Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 170505 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"Harmonisasi hukum inventasi di era pasar bebas ASEAN harus sejalan dengan prinsip globalisasi yang meliputi adanya penyesuaian kebijakan struktural (structural adjusment policies) berupa serangkaian deregulasi, liberalisasi, debirokratisasi, dan privatisasi..."
JHB 22 (2003)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
"Berdasarkan asas konkordansi (persamaan), Indonesia sudah menganut sistem hukum civil law seperti negara-negara eropa daratan (contimental). sistem ini menempatkan pemerintahan dalam posisi kuat sebagai regulator dibandingkan swasta..."
JHB 22 (2003)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Zaki Baihaki
"Jaringan internet merupakan sarana transport informasi yang bersifat global dan dapat diakses dimana saja dengan menggunakan jaringan telepon sebagai akses jaringan internet ke pusat-pusat informasi. Jaringan telepon yang digunakan untuk internet secara dial-up mempunyai kelemahan dengan kecepatan pengiriman informasi yaitu sekitar 56 kbps. Untuk itulah diperlukan suatu alternatif teknologi yang dapat mengirimkan informasi dengan kecepatan tinggi, salah satunya dengan menggunakan teknologi wireless internet yang bekerja di frekuensi 2,4 GHz. Teknologi wireless ini dapat digunakan oleh ISP sebagai salah satu alternatif teknologi dalam mengembangkan bisnisnya. Sebelum diimplementasikan oleh ISP, maka perlu dilakukan penelitian dan pengkajian secara mendalam mengenai pemanfaatan teknologi, pasar dan pemasaran serta aspek finansialnya. Tujuan dari penelitian dan pengkajian tersebut untuk mengetahui kelayakan dari teknologi wireless untuk diterapkan oleh ISP.
Dari hasil analisa teknologi, pasar dan finansial diperoleh kesimpulan bahwa teknologi wireless ini layak diimplementasikan pada ISP dengan lamanya payback period diperkirakan 2 tahun 2 bulan. Untuk jangka pendeknya target pasarnya warnet dan perkantoran, sedangkan jangka panjangnya teknoiogi wireless dapat diimplentasikan untuk perumahan. Untuk mencapai target yang diinginkan maka dipergunakan strategi pemasaran terpusat dan penentuan tarif berdasarkan cost-based pricing.

Internet network is global information which is accessible everywhere with used telephony network as internet network access to center information. Telephony network have a weakness on speed of transferring information. Wireless technology is once of another technology can be used to ISP for development of business and that technology work at 2,4 GHz frequency. Before to be implemented by ISP, that need research about technology, market & marketing and financial aspect. The purpose of the research is suitable from wireless technology before to be used by ISP.
The result of analysis, wireless technology can be implemented to ISP with payback period about 2 years and 2 months. For short term market target is it can be implemented for warnets and offices, and long term for residential. Concentrated marketing strategy and cost based pricing for tariff are the way to get targets.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2002
T894
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Djoko Sudirman
"Pendahuluan
Sejak berabad-abad silam, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa ke Asia khususnya Asia Tenggara, diwilayah ini telah terjalin kerjasama regional dalam bidang perdagangan diantara pusat-pusat kerajaan. Hubungan lalulintas dan perdagangan pada masa itu telah maju dan berkembang membawa kesejahteraan bagi bangsa-bangsa yang berdiam diwilayah ini. Bahkan para ahli sejarah telah mengungkapkan bahwa sejak 200 tahun sebelum masehi para pedagang dari Nusantara telah berhubungan dengan negeri diluar kawasan Asia Tenggara. Bagian utara adalah China berkuasa Dinasty Han , bagian barat India, lebih jauh lagi Mediterania terdapat Kekaisaran Romawi. Diantara pusat-pusat kekuasaan itu terletak Asia Tenggara maka terjalin perdagangan , baik melalui darat dan juga melalui taut. Jalan perdagangan darat dikenal dengan jalan sutra ( The Silk Road) jalan laut melalui Selat Malaka. Barang barang dagangan yang banyak diperdagangkan pada masa itu adalah : sutra, keramik, rempeh-rempah, kulit binatang, beras, wangi-wangian, permadani, barang kristal dari galas, alat senjata dari logam . Sampai pada masa pertumuhan Kerajaan Tarumanegara pada tahun 399 M seorang Pendeta China Fa Hien melakukan perjalanan ke India dan singgah di To-Lo-Mo ( Tarumanegara) di Cho-Po ( Jawa) yang menggambarkannya sebagai negeri yang makmur dan maju. Kemudian pada tahun 671 Pendeta China I Tsing dimasa Dynasti Tang melakukan perjalanan dan singgah di Che - lifoche ( Sri wijaya) dan Mo-loyeu ( Melayu) serta Po-ni ( Brunei ) dilukiskan dalam laporan perjalanannya kenegeri-negeri makmur dengan perdagangan antar mereka, dan ditemukannya prasasti Lingga Pala di Canton (bagian China Selatan) menunjukkan adanya hubungan antara Raja Nusantara dengan wilayah itu, dan hubungan itu adalah hubungan persahabatan dan perdagangan.
Pada masa kerajaan Singosari di Jawa Sri Maharaja Diraja Kertanegara (1268 -1292) adalah seorang raja Nusantara yang terkenal memiliki wawasan pembangunan yang berketahanan regional dalam menumbuhkan daya tangkal dari ancaman pengaruh negeri utara yang ekspansionis (pada waktu China dikuasai Khu Bilai Khan ). Kertanegara mengirimkan ekspedisi kenegeri Melayu (1275) yang dianamakan ekspedisi Pamalayu, ekspedisi ini berhasil mengikat persahabatan dengan Kerajaan Melayu dan menghidupkan Selat Malaka sebagai jalur pelayaran untuk perdagangan dengan aman. Kertanegara berhasil membangun persahabatan dengan Raja Champa Jayasingharawan ( terletak disekitar Vietnam sekarang ), diplomasi persahabatan dengan wawasan ketahanan nasional dan ketahanan regional telah dipahami oleh raja-raja Nusantara pada masa tersebut.
Penghancuran negeri-negeri di Nusantara oleh kolonialisme Belanda, Inggris dan Portugis di wilayah ini mengakibatkan terpecah belah dan bahkan timbul rasa saling mencurigai diantara suku bangsa dikawasan Asia Tenggara. Kesunanan/ Sultan di Nusantara dijadikan hanya sebagai wahana seremonial dan untuk menindas rakyat sebagaimana terjadi di Banten , sampai tahun 1600 masih merupakan pusat perdagangan dengan politik perdagangan bebas. Pelabuhan Banten terbuka untuk semua perdagangan , para pembesar Banten dengan seluruh kemegahannya manerima para saudagar China,Arab,India dan Portugis. Barang-barang dagangan dari mulai manik-manik, hasil hutan dan rempah-rempah. Akan tetapi setelah belanda berusaha mengadu domba anatara kerabat keraton Banten, maka pada tahun 1618 Banten diserang Belanda dan Belanda menuntut hak monopoli di Pelabuhan Banten, demikian pula terjadi di Kerajaan dan Kesultanan di seluruh wilayah Nusantara.
Maka sejak itu pantai dan pelabuhan di Nusantara dikuasai armada Belanda, Raja-raja Berta Sultan di Nusantara diberikan hak mengatur didalam saja dan tidak boleh berhubungan dengan luar, tidak mempunyai Bandar pelabuhan....
"
1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Finny Fauzana
Depok: Universitas Indonesia, 1997
S23003
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pardede, Abraham Ivan Partomuan
"Makalah ini bertujuan membahas dampak implementasi kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara (AFTA) terhadap perkembangan sektor manufaktur di Indonesia. Pembahasan dilakukan menggunakan konsep dasar perdagangan internasional, Ricardian General Equilibrium dan Heckscher-Ohlin. Pembahasan dilanjutkan dengan membandingkan prediksi dari dua teorema tersebut degan performa ekspor Indonesia serta negara ASEAN 6 (Malaysia, Filipina, Singapur, Thailand, dan Vietnam) sebelum implementasi AFTA. Analisa tersebut menyimpulkan bahwa perdagangan antar kawasan Asia Tenggara memperkuat ekspor komoditas nasional tapi tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan sektor manufaktur di Indonesia. Makalah ini menyertakan studi kasus ekspansi sektor manufaktur Vietnam dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat hubungan perdagangan dengan kawasan di luar Asia Tenggara dalam rangka meningkatkan performa sektor manufaktur Indonesia.

This essay will discuss the impact of the ASEAN free trade area (AFTA) on the growth of Indonesia’s manufacturing sector. The analysis employs the Ricardian General Equilibrium dan Heckscher-Ohlin theorem as the general framework. The essay will then compare the trade pattern implication of both models with the historical export performance of Indonesian and ASEAN 6 (Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam) before AFTA. This study concludes that intra-South East Asia trade will strengthen the national commodity sector but have a negligible impact on the development of Indonesia’s manufacturing sector. Furthermore, the study includes a case study of Vietnam’s manufacturing growth and therefore, recommends enhancing trade relations with regions beyond South East Asia to expand Indonesia’s manufacturing sector."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Sahar Dermawan,author
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Association of South East Asia Nation (ASEAN) Free Trade Area (AFTA) terhadap trade flow Indonesia ke negara-negara sesame anggota ASEAN dan juga pengaruh kesepakatan penurunan tarif rata-rata atau Common Effective Preferential Tariff (CEPT) dalam lingkup ASEAN. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan data panel dengan 7 negara sebagai cross section dan periode waktu adalah data tahunan dari tahun 1999-2006. Ruang lingkup penelitian ini difokuskan untuk menganalisa hubungan perdagangan antara Indonesia dan tujuh negara ASEAN yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Myanmar, Kamboja dan Vietnam. Dalam penelitian ini ditunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi trade flow Indonesia dengan ketujuh negara ASEAN tersebut, yaitu pendapatan, nilai tukar riil, Penurunan tarif rata-rata CEPT Indonesia dan negara partner, dan efek adanya kerjasama perdagangan AFTA. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa dengan adanya perjanjian AFTA memberikan pengaruh yang positif terhadap trade flow Indonesia. Sedangkan penurunan tarif rata-rata CEPT Indonesia atas produk yang diimpor dari negara partner tidak mempengaruhi perdagangan Indonesia dengan negara-negara sesama anggota ASEAN, dikarenakan nilai impor Indonesia mengalami fluktuasi sepanjang periode penurunan tarif.

.This research is aimed to find out the impact of Association of South East Asia Nation (ASEAN) Free Trade Area (AFTA) on Indonesian trade flow to the member countries of ASEAN and also the effect of Common Effective Preferential Tariff (CEPT) agreement in ASEAN.
The method of analysis in this research is using panel data of 7 countries as cross section and time period of yearly data from 1999-2006. The scope of this research is focused on analyzing trade relation between Indonesia and seven ASEAN countries e.g Malaysia, Singapore, The Philippine, Thailand, Myanmar, Cambodia and Vietnam. In this research is shown some factors which have influenced on Indonesian trade flow with those seven ASEAN countries, they are income, real exchange rate, Common Effective Preferential Tariff (CEPT) agreement and the effect of AFTA agreement.
The conclusion is that AFTA agreement gives positive effect for Indonesian trade flow. On the other hand, the Indonesian CEPT of imported product from partner country does not influence the Indonesian trade with the other members of ASEAN, because of the fluctuation of Indonesian import value during the period of tariff reduction.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T26478
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Cindy Claudia Sari
"[ABSTRAK
Laporan ini membahas penerapan perpajakan terkait kegiatan reasuransi dan juga kegiatan retrosesi pada PT DEF Indonesia. Analisis dilakukan dengan mengacu pada regulasi perpajakan dan juga teori yang berlaku. Dalam pelaksanaan yang dilakukan PT DEF Indonesia, terdapat beberapa kesesuaian yang ditunjukkan dari penerapan perpajakan terkait penerimaan premi bruto, pembayaran klaim bruto, dan pembayaran premi retrosesi, pembayaran komisi bruto, dan juga penetapan perusahaan sebagai wajib PKP. Namun ditemukan juga beberapa ketidaksesuaian antara peraturan dan teori berlaku dengan pelaksanaan yang dilakukan PT DEF Indonesia pada penerimaan klaim retrosesi dan penerimaan komisi retrosesi.;

ABSTRACT
The report discusses the implementation of tax related to reinsurance and retrocession activities also in PT DEF Indonesia. The analysis was performed with reference to the tax regulations and also the prevailing theory. In the implementation carried out by PT DEF Indonesia, there are several cases where their tax practices conform to regulations and theory, such as gross receipt premium, gross claims payment, paymentof retrocession premiums, gross commission payment, and also the establishment of the company as required PKP. But there are also some discrepancies between related regulations and theories to the implementation by PT DEF Indonesia at the reception of retrocession claims and receipt commission retrocession.;The report discusses the implementation of tax related to reinsurance and retrocession activities also in PT DEF Indonesia. The analysis was performed with reference to the tax regulations and also the prevailing theory. In the implementation carried out by PT DEF Indonesia, there are several cases where their tax practices conform to regulations and theory, such as gross receipt premium, gross claims payment, paymentof retrocession premiums, gross commission payment, and also the establishment of the company as required PKP. But there are also some discrepancies between related regulations and theories to the implementation by PT DEF Indonesia at the reception of retrocession claims and receipt commission retrocession.;The report discusses the implementation of tax related to reinsurance and retrocession activities also in PT DEF Indonesia. The analysis was performed with reference to the tax regulations and also the prevailing theory. In the implementation carried out by PT DEF Indonesia, there are several cases where their tax practices conform to regulations and theory, such as gross receipt premium, gross claims payment, paymentof retrocession premiums, gross commission payment, and also the establishment of the company as required PKP. But there are also some discrepancies between related regulations and theories to the implementation by PT DEF Indonesia at the reception of retrocession claims and receipt commission retrocession., The report discusses the implementation of tax related to reinsurance and retrocession activities also in PT DEF Indonesia. The analysis was performed with reference to the tax regulations and also the prevailing theory. In the implementation carried out by PT DEF Indonesia, there are several cases where their tax practices conform to regulations and theory, such as gross receipt premium, gross claims payment, paymentof retrocession premiums, gross commission payment, and also the establishment of the company as required PKP. But there are also some discrepancies between related regulations and theories to the implementation by PT DEF Indonesia at the reception of retrocession claims and receipt commission retrocession.]"
2015
TA-PDF
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Jimmy Revindo
"AFTA (ASEAN Free Trade Area) adalah wilayah perdagangan bebas yang mencakup seluruh batas Negara-negara anggota ASEAN, di mana pada tahun 2003 yang lalu, arus lalu lintas barang dangangan, uang pembayaran dan faktor penunjang pelaksana AFTA lainnya dari Negara-negara anggota, akan bebas keluar masuk dalam wilayah ASEAN. Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) adalah mekanisme utama untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas di ASEAN. Berdasarkan CEPT, Negara-negara anggota menetapkan jadwal penurunan tarif intra-ASEAN secara,bertahap dan penurunan tarif tersebut harus sebesar 0-5 %. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatifempiris, dan data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan pendakatan kualitatif Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pengesahan Protocol to Amend Agreement on The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 1995 Tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement On Service. Keputusan Presiden ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/KMK.0I/2001 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Skema Common Effektive Preferential Tariff (CEPT) Untuk Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2003. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut diharapkan dapat lebih memperkuat posisi Indonesia di dalam melaksanakan AFTA."
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T14452
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Johnny Ibrahim
Malang: Bayumedia, 2007
343.072 JOH h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>