Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tanggal 25 - 27 September 2015 yang lalu telah dilangsungkan Sustainable Development Summit 2015 di New York Amerika Serikat. Dalam kesempatan ini, pemerintah Indonesia telah meratifikasi dan menegaskan komitmen dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang merupakanbagian dari agenda pembangunan berkelanjutan baru yang akan diberlakukan dalam 15 tahun ke depan. SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang saling terkait, terintegrasi, dan tak terpisahkan, serta lebih komprehensif jika dibandingkan dengan Millennium Development Goals (MDGs) yang hanya terdiri atas delapan tujuan dan 18 target. MDGs tidak secara eksplisit memiliki komponen energi di antara delapan tujuannya, namun akses terhadap layanan energi modern dipandang sebagai persyaratan utama dalam mencapai beberapa tujuan yang ada. Adapun tujuan SDGs dalam bidang energi menyatakan tentang jaminan akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua, peningkatan proporsi energi terbarukan dalam bauran energi global, memperbaiki efisiensi energi, meningkatkan kerjasama energi internasional, dan mengembangkan infrastruktur serta meningkatkan teknologi energi yang modern dan berkelanjutan. Indonesia akan menghadapi tantangan dalam pencapaian tujuan SDGs terutama terkait dengan beban utang pemerintah, peran energi fosil yang masih besar dalam bauran energi,penggunaan energi yang belum efisien, dan pengembangan potensi energi terbarukan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah perlu memperbarui rencana kebijakan energi nasional menyesuaikan dengan target SDGs, melakukan upaya terobosan dalam upaya pengembangan energi terbarukan, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, dan meningkatkan kapasitas SDM dan riset bidang energi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada deskripsi dan analisis kebijakan dalam pengelolaan energi nasional untuk mengimplementasikan target SDGs di Indonesia."

"MDGs (Millenium Development Goals) formulated new approach to human development. The main characteristics of this approach are: firstly ,direct human development and secondly clear targets on development that should be archieved

---

"

"Pembangunan adalah sarana meningkatkan kualitas hidup laki-laki maupun perempuan. Pendekatan pembangunan yang belum secara khusus mempertimbangkan manfaat adil bagi laki-laki dan perempuan, berkontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan gender, seperti ditunjukkan oleh Indeks (Index/GD). Pembangunan Gender (Gender related Development) dari usia harapan hidup, pendidikan, akses terhadap bagian dari penghasilan yang diperoleh; dan Indeks Pemberdayaan (Measure/GEM), yang dilihat Gender (Gender Empowermen) dari partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik, akses atas kesempatan profesional, dan keberdayaan di posisi memprihatinkan. Dalam laporan yang dilansir 18 Desember 2008, United Na- tions Development Programme/UNDP menunjukkan bahwa Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia) Indonesia adalah 0,726, yaitu urutan ke-109 dari 179. Gender dalam ketidaksetaraan yang lebih memprihatinkan, pencapaian HDI atau GDI bernilai 0,719, di mana sama dengan terdapat 99 persen dari HDI. Dari 157 negara-negara, 84 negara dengan rasio lebih baik daripada Indonesia. Dalam hal GEM, dengan nilai 0.441, Indonesia berada di urutan 87 dari 108."

"Penelitian ini menggambarkan tentang relasi antara olahraga dan pembangunan, dengan memfokuskan kepada pemanfaatan olahraga sebagai katalis untyuk mempercepat pencapaian MDGs Indonesia tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengarusutamaan dalam pembangunan dan percepatan pencapaian MDGS telah dilakukan oleh pemerintah, namun baru pada tataran konseptual yang tercantum dalam dokumen kebijakan percepatan Bappenas tahun 2010. Dalam pelaksanaan dan operasionalisasi, olahraga belum menjadi prioritas, dan mengalami marjinalisasi. Dengan demikian dibutuhkan, komitmen dan political will dari pemerintah, untuk mengarusutamakan olahraga dalam pembangunan, supaya berbagai manfaat positif olahraga dapat diberdayagunakan untuk pembangunan Indonesia.

---

This study describes the relationship between sport and development, with a focus on the use of sport as a catalyst to accelerate the achievement of MDGs Indonesia in 2015. The results showed that mainstreaming in development and attainment of MDGs acceleration has been done by the government, but only at the conceptual level listed in the policy document of Bappenas acceleration’ in 2010. In the implementation, sport is not a priority, and experiencing marginalization. Thus it takes, commitment and political will of the government, to mainstream sport in development, in order to use positive impact of sport for Indonesia’ development."

"Penelitian tentang peran policy maker dalam pengarusutamaan jender, dilatarbelakangi oleh faktor yuridis, fakta, dan sosiologis tentang hal yang terkait dengan peran policy maker.Tujuan penelitian: Pertama, mengetahui seberapa jauh tingkat sensitivitas jender para policy maker dalam membuat kebijakan. Kedua, mengetahui pola yang digunakan para policy maker dalam Upaya peningkatan harkat dan martabat perempuan dalam kebijakan yang sensitif jender. Ketiga, dapat mengungkap dan menganalisis berbagai faktor penghambat dan pendukung para policy maker dalam Upaya pengarusutamaan jender. Keempat, dopat menjadi solusi dalam upaya-upaya ke arah mempertebal tingkat kepekaan/sensitivitas jender para policy maker ke dalam setiap kebijakan yang dibuat.Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. dengan subjek penelitian para aparatur Pemerintah Propinsi DKl Jakarta yang dikategorikan sebagai policy maker. Pengumpulan data berorientasi pada penemuan dan Iogika induktif dan data tersebut dianalisis dengan menggunakan analysis interactive model.Hasil penelitian tentang peran policy maker dalam pengarus utamaan tender, ditemukan: Pertama, pada tingkat sensitivitas policy maker sudah terdapat adanya pemahaman baru tentang peran yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kedua, kegiatan/program kerja yang disusun oleh policy maker sudah sensitive jender. Ketiga, faktor pendukung dan penghambat policy maker berasal dari faktor internal dan eksternal. Keempat, Upaya/hasil kongkrit yang diwujudkan oleh policy maker berupa Keputusan Gubernur, seperti: Pembentukan Pusat Perlindungan dan Layanan Terpadu bagi Perempuan, dan lainnya.Kesimpulan secara umum, policy maker sudah responsive jender, hal ini ditandai dengan adanya upaya intensif pemerintah melalui pengarusutamaan jender yang ditujukan agar semua kebijakan pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan akses, kesempatan, kontrol dan manfaal yang dirasakan oleh perempuan dalam pembangunan. Akhirnya dapai disimpulkan satu titik akhir, bahwa peran policy maker dalam pengarusutamaan jender di Propinsi DKI Jakarta, sudah berperan sangai signifikan, artinya ditemukan indikasi bahwa mereka tidak hanya sebatas perencanaan dan operasi program, melainkan sudah sampai tahap pengawasan, monitoring dan evaluasi dari setiap kebijakan yang ditetapkan.Rekomendasi, diharapkan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Propinsi DKI Jakarta khususnya, Pertama: mampu mempertahanakan budaya pembuatan kebijakan yang berlangsung dalam suatu sistem, kedua: mengoptimalkan pelatihan kreativitas dalam pembuatan kebijakan, Ketiga: mengoptimalkan keikutsertaan policy maker dalam pelatihan dan penelitian di bidang pengarusutamaan jender, dan Keempat: mengoptimalkan pengkoordinasian, kelima: terus menerus memotivasi policy maker dalam membuat kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan praktis jender saja, melainkan juga lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan strategis jender yang merupakan kebutuhan dan kemampuan yang berkaitan dengan perubahan sub-ordinasi perempuan terhadap laki-Iaki seperti perubahan dalam pembagian akses, peran, kontrol, dan manfaat terhadap pembangunan."

"Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mewujudkan kota-kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkeadilan. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, maka tujuan studi ini melihat sejauh mana implementasi strategi pengarusutamaan gender yang meliputi akses, manfaat, kontrol, dan partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki dilakukan dalam kegiatan peningkatan kualitas hunian program BSPS. Hal ini penting, mengingat kualitas rumah layak huni merupakan salah satu indikator dari pengurangan kemiskinan perkotaan. Analisis menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik skoring dan pembobotan, melalui penyebaran kuesioner pada 33 rumah tangga penerima bantuan di Kecamatan Semarang Utara, Semarang. Validasi terhadap upaya peningkatan kualitas hunian dilakukan melalui observasi terhadap kondisi fisik masing-masing ruma, sebelum dan sesudah menerima bantuan. Hasil studi menunjukkan dua aspek yang unggul secara nilai yaitu manfaat sebesar 74,74 dan kontrol sebesar 67,17. Walaupun demikian, aspek kontrol memiliki pengaruh yang kuat pada rumah tangga penerima bantuan yaitu meningkatnya kapasitas individu. Hasil analisis penerapan program BSPS merekomendasikan bahwa strategi pengarusutamaan gender berhasil diterapkan pada beberapa aspek, khususnya peningkatan pada aspek akses dan partisipasi. Output studi juga menunjukkan adanya peran penting fasilitator lapangan untuk mempercepat proses peningkatan kapasitas individu."