atau jalanan yang akan diproses menggunakan dual background model dan kemudian disegmentasi menggunakan Mask R – CNN atau YOLACT. Hasil penelitian ini diharapkan bisa membuka wawasan tentang penggunaan model pemelajaran mesin dalam aplikasi object detection, sekaligus menganalisis model mana yang paling efektif dan efisien berupa hasil kuantitatif yaitu Frame Rate per Seccond ( FPS ), waktu segmentasi, serta Intersection Over Union ( IOU ).

---

This thesis is an advancement in video surveillance technology. The existing video surveillance system commonly employs a dual background model for object detection. This model functions by separating the foreground and background within a video frame and positions the detected target in the foreground as the output. One of the goals of this thesis is to enhance this system to classify detected objects into abandoned, stolen, and ghost regions. To achieve this, the Mask R-CNN machine learning method is used, which can perform object segmentation based on masking. Apart from Mask R-CNN, another commonly used machine learning model for object detection and segmentation is the YOLACT model. This research utilizes natural situation videos in public places like stations or streets, processed using the dual background model and then segmented using Mask R-CNN or YOLACT. The anticipated outcome of this study is to broaden insights into the use of machine learning models in object detection applications while analyzing which model is most effective and efficient for similar applications."

"Indikator kinerja memegang peranan penting dalam sistem akuntabilitas pemerintah serta pengambilan kebijakan terkait perencanaan, alokasi sumber daya, serta tata kelola yang lebih baik. Hasil review terhadap indikator kinerja sistem pengawasan obat beredar pada periode 2015-2019 dinilai kurang sensitif menggambarkan kinerja mengingat tantangan untuk mencapai target tersebut masih cukup banyak. Penelitian berikut berupaya mengeksplorasi gambaran mengenai karakteristik indikator kinerja pembangunan di bidang pengawasan obat yang saat ini digunakan, karakteristik sistem pengawasan obat, benchmark indikator kinerja pengawasan obat, serta rumusan indikator kinerja pembangunan di bidang pengawasan obat berbasis pemangku kepentingan. Paradigma penelitian yang digunakan adalah post-positivis dengan pendekatan metode perolehan data secara kualitatif dilanjutkan analisis data berbasis triangulasi dari berbagai sumber informasi. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian adalah bahwa berdasarkan hasil tinjauan terhadap 10 (sepuluh) karakteristik indikator kinerja strategis bahwa secara keseluruhan karakteristik telah terpenuhi meskipun diperlukan perbaikan untuk optimalisasi. Berdasarkan analisis terhadap 11 (sebelas) karakteristik sistem pengawasan, didapatkan kesimpulan bahwa secara keseluruhan aspek telah terpenuhi dengan baik, utamanya terkait aspek berdaya guna (usefullnes) yang berarti bahwa sistem pengawasan obat yang dilaksanakan oleh BPOM telah mampu berkontribusi dalam pencegahan dan pengendalian dampak buruk isu pengawasan obat. Karakteristik pengawasan yang dinilai belum sesuai adalah aspek keterwakilan (representativeness), sehingga terungkap bahwa permasalahan bersumber dari perbedaan antara hal yang diukur oleh BPOM dan hal yang terlihat oleh pemangku kepentingan maupun masyarakat secara luas. Eksplanasi dari para pemangku kepentingan terkait indikator kinerja pengawasan obat adalah bahwa diharapkan indikator kinerja kedepan mampu mencakup dinamisme peredaran obat khususnya ranah ilegal, dengan didukung oleh big data dalam pengakajian konsep dan definisinya.

---

Performance indicators play an important role in the government accountability system as well as policy formulation in areas such as planning, resource allocation, and also good governance. The findings of assessment of the drug surveillance system performance indicators surfacing in the period 2015-2019 are perceived to be less sensitive in presenting performance, regarding that accomplishing these targets endures a significant challenge. The following research examines the characteristics of currently used development drug control performance indicators, and also the characteristics of the drug surveillance system, drug control performance indicator benchmarks, and the conceptualization of construction of stakeholder-based drug control performance indicators. The research paradigm is post- positivist, with a qualitative data collection method followed by triangulation-based data analysis from multiple data sources. The research concluded that, based on a review of the ten characteristics of strategic performance indicators, the criteria have been met in general, however changes are needed for optimization. Based on an analysis of the 11 (eleven) characteristics of surveillance system, it was determined that all aspects had been met, particularly the aspect of Usefulness, implying that the drug control system implemented by BPOM had been able to contribute to the prevention and management of adverse health effects drug regulation. The characteristic of representativeness in the surveillance system is deemed insufficient, indicating that the problem arises from the disparity between what BPOM measures and what stakeholders and the general public view. Stakeholders highlight that future performance indicators for drug control will be able to capture the dynamism of illegal drugs, particularly in the criminal sector, and will be accompanied up by big data for the analysis of concepts and definitions."

"Diabetes melitus tipe 2 merupakan penyakit penyebab 1,6 juta kematian di dunia, prevalensi diabetes melitus meningkat signifikan diseluruh dunia dan di Indonesia. Obesitas sentral memiliki peranan penting dalam patofisiologi diabetes melitus tipe 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi diabetes melitus tipe 2, obesitas sentral dan hubungan antara obesitas sentral terhadap diabetes melitus tipe 2 pada kelompok umur ge; 45 tahun. Desain studi yang digunakan adalah potong lintang dengan regresi logistik untuk analisis multivariat. Sumber data yang dianalisis merupakan data surveilans faktor risiko penyakit tidak menular tahun 2015. Ada 2127 responden yang memenuhi kriteria yang dapat dianalisis. Hasil analisis menunjukan bahwa prevalensi DM tipe 2 sebesar 12,5% dan prevalensi obesitas sentral sebesar 39,6 . Hubungan obesitas sentral terhadap diabetes melitus tipe 2 dengan POR 2,14 (95% CI 1,62-2,81) artinya responden dengan obesitas sentral berisiko 2,14 kali lebih besar untuk menderita DM tipe 2 dibanding responden yang tidak obesitas sentral. Upaya untuk mencegah peningkatan kasus diabetes melitus tipe 2 yaitu penyuluhan secara terus menerus kepada masyarakat terhadap faktor risiko obesitas sentral dengan cara konseling pada individu yang berisiko maupun pada kelompok obesitas sentral.

---

Relationship of Central Obesity to Type 2 Diabetes Mellitus In Ages Group ge 45 years Analysis of Non Communicable Disease Surveillance Data of Jakarta Capital City Special Region 2015 . Diabetes mellitus type 2 is the leading cause of 1.6 million deaths worldwide, the prevalence of diabetes mellitus is increasing significantly throughout the world and in Indonesia. Central obesity has an important role in the pathophysiology of type 2 diabetes mellitus. This study aims to determine the prevalence of type 2 diabetes mellitus, central obesity and the relationship between central obesity to type 2 diabetes mellitus in the age group ge 45 years. The study design used was cross section with logistic regression for multivariate analysis. The data sources analyzed are non communicable disease risk factor surveillance data in 2015. There are 2127 respondents who meet the criteria that can be analyzed. The results showed that the prevalence of type 2 diabetes was 12.5% and the prevalence of central obesity was 39.6 . The relationship of central obesity to type 2 diabetes mellitus with POR 2.14 (95% CI 1.62 2.81) that means respondents with central obesity are 2.14 times more likely to develop type 2 DM than non obese central respondents. Efforts to prevent the increase in cases of type 2 diabetes mellitus is continuous education to the public against risk factor central obesity by counseling individuals at risk and in the central obesity group."

"Situasi pandemi COVID-19 mengakibatkan kebutuhan data dan informasi terkait kasus COVID-19 sangat tinggi. Wilayah Kabupaten Karawang menjadi salah satu wilayah yang tidak terlepas dari pandemi COVID-19. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan pelaporan kasus COVID-19 setiap hari. Hal ini menjadi tantangan bagi petugas surveilans dalam melakukan pencatatan dan pelaporan kasus. Pengembangan sistem informasi surveilans dapat menjadi solusi bagi petugas surveilans. Rancangan sistem infomasi surveilans berbasis web ini diharapkan dapat dikembangkan sehingga dapat mempermudah petugas surveilans dalam melakukan tugasnya. Hasil akhir dari penelitian ini adalah rancangan Sistem Informasi Surveilans berbasis Web di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

---

The COVID-19 pandemic situation caused the high necessity for data and information regarding of increased number COVID-19 cases. Karawang district is one of the areas in Indonesia that impacted by COVID-19 pandemic. The Karawang District Health Office has the responsibility to record and report COVID-19 cases every day. This is a challenge for surveillance officers in recording and reporting cases. The development of surveillance information system can be a solution for surveillance officers. The design of a web – based surveillance information system is expected for future development that will facilitate surveillance officers carrying out their duties. The final result of this study is the design of a web-based surveillance information system in the Karawang District Health Office."