Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penanganan terorisme selama ini hanya dilakukan oleh pemerintah melalui pendekatan hukum semata. Belum ada kebijakan yang jelas untuk melakukan langkah preventif dan rehabilitasi terhadap tahanan terorisme. Pemerintah sampai saat ini belum memiliki kebijakan deradikalisasi terorisme yang jelas untuk melakukan pembinaan kepada para tahanan terorisme selama berada di penjara maupun selepas mereka keluar dari penjara. Pengertian deradikalisasi disini adalah proses meyakinkan para ekstremis untuk meninggalkan penggunaan kekerasan (radikal).Berdasarkan permasalahan diatas, maka pertanyaan penelitian dalam tesis yang digunakan untuk menjawab masalah tersebut yaitu program deradikalisasi terorisme seperti apakah yang dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kerangka teori terorisme, latar belakang dan sebab dari tindakan terorisme, kontra terorisme, Pendekatan hard power, soft power dan teori-teori berkenaan dengan deradikalisasi terorisme. Thesis ini juga melakukan perbandingan program deradikalisasi di sembilan negara untuk mengetahui perbedaan dan kesamaan program deradikalisasi di sembilan negara tersebut. Wawancara dan observasi langsung ke lapangan dilakukan untuk mengetahui program deradikalisasi yang telah dilakukan di institusi-institusi pemerintah.Hasil analisa penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini tidak ada program deradikalisasi yang komprehensif untuk mencegah terulang kembali tindakan kekerasan terorisme. Tidak ada program lintas departemen yang bersinergi untuk melakukan tindakan deradikalisasi ini. Desk Khusus Pemberantasan Terorisme tidak mampu melakukan langkah-langkah deradikalisasi yang efektif dikarenakan keterbatasan wewenang dan dana.Penelitian ini menyarankan pembentukan Badan Khusus Deradikalisasi Terorisme yang bertugas untuk melakukan deradikalisasi dalam spektrum luas (deideologisasi pada masyarakat) dan deradikalisasi pada para tersangka pelaku terorisme. Badan Khusus Deradikalisasi Terorisme ini merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Strategi yang digunakan oleh Badan ini untuk melakukan pencegahan tindakan kekerasan terorisme dibagi dalam tiga tahapan. Yang pertama yaitu tindakan pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat luas dengan tujuan agar tidak ada lagi yang terkena paham radikal. Kemudian yang kedua adalah penanganan terhadap tersangka teroris yg sudah tertangkap dan dipenjarakan agar dapat mau menghentikan tindakan terorisnya. Dan yang ketiga adalah membahas upaya yang akan dilakukan kepada tersangka teroris yang sudah bebas dari masa tahanan.

---

The present study set out from the condition that Indonesia does not have the deradicalisation of terrorism program in order to prevent terrorism. Terrorism until now is only carried out through the legal approach only. The govemment does not have the policy that is clear to carry out the preventive step and rehabilitation against terrorism resistance. The definition of deradicalisation here is the convincing process of the extremists to leave the use of the violence (the radicai). Based on the problem above, then the research question in this thesis is what is the best deradicalitation of terrorism program that can be applied in Indonesia.

This research uses the framework of the theory of terrorism, the background and the cause of terrorism action, contra terrorism, the hard power approach, soft power approach and theories in connection with deradicalisation of terrorism. This thesis also carry out the comparison program of deradicalisation in nine countries to know the differences and the similarities of the deradicalisation program in that countries. The interview and direct observation are also carried out to know the deradicalisation program that was carried out in government institutions.

Results of the analysis of this research show that at this time the governement still does not have the deradicalisation program that is comprehensive to prevent the terrorism action. There is no cross-department program that carry out the action of deradicalisation of terrorism. Counter-Terrorism Coordinating Desk cannot carry out steps of deradicalisation that is effective because the limitations of the authoritation and the funding. This research suggests the formation the Organization of Deradicalisation of Terrorism that is assigned to do deradicalisation in wide spectrum (deideologisation to the radical community) and deradicalisation to the suspects in the perpetrators of terrorism. The strategy that is used by this organization are divided into three stages. There are prevention, rehabilitation and reintegration."

"Identity can have diverse meanings, social identities (class, race, ethnicity, gender, and sexuality) and political identities (nationally and citizenship). Political identity is conceptually differ from the politics of identity."

"ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan pengembangan sistem agroforestry kebun-talun sebagai wujud strategi adaptasi sosial kultural dan ekologi terhadap perubahan lingkungan, yakni peningkatan tekanan penduduk dan intervensi ekonomi pasar. Pertanyaan utama dari penelitian ini adalah bagaimana keluarga/rumah tangga mengembangkan sistem agroforestry kebun-talun dalam menghadapi peningkatan tekanan penduduk dan intervensi ekonomi pasar; mengapa pengembangan sistem kebun-talun menjadi pilihannya dan mengapa keberadaan kebun-talun terus dipertahankan. Penelitian ini dilakukan di sebuah masyarakat desa di Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat selama Juni 1999 sampai Oktober 2000. Desa penelitian ini berada di daerah lahan kering (upland). Penelitian ini menggunakan pendekatan emik dan etik. Metode penelitian kualitatif dan kuanlitatif digunakan dalam penelitian ini. Pengembangan sistem pengelolaan kebun-talun sebagai wujud strategi adaptasi sosial kultural dan ekologi terhadap peningkatan tekanan penduduk dan intervensi ekonomi pasar terjadi pada aspek teknis dan organisasi sosialnya. Pada aspek teknis, kebun-talun tidak mengalami perubahan selain pilihan komposisi jenis tanamannya yang lebih cenderung berorientasi pada pasar. Pada aspek organisasi sosialnya, sistem pengelolaan kebun-talun mengalami perubahan, yaitu pengembangan pola-pola hubungan sosial (social relations) dalam pengelolaan kebun-talun. Pengembangan pola hubungan sosial dalam pengelolaan kebun-talun berkaitan dengan strategi adaptasi sosial kultural lainnya yang terjadi pada pengaturan alokasi tenaga kerja dan pengembangan matapencaharian keluarga/rumah tangga. Rumah tangga dalam kondisi tekanan penduduk dan pasar yang tinggi. Pengembangan pola hubungan sosial dan pranata sosial dalam pengelolaan kebun-talun berimplikasi pada penguatan solidaritas sosial antar lapisan sosial pada tingkat komunitas. Keberadaan kebun-talun bukan hanya mempunyai fungsi ekonomi dan ekologis melainkan juga fungsi sosial. Pada satu sisi kebun-talun menjadi media bagi penguatan solidaritas sosial, pada sisi yang lain hubungan-hubungan sosial dan pranata sosial pengelolaan kebun-talun menguatkan keberadaan kebun-talun sebagai sumber ekonomi keluarga/rumah tangga. Kedua sisi itu berimplikasi pada sisi ketiga, yakni keberlanjutan keberadaan kebun-talun yang mempunyai fungsi ekologis. Namun demikian strategi adaptasi tersebut masih rentan untuk menghadapi peningkatan tekanan penduduk dan intervensi ekonomi pasar, terutama pada keluarga/rumah tangga buruh tani dan tidak memiliki lahan. Pengaturan alokasi tenaga kerja keluarga/rumah tangga dimaksudkan untuk dapat akses pada beragam matapencaharian. Akses pada beragam matapencaharian dicapai dengan cara membangun hubungan sosial (social relations) dan jaringan sosial (social networks). Beragam matapencaharian dilakukan dengan cara seorang anggota keluarga melakukan lebih dari satu pekerjaan maupun setiap anggota keluarga melakukan pekerjaan yang berbeda-beda. Pengembangan matapencaharian non-pertanian didorong oleh peningkatan kebutuhan hidup keluarga yang tidak lagi dapat dipenuhi hanya dari pertanian. Daya dukung sumberdaya pertanian sudah terlampaui. Teknologi pertaniannya relatif tidak berkembang (stagnant), kecuali intensifikasi sawah yang luasnya sangat terbatas. Namun, matapencaharian pertanian masih tetap penting, paling tidak sebagai katup penggunaan bagi tingkat subsistensinya. Matapencaharian di luar pertanian semakin penting untuk menutup kekurangan pendapatan dari pertanian. Matapencaharian di luar pertanian dilakukan di dalam desa maupun di luar desa (kecamatan, kabupaten, propinsi, lintas pulau) dengan pola migrasi komutasi ataupun sirkulasi. Kegiatan mencari nafkah dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Bagi keluarga/rumah tangga yang tidak memiliki lahan dan tidak akses pada sumber matapencaharian di luar pertanian berusaha untuk membangun hubungan sosial dalam penguasaan lahan, khususnya kebun-talun. Sebaliknya, bagi keluarga petani yang memiliki lahan luas dan akses ke aktivitas ekonomi di luar pertanian membutuhkan kerjasama dengan buruh tani dan petani kecil untuk mengelola kebun-talun. Implikasi dari strategi adaptasi yang terwujud dalam pengembangan beragam matapencaharian adalah pemenuhan kecukupan kebutuhan hidup keluarga."

"Disertasi ini mendiskusikan tentang budaya bersekolah dalam perspektif resistensi kultural. Kurikulum sebagai desain akan jalan yang dilalui setiap penuntut ilmu dalam prosesnya mengalami berbagai perubahan pun mengalami perubahan. Kehadiran Sekolah Islam Terpadu (SIT) yang digagas kelompok Tarbiyah sejak awal 1990 membawa nuansa kurikulum tersendiri bagi Pendidikan di Indonesia khususnya di wilayah perkotaan. Kurikulum dalam sistem Pendidikan Nasional dianggap tidak mencukupi bagi terbentuknya generasi Muslim yang akan datang. SIT dalam pelaksanaannya menginfusi kurikulum ketarbiyahan dalam kurikulum terselubung yang akhirnya mempengaruhi kehidupan murid, guru, dan orang tua murid. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Depok. Data dari penelitian ini dikumpulkan dengan observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan kajian pustaka. Penelitian ini menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan pada SIT NF Depok adalah bentuk resistensi kultural aktif dari Muslim perkotaan. Kurikulum sekolah tidak hanya ditempatkan sebagai sarana belajar, tetapi menjadi nilai-nilai yang ingin diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

---

This dissertation is aimed to discuss schooling culture in the light of cultural resistance perspective. Curriculum as a design of path that every student through in the process experiencing changes thru times and places for the relations that includes School, parents, and state. The emergence of Integrated Islamic School (IIS) since early 1990s brought a specific curriculum ambience as an alternative for Indonesian Muslims to select for their children, especially those who live in urban area. Tarbiyah community that started in campuses at 1980s and initiated IIS recognized that the curriculum of national education was insufficient for developing the next Muslim generation. They managed to instill the tarbiyah curriculum through ways that are hidden, implisit and demonstrate how their hidden curriculum effecting students’, teachers’, and parents’ lives. This research conducted in Nurul FIkri Integrated Islamic School Depok. The data for this research was collected by participant observation, indepth interview, and literature studies. This study reveals that IIS curriculum is form of active cultural resistance for the urban Muslim that embodied Islamic values that desired to be integrated in Urban Muslim everyday life."

"Tesis ini membahas pemikiran Nurcholish Madjid yang berkaitan dengan gagasan Islam kultural, yaitu sekularisasi, slogan "Islam Yes, Partai Islam No", dan penolakan terhadap negara Islam. Gagasan Islam kultural yang dikembangkan oleh Nurcholish Madjid menekankan bahwa perjuangan kepentingan umat Islam tidak hanya dilakukan melalui jalur politik saja, tetapi dapat dilakukan melalui jalur lainnya, seperti pendidikan, dakwah, seni, dan lain sebagainya. Selain itu, gagasan ini mengutamakan terealisasinya nilai-nilai keislaman, seperti keadilan, persamaan hak, partisipasi, dan musyawarah, dalam masyarakat Indonesia, bukan pembentukan negara Islam secara formal.

---

The focus of this study is Nurcholish Madjid?s thought associated with the idea of cultural Islam, namely secularization, the slogan "Islam Yes, Islamic Party of No", and rejection of Islamic state. Cultural Islamic ideas developed by Nurcholish Madjid emphasized that the struggle for the interests of Muslims is not only done through political channels, but can be made through other channels, such as education, preaching, art, and others. Also, this idea gives priority to the realization of Islamic values in the Indonesian people, such as justice, equal rights, participation and deliberation, not the formal establishment of an Islamic state."

"ABSTRAKRadikalisme merupakan persoalan yang hingga saat ini belum tuntas di Indonesia. Penelitian Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) menunjukkan bahwa 20 persen pengurus masjid dan termasuk organisasi remaja masjid dari 250 masjid di Jakarta (atau 50 masjid) menyetujui gerakan radikalisme keagamaan. Dua di antaranya adalah Masjid Cut Meutia dan Masjid Sunda Kelapa.Radikalisme adalah keinginan untuk mengubah tatanan sosial yang sedang berlangsung dengan cara kekerasan. Penyebabnya karena faktor psikologis, kualitas diri dan lingkungan. Sedangkan deradikalisasi merupakan proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme melalui kegiatan reedukasi, peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan kompetensi, resosialisasi nilai kebangsaan dan kemitraan strategis.Organisasi Remaja Masjid Cut Meutia (RICMA) dan Remaja Masjid Sunda Kelapa (RISKA) dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana perannya dalam kegiatan deradikalisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk meneliti kegiatan-kegiatan kedua organisasi tersebut.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua organisasi memiliki peran dalam pengembangan wawasan kebangsaan yang membuka ruang diskusi bertema kebangsaan serta ruang ekspresi budaya, dan pembinaan kemandirian berupa kegiatan pengembangan kapasitas diri, pemberdayaan ekonomi dan apresiasi sosial yang keseluruhannya merupakan wujdud dari kegiatan deradikalisasi.Penelitian ini bisa merekomendasikan pemerintah untuk menggandeng organisasi remaja masjid sebagai mitra program deradikalisasi. Dan organisasi remaja masjid lainnya bisa menjadikan penelitian ini sebagai studi banding dalam kegiatan-kegiatannya, terutama yang berkaitan dengan isyu keislaman dan kebangsaan.

---

ABSTRACTRadicalism is a problem that have not been solved until now in Indonesia. Center for the Study of Religion and Culture’s research shows that 20 percent of 250 mosques in Jakarta, including their moslem youth clubs, support to religious radicalism activities. Two of them are Cut Meutia and Sunda Kelapa mosques.Radicalism is a rude struggle to change social order dramatically. It caused by psychology, less self-competence and social environment. Otherwise, deradicalization is a process and effort to eliminate radicalism through re-education, increase social welfare, improve capability, resocialization nation value and strategic partnership.In this research, how Cut Meutia and Sunda Kelapa Moslem Youth Club support deradicalization program will be described. A qualitative research used to find out the result.The research shows that both of them play a role in develop national insight by facilitating forums to discuss about nation and foreign cultural appreciation. Their roles are also human development that include improve self-competence, economic empowerment and social appreciation. Both developing national insight and human development are deradicalization programs.The research recommends government to make partnership with moslem youth clubs to support deradicalization, whereas another moslem youth clubs can compare their programs to RICMA and RISKA, especially related to Islam and Indonesia’s issues."