Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perseroan adalah badan hukum (legal person, legal entity), dianggap sebagai subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak seperti manusia. Perseroan adalah badan hukum hasil rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia..."

"Adanya dugaan kasus hukum di dalam Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdampak kepada akses menuju SABH yang di non-aktifkan sehingga merugikan semua pihak tak terkecuali Notans. Tidak bisa diaksesnya SABH juga berdampak kepada para calon pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris karena nama mereka semua harus dimasukkan ke dalam SABH Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah cara penyelesaian pengesahan pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang jangka waktunya selama 14 hari telah berakhir dikarenakan SABH tidak dapat diakses dan akibat hukum terhadap Para Pendiri atau Pemegang Saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris jika Perseroan Terbatas tersebut tidak dapat diakses dalam SABH. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat eksplanatoris, yakni memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai pokok-pokok permasalahan, dapat disimpulkan Notaris harus langsung mengajukan permohonan untuk memperoleh status badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah akta pendirian ditandatangani oleh para pihak namun dikarenakan SABH tidak dapat diakses secara online maka Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan pengecualian kepada Notaris mengenai jangka waktu pengesahan Perseroan sebagai badan hukum dan akibat hukum terhadap para pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yaitu selama Perseroan tersebut belum memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diamanatkan oleh UU PT maka para pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara renteng atas perbuatan hukum yang dilakukan atas nama Perseroan sampai status badan hukum Perseroan tersebut diperoleh dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

---

The alleged legal case inside the Ministry of Law and Human Rights o f the Republic of Indonesia has impact to access toward a non-active Legal Entity Administration System (LEAS) so that all parties without exception the Notary Public. If a Company makes legalization as a legal entity but period of 60 days as specified in Law on Limited Liability Company (UU PT) has been exceeded then the said Company’s Deed of Establishment shall become invalid and its Company is dissolved by law. In addition to inaccessible LEAS also has impact to the prospect founders or shareholders, members of Board of Directors and members of Board of Commissioners because their names must be included into LEAS. Whereas the problem adapted in writing this thesis is method of resolving legalization of Establishment of Limited Liability Company as a legal entity whose duration has expired because LEAS cannot be accessed and legal consequences against the - Founders or Shareholders, members of Board of Directors and Board of Commissioners if the said Limited Liability Company inaccessible in LEAS.

This research is carried out based on explanatoiy bibliographical research, namely to give full and clear description on subject matter, so that with data obtained through primary, secondary and tertiaiy legal materials, can be concluded that Notary Public must directly file an application to obtain a legal entity status to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia after Deed of Establishment was signed by the parties.but since LEAS cannot be accessed online beyond the mistake of Notaiy Public then the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia grants exception to Notaiy Public concerning period of the Company's legalization as a legal entity and legal consequence against the founders or shareholders, members of Board of Directors and members of Board Commissioners, namely during the said Company hasn’t obtained a legal entity status from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as mandated by Law on Limited Liability Company then the founders or shareholders, members of Board of Directors and members of Board of Commissioners shall be responsible jointly and severally over legal acts carried out on behalf of the Company until legal status of the said Company is obtained from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia."

"Coporation is legal person or legal entity regarding as law subject that is capable of doing legal action or legal relation contact with various party as human beings.Corporation by human beings in order to form a body having status,position,authority like as those of human beings.Therefore this creation is called as artificial legal person....."

"Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995, dan mulai berlaku satu tahun kemudian. Banyak persiapan dilakukan dalam menghadapi saat diberlakukannya Undang-Undang tersebut, khususnya pembenahan di Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Selain itu Pemerintah mengadakan sosialisasi tentang aturan yang baru ini. Setelah sekian lama kita memakai dasar hukum pendirian perseroan terbatas dari perundang-undangan peninggalan kolonial, maka sekarang kita telah memiliki Undang-undang nasional untuk ini. Kiranya dengan lahirnya Undang-Undang ini akan membawa peningkatan gairah usaha di kalangan pengusaha, baik untuk pengusaha dalam negeri, maupun asing, yang ingin menanamkan modalnya di negara kita yang tercinta ini."

"Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) adalah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara online. Penyelenggaraan ini diharapkan dapat terciptanya pelayanan publik yang cepat, akuntabel dan transparan. Penelitian ini dilatar belakangi pemikiran bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang penting keberadaannya dalam menunjang pertumbuhan perekonomian namun pendiriannya perlu dikaji keamanan dan keabsahan dari komunikasi online SABH serta meneliti dasar-dasar hukum yang menunjang pelaksanaan SABH apakah sudah tercipta pelayanan publik yang cepat, akuntabel dan transparan menuju e-government Indonesia. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam pelaksanaannya pendirian PT SABH secara absah diakui dalam peraturan perundang-undangan, dan cepat dalam pelayanannya. Namun SABH masih kurang aman dalam pegamanan komunikasi onlinenya dan ketiadaan laporan akuntabilitas secara berkala menyebabkan tidak dapat diukurnya akuntabilitas dan transparansi dari pelayanan SABH.

---

Legal Body Administration System (SABH) is an on-line public service rendered by Directorate General of General Law Administration of the Ministry of Laws and Human Rights of Republic of Indonesia. This service provision is expected capable of fostering public service, which is fast, accountable and transparent. This research stems from notion of Limited Liability Companies (PT) as legal bodies, which their existence is paramount to support national economic growth. However, their establishment needs further review in terms of security and validity with regard to this online SABH service. The research is also to observe the legal standing underlying SABH. The fundamental question is whether SABH service is able of providing fast, accountable and transparent public service toward e-government Indonesia or not. The research is based on literature investigation with judicial normative approach. As for the establishment of limited liability companies (PT), its processing under online SABH mechanism is deemed to be valid according to laws and regulation. However, despite fast service delivery, this online system is lacking for communication security. Moreover, the absence of periodic accountability has prevented accountability and transparency assessment of this online SABH service."

"Legal aspects of limited liability companies in Indonesia."