Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AFTA adalah bentuk satu kerja sama perdagangan regional dengan beberapa pengecualian yaitu preferensi khusus yang dipertukarkan di antara negara-negara anggotanya yang bersifat timbal balik dan eksekutif yang dapat dinikmati negara anggota."

"This research discusses the possibility of harmonizing indirect consumption tax system in the ASEAN member countries, inter alia, Indonesia, Vietnam, Malaysia and Singapore with three principal goals: (1) to explain the provision of indirect consumption tax system in that four countries, (2) to describes the process of indirect consumption tax system in the EU, and (3) to analyze the alternative of indirect consumption tax system in the ASEAN member countries. In order to encourage the operational of AFTA aiming at the free movement of goods and services within this region, indirect consumption tax becomes important phenomenon to talk about because despite her contribution to the state revenues, this kind of tax may conctitute an obstacle of this crossborder free movement of goods and services. To overcome this problem, with the reference of what has been done in the European Union, it appears that it is the appropriate time to discuss the harmonization of indirect consumption tax. However, it is no doubt that some problems may arise due to the differences in the applicable law of each country, including rates, and formal law as well. Furthermore, the different in administrative systems may also lead to difficulties in administering the tax and control over tax harmonized system. The introduction of a single standard rate and an acceptable ?uniform system? become issues to be much discussed, especially related to revenue, uniform model policy and implementation, including mechanism to minimize tax fraud."

"Manajemen laba kosmetik termasuk manajemen laba oportunistik yang dilakukan dengan melakukan sedikit pembulatan ke atas pada digit kedua angka laba agar digit pertama angka laba naik. Hal ini terutama dilakukan ketika digit kedua angka merupakan angka besar, seperti 9, dan dinaikkan sedikit agar digit kedua menjadi 0 dan digit pertama laba naik. Praktik ini didasarkan pada teori cognitive reference points. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik manajemen laba kosmetik terjadi di ASEAN dengan tendensi yang berbeda-beda di tiap negara. Manajemen laba kosmetik ditemukan memiliki korelasi negatif dengan korupsi dan uncertainty avoidance; dan memiliki korelasi positif dengan individualisme, kebebasan ekonomi, dan relative firm size.

---

Cosmetic earnings management is opportunistic earnings management by doing little upward rounding in the second digit of the earnings in order to lift up the first digit by one point. This is mainly done when the second digit of earnings is a big number, such as 9, so that a little upward rounding can change the second digit to 0 and lift up the first digit. These practices are based on cognitive reference point theory.

The results of this research showed that the cosmetics earnings management occurred in ASEAN with different tendencies across country. Cosmetic earnings management has negative correlation with corruption and uncertainty avoidance; and positively correlated with individualism, economic freedom, and relative firm size."

"Lima negara di Association of South East Asian Nation (ASEAN) yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina, menggunakan banyak zat kimia dalam industri yang menghasilkan risiko keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerjanya. Nilai Ambang Batas (NAB) kimia digunakan sebagai regulasi atau instrumen referensi untuk mengendalikan risiko kimia. Penelitian ini membandingkan NAB kimia di negara ASEAN-5 dengan TLV ACGIH 2016 dan PEL OSHA 2016 untuk mengajukan kemungkinan harmonisasi NAB kimia di ASEAN. 713 zat kimia yang ada di dalam daftar perbandingan dengan 40 zat kimia selalu ada di semua daftar NAB kimia serta 124 zat kimia yang keluar hanya di dalam 1 daftar NAB kimia. Dalam non-metric multidimensional scaling plot, 5 NAB kimia diketahui mirip dengan TLV ACGIH 2016 dan PEL OSHA 2016 sedangkan dua daftar NAB kimia (NAB Thailand dan Permenkes 70 2016) berbeda karena jumlah substansi yang ada dalam daftar NAB tersebut jauh lebih sedikit daripada jumlah substansi NAB yang lain. NAB kimia ASEAN-5 memiliki rata-rata geometrik lebih tinggi daripada TLV ACGIH 2016 dan lebih rendah daripada PEL OSHA 2016 kecuali untuk Rule 1070 Filipina dan NAB Thailand. Ada persamaan dan perbedaan pada NAB kimia ASEAN-5 untuk dipertimbangkan dalam upaya harmonisasi NAB di ASEAN.

---

Five countries within Association of South East Asian Nation (ASEAN) which are Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and Philippine, use a lot of chemical substances in their industries that put risk on health and safety to their worker. Occupational Exposure Limit (OEL) is used as regulation or reference instrument to control chemical risk. This study compared OEL in ASEAN-5 countries with TLV ACGIH 2016 and PEL OSHA 2016 in order to propose a harmonization possibility within ASEAN. There are 713 chemical substances in comparison list with 40 substances that always available in all OEL lists and 124 unique substances that only appear on 1 list OEL. In non-metric multidimensional scaling plot, it was found that 5 OEL list were quite similar with both TLV ACGIH 2016 and PEL OSHA 2016, while the other two (Thailand OEL and Permenkes 70 2016) much differ due to less number of substances listed on these OEL lists. ASEAN-5 OEL list found higher geometric means than TLV ACGIH 2016 and lower than PEL OSHA 2016 except for Rule 1070 Philippine and OEL Thailand. There are similarities and differences in OEL ASEAN-5 to consider in ASEAN OEL harmonization effort."

"Belt and Road Initiative (BRI) merupakan inisiatif ambisius Tiongkok pada masa pemerintahan Xi Jinping. TKA ini akan mengkaji berbagai pandangan literatur mengenai sikap negara-negara ASEAN terhadap BRI. Pengelompokan literatur dalam TKA ini didasarkan pada respon negara-negara dalam menyikapi perilaku great power di kawasan. TKA ini memetakan sikap yang berbeda-beda dari negara-negara ASEAN terhadap BRI sebagai perilaku dari Tiongkok sebagai great power. Sebagai kawasan utama dalam implementasi BRI, sikap tersebut menentukan keberlangsungan dan keberhasilan BRI di masa datang. Sikap yang ditunjukkan negara-negara ASEAN tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan pembuatan kebijakan terkait BRI bagi negara-negara ASEAN dan Tiongkok.

---

The Belt and Road Initiative (BRI) is China's ambitious initiative during the Xi Jinping administration. This paper reviews various literary views on the attitudes of ASEAN countries towards BRI. This grouping of literature in this paper is based on the response of countries in addressing the great power behavior in the region. This paper also mapped the different attitudes of ASEAN countries towards BRI as the behavior of China as great power. As the main area in the implementation of BRI, this attitude determines the sustainability and success of BRI in the future. The attitude shown by ASEAN countries can be used as a consideration for making policies related to BRI for ASEAN countries and China."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh praktik keberlanjutan, yang diukur dengan kinerja dan pengungkapan keberlanjutan, terhadap biaya utang perusahaan-perusahaan di ASEAN, menggunakan sampel 1443 observasi perusahaan non-keuangan yang terdaftar di bursa-bursa ASEAN dari 2004 hingga 2019. Bukti empiris penelitian ini memberikan hasil campuran bahwa perusahaan-perusahaan ASEAN yang menerapkan praktik keberlanjutan memperoleh biaya utang yang lebih rendah. Meskipun peminjam mengikutsertakan informasi terkait praktik keberlanjutan perusahaan-perusahaan ASEAN yang diukur melalui pengungkapan dalam evaluasi kredit mereka, para peminjam tidak menganggap praktik keberlanjutan yang diukur melalui kinerja sebagai signifikan. Hal ini mungkin dikarenakan beberapa informasi penting yang terdapat dalam pengungkapan keberlanjutan tetapi tidak terdapat dalam nilai kinerja keberlanjutan. Meski demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa praktik keberlanjutan yang diukur melalui pengungkapan dapat memperkuat hubungan negatif antara praktik keberlanjutan yang diukur dengan kinerja dan biaya utang perusahaan-perusahaan di ASEAN, yang mungkin diakibatkan oleh hubungan komplementer antara kinerja keberlanjutan dan pengungakapan keberlanjutan sebagai dua pengukuran praktik keberlanjutan. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bukti lemah bahwa hubungan negatif tersebut diperkuat oleh karakteristik keberlanjutan negara, yang mengindikasikan hubungan substitusi antara praktik keberlanjutan tingkat negara dan perusahaan. Selayaknya, hubungan negatif ini tidak lebih kuat bagi perusahaan di industri sensitif, yang terkait dengan ekspektasi tinggi para pemangku kepentingan terhadap perusahaan-perusahaan ini sebagai respon terhadap tindakan perusahaan yang berbahaya bagi lingkungan. Terakhir, terdapat hasil campuran bahwa tata kelola perusahaan memperkuat hubungan negatif tersebut. Hasil utama penelitian ini telah diuji dengan beberapa tes sensitivitas.

---

This study aims to examine the effect of sustainability practices, measured by sustainability performance and disclosure, on the cost of debt of ASEAN firms, using a sample of 1,443 observations of non-financial listed firms in ASEAN from 2004 to 2019. The empirical evidence of this study provides mixed results that ASEAN firms who implement sustainability practices would benefit from a lower cost of debt. Albeit debtholders incorporate sustainability practices information of ASEAN firms measured by disclosure in their credit evaluation, they do not find sustainability practices measured by performance to be significant. It is probable there is some crucial information apparent in sustainability disclosure that is not apparent in sustainability performance scores. Nevertheless, this study also documents ASEAN firms' sustainability practices measured by disclosure to strengthen the negative association between their sustainability practices measured by performance and their cost of debt, possibly due to the complementary relationship between sustainability performance and sustainability disclosure as two measures of sustainability practices. Subsequently, this study finds weak evidence that such a negative relationship is strengthened by country sustainability characteristics, which indicates a prevailing substitute relationship between firm-level and country-level sustainability practices. Similarly, this negative relationship is not more pronounced for firms in sensitive industries, which might be related to the immense expectations imposed by stakeholders to these firms as a response to their environmentally harmful practices. Lastly, this study finds mixed results that corporate governance strengthens the impact of sustainability practices on the cost of debt. The primary findings of this study are robust to several sensitivity tests."